nilaipabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;bahwa atas importasi yang dilakukan, Pemohon Banding mendapat Nomor Pendaftarantanggal 01 Desember 2011;bahwa PMK176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea MasukTindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning danKerai Matahari, impor terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yangtermasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamananmulai berlaku pada tanggal diundangkan

dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17November 2011;MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa berdasarkan:Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006,Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK176/PMK.011/2011 tanggal 17 November2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa TerpalDari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, impor terpal dari serat sintetikselain

pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksudpada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif beamasuk dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimanatercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlakusecara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012,tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan

;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok Nomor: S2380/KPU.01/2012 tertanggal 14 Nopember 2012, telah dimintakonfirmasi keabsahan tanda tangan pada Form E Nomor: E123301020500055 tanggal

Pasal 22 ayat (1),maka putusan berkekuatan hukum tetap.(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secarasukarela.13 (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusandilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yangberlaku.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 32Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatursecara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 33Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan..Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan : di Jakartapada tanggal : 7 Agustus 20159KETUA MAHKAMAH AGUNG =REPUBLIK INDONESIA"ttdMUHAMMAD HATTA ALI14 Diundangkan di Jakartapada tanggal 7 Agustus 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdYASONNA H, LAOLYBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYAKEPALA BIRO HUKUM DAN HUMASAN URUSAN ADMINISTRASIfaba

tertanggal 10 Februari 1993dengan perkara No. 345/Pid/1990, dengandikaitkan pada Perda No. 6 Tahun 2007khususnya Pasal 21 ayat (2) ~~ yaknitindak pidana korupsi, tindak pidanaterorisme dan atau tindak pidanaterhadap kemanan Negara jelas sangattidak tepat sebab jika Penggugatdiberhentikan dengan alasan PutusanMahamah Agung tersebut seharusnyadilakukan pada saat itu) juga (tahun1993) serta dasar hukumnyapun harusmenggunakan Perda yang berlaku padasaat itu) pula dan bukan Perda No. 6Tahun 2007, yang baru diundangkan

padatanggal 24 Maret 2007 ;14.Bahwa uraian tersebut di atas, jelasdan terang, ketentuan Peraturan DaerahNo. 6 Tahun 2007 tentang PerangkatDesa, baru mulai berlaku sejakPeraturan tersebut diundangkan yaknitanggal 24 Maret 2007 ;15.

Bahwa pada prinsipnya Penggugatdiberhentikan dari jabatannya sebagaiKepala Dusun/Kamituwo di Dukuh Mlawat,Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo,Kabupaten Pati adalah karena telahterbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi uangPBB Desa Baleadi dengan vonis 3 bulanpenjara berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI No. 345 K/Pid/1990 tertanggal8 April 1993 ;Sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalampemberhentian Penggugat adalah dengan menggunakan PerdaNo. 6 Tahun 2007 yang baru diundangkan

pada tanggal 24Maret 2007, sehingga Perda tersebut secara hukum baruberlaku pada tanggal dan tahun diundangkan ;Bahwa jika dilihat uraian tersebut di atas, jelas PerdaNo. 6 Tahun 2007 tidak bisa dipaksakan untukdiberlakukan ketentuan Perda tersebut terhadapperistiwa dijatuhkannya vonis kepada Penggugat yangsecara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap padatanggal 8 April 1993 ;Alasan Tergugat untuk menerapkan Perda No. 6 Tahun 2007terhadap kejadian penjatuhan pidana kepada Penggugatyang telah

tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, Obyek Gugatan in litis merupakan suatu peraturan perundangundangan yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukummengikat karena diterbitkan atas perintah peraturan perundang undanganyang lebih tinggi, yakni oleh UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ; Bahwa, selanjutnya penerbitan peraturan Obyek Gugatan juga telahmemenuhi persyaratan pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 86UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, dimana peraturan obyek gugatantelah diundangkan

tidak bisa digugat di Pengadilan Tata UsahaNegara, oleh sebab itu, dari unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebutsemuanya harus terpenuhi; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketaa quo yaitu : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentangUpah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017, khususnyaKabupaten Pasuruan, ditetapkan Gubernur Jawa Timur tanggal 14 Juni 2017 dantelah diundangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perludipertimbangkan lebih lanjut mengenai kapan Penggugat mengetahui SuratKeputusan objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa ditetapkan GubernurJawa Timur tanggal 14 Juni 2017 dan telah diundangkan oleh Sekretaris DaerahPropinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Juni 2017 dalam Berita Daerah PropinsiJawa Timur Tahun 2017 Nomor 30 Seri E atau dalam arti telah diumumkan padatanggal 14 Juni 2017, kemudian dihubungkan

