Bea Masuk : Rp 790,/ton x 16,8 ton = Rp 13.272.000, PPN: 10% x Rp 172.039.409, (harga perolehan + bea masuk) = Rp17.203.941, (dibulatkan: Rp. 17.204.000,); PPh : 7,5% x 172.039.409, (harga perolehan + bea masuk)= Rp12.902.956,(dibulatkan: Rp 12.903.000,);Sehingga secara materil Negara telah dirugikan setidaktidaknya Rp43.379.000, (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).Selain itu negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya industrigula lokal karena tidak dapat bersaing

Produk ataubarang industri Nasional tetap belum bisa bersaing dengan barangbarang impor. Bahkan kalangan industri nasional kesulitanmenghadapi produk impor dari Cina yang jauh lebih murah karenamendapat fasilitas dan insentif maksimal dari pemerintahnya.Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia(Hipmi) Erwin Aksa, "Anggaran belanja pemerintah seharusnyauntuk membeli barang dari dalam negeri. Jangan hanya karenamurah, pemerintah beli barang dari Cina.

Foto Copy berita dari Web Site hittp://berita.liputan6.com/ekbis/201103/326040/Industri Nasional Bersaing dengan Cina ;7.

Foto Copy berita dari Web Site hittp://berita.liputan6.com/ekbis/201103/3260457/Sulitnya Industri Nasional Bersaing denganCina ;Menimbang, bahwa salinan surat permohonan keberatan Hak UjiMateriil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 April2011, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 19/PERPSG/IV/19 P/HUM/TH.2011, namun Termohon tidak mengajukan jawaban ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatanHak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana

Iadalah sangat merugikan PARA PELAWAN yang telah dengan jujurdan baik tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya, sehinggatindakan TERLAWAN I yang telah meminta kepada TERLAWAN IIuntuk melakukan lelang eksekusi sangatlah tidak patut dan merugikanPARA PELAWAN sehingga dapat dikategorikan sebagai PerbutanMelawan Hukum, sehingga seharusnya lelang eksekusi tersebut dibatalkanBahwa TERLAWAN I sebagai lembaga perbankan berkewajiban untukmembina pengusahapengusaha seperti PARA PELAWAN ini, agar tetapmampu bersaing

dan berusaha membantu untuk bersaing dapat berhasil,namun dalam kenyataannya malah melakukan eksekusi lelang yang akanberakibat memperpanjang deretan gelandangan yang tidak punya tempattinggal dan terjadi banyak pengganguran11 Bahwa karena PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baikdimana secara aktif terus berusaha untuk membayar angsuran ataspinjaman kreditnya maka sudah sepatutnya eksekusi lelang atas hartamilik PARA PELAWAN yang menjadi jaminan untuk dibatalkan atauditangguhkan, apalagi barang

Hal ini dapat Pemohon Keberatan buktikan darihasil nilai harga penawaran dengan perusahanperusahan yang lain secarakompetitif dan bersaing;Sesuai dengan dugaan persekongkolan dapat Pemohon Keberatan sampaikanbahwa hasil harga penawaran antara PT.Surya Karya Sari dengan PT.CiptaSinar Utama, sebagai berikut:1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (paket I: Prawire Batu Lilin;PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 19,7%;PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 13,8%;Jadi selisih berkisar

masingmasing paket yang kami ikuti, dan juga kami pun sebelum dilakukan tender proyektersebut kami pun tidak mengenal panitia tender, atau panitia lelang atau penggunabarang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;e Horisontal;Kami tidak ada keterkaitan perusahaan kami dengan perusahaan lain yang samasama ikut dalam tender tersebut untuk mengatur dan membuat komposisipemenang;Hal ini dapat kami buktikan dari basil nilai harga penawaran dengan perusahaanperusahaan yang lain secara kompetitif dan bersaing

Hal ini dapat Pemohon Keberatanbuktikan dari hasil nilai harga penawaran dengan perusahan perusahan yanglain secara kompetitif dan bersaing;Sesuai dengan dugaan persekongkolan dapat Pemohon Keberatan sampaikanbahwa hasil harga penawaran antara PT.Surya Karya Sari dengan PT.CiptaSinar Utama, sebagai berikut:1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Burda (paket I: Prawire Batu Lilin):PT.Cipta Sinar Utama menurunkan dari HPS sebesar 19,7%;PT.Surya Karya Sari menurunkan dari HPS sebesar 13,8%;Jadi selisih berkisar

Bersaing;Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melaluipersaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia BarangJasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperolehbarang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensiyang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PengadaanBarang/Jasa;f.

