dengan melakukan pemeriksaansendiri terhadap faktanya untuk mengadili sengketanya;Il TERDAPAT FAKTA HUKUM TERHADAP POKOK PERKARATELAHDIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI;Bahwa mengenai faktafakta hukum yang telah dipertimbangkanterhadap pokok perkara tersebut terdapat pada:1 Di dalam Putusan Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 4 Agustus 2010namun tidak dijadikan dasar memutus perkaranya (vide hal 4243putusan a quo terlampir);2 Di dalam Putusan Nomor 233/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 2Februari 2011 dalam dissenting

mungkin Hakim menyatakan gugatan terhadap pokokperkaranya ditolak, sementara itu terhadap pokok perkara atauobjek sengketanya belum dipertimbangkan (diuji sah dan tidaknya)sementara Hakim hanya mempertimbangkan tentang kepentingan,anehnya hal itu dipakai dasar untuk mengadili (memutus) terhadappokok perkaranya;KejanggalanKejanggalan Pertimbangan Hukum Dan Diktum PutusanMemperkuat Fakta Atas Kekeliruan Judex Facti Tingkat Pertama DiDalam Menerapkan Hukum;Faktafakta tersebut diperkuat dengan adanya dissenting

opinionHakim Anggota dalam putusan tersebut;Dalam hal ini Penggugat/Pembanding menyetujui/membenarkan pendapathukum dalam dissenting opinion tersebut;Bahwa dalam dissenting opinion Hakim Anggota 11 menyatakan:a Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonanpeningkatan izin Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi kepada Tergugat sebelum kuasa pertambanganPenggugat berakhir, yaitu berakhir pada tanggal 8 Agustus2008 dengan masa perpanjangan (satu) tahun (vide buktiP4 = T3), masingmasing surat

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011Bahwa sebagaimanapendapat = dissenting opinion tersebut,tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan diterimaatau ditolaknya permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi padahal ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 mensyaratkan paling lama dua tahun Tergugat harussudah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan sementara itu Tergugattidak melakukannya tetapi justru menerbitkan objek sengketa (in casu SuratKeputusan

Perkara Nomor 361 K/TUN/2010;Di Samping itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebutmembuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan objek sengketa di atas lahan pertambangan yang sama atas namaPenggugat (in casu Lokasi Pertambangan MuaraTeweh), bukan~ disebabkan Penggugat tidak srnelakukanpenyelesaian hak ulayat, melainkan karena pada tanggal 3 Januari2009 Tergugat secara diamdiam telah menerbitkan SKobjek sengketa;Bahwa terlebih lagi berdasarkan pendapat Hakim Anggota IIdalam dissenting

perkaranya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ber sungguhsungguh di dalam permohonannya, sehingga berdasarkan Buku IIedisi revisi 2010 halaman 70 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan , Majelis Hakim menyatakanpermohonan Pemohon digugurkan;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

S.H., S.IP,M.Hum; ee Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau telahmenegur Pemohon untuk membayar/menambah biayapanjar perkara dan ternyata hingga tenggang waktuyang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhimaksud surat teguran tersebut, oleh karenanyapermohonan Pemohon harus dibatalkan dan dicoretdari register sesuai dengan maksud SEMA RI Nomor 3angka 3 huruf (c) tanggal 22 Februari 1967 ;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dankarenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima);*Menimbang, bahwa setelan mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT, tanggal25 Oktober 2017, beserta seluruh berkas perkarayang)dimohonkan banding,memori banding dan kontra memori banding,.Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan putusan tersebut, danberpendapat bahwa pendapat yangwberbeda (dissenting

Menimbang, bahwa atas fakta hasil audit tersebut Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan dissenting opinion Hakim Anggota II dalamPutusan Nomor 92/G/2017/PTUN.JKT. Dalam hal ini menurut pendapat MajelisHim. 8 dari 11 him. Put.