/atau tidaknyayang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan suatu proses gugatan,dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutanagar keputusan objek sengketa berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun2017,khususnya Kabupaten Pasuruan,ditetapkan Gubernur Jawa Timur tanggal 14Juni 2017 dan telah diundangkan

Jawa Timur tanggal 14 Juni 2017 dan telahdiundangkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Juni2017 dalam Berita Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2017 Nomor 30 Seri E (videBukti P6=T1), peraturan tersebut merupakan perubahan atas PeraturanGubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Upah Minimum SektoralPutusan Nomor : 106/G/2017/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 43Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017, yang ditetapkan Gubernur Jawa Timurtanggal 20 Januari 2017 dan telah diundangkan

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwaMengingatMemutuskanpenghitungan pajak yang dilakukan

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwapenghitungan pajak yang dilakukan Tergugat yang

Bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 berlaku sejaktanggal diundangkan yaitu pada tanggal 28 Januari 2020, dimanaPenggugat melakukan Pendaftaran pada tanggal 30 Januari 2020,sehingga berdasarkan Asas Fictie Hukum yang secara prinsip dalam ilmuhukum, tidak dapat dibenarkan seseorang tidak mengetahuiditerapkannya sebuah ketentuan hukum.

Dalam hal ini Penggugat sudahdianggap mengetahui mengenai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 28 Januari 2020;C. Keputusan TUN in Litis tidak Bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AUPB); a.

dan mempunyai kekuatanmengikat sejak diundangkan, kemudian UndangUndang Nomor 23 tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait Perda maupun Perkadadisampaikan bahwa Perda berlaku sejak diundangkan dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.

Dan sesuaiUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan Pasal 87 bahwa Peraturan Perundangundanganitu. mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggaldiundangkan artinya begitu tanggal 24 Januari 2020 diundangkan,masyarakat dianggap tahu dan harus menaati dan terikat pada peraturanyang baru tersebut kecuali ada ketentuan lain dalam peraturanperundangundangan.

BegituPerda Nomor 2 tahun 2020 ditetapkan kemudian bersama DinasPemberdayaan Masayarakat Desa sudah menyusun konsep sehinggabegitu Perda ditetapkan ini tidak lama juga sudah siap untuk ditetapkandan diundangkan untuk diberlakukan; Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 12 tahun 2011, peraturan itudianggap berlaku dan punya kekuatan mengikat sejak diundangkan;Bahwa Panitia tidak melakukan penundaan terhadap masa pendaftarankarena kebijakan Pilkada serentak berbeda dengan Pemilihan KepalaDesa itu dilaksanakan

Badan Kepegawaian Negara telah salah menafsirkan dan menilaiKeputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang perlakuanterhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI golongan C sebagaiPeraturan Perundangundangan, sedangkan sebenarnya hanyamerupakan peraturan karena Keppres a quo tidak pernah dimuatdalam Lembaran Negara RI atau Berita Negara RI, sebagaimanadiatur dalam pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang mewajibkansetiap peraturan perundangundangan harus diundangkan dengan :Hal. 13 dari 19 hal. Put.

Bahwa Keppres a quo sudah tidak berfungsi dalam statusnya sebagaiketentuan peraturan semenjak UndangUndang Nomor 10 Tahun2004 mulai diundangkan pada tanggal 1 November 2004, sebabmenurut Pasal 57 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 diaturbahwa pada saat undangundang ini mulai berlaku maka : UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan BentukPeraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ; Ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950tentang Menetapkan UndangUndang Darurat tentang PenerbitanLembaran

Bahwa ketentuan Pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2004 setiapperaturan perundangundangan harus diundangkan dengan : Lembaran Negara RI ; Berita Negara RI ;tidak berlaku terhadap Keppres a quo, karena berdasarkan Pasal58 UU Nomor 10 Tahun 2004, undangundang a quo berlakupada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Juni 2004, dan mulaidilaksanakan tanggal 1 November 2004 ;.

Menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 16Mei 2010, terhadap dalil ini tidak dibantah oleh Terbanding/Penggugat,dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa diketahui olehPembanding/Penggugat pada Tanggal 16 Mei 2020;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan Diundangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 yang di dalamnya jugamengatur materi muatan mengenai Upaya Administratif termasuk tenggangwaktu pengajuan

upaya administratif;Menimbang, bahwa secara hukum perundangundangan maka sejakTanggal Diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yaitu pada Tanggal 17 Oktober 2014, maka sejakitu pula mempunyai daya laku dan daya ikat kecuali ditentukan lain di dalamundangundang tersebut, demikian pula secara asas hukum berlaku fictiehukum, yaitu sejak Suatu peraturan perundangundangan diundangkan dalamLembaran Negara, maka setiap orang dianggap (praesumtio) tahu akanundangundan

LP.Nar.K.18.0241 tanggal23 Maret 2018 yakni positif mengandung Karisoprodol yang termasuk dalamdaftarNarkotikagolongan berdasarkanPeraturanMenteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 9 Maret 2018;halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN KlkBahwa akibat dari penggunaan obat Carnophen/Zenith tersebut jikadigunakan secara berlebihan dapat menstimulasi Susunan saraf pusatsehingga mengakibatkan gangguan

dalamLembaran Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2018, yangdalam Pasal 3 Permenkes Nomor 7 tahun 2018 tersebut menerangkan "peraturanmenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka menurut hemat MajelisHakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaanGabungan atau Kombinasi KEDUA yang disusun secara Subsideritas, yaituPrimair melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang

Dan terhadap kandungankarisoprodol tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2018 oleh Manteri Kesehatan dan telahpula diundangkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia padatanggal 9 Maret 2018, dalam lampiran Permenkes Nomor 7 tahun 2018 tersebutpada Nomor 146 kandungan KARISOPRODOL telah terdaftar Narkotika golonganI;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti

dalam LembaranBerita Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2018, yang artinyadengan diundangkan dalam Lembaran Berita Negara maka kepada siapa sajahalaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Klkdianggap mengetahul akan peraturan yang baru diterbitkan tersebut, sehinggapembelaan pada point 4 ini sangatlah tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;Menimbang, bahwa dalam pembelaannya point 5 mengenai barang buktiHandphone dan Kelotok yang terkait dengan tindak pidana Narkotika sudah

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwapenghitungan pajak yang dilakukan Tergugat yang

Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan pada tanggal 10 Juli 2012 danberlaku pada tanggal diundangkan;bahwa berdasarkan PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 dijelaskan bahwa:Pasal 1:Menetapkan tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan nenegara ASEAN dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;Pasal 2:1) Pengenaan Bea Masuk berdasarkan penetapan tarif Bea Masuk sebagaimana

pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksudpada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif beamasuk dalam rangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimanatercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlakusecara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012,tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan

;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANChina Free Trade Area(ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti/dokumensebagai berikut:1.

Dalam pertimbangan hukum judex factie hal 26,27 putusannya lebih menitikberatkan kepada tanggal pelantikan Terdakwa sebagai Anggota DPRD KotaBandung yaitu tanggal 5 Agustus 1999, sedangkan Undangundang Nomor31 Tahun 1999 baru diundangkan tangga!

43 A ayat 3 UndangundangNomor 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya : " Tindak Pidana Korupsi yangterjadi sebelum undangundang ini diundangkan diperiksa dan diputuskanberdasarkan Undangundang Nomor 31 4xTahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan maksimal pidanapenjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) berlaku ketentuan dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2)Undangundang ini.

