RancanganKUA PPAS Tahun 2016 tersebut selanjutnya pada tanggal 26 s.d 30 Oktober2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama TimBadan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Kabupaten Tanggamus.

Dalam pembahasan awal RancanganKUAPPAS tersebut, Tim Banggar DPRD mengetahui adanya defisit anggaransebesar 3,5% (tiga setengah persen) atau berjumlah sekitarRp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah), sehinggaTim BanggarDPRD mengusulkan dilakukannya efisiensi anggaran belanja setiap SKPDyang diajukan dalam KUA PPAS sebesar 3,5% (tiga setengah persen).Usulan Tim Banggar DPRD tersebut tidak disetujui Sepenuhnya oleh TimTAPD maupun beberapa SKPD terkait, sehingga kemudian disepakati akandilakukan

RAPBD yang diajukan olehTerdakwa tersebut kKemudian disepakati akan dibahas oleh Banggar DPRDdan TAPD serta para SKPD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 s.d 20Nopember 2015 ;Hal. 4 dari 88 hal. Puts.

Usulan TAPD untuk meminjam kepada pihak ketigatersebut tidak disetujui oleh Banggar DPRD yang tetap menginginkan adanyaefisiensi anggaran terhadap masingmasing SKPD sehingga kemudiandisepakati akan dibahas lagi secara rinci pada saat rapat penyelarasanRAPBD yang dijadwalkan pada tanggal 26 s.d 27 November 2015 ; Bahwa pada tanggal 22 November 2015 pada saat kunjungan kerja keKementerian Dalam Negeri beberapa Anggota Banggar DPRD yaitu NUZULIRSAN, BAHAREN, HERLAN ADIANTO, AGUS MUNADA, IRWANDISURALAGA

Dalampertemuan itu Terdakwa menanyakan kepada HERLAN ADIANTO dengankalimat, Lan siapasiapa anak buah yang di Banggar, Bamus dan Baleg?kemudian dijawab oleh HERLAN ADIANTO, yang di Banggar saya dan ibuSUMIYATI, Baleg DIKI FAUZI dan Bamus FARIZAL.

Menyiapkan tempat rapat, mengajukan makan minum untuk rapat,menyiapkan daftar hadir rapat, melakukan pencatatan rapat.Halaman 69 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Bahwa setiap ada rapat saksi mengetahuinya ;Bahwa jika rapat ada undangannya ;Bahwa prosedur kegiatan rapat antara BANGGAR dan TAPD yaitusetelah penyampaian rancangan KUA PPAS dari TAPD kepada DPRD,BANGGAR menyusun jadwal pembahasan, kemudian dari pelaksanaharian (Saudara TOM TOM) menyerahkan ke pimpinan DPRD (SaudaraERWAN

TATANG SURATIS sebagaianggota DPRD Komisi D yang membidangi Kesra (Bidang KesejahteraanMasyarakat) dan Badan Anggaran (BANGGAR) ;Bahwa saudara Drs.

TATANG SURATIS sebagai anggota banggar selalumengikuti dan hadir dalam pembahasan rapat tentang bantuan Hibah TA2012, sepengetahuan saksi dalam menyampaikan usulan, saran danHalaman 74 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.pendapatnya dalam rapat antara Banggar dan TAPD tentang hibah ataubansos selalu aktif akan tetapi tidak secara spesifik menyampaikanusulan untuk lembaga atau masyarakat yang mengajukan hibah bansoske pemerintahan Kota Bandung ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan

setiap ada rapat antara Banggar dengan TAPD, saksi selalu/rajinmengikuti Rapat selaku anggota Banggar dengan TAPD dalampembahasan anggaran TA. 2012, rapat dilaksanakan beberapa kali yangjumlah pastinya saksi lupa, dan rapat tersebut merupakan bagian tugasHalaman 96 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.dan fungsi anggota DPRD tingkat Il, dan sebagai anggota Banggar dariFraksi Golkar (Golongan Karya), meliputi rapat pembahasan anggaranKUAPPAS, Rencana Perubahan, Rencana Anggaran APBD Murni

dengan rencana masingmasing SKPD.Bahwa saksi pernah mengikuti Rapat Anggota Banggar dan TAPD yangmembahas tentang bantuan hibah ;Bahwa rapat pembahasan dana bantuan hibah TA. 2012 dihadiri olehTim TAPD (saksi DADANG SUPRIYATNA, saksi HENRYCO, Sekda dll)dan dari Tim Banggar (saksi TOM TOM, saksi CEPI selaku notulen rapat,saks dan anggotaanggota DPRD lainnya) ;Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.Bahwa saksi tidak pernah ikut campur dalam pembahasan dana bantuanhibah untuk