Atas dasar itu terhadap pendapat/pertimbanganhukum dissenting opinion diambil alih euntuk* dijadikan dasar pertimbanganmemutus perkaranya di tingkat banding.

bulat, karena hakim anggota, Drs.H.M.Ali Asyhar memiliki pendapat yangberbeda, namun demi kepastian hukum, hakim anggota tersebut bersediamembubuhkan tandatangannya pada putusan ini; Menimbang, bahwa dalam rangka transparansi pelayanan peradilan sertauntuk memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3) UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat hakimanggota yang berbeda tersebut selengkapnya dicantumkan pula pada bagian akhirputusan ini;PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING

OPINION )Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, hakim anggota majelisDrs.H.M.Ali Asyhar memiliki pendapat yang berbeda sebagai berikut Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi,hakim anggota I ( Drs.H.M.Ali Asyhar ) mempunyai pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) yakni, bahwa perkara a quo ditingkat banding tidak seharusnyadi NO (Niet Ontvankelijk Verklaard), cukup diputus sela dengan perintah agarPengadilan Agama Kandangan melakukan pemeriksaan tambahan yang

Adapunalasanalasan dissenting opinion adalah sebagai berikut1.

Sebagaimana PARA PEMOHON KASASI sampaikan,bila pertimbangan tersebut yang dipakai tanpa adanya kajian danpembuktian lebih lanjut secara analisis mengenai pencemaran lingkungan,maka telah terjadi kekeliruan penerapan hukum terutama pembuktiandalam kasus ini yang merupakan kasus Pencemaran Lingkungan ;ADANYA DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN JUDEX JURISMEMBUKTIKAN ADANYA SUATU KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUMTERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANALINGKUNGAN HIDUP2.

Salman Luthan, SH., MH.) mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam putusannyayang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/PenuntutUmum, sebab tidak ada fakta yang cukup untuk membuktikan paraTerdakwa melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yaitutidak ada ikan yang mati, tidak ada satwa dan tumbuhan yang mati,demikian pula

berpendapat,permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umumditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelissetelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum;Adanya dissenting opinion ini membuktikan adanya penerapan hukumyang keliru dalam putusan Mahkamah

Bahwa PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyatakanjustru pertimbangan hukum Judex Juris dalam dissenting opinionadalah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas yang dianut dalamUndangundang Nomor 23 tahun 1997 dimana dissenting opinion itudidasarkan kepada asas Subsidiaritas yang wajib dipakai dalampenanganan suatu kasus pencemaran lingkungan ;BUKTI KUNCI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP4.

Bahwa dengan demikian Justru pertimbangan dissenting opiniondalam putusan aquolah yang dengan baik menerapkan asassubsidiaritas dan pembuktian dalam hukum lingkungan ;DIBERLAKUKANNYA ASAS SUBSIDIARITAS SEBAGAIPERSYARATAN FORMAL YANG SPESIFIK DALAM MENANGANI TINDAKPIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN1997.8.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara a quo tidakcermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam memberikan pertimbanganhukum, khususnya pada Dissenting Opinion yang disampaikan olehKetua Majelis.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang memuatDissenting Opinion yang disampaikan oleh Ketua Majelis di dalamputusan a quo yang terdapat pada halaman 492.

Bahwa berdasarkan Dissenting Opinion yang terdapat di dalampertimbangan Ketua Majelis mengenai pertimbangan petitumPara Penggugat yang terdapat pada halaman 5253Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugattertanggal 11 November 2021 mengajukan keberatankeberatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dengan tegas dalil ParaPembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding a quo yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalamperkara a quo

tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam memberikanpertimbangan hukum, khususnya pada Dissenting Opinion yangdisampaikan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat dan sepakat atas Dissenting OpinionKetua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama dalam PutusanPengadilan Negeri Ungaran Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal14 Oktober 2021 adalah tepat, karena pertimbangan Ketua Majelis Hakimtersebut masuk akal, sesuai dengan buktibukti yang

terungkap dipersidangan,dan berdasar hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 49 paragraf 2 mengenai konsekuensipengambilan agunan fasilitas kredit dilakukan oleh pemilik agunan atau ahliwaris pemilik agunan apabila telah meninggal duniaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 492/Pdt/2021/PT SMG2) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 4 mengenai

persyaratanpengambilan agunan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.3) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 5 mengenai tidak adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatkepada Para Pembanding/Para Penggugat.a.

masingmasing selama 1 (satu) bulan, dan putusan tersebutdikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dipandang telah setimpal denganperbuatan para Terdakwa oleh karena itu harus dipertahankan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 230 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr.