5 Agustus 1999 sebagai AnggotaDPRD Kota Bandung dari Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Jawa Barat tertanggal 3Agustus 1999 Nomor 171/SK.881.Otda/99 ; Bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidanakorupsi diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkanTerdakwa dilantik pada tanggal 5 Agustus 1999 ; Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelisberpendapat bahwa Terdakwa dilantik sebagai Anggota DPRD KotaBandung sebelum Undangundang

Nomor 31 Tahun 1999 tentangtindak pidana korupsi diundangkan ; Bahwa salah satu azas yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) bKUHAP adalah azas yang berkenaan dengan Tempus Delicti ; Bahwa dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP tersebut di atas,maka dapat ditegaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidanaberdasarkan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 karenaTerdakwa dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Bandung padatanggal 5 Agustus 1999 ;Padahal sesuai surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, baik DakwaanPrimair

Gajiserta Tunjangan sebagaimana mestinya sesuai yang diatur oleh perundangundangan yang berlaku; Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai amanat UU Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdampak pada tidakdilaksanakannya prosedur pemberhentian sebagaimana diamanatkan dalamUndang undang seperti pemberhentian sementara sebagai apabila ditahankarena menjadi tersangka tindak pidana; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal diundangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan prosedur pemberhentiansementara apabila PNS ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana adalah tidakberalasan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalilgugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan ObjekSengketa didasarkan kepada hukum yang berlaku surut karena Peraturan tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak diundangkan

pada tahun 2017sedangkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap diputuspada tahun 2016;Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas ketentuanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS di mana peraturantersebut mulai berlaku saat diundangkan, yaitu pada tahun peraturan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa,Tergugat menetapkan keputusan

pada tanggal 29 April 2019 sedangkan Undangundang tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS diundangkan pada tanggal 7April 2017, sehingga Objek Sengketa a quo diterbitkan setelah seluruh peraturanperundangundangan diterbitkan, sehingga Majelis Hakim Berpendapat ObjekSengketa diterbitkan tidak berdasarkan atas peraturan yang telah lampau;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil gugatanPenggugat yang menyatakan

bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketadidasarkan kepada hukum yang berlaku surut karena Peraturan tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil berlaku sejak diundangkan pada tahun 2017 sedangkanHalaman 29Putusan Nomor : 217/G/2019/PTUNMDN.Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum Tetap diputus pada tahun2016 adalah tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalilgugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketaa quo

dilakukan oleh Pejabat InstansiPelaksana pada Pemerintah Kabupaten/Kota;Menimbang,bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon adalahmenyangkut perbaikan nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta NikahPemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama maka berkaitan denganperistiwa pencatatan perkawinan;Menimbang,bahwa adapun petunjuk pelaksanaan pencatatan perkawinantersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang diundangkan

pada tanggal2/7 Agustus 2018;Menimbang,bahwa setelah meneliti bukti surat P4 berupa Kutipan AktaNikah yang dimaksud oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan peralihanPasal 44 Peraturan Menteri Agama tersebut yang menerangkan bahwa semuaHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Tjgteknis administratif terkait pencatatan pernikahan yang berlaku sebelum PeraturanMenteri ini berlaku, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejakPeraturan Menteri ini diundangkan, sehingga dengan

pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabeanpada pelabuhan pemasukan;d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalamrangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarifyang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang PenetapanTarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) diundangkan di Jakarta padatanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa Terbanding menyerahkan bukti/dokumen sebagai berikut:1.

pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean padapelabuhan pemasukan;d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalamrangka ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarifyang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012dinyatakan Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang PenetapanTarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) diundangkan di Jakarta padatanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;bahwa yang menjadi sengketa adalah Form E Nomor: E133718061690045 tanggal 28 Maret 2013diterbitkan Shanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic Of China olehTerbanding ditetapkan tidak mendapat Preferensial

Putusan Nomor 1925/B/PK/Pjk/2021 Pertambahan Nilai, yang telah diundangkan pada tanggal 9 November2015, pada Pasal 8 menyatakan:Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tanggal diundangkan,sehingga berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015, berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor81 Tahun 2015;Bahwa Diktum Mengingat pada Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau RincianTernak