Selain itu ERWAN MALIK jugamenyampaikan bahwa dalam rapat Banggar tanggal 23 November2017 Ketua Fraksi PDIP ZAINUL ARFAN mengancam tidak akanmenyetujul RAPBD Provinsi Jambi TA 2018 karena ada kegiatanusulan anggota Banggar yang ditolak oleh ARFAN selaku Plt.

saksi ada menerima uang Rp5juta dan yang kemudian saksi sampaikan kepada SUPRIYONO sebesar Rp145 juta karena semua totalnya untuk Banggar sebanyakRp150 juta;Banggar itu komponennya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretarisdan Anggota Banggar dan jumlah Anggota Banggar DPRD ProvinsiJambi ialah 28 sampai 30 orang;Secara ex officio Pimpinan DPRD Provinsi Jambi ialah PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi yaitu Terdakwa CORNELIS BUSTON,ZOELMAN MANAF (Almarhum), CHUMAIDI ZAIDI dan AR.

SYAHBANDAR.Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan uang khusus BANGGAR Rp5 juta per orang. Saksi hanya tahu SUPRIYONO langsungyang minta kepada Kadis PU;Orang yang mengantar uang Rp1i50 juta untuk Banggar ke rumahsaksi mengantarkan uang tersebut dan mestinya bukan ke saksikarena yang meminta adalah SUPRIYONO;Saksi tidak mengetahui sumber uang untuk Banggar berasal darimana.

, dimana padabulan Februari 2017 setelah rapat di DPRD, SUPRIYONO memanggilsaksi mengatakan de itu yang kemarin pada saat pembahasan adayang kelupaan Banggar, itu anggota Banggar 23 orang kemudianSUPRIYONO mentotal jatah tambahan untuk anggota Banggar yakniRp150juta, lalu saksi katakana /iyolah bang nanti habis rapat sayacoba cari dulu, habis itu sekitar maghrib setelah rapat, saksi hubung!

Selain itu ERWAN MALIK juga menyampaikan bahwa dalam rapat Banggar tanggal 23 November 2017 Ketua FraksiPDIP ZAINUL ARFAN mengancam tidak akan menyetujui RAPBD ProvinsiJambi TA 2018 karena ada kegiatan usulan anggota Banggar yang ditolakoleh ARFAN selaku Plt.

sebesar Rp.13.070.000.000, (tiga belas miliyartujuh puluh juta rupiah).e Selanjutnya setelah melengkapi syaratsyarat pengajuan proposalbantuan hibah, kemudian saksi Sukiman Alias Kiki mendatangi rumahterdakwa dan menyerahkan proposal bantuan hibah OrganisasiGAPESTRA kepada terdakwa serta saksi Sukiman Alias Kiki jugamenjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa jika danaproposal tersebut cair, lalu terdakwa menyerahkan proposal tersebutkepada Sekretaris Dewan untuk dibahas di Bagian Anggaran(BANGGAR

yang mana yangmenjadi anggota banggar DPRD kab natuna tersebut adalah sebagai berikut:Saksi sendiri (sebagai ketua banggar).DAENG AMHAR (Wakil ketua banggar).DWITRA GUNAWAN (Wakil ketua banggar).ASPANDI (Anggota banggar).WELMI (anggota banggar).ABIL HANAFI (anggota banggar).ZULKARNAIN (anggota banggar).NUZUR ST (anggota banggar).ony non vn fF WwW9 SUNARYO (anggota banggar).Dan adapun masa berlakunya masa jabatan tim banggar tersebut adalah 2,5 tahun.e Bahwa tugas pokok banggar tersebut adalah membahas

Natuna Tahun 2012 tersebut.Bahwa susunan Anggota Banggar DPRD Kab. Natuna Tahun 2012 dalam penyusunanRAPBD Kab. Natuna Tahun 2012 yang di maksud yaitu:HADI CHANDRA, S.Sos (Ketua Banggar).DAENG AMHAR, SE, MM (Wakil Ketua Banggar).DWITRA GUNAWAN, S. Sos (Wakil Ketua Banggar).ABIL HANAFI (Anggota Banggar).ZULKARNAIN (Anggota Banggar).MUSTAMIN BAKRI, S.Sos (Anggota Banggar).WELMI, A.Md (Anggota Banggar).BAHARUDDIN, ST (Anggota Banggar).H. NUZUR, ST (Anggota Banggar).SUNARYO (Anggota Banggar).Drs.