Akuntabel;Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yangterkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa dengan menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan,keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akanmeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses PengadaanBarang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;Bahwa salah satu prinsip dalam proses pengadaan

Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaanbarang dan Jasa, Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsipsebagai berikut:a. efisien;b. efektif;c. transparan;d. terbuka;e. bersaing;f. adil; dang. akuntabelberdasarkan Pasal 6 diatas TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan cara membatalkan secara sepihak pemenanglelang paket proyek.Pembangunan Dermaga Desa Wisata KelurahanHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PALMadale kecamatan Poso Kota Utara yang dimenangkan

Lost Opportunity) dalam memperoleh pendapatan Uang Kuliah Tunggal(UKT) yang saat ini ratarata UKT per Mahasiswa Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) pertahun, juga tercemarnya nama baik Pejabat RektorHal. 7 Putusan Nomor.497/PID/SUS/2020/PT.DKIUNIMA sebagai seorang yang terhormat sehingga menimbulkan kerugianimaterial yang luar biasa dan tidak dapat dinilai dengan uang, denganrusaknya nama baik Almamater UMINA, menimbulkan kerugian bagi AlukniIKIP UNIMA karena Alumni IKIP UNIMA kesulitan bersaing

Mahasiswa maka UNIMA akan kehilangan kesempatan(Lost Opportunity) dalam memperoleh pendapatan Uang Kuliah Tunggal(UKT) yang saat ini ratarata UKT per Mahasiswa Rp.2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) pertahun, juga tercemarnya nama baik Pejabat RektorUNIMA sebagai seorang yang terhormat sehingga menimbulkan kerugianimaterial yang luar biasa dan tidak dapat dinilai dengan uang, denganrusaknya nama baik Almamater UMINA, menimbulkan kerugian bagi AlukniIKIP UNIMA karena Alumni IKIP UNIMA kesulitan bersaing

Bahwa, dalam mengumumkan pemenang Lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Efisien, Efektif,Transparan, Terobuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif danPlain gman nena etPutusan No.109/G/2017/PTUNMdn. Hal.116.

Hal.1517.18.19.untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Objek Sengketayang dikeluarkan Tergugat ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak melakukan evaluasi sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 Bagian Pertama,PrinsipPrinsip Pengadaan adalah Efisien, Efektif, Transparan,Terbuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif dan Akuntabel, makaTergugat terindikasi telah mengabaikan isi daripada PAKTAINTEGRITAS dan patut diduga telah melakukan

Hal inibertentangan dengan azas equality, yaitu pajak harus dilakukan secaraadil dan merata;Pemohon Banding sebagai pengusaha nasional harus bersaing denganBarang Modal impor sejenis. Apabila Pemohon Banding tidakdiperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut, makaHarga Pokok Pemohon Banding akan meningkat dan Pemohon Bandingtidak bisa bersaing dengan barang modal impor;Pemohon Banding menjual kepada pembeli baik yang minta pembebasanPPN maupun yang tidak.

466511 tanggal 20 November 2012tidak dapat diberikan fasilitas tarif ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlakuumum, sebesar BM (ACFTA): 5%;bahwa mengenai hal yang dinyatakan dalam surat uraian banding, maka Pemohon Bandingmenyatakan tidak setuju, karena sebagai irnportir produsen, melalui KementrianPerdagangan Republik Indonesia Pemohon Banding mengajukan dispensasi dikarenakandalam rangka Skema Free Trade Agreement, SKA Form E diberikan supaya PemohonBanding sebagai importir produsen bisa bersaing

Bukankah ini bertentangan dengan azas 'equality, yaitu pajak harus dilakukan secara adil dan merata;Pemohon Banding sebagai pengusaha nasional harus bersaing denganBarang Modal import sejenis. Apabila Pemohon Banding tidakdiperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut, maka HargaPokok Pemohon Banding akan meningkat dan Pemohon Banding tidak bisabersaing dengan barang modal import;Pemohon Banding menjual kepada pembeli baik yang minta pembebasanPPN maupun yang tidak.