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

opinion dari HakimAnggota Judex Factie tingkat banding yaitu sesuai temuan faktapersidangan bahwa Hakim Anggota yang dissenting opinion memberikanpertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek sengketa a quo (SertifikatHak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, SuratUkur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330m*, atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan terletak di DesaKubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sertifikat No.7029) dan Sertifikat

Azrul Harun) dari Para Penggugat tersebut danpertimbangan hukum yang benar atas akta hibah tersebut telahsecara tepat telah diuraikan dalam pertimbangan hukum HakimAnggota Judex Factie tingkat banding yang dissenting seperti dikutipbutir 7 halaman 12 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 218 K/TUN/2017Negara Medan No. 190/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 18 Januari2017 sebagai berikut:7.

, namun sertipikat yangmerupakan buku tanah di Tergugat/Kantor Pertanahanternyata tidak ada arsipnya;Bahwa dari kutipan dissenting opinion dari Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding di atas, maka adalah benaratau tepat dissenting opinion dari pertimbangan hukumHakim Anggota Judex Factie tingkat banding yangmenyebut sangat tidak masuk akal alasan hibah dari ParaPenggugat seperti diuraikan di bawah ini:a.

Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Anggota Judex Factietingkat banding yang dissenting di atas adalah sesuai dengantemuan fakta persidangan sebagai berikut:a.

0291"Sehingga dengan demikian, dissenting opinion Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding adalah sudah tepat dan benar karenadissenting opinion tersebut sesuai dengan fakta persidangan sepertidikutip dissenting opinion dari pertimbangan hukum Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding pada halaman 13 dan 14 sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 52 (1) tentang harusadanya kepentingan bagi Para Penggugat dinilai tidak terpenuhikarena SertipikatNo. 346 dan 347 milik Para Penggugat

HELPANDI tidak pernah cerita ke saksi ;Saksi tidak pernah dihubungi oleh seseorang supaya membantumenghubungi bu MERRY (Terdakwa) terkait perkara TAMINSUKARDI;Atas pertanyaan penasehat hukum apakah saksi melihat adapenetapan dari Ketua Majelis tentang Dissenting Opinion pada tanggal21 Agustus 2018, Saksi menerangkan tidak tahu adanya dissenting.Setelah disuruh oleh Pimpinan untuk melihat kembali putusan perkaranomor 33 baru saksi tahu ada Dissenting.

PURBA;Bahwa Dissenting Opinion diperbolehkan oleh UU pokok kehakiman,Dissenting Opinion itu terkait terbukti atau tidak terbukti ;Saksi tidak tahu tentang isi Dissenting Opinion dari MERRY PURBA ;Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu apapun dari TAMINSUKARDI atau HADI SETIAWAN atau dari orang lain terkait perkaraTAMIN SUKARDI ;Ketika di hotel JW Marriot, saksi hanya duduk saja di dalam kamarhotel dengan mahasiswi saksi dan saksi merasa tidak dibayari kamarhotelnya oleh HADI SETIAWAN ;Saksi

saksi dapat tahu Dissenting tersebut;Bahwa benar informasi dissenting saksi dengar pada tanggal 25Agustus 2018, lalu pada saat putusan ternyata benar ada dissentingsehingga disini saksi merasa terbantu;Bahwa benar maksud dissenting akan diurus di Pengadilan Tinggisebagaimana di Pengadilan Negeri dan itu saksi serahkan kepadaPenasehat Hukum saksi;Bahwa dissenting tersebut ada alas hukumnya karena Jaksamenggunakan accounting public yang memang menurut MahkamahAgung tidak bisa, itu yang mau HADI serahkan

yaitu perbedaan pendapat;Bahwa saksi mendengar istilan Dissenting sewaktu saksi berbicaradengan SUDARNI pada tanggal 25 Agustus 2018;Bahwa maksud Dissenting tersebut saksi tahunya setelah putusanketika saksi menanyakan apa itu Dissenting kepada Pengacara saksi;Bahwa saksi tidak tahu artinya onslagh, namun menurut saksisemacam putusan bebas;Bahwa yang saksi inginkan dari awal adalah bebas;Bahwa untuk perkara pokoknya (perkara nomor 33) sampai denganhari ini saksi meyakini saksi tidak bersalah;Bahwa

Terdakwa membacakan dissenting opinion (DO)Terdakwa;Bahwa ketika amar putusan dibacakan barulah Terdakwamengetahui mengenai adanya keanehan perihal penentuantentang barang bukti.

ribu rupiah)sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

Sus/2018Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya,S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan JudexFacti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.

Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dinukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa secara substansi, melalui Surat Bupati Sambas kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telahdiakui oleh Bupati Sambas adanya tumpang tindin lahan TermohonKasasi Il yang terkait dengan sertipikat objek sengketa (bukti T.II.Int8).Oleh karena itu semestinya Termohon Kasasi menindaklanjuti surattersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

Redaksi iRp. 5.000,Jumlah Rp. 191.000,(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINIONS )Terhadap putusan Pengadilan Agama Fakfak yang menyatakan gugatan Penggugatdicabut oleh Penggugat tersebut di atas, satu orang Hakim mempunyai pendapat berbeda(dissenting opinions), yaitu: Hakim Pengadilan Agama Fakfak Drs. H. ILMI.Pendapat Hakim Pengadilan Agama Fakfak Drs. H.

pertama dan mut'ah sebagaimana telah disepakati;Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriyahdapat dikuatkan 22+ 22222 one nn nnn nnn nnn nnn non en nee nnn nnnDISSENTING OPINIONMenimbang bahwa pertimbangan Hakim Anggota 1 berbeda denganKetua Majelis dan Hakim Anggota 2, maka demi keadilan pertimbangan HakimAnggota 1 tersebut diperbolehkan membuat dissenting

opinion danpertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkatpertama telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) HakimAnggota 2 Pengadilan Tingkat pertama yang disertai denganpertimbanganpertimbangan dari Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkatpertama tersebut, demikian pula halnya pada Pengadilan TingkatBanding telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion

dasar dalam putusanyadan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini :Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian itu, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga dengandemikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 04 Juli 2013 Nomor :08/Pdt.G/2012/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding danoleh karenanya haruslah dikuatkan ;TENTANG DISSENTING

OPINION : 202020 22022 Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, dalam putusan perkara aquo telahmengajukan dissenting opinion yang menurut pendapatnya gugatanPengugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Eksepsiplurium litis consortium/gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dikabulkandengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah mendalikan bahwa pihak ketigadarimana alas hak Tergugat Suyono diterima harus ditarik sebagai pihak dalamperkara

telah dialihkan haknyamelalui ganti rugi dari Sofyan kepada Suyono pada tanggal 4 Desember2007 (Tergugat) ; Fakta tersebut menunjukkan adanya kemungkinan unsur Bedrog, atauDwaling karena tidaklah mungkin tanah sengketa dapat diganti rugikan kepadaorang lain dari Sofyan kepada Suyono sementara haknya masih melekat padapemilik pertama ( M.Yahya Manurung ) bandingkan bukti TI dengan bukti TI danMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpendapat Hakim Anggota I yang dituangkan dalam dissenting

269/B/PK/PJK/201714 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa terdapat pendapat berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana dituangkan di dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53535/PP/M.1IXB/19/2014 tanggal 1 Juli 2014, yakni di dalam Sub JudulPendapat Yang Berbeda (Dissenting

Opinion) pada halaman 19 sampaidengan 22, yang inti amar Putusan Hakim Dissenting Opinion tersebut padaintinya telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding dengan pertimbanganpertimbangan hukum yang dapat diuraikansebagai berikut :Bahwa harga internet merupakan harga penawaran dari penjual bukanmerupakan harga pembelian yang dibuktikan dengan faktur/kwitansipembelian, harga internet dapat berubahubah sebelum dilakukanpembelian, sehingga harga internet yang merupakan harga penawaran

telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.Bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan, Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif danterukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan Lampiran VIII:Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 1September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakim Dissenting

Opinionberpendapat Keputusan Terbanding Nomor : KEP1191/WBC.06/2012tanggal 29 November 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan TerhadapSPTNP Nomor : SPTNP008674/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 13September 2012 dengan tagihan sebesar Rp 379.168.000, dibatalkan.Bahwa terhadap s pertimbanganpertimbangan hukum yang telahdikemukakan oleh Hakim Dissenting tersebut di atas, dengan ini PemohonPeninjauan Kembali menyatakan Setuju dengan pendapat Hakim DissentingOpinion tersebut di atas, karena amar pertimbangan

Kotawaringin Timur;Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Judex Factie maka sudahtepat dan benar apabila Tergugat Ill dan Tergugat IV adalah hanyasebagai Turut Tergugat saja.Bahwa dalam Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudahmelampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnya dalampokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;Bahwa dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikanakta waris dari Alm. H.