MAKMUR (Anggota Banggar).Bahwa sesuai dengan rapat paripurna tanggal 08 Februari 2012 bahwa APBD Kab.Natuna Tahun 2012 disahkan pada tanggal 08 Februari 2012.Bahwa benar pada tahun 2012 anggota DPRD kab natuna mempunyai dana aspirasi.Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana aspirasi anggota DPRD Kab natuna padatahun 2012 tersebut dikarenakan pada saat pembahasan dana aspirasi saksi berserta stafsaksi tidak ada dilibatkan dalam pembahasan aspirasi yang dilakukan oleh anggotaDPRD Kab Natuna pada tahun

Bahwa dana aspirasi yang diberikan kepadakelompok organisasi GAPESTRA pada tahun 2012 berdasarkanaspirasi terdakwa yakni sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).Bahwa dengan upaya ataupun bantuan terdakwa yang menyerahkanproposal bantuan hibah Organisasi GAPESTRA tersebut kepadaSekretaris Dewan untuk dibahas di Bagian Anggaran (BANGGAR)Dewan Kabupaten Natuna sampai akihirnya proposal tersebutdiserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dapatdianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna

Banggar Srg) dengan Pemohon II (Sartika Dewi Binti Omsa Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Desa Gunung Manungkap, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Selanjutnya pada sekitar pukul 10.15Wib, AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO datang menemuiterdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : Tolong dibantu, ini buattementemen banggar, ini 40 sambil menyerahkan 1 (satu) buahamplop coklat yang berisi uang berjumlah Rp.40 juta kepada AGUNGPURNO SARJONO dan terdakwa kembali mengatakan Tolong dibantupembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di Badan AnggaranDPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: Ilya, nantiakan kita sampaikan ke temanteman Banggar

Selanjutnya pada sekitar pukul 10.15Wib, AGUNG PURNO SARJONO dan SUMARTONO datang menemuiterdakwa, kemudian terdakwa mengatakan : Tolong dibantu, ini buattementemen banggar, ini 40 sambil menyerahkan 1 (satu) buahamplop coklat yang berisi uang berjumlah Rp.40 juta kepada AGUNGPURNO SARJONO dan terdakwa kembali mengatakan Tolong dibantupembahasan TPP agar tidak terlalu lama dibahas di Badan Anggaran 15 DPRD Kota Semarang. lalu SUMARTONO mengatakan: lya, nantiakan kita sampaikan ke temanteman Banggar

DPRD Kota Semarang) dengan pihak Eksekutif, dimanamateri yang diperdebatkan antara lain mengenai penetapan TambahanPenghasilan Pegawai (TPP) yang kriterianya dipertanyakan oleh banyakanggota Banggar DPRD Kota Semarang, karena menurut pihak Banggarkriteria yang disampaikan oleh pihak Eksekutif belum jelas dasarnya danmenurut Banggar DPRD Kota Semarang harus di sesuaikan dengan BebanKerja masingmasing pejabat, sebagai contoh di dalam pengajuan TPPditetapbkan bahwa Tunjangan Jabatan Sekretaris Dinas

disamakan denganTunjangan Jabatan Camat, sehingga dalam hal ini Dewan atau Banggarkurang sependapat karena berpandangan beban kerja seorang Camat lebihbesar dari beban kerja Sekretaris Dinas, walaupun golongan kepangkatannyasama;Bahwa terhadap pertanyaan dari Banggar atau Dewan tersebut belum terjadititik temu atau kesepakatan antara Banggar/Dewan dengan pihak Eksekutif,dan selanjutnya dilakukan sesi break atau istirahat untuk sholat dan makansiang;Bahwa pada saat istirahat terjadi obrolan atau

perbincangan di ruang RapatParipurna antara beberapa Anggota Banggar atau Dewan dengan beberapapihak Eksekutif, yang saksi ingat dari pihak Dewan atau Banggar adalah saksisendiri (SUMARTONO), AGUNG PURNO SARJONO, NOVRIADI,SUPRIYADI, YEARSI, dll. sementara dari pihak eksekutif ada terdakwa, sdr.AYI YUDI MARDIANA, sdr.

