Orkida Makmur seluruhnya, tanpaada yang tersisa ;12.Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan ketiga obyeksengketa yang meniadakan/mengesampingkan SuratKeputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang lebih duludimiliki Penggugat, telah dapat dikwalifisir sebagaitindakan sewenang wenang ( abus de droit ) danbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yangbaik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)khusus Asas Kepastian WHukum (rechtszekerheids beginsel )dan Asas Tertio Penyelenggara Negara ;13.

No. 48PK/TUN/201140(Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) yakniAsas Kepastian Hukum, Tertiob Penyelenggaraan Negara,Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas ;Bahwa ditinjau dari hukum pembuktian, adanya KuasaPertambangan yang tumpang tindih merupakan bukti kuatyang tidak dapat dibantah, tentang adanya unsurkesalahan danikelalaian dalam perbuatan TermohonPeninjauan Kembali (Tergugat) yang bertentangan denganAsas Azas Umum Pemerintahan yang Baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat)berdasarkan Asas ARedelijkeheid dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen vanBehoorlijk Bestuur ) serta hukum kebiasaan yangberkembang dalam teori hukum dan Yurisprudensi,terikat demi hukum untuk tidak memberikan KuasaPertambangan di areal yang sama kepada orang lain, danmenjamin bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat)akan dapat memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasisebagai imbalan/kontra prestasi dari invenstasinya,karena itu

Dan ini membuktikan lebih kuattentang adanya perbuatan Termohon Peninjauan Kembali(Tergugat) yang bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ( AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur) dan Asas TertibPenyelenggaraan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamahAgung berpendapatBahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan,karena Judex Juris dalam putusannya tidak terdapatkekhilafan atau. kekeliruan yang nyata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang

Nota Van Den Directur Van Binnenlands Bestuur PemerintahDalam Negeri Weltevrenden tanggal 15 Desember 1900 denganNo. 1890/12 yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah KotaBatavia dan dicap Raad Van Justitie (Pengadilan Batavia), di dalamsurat ini menjelaskan bahwa tan ah Tagalwaroe Landen adalahtanah atas Verponding (Surat Jawatan Pajak) tanah Raja Pajajarandengan surat ukur tanggal 28 April 1900 dan ahli waris dari semuakawasan tanah Tagalwaroe Landen di Keresidenan Karawangadalah Raden Harsa Sastra

Surat Tanah milik Raden Harsa Sastra Nagara atas tanahTagalwaroe Landen Karawang Register No.A15/176/25 tahun 1925Gouvst Besl September 1925 No.8 dikeluarkan di KantorPemerintah Tertinggi Direktur Van Binnenlands Bestuur, tertulisriwayat tanah : Memori Van Aanmerking dari tanggal 15 Desember1900 dilampirkan pada data Kadaster Pengukuran dan PendaftaranTanah Pada Tahun 1900 di atas tanah aquo ;e.

PakoelanDibrata Ningrat ( Bukti P 7 ) ;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2014/PN.Kwg10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi Stamboek Van Radhen Hasa Sastra Nagara RadhenToemanggoeng Sastra Nagara 11 Juni 1826 ( Bukti P8 ) ;Fotokopi Stamboek Van Radhen Wira Sastra Nagara 06 Mei 1868 (Bukti P 9);Fotokopi silsilah kedalamam Kraton Lebak Bantam ( Bukti P 10 ) ;Fotokopi Peta Kadester Tanah Radja Praboe Wira Sastra NagaraTanah Tegal Waroe Landen ( Bukti P 11 ) ;Fotokopi Nota Van Directeur Van Binnenlandsch Bestuur

Terhadap Penggugat I dan Penggugat II;SuratKeputusan adalah bertentengan dengan Asas AsasUmum Pemerintahan yang baik ( Algemmene Beginselen VanBehoorlijk Bestuur ), antara lain ;IIl.1.II1.2.Asas kecermatan ;Asas ini juga mengandung = arti bahwa suatukeputusan harus dipersiapkan dan diambil dengancermat, termasuk ~ seluruh fakta fakta bahwapencopotan dan pemutasian terhadap paraPenggugat.