Tidak mungkin Pemohon Banding membedakanharga jual antara pembeli yang minta pembebasan PPN dan yang tidak.Biasanya pembeli yang minta pembebasan PPN, baru minta pembebasansetelah tercapai kesepakatan harga beli;Pemohon Banding tidak mengerti tanggapan terbanding mengenai alasankami bahwa pembebanan PPN Masukan ke Harga Pokok akanmenyebabkan Harga Pokok meningkat dan tidak bisa bersaing denganbarang import itu salah.

tindakan tersebutsangat merugikan Pelawan yang telah dengan jujur dan baik tetapberusaha untuk memenuhi kewajibannya sehingga tindakan Terlawan Iyang telah meminta kepada Terlawan IT untuk melakukan lelang eksekusiatas barang jaminan milik Pelawan sangatlah tidak patut dan merugikanPelawan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum sehingga seharusnya lelang eksekusi tersebut dibatalkan ;Bahwa Terlawan I sebagai lembaga perbankan berkewajiban untukmembina pengusaha agar tetap mampu bersaing

Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.2.

Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf cyang menyatakan terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasaharus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 728 K/Pid.Sus/20152.

persekongkolan horizontal pada bagianTentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yangmelanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan olehpara Terlapor dalam perkara a quo, yang terbukti telahmelakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolanvertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukumbutir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yangmenghambat persaingan karena mengakibatkan para pelakuusaha lain tidak dapat bersaing

Karena persekongkolan horizontalhanya terjadi antara Terlapor Il, Terlapor Ill, dan Terlapor IV yangmerupakan pelaku usaha yang bersaing sebagai peserta tender;.

horiziontal antara Terlapor Il, Terlapor Ill, danIV tidak dapat begitu saja diambil alin menjadi pertimbangan hukumpersekongkolan vertikal dengan penjelasan sebagai berikut :Tabel 1 Perbedaan Persekongkolan Horiziontal danPersekongkolan Vertikal Keterangan Persekongkolan Persekongkolan VertikalHorizontalPara Pihak Termohon kasasi, Terlapor (Pokja ULPTerlapor Ill dan TerlaporIVKabupaten Dompu),Termohon Kasasi,Terlapor III dan TerlaporIV Posisi Para Pihak yangbersekongkolDiantara Para Pesertatender yang bersaing

Bahwa staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dansepengetahuan Direksi sehingga tindakan staff antar perusahaan yangsaling bersaing dalam tender melakukan copy paste dokumen dandigunakan dalam dokumen penawaran tender serta disetujui DireksiPerusahaan dengan membubuhkan tanda tangan pada dokumenpenawaran menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai mana diaturdalam Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;3.

diurutkan dengankartu yang di buang pertama kali dan pemain tersebut mencocokanatau mengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemainketiga mengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah/di hadapan parapemain dan dicocokan atau diurutkan dengan kartu yang dipegangpemain tersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisamengambil kartu yang dibuang para pemain yang lain apabila ada kartuyang cocok atau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalamsatu permainan tersebut para pemain bersaing

dengankartu yang di buang pertama Ikali dan pemain tersebut mencocokan ataumengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemain ketigamengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah / di hadapan para pemaindan di cocokan atau di urutkan dengan kartu yang di pegang pemaintersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisa mengambilkartu yang di buang para pemain yang lain apabila ada kartu yang cocokatau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalam satu permainantersebut para pemain bersaing

kartuyang di buang pertama lIkali dan pemain tersebut mencocokan ataumengurutkan kartu yang di pegang dan selanjutnya giliran pemain ketigamengambil 1 (satu) kartu yang berada di bawah / di hadapan para pemaindan di cocokan atau di urutkan dengan kartu yang di pegang pemaintersebut sampai pemain ke empat dan para pemain juga bisa mengambilkartu yang di buang para pemain yang lain apabila ada kartu yang cocokatau berurutan nomor dan begitu seterusnya dan dalam satu permainantersebut para pemain bersaing

Gugatan Kurang Pihak;Penelitian yang dilakukan oleh Tergugat adalah penelitian yang dananyadiperoleh dari dana hibah bersaing yang berasal dari Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;Sehingga segala hasil penelitian tersebut seharusnya sudahdilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi danayakniDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen PendidikanNasional sebagai pihak yang berwenang

menentukan kebijakan mengenaipenelitian apa saja yang berhak memperoleh hibah bersaing termasukpenelitian yang dilakukan Tergugat mengenai bakteri EnterobacterSakazakii dan sebagai pihak yang diberikan laporan danpertanggungjawaban mengenai penelitian tersebut, maka seharusnyadijadikan salah satu pihak dalam perkara ini;Untuk itu karena gugatan Penggugat kurang pihak maka Tergugat Illmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini diPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak

Penelitian dilanjutkan pada tahun 2006 dengandana Hibah Bersaing XIV. Seperti penelitiansebelumnya, sampel susu formula dan makananbayi diambil di Indonesia dan dilakukan isolasi danidentifikasi E. Sakazakii di Jerman. Penelitian inimenghasilkan isolat E.Sakazakii. Identifikasikontaminasi bersifat kualitatif;a Konfirmasi terhadap isolat dilakukan oleh Dr.Heinz Baker dari Lab.

Pada tahun 2007 dengan dana Hibah Bersaing(tahun ke2), penelitian diarahkan untuk mengkajifaktor virulensi (kajian patologis) pada anak mencitneonatal. Isolat E.Sakazakii dibiakkan sampaimencapai jumlah cukup untuk kemudiandiinfeksikan ke anak mencit. Hasil penelitianmemperlihatkan bahwa sebagian kecil dari anakmencit yang diinfeksi dengan dosis 108 sel/mlmengalami gejala sepsi, enteritis atau meningitis;5.

Pelaku usaha lainmenurut penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf b Undangundang Nomor 5 tahun1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yangsignifikan dalam pasar bersangkutanUnsur melakukan satu atau beberapa kegiatanSatu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secaraterpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untukmenyingkirkan pelaku usaha pesaing.Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoliBerdasarkan Pasal 1 angka 2 Undangundang nomor

Guna memperjelas pengaturan apa yang dimaksud dengan tindakandiskriminasi maka tersebut, diharapkan agar pelaku usaha dapat menggunakan Pedoman inidalam mekanisme bersaing yang lebih fair di pasar.

Potonganharga tersebut menjadi pengurang dari harga jual dan dicantumkandalam faktur penjualan dan faktur pajak;Bahwa dapat Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Bandingmemiliki dua jenis pembeli yaitu distributor dan modern retail (Carrefour,Matahari, Giant, dan sebagainya) Distributor Fund hanya diberikankepada distributor agar dapat bersaing dengan tingkat harga yang dijualoleh modern retail;Bahwa berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwaDistributor Fund bukanlah jasa yang

Distributor Fund hanya diberikan kepadadistributor agar dapat bersaing dengan tingkat harga yangdijual oleh modern retail. (pertanyaannya, kenapa terdapatperbedaan perlakuan harga jual antara distributor dan modernretail?);Berdasarkan agreement antara Termohon Peninjauan Kembalidengan para distributor diketahui:Point 1.5.1Distributors shall provide PGHPI with distribution services ....

Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yaitu : Tujuan diberlakukannya KeputusanPresiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBDdilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;2 Pasal 3 Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahyaitu:Hal. 5 dari 68 hal. Put.

No. 2345 K/PID.SUS/2015Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakandana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalamwaktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telahditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuaidengan sasaran yang ditetapkan;Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang

Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yaitu : Tujuandiberlakukannya Keputusan Presidenini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yangsebagian atau seluruhnya dibiayaiAPBN/APBD dilakukan secaraefisien, efektif, terbuka dan bersaing,transparan, adil / tidak diskriminatif,dan akuntabel,b Pasal 3 Keputusan Presiden R.I.Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yaitu :Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :1efisien, berarti

Nomor: 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yaitu : Tujuandiberlakukannya Keputusan Presidenini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagianatau seluruhnya dibiayai APBN/APBDdilakukan secara efisien, efektif,terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;e Pasal 3 Keputusan Presiden RI.Nomor: 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yaitu:Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip:a Efisien, berarti

pengadaan barang/jasa harus diusahakan denganmenggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapaisasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dandapat dipertanggungjawabkan;b Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengankebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaatyang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;c Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbukabagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dandilakukan melalui

.: Usaha yang dijalankan yakni perdagangan eceran kebutuhanseharihari dengan margin keuntungan ratarata 2 % hal inidisebabkan karena Pemohon Banding tidak dapat bersaing denganpengusahapengusaha yang telah mempunyai nama yang cukupbesar misalnya: Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya, apabiladikenakan tarif 10 % maka usaha Pemohon Banding akanmengalami kebangkrutan.: bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Uraian BandingNomor: S272/WPJ.24/2012 tanggal 17 Januari 2012 alasankoreksi Pemeriksa