RAPBD kemudian dibahas kembali di Banggarbersama dengan seluruh OPD, apabila masih ada perubahanmasih bisa dilakukan pada saat pembahasan ini, setelah selesaimaka Banggar membuat laporan Banggar yang akan disampaikankepada Pimpinan Dewan dalam paripurna untuk kemudianditetapkan sebagai APBD;Bahwa saksi selaku anggota banggar pada saat itu tidak adamengetahui tentang dana APBD P tentang Pengadaan lahan TIC,saksi hanya ikut pada pembahasan APBD murni sedangkan diAPBD P saya tidak terlalu ikut membahas

Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsiselaku Anggota DPRD Kab.

Kepahiang selaku anggota banggar dan saksi Edwar Samsi selakuHalaman 132 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl10.11.Anggota DPRD Kab. Kepahiang dan selaku anggota banggar yangmenyatakan berdasarkan Notulen Rapat Pembangunan KUAPPAS antaraTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRDKepahiang pada tanggal 19 November 2014 bahwa :1.

Kepahiang, dari DPPKADkhususnya bagian aset terungkap ternyata ada aset PemdaKepahiang berupa Lahan TIC tersebut yang belum pernahdibahas di Banggar DPRD Kab.

ANGGARAN, EDWARSAMSI /Anggota Banggar/pansus, ANDRIAN DEFANDRA,SE,ZAIRIN/SEKDA/PA,EKO SYAPUTRA Bin SYAHRULHASAN/KABID . ANGGARAN DPPKAD,RA. DENNI/kepalaBAPPEDA.

TASIYA SOEMADI, SE, MM dan ditujukan kepadaBupati Cirebon berikut lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab.Cirebon / Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang diserahkan secarahalaman 11 dari 174 halamanlangsung kepada Bupati Cirebon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)pada saat pembahasan rumusan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akantetapi diminta agar dimasukkan ke dalam APBD.Bahwa Besaran

TASIYA SOEMADI, SE, MM dan ditujukan kepadaBupati Cirebon berikut lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kab.Cirebon / Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon yang diserahkan secaralangsung kepada Bupati Cirebon melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)pada saat pembahasan rumusan akhir di Banggar DPRD dengan TAPD tetapi tidak dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akantetapi diminta agar dimasukkan ke dalam APBD.Bahwa Besaran kuota per tahun untuk

Joy, dan Emon ;Bahwa saksi tidak termasuk anggota Banggar dan tidak membahas masalahanggaran antara eksekutif dan legislatif ;Bahwa saksi tidak tahu ada dana aspirasi anggota DPRD dan tahu dari sesamateman di Dewan lalu dibahas bersama di eksekutif ;Bahwa saksi bukan anggota banggar dan tidak membahas anggaran ;Bahwa saat pencairan tidak ada H. Tasiya Soemadi als.

Tahun 2009 saksitidak ikut tahun 2010 s/d 2013 pernah ikut walaupun tidak rutin;Bahwa saat ada rapatrapat di Banggar, saksi tahu anggota DPRD mengajukanusulan dana aspirasi anggota DPRD dan dibahas di Banggar yang dipimpin olehKetua DPRD Kabupaten Cirebon H.Tasiya Soemadi,SE.MM dan juga sebagai Ketuadi Banggar ;Bahwa saksi pernah melihat dokumen usulan dana aspirasi anggota DPRD yangisinya berupa daftar usulan nama calon penerima bantuan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah calon penerima dana tersebut

Itu sebabnya ada banggar.Karena mempunyai hak tergantung eksekutif ;Bahwa planingnya berapa kebutuhan, sekwan sampaikan kepada banggar, Dibahasdi banggar bersama dengan eksekutif.