Surat Keputusan adalah bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ( AlgemeineBeginselen Van behoorlijk Bestuur ) antara lain;1. Asas Kecermatan;2. Asas Kepastian Hukum;ep Asas Kepercayaan;4. Asas Pemberian Alasan;5. Asas Keadilan atau Kewajaran ( Principle ofResonableness of Prohibition ofArbitrariness );6. Asas Keseimbangan ( Sapientia );Ti Asas Kebijaksanaan;.

Pemuda danOlahraga Kabupaten Buol Tahun 2008 bertanggal 25Agustus 2008;Bahwa Tergugat saat mengeluarkan keputusan a quo,sudah berpedoman pada Ketentuan Perundang Undanganbaik secara yuridis formal maupun materil yangbertujuan untuk adanya penyegaran dan pemerataanmutu pendidikan seluruh ' sekolah sekolah pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol yangdisesuaikan dengan program Pemerintah KabupatenBuol berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintah yangBaik (Algemeine Beginselen Van Behoorlijk Bestuur

Apakah benar tindakan hukum Tergugat' tersebut jugabertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan YangBaik (Algemeine Beginselen Van Behoorlijk Bestuur ), Of ?ke halanan 44.terutama asas Kecermatan, asas Kepastia Hukum, asas Kepercayaan, asas Pemberian Alasan, asas Keadilanatau. Kewajaran (Principleof Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness ),asas Keseimbangan (Sapientia ), dan asas Kebijaksanaan?

Dalam hal wewenang terikat, ukuranpengujiannya menggunakan peraturan perundang undangan,sedangkan dalam hal wewenang bebas, ukuran pengujiannyamenggunakan asas asas umum pemerintahan yang baik(algemene beginselen van behoorlijk bestuur, theprinciple of proper administration );Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah SuratKeputusan yang menjadi objek sengketa in litedikeluarkan atas dasar kewenangan terikat ataukewenangan bebas, harus ditelusuri dari peraturan yangmenjadi dasar diterbitkannya keputusan

Pasal 64 (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan atau tidak memperhatikanAlgemene Beginselen van behoorlijke bestuur atau AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang UndangNo. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Asas K,Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas Jo.

atau badan hukum perdata.Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan di atas telah berakibat hukumdengan dilaksanakanya penyitaan/pembekuan yang dilanjutkan denganpemblokiran terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat,sehingga hal ini merugikan Para Penggugat;6 Bahwa proses diterbitkannya Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaantersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselenvan Behoorlijk Bestuur

Penggugat, dimana Tergugat sendirimenerima, mengakui, dan menindaklanjuti permohonan pembetulanPenggugat tersebut sebagaimana terlihat dalam Bukti P3;Dengan diterbitkannya Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan olehTergugat, maka hal itu telah menyebabkan ketidakpastian hukum ataspermohonan pembetulan (Bukti P2) yang sedang diajukan oleh Penggugat,halmana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum Pemerintahan yang baik (Algemeen Beginselenvan Behoorlijk Bestuur

Jakarta tentang Penyitaan berserta segala akibathukumnya;Surat Kepala KPP Jakarta Tentang Penyitaan Bertentangan Dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (Algemeen Beginselen Van Behoorlijk BestuurAtau Good Governance).Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/201321Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan,penerbitan Surat Kepala KPP Jakarta tentang Penyitaan juga bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atauAlgemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur

TindakanTergugat yang sewenangwenang tersebut merupakan cermin dari tidakadanya persamaan kedudukan (audi at alteram paltrem) diantara para pihakHalaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/2013sehingga Tergugat dapat sewenangwenang melakukan tindakan yangmerugikan Tergugat;34 Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah Surat Kepala KPP Jakartatentang Penyitaan bertentangan dengan Pasal 16 KUP dan mengabaikanAUPB (Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik atau Algemeen Beginselenvan Behoorlijk Bestuur