Syahrani Usman;Bahwa dalam pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex FactieMuslim Setiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaansetempat bahwa posisi lahan atau tanah yang dimiliki oleh ParaPenggugat sangat berbeda dengan letak tanah/lahan milik Tergugat yang di beli oleh Tergugat Il dan hal ini diakui oleh Para Penggugat;Berdasarkan halhal diatas maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggiuntuk memutus sehingga pada pokoknya Membatalkan Putusan DissentingOpinion No. 36/PDT.G/2016

Opinion dari dari Judex Factie Muslim Setiawan SHsudah melampaui batas dan salah menerapkan hukum karena Amarnyadalam pokok perkara poin 2 menyatakan perbuatan Tergugat danTergugat Il merupakan Perobuatan Melawan Hukum ;Halaman 26 dari 31 hal,Put.No.22/PDT/201 7/PT.PLK.Bahwa Para Penggugat dalam petitum poin 2 Para Penggugat tidakpernah meminta dalam Petitum Gugatannya menyatakan bahwaTerbanding Il / Tergugat Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdalam hal ini nampak dan nyata bahwa Dissenting

Syahrani Usman, Judex Factie MuslimSetiawan S.H telah salah dalam memutus perkara aquo karenaputusannya tersebut tidak lengkap dan kurang dalam pertimbanganhukumnya;Bahwa pertimbangan Dissenting Opinion dari dari Judex Factie MuslimSetiawan SH tidak memperhatikan tentang hasil Pemeriksaan setempatdimana tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sangat berbedadengan letak tanah/lahan milik Tergugat yang di beli oleh Tergugat Ildan hal ini diakui oleh Para Penggugat;Berdasarkan hal diatas Terbanding

Bahwa Dissenting Opinion Muslim Setiawan S.H. sudah melampauibatas yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Ilmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;5. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan akta waris dari Alm. H.Maskur Karto dan Alm. Syahrani Usman karena tidak ada akta warisyang diajukan para penggugat;6.

Menghukum PenggugatPenggugat dalam Rekonpensi/ TergugatTergugatdalam Konpensi tersebut untuk membayar biaya dalam gugatan Rekonpensiini sebesar NIHIL ;16Menimbang, bahwa musyawarah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusandalam perkara tersebut diatas, telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion),salah seorang Hakim yaitu Hakim Ketua Majelis memberi pertimbangan dan pendapatsebagaimana terurai dalam putusan a quo, yang pada pokoknya memberi kesimpulansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang

Opinion (D.O) sebagaimana terurai dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu memberikan pertimbanganterlebih dahulu terhadap Dissenting Opinion (D.O) yang pada pokoknya menguraikan :e Silsilah atau susunan keturunan alm.

AMA DARUFA gelar BALUGU EROZAGO, maka terbukti gugatan ParaPenggugat tidak lengkap ;e Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dalam Dissenting Opinion (D.O)tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Mengenai keturunan atau silsilah keturunan KADUMA ZEBUA Gelar BALUGUWANRU :e Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 menyatakan : Bahwa BALUGUWANDRU memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) istri, yaitu : NEHEGOZEBUA Als.

Ama Jamo,Bapak Para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RItanggal 07 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971. : Gugatan hanya dapat diajukan terhadapmereka yang mempunyai hubungan hukum ;anMenimbang, bahwa terhadap Dissenting Opinion (D.O) mengenai point 2,gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) menyatakan :Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 25 menyatakan bahwasebelumnya telah diadakan pembagian warisan diantara kedua anak Alm.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Dissenting Opinion (D.O) tersebut,karena kurang teliti dan tidak cermat, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganpertimbanganhukum Hakim tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan NegeriGunungsitoli tanggal 20 Maret 2013 No.39/Pdt.G

dapatdiajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Walaupun tidak ada secara khusus' surat pengusulanpemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat,akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, suratusulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai jugasebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang

M E N G A D I L I

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota I mengajukan Dissenting Opinion, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1.Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2.Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Indaryanti) dan Tergugat (Heru