Uang tersebut olen saksi ANDI WALINONO PERMATA, ST BinANDI MUHAMMAD YUSUF PARAMATA (Alm) kemudian dibagibagikepada Pak ABDULLOH (Ketua DPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyarlima ratus juta rupiah), Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi Il DPRDtahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), Pak MUKHLIS(Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (duaratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), Pak FAISAL TOLA(Banggar/Anggota Komisi

Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi Il DPRD~ tahun = 2015)Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah);5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);7.

yang mana yangmenjadi anggota banggar DPRD kab natuna tersebut adalah sebagai berikut:Saksi sendiri (sebagai ketua banggar).DAENG AMHAR (Wakil ketua banggar).DWITRA GUNAWAN (Wakil ketua banggar).ASPANDI (Anggota banggar).WELMI (anggota banggar).ABIL HANAFI (anggota banggar).ZULKARNAIN (anggota banggar).ory nnNUZUR ST (anggota banggar).9 SUNARYO (anggota banggar).Dan adapun masa berlakunya masa jabatan tim banggar tersebut adalah 2,5 tahun.Bahwa tugas pokok banggar tersebut adalah membahas APBD kab

Natuna Tahun 2012 yang di maksud yaitu:HADI CHANDRA, S.Sos (Ketua Banggar).DAENG AMHAR, SE, MM (Wakil Ketua Banggar).DWITRA GUNAWAN, S. Sos (Wakil Ketua Banggar).ABIL HANAFI (Anggota Banggar).ZULKARNAIN (Anggota Banggar).MUSTAMIN BAKRI, S.Sos (Anggota Banggar).WELMI, A.Md (Anggota Banggar).BAHARUDDIN, ST (Anggota Banggar).H. NUZUR, ST (Anggota Banggar).SUNARYO (Anggota Banggar).Drs. H.

Selanjutnya, Proposal tersebut saksiserahkan ke Sekretaris Dewan untuk di bahas di Bagian Anggaran(BANGGAR) Dewan Kab. Natuna.

tersebut dengan mengajukan Organisasi Gabungan PemudaPadang Kurak Dan Sekitarnya (GAPESTRA) dibuat sendiri oleh saksiSUKIMAN als KIKI dan tidak usulan dari saksi.Bahwa Ketua Bagian Anggaran (BANGGAR) Dewan Kab.

Natuna pada tahun201 adalah sdr HADI CHADRA dan saksi tidak termasuk Anggota BagianAnggaran (BANGGAR) Dewan Kab.

menerima Rp.10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) jadi total penerimaan untuk Ketua DPRD adalahRp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk wakilketua DPRD masingmasing Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)plus sebagai banggar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) jadimasingmasing menerima Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah), untuk Ketua Fraksi menerima masingmasing Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) tambah sebagai banggar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah

Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) jadi wakil ketua DPRD = masingmasing menerimaRp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk KetuaFraksi menerima tambahan masingmasing Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) dan sebagai anggota banggar Rp.10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) jadi total penerimaan Ketua Fraksi yang anggota banggaradalah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk sekretarisfraksi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tambahan untukanggota banggar

Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) jadi wakil ketua DPRD = masingmasing menerimaRp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), untuk KetuaFraksi menerima tambahan masingmasing Rp.15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah) dan sebagai anggota banggar Rp.10.000.000,00 (Ssepuluhjuta rupiah) jadi total penerimaan Ketua Fraksi yang anggota banggaradalah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk sekretarisfraksi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan tambahan untukanggota banggar

MUHAMMAD AFAN, SS (Fraksi PDIP).Bahwa untuk tugastugas didalam Badan Anggaran dalam mekanisme7 oP PY Ppenyusunan anggaran bersamasama dengan TAPD saksimempercayakan Kamaludin Harahap Dan Sigit Pramono Asri untukmenjalan fungsi didalam Banggar termasuk koordinasikoordinasi yangdilakukan dengan Pemprov Sumut.

Padarapat setengah kamar tersebut saksi tidak pernah diikutkan, selalu Sdr.NURDIN LUBIS selaku ketua TAPD dan anggota Banggar saja yangsesekali ditemani oleh Sdr. FITRIUS. Setelah terjadi kesepakatan jumlahuang yang mesti diserahkan guna kelancaran pembahasan hinggapengesahan APBD/P, baru Sdr.

Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP) Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yangdilaksanakan di Ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi SumutZULKIFLI EFENDI SIREGARdan dihadiri oleh Anggota BanggarDPRD Provinsi Sumut dan dari Pemerintah Provinsi Sumutdihadiri

Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP) Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yangdilaksanakan di Ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi SumutZULKIFLI EFENDI SIREGAR, dihadiri oleh Anggota BanggarDPRD Provinsi Sumut dan dari Pemerintah Provinsi Sumutdihadiri

Persetujuan terhadap LPJP APBD Provinsi Sumut TA 2014.Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP) Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yangdilaksanakan di Ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.Rapat tersebut dilakukan sebelum rapat paripurna pengesahanLPJP Provinsi Sumut TA 2014.