:SIT00010/WPJ.04/KP.1304/2012 tanggal 5 Juni 2012tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan telahbertentangan dengan peraturan perundangundangandan asasasas umum pemerintahan yang baik(Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur atauGood Governance Principles);3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru TigaNo.: SIT00010/WPJ.04/ KP.1304/2012 tanggal 5 Juni2012 tentang Perintah Melaksanakan Penyitaan;4 Memerintahkan agar Tergugat mencabut Surat KepalaKantor

Bahkan diperkenankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun2001 tentang retribusi Daerah.Jika demikian halnya, maka dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telahmengesampingkan dan melanggar Asasasas umum pemerintahan yang baik(algemene beginselen van behoorlijk bestuur), khususnya Asaskeseimbangan.

No. 17 P/HUM2005.Dengan demikian jelas, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20Tahun 2005 tersebut diatas, selain bertentangan dengan Pasal 145 ayat (3)Undangundang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 UndangundangNomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, juga tidak memperhatikan dan mengesampingkan landasan danasasasas peraturan perundangundangan dan Asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

2014 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, sampaiadanya putusan, pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM ROKOK PERKARA: 1.Mengabukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2, Menvatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yang ditujukankepada Penggugat telah melanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (Algemene Beginselen van Behooorlijk Bestuur

pada PetaKadaster;4.Bahwa bukti surat kepemilikan atas tanah milik Penggugat ini adalah :a.Peta kadaster tentang tanah Tagalwaroe Landen tertulis atas nama PraboeWira Sastra Nagara asal tanah Kroon Domein (tanah raja) diukur dandidaftarkan oleh Kant Kadaster Batavia;b.Bukti Surat Eigendom (hak milik) tanggal 15 Desember 1900 denganNo. 1890/12 Verponding Kroon Domein Verklaring Tagalwaroe LandenResident Karawang De Grootee Van Het Perceel DistrictSoemandanean;c.Nota Van Den Directur Van Binnenlands Bestuur

tanah Tagalwaroe Landen adalah tanah atasVerponding (Surat Jawatan Pajak) tanah Raja Pajajaran dengan suratukur tanggal 28 April 1900 dan ahli waris dari .semua kawasan tanahTagalwaroe Landen di Keresidenan Karawang adalah Raden HarsaSastra Nagara title Djajadi Ningrat, atas tanah aquo;d.Surat Tanah milik Raden Harsa Sastra Nagara atas tanah TagalwaroeLanden Karawang Register No.A15/176/25 tahun 1925 Gouvst BeslSeptember 1925 No.8 dikeluarkan di Kantor Pemerintah Tertinggi DirekturVan Binnenlands Bestuur

2014 sesuai dengan jadwal rapat yang telahditetapkan oleh BAMUS DPRD KLU Nomor 02/Bamus/DPRDKLU/2014tanggal 13 Mei 2014;b Bahwa apabila rapat pembahasan tentang APBD Perubahan KLU tersebutterganggu, maka akan berdampak pada kerugian daerah dan musyawarah7 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut di atas yang menjadi obyek sengketaTata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (beschkking) yang nyatanyata :a Bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(algemene beginselen van behoorlijk van bestuur

Tahun 1983Tahun 1923/ 1924 : Temenggung ADJAN diangkatmenjadi Kepala Bangsa Taman Sibau berdasarkanSurat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur diPoetes Sibau, tertanggal O5 Juli 1924, untukmenjadi Temenggung dan memimpin Banua Sioserta menentukan Batas Desa Sibau Hilir denganDesa Pala Pulau secara tertulis untuk pertamakalinya;: Tumenggung ADJAN diangkat berdasarkan SuratKeputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di PoetoesSibau, tertanggal 20 Oktober 1925 menjadi KepalaAdat Bangsa Orang Taman Sibau

Disahkan Tumenggung Banua Siotertanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M.LAYANG;SURAT KEPUTUSANHet Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te PoetoesSibau, tertanggal O6 November 1973menetapkan NARANG diangkat menjadiKepala Kampong Banua Sibau. TandatanganHet Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te PoetoesSibau;SURAT KEPUTUSANHet Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te PoetoesSibau memutuskan memberi f.2,50 (doewaroepiah lima poeloeh cent) kepada NARANGKepala Kampung Banua Sibau berlaku mulai 1Januari 1939.

Tandatangan Het Hoofd vanPlaatselyk Bestuur Te Poetoes Sibau,tertanggal 12 Januari 1939;(Catatan : NARANG adalah Bapak Kandungdari SAWING NARANG dan Kakek Kandungdari AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc.,serta GILING SAWING NARANG);4. Tahun 2008 : Tumenggung M.

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VANBEHOORLIJK BESTUUR ATAU GOOD GOVERNANCE).13. Gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat dengandidasarkan kepada alasan bahwa SK Menkumham Nomor00121.60.10.2014 telah bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) (Algemene Beginselen vanBehoorlijk Bestuur atau Good Governance).

Dengan mengacu pada kriteriakriteria AUPB tersebut di atas,selanjutnya, akan kami uraikan faktafakta yang menunjukkan bahwaSK Menkumham Nomor AHU00121.60.10.2014 telah bertentangandengan AUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance), yaitu sebagai berikut:a. Keputusan Tergugat dalam menetapkan SK Menkumham NomorAHU00121.60.10.2014 telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum;15.

Hal tersebut, jelas bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)(Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);Adapun, akibat dari tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asasTertib Penyelenggaraan Negara tersebut, Penggugat menjadi beradadalam keadaan sulit untuk menggunakan nama Peradin yangsesungguhnya merupakan hak eksklusif dari Penggugat.

Oleh karena itu sudahselayaknya dan sepatutnya apabila SK Menkumham Nomor AHU00121.60.10.2014 dinyatakan batal atau tidak sah;Berdasarkan uraian dan buktibukti sebagaimana telah diuraikan di atas,terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenangwenang(abuse of power) dengan mengeluarkan SK Menkumham Nomor AHU00121.60.10.2014 yang melanggar asasasas umum pemerintahanyang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance).

AHU00121.60.10.2014 diterbitkan dengan bertentangan pada ketentuanperaturan perundangundangan atau asasasas umum pemerintahan yangbaik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance).

dan tindakan Tergugat tidak menanggapisurat keberatan Penggugat tersebut, merupakan tindakan yang:a) Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlakusebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negarasebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan dirubah lagi dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;b) Bertentangan Dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur

(Vide BuktiP. 9);Bahwa tindakan Tergugat menolak dan tidak bersedia mencatatSusunan Pengurus baru Penggugat tersebut jelas merupakanpelanggaran terhadap Asas Kepentingan Umum yang merupakansalah satu aspek atau unsur dari AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur), karenadengan ditolaknya permohonan Penggugat agar susunan Pengurusbaru Penggugat (Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan RumahSusun Gading Resort Residences), kepentingan para anggota (pemilikdan

penghuni Satuan Rumah Susun Gading Resort Residene)terabaikan, terutama mengenai halhal yang berkaitan denganpengelolaan Satuan Rumah Susun Gading Resort Residences;Bahwa tindakan Tergugat menolak dan tidak bersedia mencatatSusunan Pengurus baru Penggugat tersebut jelas merupakanHalaman 17 dari 86 Halaman Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.JKT.10.pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan yang merupakan salah satuaspek atau unsur dari AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur

rapat Pemilihan dan PengesahanPengurus Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Rumah Susun GadingResort Residences Periode 20182021 telah sesuai denganAnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan hasil pemilinanberdasarkan voting;Bahwa tindakan Tergugat menolak dan tidak bersedia mencatatSusunan Pengurus baru Penggugat tersebut jelas merupakanpelanggaran terhadap Asas Profesionalitas yang merupakan salahsatu aspek atau unsur dari AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur

TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VANBEHOORLIJK BESTUUR);16. Bahwa dengan tegastegas Tergugat menolak dalil posita gugatanPenggugat pada angka 1 S/D angka 11 halaman 12, 13, 14, dan 15yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :Tindakan TergugatBertentangan Dengan AsasAsas Umum Pemerintahnan Yang Baik(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) (pasat 53 ayat (2) hurufHalaman 31 dari 86 Halaman Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.JKT.