;Bahwa saksi pernah hadir mengikuti rapat antara Banggar DPRDdengan TAPD, saksi ikut rapat bersama dengan SIGITPRAMONO ASRI, MUHAMMAD AFAN dan Terdakwa, pada saatrapat tersebut ada permintaan dari Banggar agar PAD di naikkanberkisar Rp.800.000.000, (delapan ratus miliar rupiah);Bahwa tidak adapermintaan belanja modal sekitarRp1.000.000.000, (satu triliun rupiah) dari DPRD Sumut kepadapemerintah provinsi Sumut;Bahwa pada waktu itu Gubernur GATOT PUJO NUGROHO adahadir sebentar dan beliau ada menanyakan

Banggar DPRD masingmasing Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluhJuta rupiah);6.

NOERSYAHbersamasama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku KetuaBadan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012,HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH. selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku Anggota DPRD dan Banggar,serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 20092014,dan H.

NOERSYAHbersamasama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku KetuaBadan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012,HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH. selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd. selaku Anggota DPRD dan Banggar,serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 20092014,dan H.

NOERSYAHbersamasama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku KetuaBadan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012,HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar,serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 20092014,dan H.

No. 2590 K/Pid.Sus/2016bersamasama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku KetuaBadan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012,HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan WakilKetua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar,serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 20092014,dan H.

,selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wakil KetuaBadan Anggaran (Banggar) dan RISMAYENI, S.Pd. selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota Badan Anggaran (Banggar)DPRD Kabupaten Bengkalis serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnyaPeriode 20092014 dan H.

Setelah itu Terdakwa keluar mobiluntuk mengikuti rapat Banggar DPRD yang membahas TPP dan RAPBD 2012sambil membawa sebagian uang dari AKHMAT ZAENURI, sedangkan sebagianlagi dibawa oleh AGUNG PURNO SARJONO.

DPRD kotaSemarang tanggal 08 November 2011.129 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 09 November 2011.130 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 10 November 2011.131 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 11 November 2011.132 Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 23 November 2011.133.

Foto copy yang dilegalisir daftar hadir rapat Banggar DPRD kotaSemarang tanggal 24 November 2011.134.

Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015)Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN SmrRp300.000.000,3. Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun2015) Rp200.000.000,4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000,5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi Ill DPRDtahun 2015) Rp100.000.000,6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp50.000.000,7. Pak ALIANSYAH dan CHALIDI (teman saya)Rp100.000.000,8. SALMAN Rp100.000.000,9.

Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi Il DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi

Uang tersebut oleh saksiANDI WALINONO PERMATA, ST Bin ANDI MUHAMMAD YUSUFPARAMATA (Alm) kemudian dibagibagi kepada Pak ABDULLOH (KetuaDPRD) Rp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah), Pak YAJID(Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah), Pak MUKHLIS (Banggar/Anggota Komisi I DPRD tahun2015) Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), Pak DORIS EKO (AnggotaKomisi Il DPRD tahun 2015) Rp200.000.000, (dua rtus juta rupiah), PakFAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi

Pak YAJID (Banggar/Ketua Komisi II DPRD tahun 2015) Rp300.000.000,(tiga ratus juta rupiah);3. Pak MUKHLIS' (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);4. Pak DORIS EKO (Anggota Komisi II DPRD tahun 2015) Rp200.000.000,(dua rtus juta rupiah);5. Pak FAISAL TOLA (Banggar/Anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);6. Pak USMAN DAMING (anggota Komisi II DPRD tahun 2015)Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah);7.

oleh Banggar ataudiusulkan sebagai daftar inventarisasi masalah pada pembahasan finalisasiAPBD, mengenai dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemda Bengkalismelalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) pada saat rapat Banggar ini tidak dipertanyakan olehBanggar;Bahwa pada saat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)Rancangan Perda tentang APBD TA 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD,dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harus dimasukkankedalam

APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggar disampaikan satupintu melalui Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD.

Dalam pembahasantersebut Tim Banggar dipimpin oleh Jamal Abdillan selaku Ketua Banggardan dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar, sedangkan TAPD dihadirioleh Asmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selakuAsisten Administrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagianHal. 7 dari 428 hal. Put.

dengan TAPD bertempat di kantor DPRDKabupaten Bengkalis, Tim Banggar dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH, HidayatTagor Nasution selaku wakil ketua DPRD/ Wakil ketua Banggar dan dihadiri Hal. 14 dari 428 hal.