Tindakan tergugat tersebut selaku BankPemerintah sama sekali tidak memberi pembinaan yang baik kepada pengusahapribumi dan tindakannya dapat dikategorikan telah melanggar asasasas umumpemerintahn yang baik ( Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimanasalah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas kepastianhukum dan asas bertindak Cermat ; n non one non one ren nee nenMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbandingmengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa

Tindakan tergugat tersebut selaku BankPemerintah sama sekali tidak memberi pembinaan yang baik kepada pengusahapribumi dan tindakannya dapat dikategorikan telah melanggar asasasas umumpemerintahn yang baik ( Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimanasalah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas kepastianhukum dan asas bertindak cermat ; 22222 wre nnn nnn nnn nce ennBahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat/Terbandingmengajukan eksepsi antara lain eksepsi

UmumPemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) 1. Asas Kepastian Hukum. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah azasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaranegara (vide.

Hormat ParaPenggugat dari jabatan (tugas tambahan) sebagai Kepala Sekolah tidakdidasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,prestasi kerja, dan jenjang pangkat dari Para Penggugat ;Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo telah bertentangan denganKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/U/2003Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 10 Ayat (1) dan(2) dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur

selalu terbayang mutasi yang setiapsaatnya dapat saja terjadi ;Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan(beschikking), tidaklah hanya mempertimbangkan halhal yang berkenaandengan wetmatigheid saja, akan tetapi harus mempertimbangkan halhalyang berkenaan dengan rechtmatigheid, sehingga harus juga berpedomankepada ajaranajaran yang dikembangkan oleh teori hukum sertayurisprudensi, yang dikenal dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur

) ;Bahwa benar dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatukeputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbanganpertimbangan terhadapfaktafakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkansemua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan sertapelaksanaan keputusan yang bersangkutan, serta tidak diperbolehkanmelangkahi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemenebeginselen van behoorlijk bestuur) ;Bahwa benar pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan dari keputusanTermohon

Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo, secara nyata merupakansuatu perbuatan sewenangwenang (willekeurig), karena tidak memuatpertimbangan yang cukup dan cermat mengenai semua fakta sertakepentingankepentingan terkait ;Bahwa Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut, nyatanyata telah bertentangan denganperaturan perundangundangan dan bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dansecara nyata telah

KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASASASASUMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VANBEHOORLIJK BESTUUR ATAU GOOD GOVERNANCE).13. Gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat dengandidasarkan kepada alasan bahwa SK Menkumham Nomor00121.60.10.2014 telah bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB) (Algemene Beginselen van BehoorlijkBestuur atau Good Governance).

Putusan Nomor 163 K/TUN/201615.16.dengan AUPB (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance), yaitu sebagai berikut:a.

Hal tersebut, jelas bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance);Adapun, akibat dari tindakan Tergugat yang bertentangan dengan asasTertio Penyelenggaraan Negara tersebut, Penggugat menjadi beradadalam keadaan sulit untuk menggunakan nama Peradin yangsesungguhnya merupakan hak eksklusif dari Penggugat.

Olehkarena itu, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus PerkaraTata Usaha Negara a quo menyatakan batal atau tidak sah SKMenkumham Nomor 00121.60.10.2014.KEPUTUSAN TERMOHON KASASI TELAH BERTENTANGANDENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR ATAUGOOD GOVERNANCE);41.

Selain telah melanggar peraturan perundangundangan (in casu UUMerek), SK Menkumham Nomor 00121.60.10.2014 yang diterbitkanoleh Termohon Kasasi juga telah bertentangan dengan AUPB(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur atau GoodGovernance);42.

Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000024/KPU.03/BD.04/2016, tanggal 28 September 2016, yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu telah terjadi penyimpangan hukumadministrasi dari aspek rechmatiegheid van bestuur, SPSA diterbitkanHalaman 4 dari 6 halaman.

Oleh karena keputusan tergugattelah mengesampingkan ketentuan sebagaimana telah diuraikansebelumnya maka keputusan Tergugat tersebut bersifat sewenangwenang (willekeuring) ; Halaman 9 dari 31 Put.89/G/2013/PTUNMdn6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa SuratKeputusan Tergugat aquo telah bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat KeputusanTergugat, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yangberbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; 7 Bahwa keputusan Tergugat secara nyata telah bertentangan denganketentuan perUndangundangan yang berlaku serta azasazas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)sebagaimana disebutkan dalam Pasal

Nainggolan,SKM, NIP. 19850323 200903 2 003 ,telah memenuhi Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau Algemeene Beginsevelen VanBehoorlijk Bestuur, baik asas yang tertulis dan asas yang tidak tertulis, dandapat disimpulkan bahwa dalil gugatan penggugat tidak cukup beralasan,sehingga harus ditolak ; Ill PETITUMBerdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan menurut hukum,gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :e Menerima eksepsi Tergugat untukseluruhnya.Dalam

menyatakan gugatan Penggugat kabur (ObscuurLibel), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaarrd).DALAM POKOK PERKARABahwa segala sesuatu yang telah Tergugat Il kKemukakan di atas, secaramutatis mutandis mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalampokok perkara sebagai berikut di bawah ini:e Bahwa Tergugat Il dalam menjalankan pemerintahan selalu berusahauntuk berpegang teguh pada AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (Algemene Beginslen Van Behorlijk Bestuur

), sehingga Tergugat IIjuga sangat mengapreisasi segala bentuk tindakantindakan atauupayaupaya yang dilakukan oleh siapapun yang ada pada setiapPutusan No. 480/Pdt.G/2014/Pn MdnHalaman 19lapisan masyarakat khususnya Kota Medan dalam berperan sertamembantu Tergugat Il menegakkan asasasas tersebut dengan benar,sebagaimana upaya hukum pengajuan gugatan a quo oleh ParaPenggugat;e Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka asas legalitas (het beginselvan wetmatigheis van bestuur) yang dalam hukum administrasimengandung

menyatakan gugatan Penggugat kabur (ObscuurLibel), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvanklijkVerklaarrd).DALAM POKOK PERKARA22Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III kemukakan di atas, secaramutatis mutandis mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalampokok perkara sebagai berikut di bawah ini:Bahwa Tergugat III dalam menjalankan pemerintahan selalu berusahauntuk berpegang teguh pada AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (Algemene Beginslen Van Behorlijk Bestuur

), sehingga TergugatIll juga sangat mengapresiasi segala bentuk tindakantindakan atauupayaupaya yang dilakukan oleh siapapun yang ada pada setiaplapisan masyarakat khususnya Kota Medan dalam berperan sertamembantu Tergugat Ill menegakkan asasasas tersebut dengan benar,sebagaimana upaya hukum pengajuan gugatan a quo oleh ParaPenggugat;Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka asas legalitas (het beginselvan wetmatigheis van bestuur) yang dalam hukum administrasimengandung makna pemerintah haruslah tunduk

Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Keterbukaan dariAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena tanpa didukungdengan buktibukti yang cukup antara kepentingan yang satu denganyang lain serta tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan secaraseimbang; Bahwa selain daripada itu, in casu lahan yang diatasnya telah diterbitkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata tumpang tindihsecara keseluruhan, sehingga tindakan Tergugat terikat dengan peraturanperundangundangan (Gebonden Bestuur

Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwapenerbitan Keputusan Tata Usaha Negara inlitis oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukumkarena telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dansubstansi hukum yang secara terukur (rechtmatigheid van bestuur danpraesumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan karena substansinya telah diperiksa dandiputus oleh