Banggar ini tidak dipertanyakan olehBanggar;Bahwa pada saat Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)Rancangan Perda tentang APBD TA 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD,dari tim Banggar DPRD menyampaikan usulan hibah harus dimasukkankedalam APBD TA 2012, adapun usulan dari Banggar disampaikan satupintu melalui Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD.

Nomor 995 K/Pid.Sus/2017Dalam pembahasan tersebut Tim Banggar dipimpin oleh JAMAL ABDILLAHselaku Ketua Banggar dan dihadiri oleh hampir semua anggota Banggar,sedangkan TAPD dihadiri oleh Asmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD,Tuah Hasrun Saily selaku Asisten Administrasi dan Umum, Jondi selakuKepala Bappeda serta bagian Keuangan unsur Dispenda dan masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili.Bahwa agenda pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan

, Tim Banggar dipimpin oleh Jamal Abdillah, HidayatTagor Nasution selaku wakil ketua DPRD/ Wakil ketua Banggar dan dihadirioleh Anggota Banggar sedangkan TAPD di pimpin oleh Sekda, KepalaBappeda, Bagian Keuangan serta satkersatker yang terkait dan didalamrapat tersebut Badan Anggaran DPRD menyampaikan kepada TAPDHal. 31 dari 406 hal.

Bengkalis No. 08Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisir sesuai asli);Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. Bengkalis No. 25Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab. Bengkalis (dilegalisir sesuai asli);Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Kab. Bengkalis No. 14Tahun 2012 tanggal 5 September 2012 tentang perubahan susunankeanggotaan Banggar DPRD Kab.

dengan, Tim Banggar dipimpinoleh JAMAL ABDILLAH, HIDAYAT TAGOR NASUTION selaku wakilketua DPRD/ Wakil ketua Banggar dan dihadiri olen Anggota BanggarHal. 277 dari 406 hal.

Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017 a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;

MMPd(Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangundengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB ATTIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran(Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untukhalaman 29 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.dianggarkan dengan catatan berbunyi dana untuk RKB (bantuan untuk lembagaswasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab.

AGUNG PARNOWO,S.Pd.MMPd (Alm) selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 PerihalSurat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode PelelanganUmum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB ATTIN MURAKATA dilokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyidana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar padaDinas Pendidikan

MMPd(Alm) tetap ingin dianggarkan dengan alasan bahwa bangunan tersebut dibangundengan belanja modal dan tidak akan dihibahkan, akhirnya pembahasan RKB ATTIN MURAKATA terpending, sampai akhirnya pada rapat Badan Anggaran(Banggar) tertanggal 28 Desember 2012, anggota banggar menyetujui untukdianggarkan dengan catatan berbunyi dana untuk RKB (bantuan untuk lembagaswasta) sebesar Rp. 1,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Kab.

AGUNG PARNOWO,S.Pd.MMPd (Alm) selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor : 421/12/SAR/DIK/2013 PerihalSurat Perintah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode PelelanganUmum salah satunya untuk kegiatan Pembangunan RKB ATTIN MURAKATA dihalaman 54 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.lokasi Kecamatan Haruyan padahal catatan rapat banggar tertanggal 28 Desember2012, anggota banggar menyetujui untuk dianggarkan dengan catatan berbunyidana untuk RKB (bantuan untuk

Hulu Sungai Tengah tetap ingin dianggarkan denganalasan bahwa bangunan tersebut dibangun dengan belanja modal;Bahwa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) tertanggal 28 Desember 2012,anggota Badan Anggaran (Banggar) menyetujui untuk dianggarkan dengan catatanberbunyi dana untuk RKB (bantuan untuk lembaga swasta) sebesar Rp. 1,7 Milyarpada Dinas Pendidikan Kab.

Banggar DPRD, masingmasing mendapat bagian sebesarRp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);6.

Pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014.Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan diRuang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.

Persetujuan terhadap LPJP APBD TA 2014.Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan diRuang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.

Jkt.Pst.Pada sekitar bulan Juli 2015, diadakan rapat klarifikasi terkaitpengesahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD/LPJP)Provinsi Sumut TA 2014 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dan Banggar DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan diRuang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.

DPRD Provinsi Sumut yang dilaksanakan diRuang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumut.