No.141/B, tanggal 12 Maret 1932, sebagaimanatercantum dengan jelas dalam Bukti TV yang sama dengan BuktiT.II8;16.Mengacu kepada Surat (Pengantar) Penyampaian Alat Bukti TergugatNo. 267/14.15.17/V/2014, yang diajukan Tergugat (Turut Terbanding)dalam persidangan tanggal 06 Mei 2014, pada butir 10 dinyatakandengan tegas :Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20Desember 1963 yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Juni 1977untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An.

;Sekalipun penjelasan ini tidak masuk di akal (SHM yang diterbitkantahun 1977 dijadikan Dasar Pengalihan Hak yang dilakukan 7 tahunsebelumnya di tahun 1970) setidaktidaknya penjelasan inimemberikan informasi, bahwa Surat Djawatan AgrariaNo.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 ini pada tanggal 27Juni 1977 sudah diserah terimakan kepada Turut Terbanding untukpenerbitan Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An.

Amat Rais BinMirin Itu sebabnya, Turut Terbanding dapat menunjukkan aslinya dimuka persidangan, sedangkan Pembanding hanya dapatmenunjukkan Copynya saja;Dan, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.1812/Kasang, An.Amat Rais Bin Mirin, maka secara juridis Surat Djawatan AgrariaNo.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 (Bukti T.II6 =Bukti TVI = Bukti TX) ini sudah tidak berlaku lagi sebagai tanda buktihak milik atas tanah adat;Dengan demikian, terhadap tanah tersebut dalam Surat DjawatanAgraria

No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20 Desember 1963 (Bukti T.II6 =Bukti TVI = Bukti TX) tidak mungkin dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milikuntuk kedua kalinya;17.Berdasarkan penalaran tersebut di atas (butir 10 s/d butir 16) menurutPembanding, Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il telah kelirumemposisikan Surat Djawatan Agraria No.1251/XII/AGR/DT/1963 tanggal 20Desember 1963 (Bukti T.lIIl6/Bukti TVI/Bukti TX) sebagai DasarHalaman 17 dari 19 halaman.

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Kereta Api (Persero) dahulu di kenaldengan nama Perumka/Djawatan Kereta Api (DKA) sekarang menjadiPT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI) Persero berkantor pusat di Kota Bandungdan juga berkantor di beberapa kota di Indonesia yang di antaranya terdapatdi Semarang yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi(Daop) IV Semarang Jawa Tengah;. Bahwa Penggugat PT.

BOEJOENG Ilberdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawa Surat Perdjanjian Sewa DibawahTangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan pada Tanggal 8 Djuli1952 atas nama BOEJOENG III (orang tua Penggugat), Surat PerdjandjianHak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat diBelawan pada Tanggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak PakaiUntuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan padaTanggal 3 April 1982 ada menguasai sebidang tanah seluas 300 M?

yang terletak di Jalan CitanduiBarat berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawan Surat Perdjanjian SewaDibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli,Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan SuratPerdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No.

Boejoeng Ill yang memiliki tanah berdasarkan Djawatan PelabuhanBelawan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yangdiperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai UntukTanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan padatangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk TanahPelabuhan No.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan , telahdiputuskan dengan putusan sela , yaitu intinya eksepsi Tergugat dan Tergugat Il ,tentang kewenangan absolute ditolak dan bahwa Pengadilan Negeri Medanberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.DALAM POKOK PERKARAMenimbang , bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan kalau semasahidupnya orang tua Penggugat yaitu yang bernama Boejoeng Ill , berdasarkan suratperjanjian sewa dibawah tangan No 366 / T.G.W , tanggal 8 Djuli 1952 atas namaBOEJOENG dengan Djawatan

, yangditerbitkan oleh Tergugat Il .Menimbang , bahwa dari seluruh bukti surat tertanda : P1 ; P 2 ; P 4 danP5 , terungkap fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa BOEJOENG III , telah menyewa tanah seluas kurang lebih 500 m2yang terletak di Gang 2 No 1 di Belawan kepada Djawatan PelabuhanBelawan , dari sejak tanggal 1 Februari 1952 sampai dengan 31 Maret 1952.2 Bahwa BOEJOENG III , telah membuat / melakukan perjanjian Hak Pakaikepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Badan PengusahaanPelabuhan

Soebianto (alm) selaku Kepala Keluarga ParaPelawan/Orang Tua Para Pelawan, semasa hidupnya pernah bekerja diKota Pradja Surabaya pada bagian Perusahaan Air sebagai Wakil KepalaPerusahaan Air sejak tanggal 20 Mei 1942 hingga tanggal 31 Maret 1944,kemudian beliau bekerja sebagai Anggota Angkatan Udara RepublikIndonesia dengan Jabatan Kepala Djawatan Teknik Umum sejak 1 Maret1948 hingga tanggal 28 Pebruari 1950 dengan pangkat Kapten UdaraStamboek Nomor 464745 Kepala Komando Tehnik/Djawatan Tehnik UmumAngkatan

Bdg, terdapat kekeliruan di mana PELAWANTitie Soebiastitie, yang pada saat itu selaku Penggugat XII, dengan secarageneralisir disebutkan sebagai pegawai di lingkungan Djawatan Kereta ApiIndonesia (DKARI) sehingga PELAWAN Titie Soebiastitie dianggapmenempati Rumah di Jalan Jawa No. 44 (dahulu No. 36) berdasarkankedudukannya sebagai Pegawai di DKARI, padahal semasa hidupnyaPELAWAN Titie Soebiastitie tidak pernah menjadi pegawai ataupun bekerjadi lingkungan DKARI, sehingga sekali lagi kami tegaskan

(dahulu berbentukDjawatan Kereta Api yang sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) yangperuntukkanya dipergunakan sebagai Rumah Dinas bagi Pegawai NegeriDjawatan Kereta Api (DKA) yang masih aktif dan atas hal tersebut juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam halaman 109 PutusanPengadilan Negeri Bandung No. 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telahberkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan :Majelis berpendapat dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi telah terbuktiPenghuni Rumah Dinas Perusahaan Djawatan

KeretaApi yang sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang peruntukkanyadipergunakan sebagai Rumah Dinas bagi Pegawai Negeri Djawatan KeretaApi (DKA) yang masih aktif dan atas hal tersebut juga telah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim dalam halaman 109 Putusan Pengadilan NegeriBandung No. 348/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetapdengan pertimbangan :Majelis berpendapat dikarenakan Para Tergugat Rekonpensi telah terbuktiPenghuni Rumah Dinas Perusahaan Djawatan Kereta Apikemudianberubah

Titie Soebiastitie adalah pegawaidilingkungan Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI), akan tetapiTERLAWAN dengan tegas menyatakan bahwasanya Penggugat XII didalam Gugatan Keperdataan tersebut bukanlah bagian dari PegawaiTERLAWAN, di sini dapat dilihat bahwasanya PELAWAN tidak cermatdalam membaca isi dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor348/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang telah diputusa dan memiliki Kekuatan hukumyang tetap (Inkracht Van Geweisjde).Bahwa apa yang didalilkan PELAWAN tersebut sangatlah

Surat Putusan Kepala Djawatan Gedunggedung pusat, tentang Pembelian rumahNegeri Golongan I tanggal 10 Januari 1958 No. G.18/5/21 .5 229222 === b. Surat Kontrak Sewa Beli yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum danTenaga dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 1964.;c. Surat Putusan "Telah Lunas Dibajar" dari Kepala Pusat Djawatan GedunggedungNegara tanggal 14 Mei 1964 No. G. 51/48/10. ;3.

Sk. 179/HM/65 ; : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Telah Lunas Dibayar dariKepala Pusat Djawatan Gedunggedung Negara tanggal 14 Mei 1964No.G.51/48/10 ; Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan (satu) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulubersumpah/berjanjimenurut tata cara agama mereka dan selanjutnya memberikanketerangan sebagai berikut : 12Saksi DARSOEKI KARTOSOEBROTO, telah disumpah dipersidangan memberikanketerangan

No. 44 PK/TUN/2007.Bahwa pengeluaran uang muka sewa kepada negara dan penerimaan uang sewadari pegawai penghuni oleh Djawatan Kereta Api dibukukan pada nama pembukuan 9 B9 (Reglemen 2 jilid III, Surat Keputusan Direktur Djenderal, Kepala Djawatan KeretaApi No.63922/BB/62 tanggal 7 Desember 1962), jadi tanah rumah negeri tersebutadalah milik negara dan Staats Spoor en Tramwegen hanya diberi kuasa menunjukpenghuni dan mengurus uang sewa ;Bahwa Para Penggugat yang menempati rumah negeri tersebut sebelum

Bahwa pada tahun 1964, Djawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik(sekarang dikenal sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat) melaksanakan Proyek Pembangunan Irigasi yang mencakup aliranHalaman 40 dari 65. Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Tim.Waduk Jatiluhur Kab. Purwakarta sampai Cawang, Kota AdministrasiJakarta Timur.3.

Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Irigasi tersebut,Djawatan Pekerjaan Umum membutuhkan tanah untuk pembuatan SaluranInduk Tarum Barat (Sekarang lebih dikenal dengan Kalimalang).4. Untuk memenuhi kebutuhan lahan, Djawatan Pekerjaan Umum melakukanpembebasan lahan milik masyarakat dengan pemberian ganti rugi yangdilakukan dari tahun 1959 sampai dengan 1978.5.

Terhadap tanah objek gugatan a quo, telah dilakukan pembebasan olehDjawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Djawatan Perairan danterhadap lahan yang telah dilakukan pembebasan tersebut, saat ini telahtercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangansebagai Barang Milik Negara.6. Bahwa Doktrin Hukum dari Ahli Hukum Prof.

Terhadaptanah tersebut, Djawatan Pekerjaan Umum telah melakukan pembebasanlahan milik masyarakat dengan pemberian ganti rugi yang dilakukan daritahun 1959 sampai dengan 1978 untuk memenuhi kebutuhan lahan.4.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan faktafakta di atas, terhadap tanahobjek gugatan a quo, telah dilakukan pembebasan oleh DepartemenPekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Djawatan Perairan, dan terhadap lahanyang telah dilakukan pembebasan tersebut, saat ini telah tercatat padaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagaiBarang Milik Negara.5.

Belanda telah diBestemmingkankepada Perusahaan Kereta Api (SS) dan tanahtanah kereta api di wilayahLampung telah dilakukan pengukuran dan pemetaan sebagaimanadiuraikan dalam Grondkaart Nomor 1 Tahun 1913;Bahwa setelah Indonesia Merdeka Pemerintah Republik Indonesiamenerbitkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1953 yang pada pokoknya berisi tentang penyerahantanah aset perusahaan kereta api eks milik Pemerintah Belanda hakpenguasaannya (Beheer) diserahkan kepada Djawatan

Kereta Api (Persero);Bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomr 9 Tahun 1965 memberi penjelasanbahwa tanahtanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah dengan HakPenguasaan (Beheer), sejak berlakunya UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi HakPakai dan Hak Pengelolaan;Peraturan tersebut adalah sejalan dan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 bahwa tanahtanahGrondkaart yang menjadi Hak Penguasaan (Beheer) Djawatan Kereta

Apisejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria sudah di konversimenjadi Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas nama Djawatan Kereta Apisekarang PT.

Kereta Api (Persero) dahulu Djawatan Kereta Api (DKA);Bahwa tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak pernahdilepaskan haknya kepada siapapun dan masih terdaftar sebagaiaset/ aktiva tetap PT. Kereta Api (Persero);9.2.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penyerahan tanaheks Perusahaan Kereta Api milik Belanda kepada Djawatan Kereta Api(sekarang PT. Kereta Api (Persero);b. UndangUndang Perbendaharaan Negara (ICW yang termuat dalamStaatsblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambahterakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1968);c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970;d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979;7.

Kereta Api (DKA) yang berada di bawah naunganDeparteman Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehinggaaset Staatsspoorwegen tadi otomatis menjadi aset Djawatan Kereta Api,selanjutnya menjadi aset PNKA, PJKA, PERUMKA, sekarang PT.

Api (DKA) yangberada di bawah naungan Departeman Perhubungan Tenaga Kerja danPekerjaan Umum sehingga aset Staatsspoorwegen (Perusahan Kereta Apidijaman Hindia Belanda, atau disebut dengan SS) ;Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan TenagaKerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) yang berada di bawah naunganDeparteman Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehinggaaset Staatsspoorwegen tadi otomatis menjadi aset Djawatan

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Tilpon MilikBelanda yang dikuasai olen Djawatan Kereta Api (DKA), terhadap tanahtanah yang menjadi objek perkara a quo telah berubah menjadi aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) i.c. Penggugat d.r ;.

Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan TenagaKerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) yang berada di bawah naunganDeparteman Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehinggaaset Staatsspoorwegen tadi otomatis menjadi aset Djawatan Kereta Api,Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 486/Pdt/2020/PT MDN10.11.12.selanjutnya menjadi aset PNKA, PJKA, PERUMKA, sekarang PT.

DSMtidak otomatis menjadi aset Djawatan Kereta Api berdasarkan pengumumanMenteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 Tahun 1950tanggal 6 Januari 1950 sebagaimana dalil Pembanding dimaksud;Bahwa oleh karena tanah yang digunakan oleh NV. DSM sekarang PT. KeretaApi Indonesia (Persero) i.c.

Reg 141/B tanggal 12 Maret 1932(vide bukti tertulis TIl intv 5) tercantum dalam Surat Djawatan Agrarianomor: 1251/XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batang Hari dan KotapradjaDjambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII intv 6);.Bahwa pemegang Objek sengketa a quo merupakan para Ahli warisdari Almarhum M. Rais bin Mirin sebagaimana vide Bukti tertulis TIlintv 4 dan T8, T9 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernamaH.

Raisbin mirin) yang harus ditentukan terlebih dahulu dan jelas statuskepemilikannya, sebab ketika dicermati bukti tertulis Bukti tertulis T10 dan Til intv 6 yaitu Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehKantor Agraria Daerah Batanghari dan Kotapradja Djambi an. Amat.Rais bin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII 6) mencantumkan catatansisa bidang tanah dari IB.

Reg 141/B tanggal 12 Maret 1932, hal inimenunjukkan bahwa bidang tanah yang tercantumkan dalam suratSurat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria DaerahBatanghari dan Kotapradja Djambi atas nama Amat.

Reg141/B tanggal 12 Maret 1932dalam Surat Djawatan Agraria nomor :1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batanghari dan KotapradjaDjambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII 6);2.Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII5 yaitu~ Inlandschbezitsrecht (IB). Reg 141.

Foto copy Surat Keterangan Fiskal Inspeksi Keuangan Djawatan PadjakManado, Nomor 785/l.K./62 tanggal 27 Oktober 1962 ditanda tanganiKepala Bahagian Pen/P3, H. Koraag, sesuai asli, bermeterai cukup,diberi tanda P5;. Foto copy VERPONDING TUDVAK 195119, Kohier No.6/011/164 W,Sangian Jacob, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P6;. Foto copy VERPONDING TUDVAK 195219, Kohier No.6/011/203W,Sangian Jacob, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P7;.

Putusan Nomor : 490/Padt.G/2014/PN.Mnd10.Foto copy VERPONDING MASA 195519, Kohier Nomor 215027x,Sangian Jacob, Sindulang Manado, sesuai asli, bermeterai cukup, diberitanda P10;11.Foto copy VERPONDING MASA 195619, Kohier Nomor 201322x,Sangian Jacob, Sindulang Manado, sesuai asli, bermeterai cukup, diberitanda P11;12.Foto copy VERPONDING MASA 195719, Kohier Nomor 177820.x,Sangian Jacob, Sindulang Manado, sesuai asli, bermeterai cukup, diberitanda P12;13.Foto copy Peringatan Penghabisan DJAWATAN PADJAK

No.215027/Verp/55, 5 Nopember 1957, sesuai asli, bermeterai cukup,diberi tanda P13;14.Foto copy DJAWATAN PADJAK Makassar 1841955, sesuai asli,bermeterai cukup, diberi tanda P14;15.Foto copy Peringatan Penghabisan DJAWATAN PADJAK No.201322v/Verp/56, Makassar 23 Nopember 1957, sesuai asli, bermeteraicukup, diberi tanda P15;16.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Sidonya Tamara, Sindulan, Nomor 31, Manado Utara, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tandaP16;17.Foto copy Surat Pemberitahuan

Kereta Api Persero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang; Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi (PT. Sinar Kartasura) telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan rekonpensi ini, yang hingga kini adalah nihil; Menolak gugatan dalam rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Kereta Api Persero(dahulu perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkanAkta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dandihadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini, yang pada tingkat ditaksir sebesarRp. 308.000, (Tiga ratus delapan ribu rupiah)A.5.

Kereta ApiPersero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA)berdasarkan Akta Jual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952Halaman 17 dari halaman 93 Putusan No. 108/Pdt/G/2017/PN. Bag.dibuat oleh dan dihadapan R.M. Soeprapto, Notaris diSemarang ;4). Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5).

Bag.Bahwa PT KAI (dahulu Perusahaan Djawatan KeretaApi/DKA/PJKA/PERUMKA) mempunyai sebidang tanahhasil pembelinan dari Balai Harta Peninggalan yang AktaJual Belinya di buat oleh dan di depan NotarisRM.Soeprapto Semarang tertuang dalam Akta Jual BeliNomor.32 tertanggal 28 April 1952.

Kereta Api Persero (dahuluPerusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan Akta JualBeli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan dihadapanR.M.

Kereta ApiPersero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan AktaJual Beli No. 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan dihadapan R.M.Soeprapto, Notaris di Semarang;5. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi (PT. Sinar Kartasura) telahmelakukan perbuatan melawan hukum;6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbuldalam gugatan rekonpensi ini, yang hingga kini adalah nihil;7.

Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan AgamaPropinsi Sulawesi Selatan, nomor 6650/Pt/FII/S.16/BP.85412, tanggal 22Agustus 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendidikan AgamaPropinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (bukti P 4)..

Indonesia, berencana untukmelakukan pembangunan Bendung pada Kali Bekasi yang berlokasi diKabupaten Bekasi, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagipenduduk wilayah DKI Jakarta serta Kecamatan Bekasi Barat, KecamatanBekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara, Babelan dan Kecamatan Tarumajaya,yang merupakan wilayahwilayah yang saat itu masuk ke dalam wilayahKabupaten Bekasi.Bahwa untuk menindaklanjuti rencana Pemerintah termaksud, maka pada tahun1959 Pemerintah Republik Indonesia melalui Djawatan

yaitu daftar pembelian tanah dan barangbarang yang telahHalaman 5 dari 20 halaman, Putusan No. 388/PDT/2020/PT.BDG.10.Ad.12.13.disetujui dan dibayar untuk keperluan Negeri, guna pekerjaan Bendungan KaliBekasi yang akan tergenang air di Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi).Bahwa selain Daftar C tertanggal 15 Desember 1959 di atas, terdapat jugaPeta Situasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam oleh pembendunganKali Bekasi di bawah tingkat +19.00 tertanggal 15 Desember 1959, yang dibuatoleh Djawatan

KarmanSoma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi Jawa Baratyang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat berdasarkan SuratPerintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71, dan Ir.

., Desa Djerowaru,Kecamatan Distrik Ampenan Barat, Kabupaten Lombok, Provinsi NusaTenggara, yang ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftarandan Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, yaitu Nengah Tirta;Bukti PK. (2), berupa: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia atau sering disebut dengan Pipil Garuda, atas nama AmaqMasidah, dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 1957, dengan Nomor BukuPendaftaran Huruf C/Pipil 2383, Nomor Persil 695, luas 0. 650 Ha.

,Desa Djerowaru, Kecamatan Distrik Ampenan Barat, Daerah Bagian/Kewedanan, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, yangditandatangani Kepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak PenghasilanTanah Milik Indonesia Lombok di Mataram, yaitu atas nama NengahTirta;Bukti PK. (3), berupa: Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VIIl Direktorat JenderalPajak Kantor Inspeksi Ipeda Denpasar Kantor Dinas Luar Tk. lpdaMataram Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986

Putusan Nomor 122 PK/Ag/2016oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah MilikIndonesia yang diwakili Kepala Tjabang, atas nama Nengah Tirta;4. Bahwa untuk memahami atau mengetahui secara lebih mendalam maknaatau maksud dari buktibukti baru atau novum yang Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Tergugat ajukan, sebagaimana tersebut di atasada baiknya diuraikan makna dari masingmasing bukti baru tersebut,yaitu sebagai berikut:4.a.

Bahwa Bukti baru atau novum tertanda 3.1 yang berupa TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atau sering disebutdengan Pipil Garuda, atas nama Amaq Sahari, dikeluarkan padatanggal 16 Mei 1957, dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C/Pipil.1584, Luas 0.450 Ha, Desa Djerowaru, Kecamatan Distrik AmpenanBarat, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, yangditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan PadjakPenghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Nengah Tirta;Bahwa novum tersebut di atas

Putusan Nomor 122 PK/Ag/2016tanggal 16 Mei 1957, dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C/Pipil1869, Luas 0.145 Ha, Desa Djerowaru, Kecamatan Distrik AmpenanBarat, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara, yangditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan PadjakPenghasilan Tanah Milik Indonesia, yaitu.

Sudianto alias Sudiato alias A Kang alias A Lai 30 M; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn Lintas Perbaungan TebingTinggi 6,2 M; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan Kereta Api (D.K.A) sekarangJadi Tanah Wakaf/Tempat Pemakaman Umum (T.P.U) 6,2 M; Bahwa selain objek tanah tersebut diatas, semasa hidup Alm. Sudianto aliasSudiato alias A Kang alias A Lai, pada tangggal 2 Januari 1975 ada membeli gangyang berukuran 1 m X 26 m dari Alm.

Sudianto alias Sudiato alias A Kang alias A Lai30 M; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn Lintas Perbaungan TebingTinggi 6,2 M ; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan Kereta Api (D.K.A) sekarangTanah Wakaf/Tempat Pemakaman Umum (T.P.U) 6,2 M;Beserta dengan gang yang berukuran panjang dan lebar 1 m X 26 m yangberbatas langsung sebelah utara dan selatannya adalah tanah Alm.

Sudianto alias Sudiato alias A Kang alias A Lai 30 M; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn Lintas Perbaungan TebingTinggi 6,2 M ; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan Kereta Api (D.K.A) sekarangTanah Wakaf/Tempat Pemakaman Umum (T.P.U) 6,2 M ;Beserta dengan gang yang berukuran panjang dan lebar 1 m X 26 m yangberbatas langsung sebelah utara dan selatannya dalah tanah Alm.

Sudianto alias Sudiato alias A Kang alias A Lai 30 M; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn Lintas Perbaungan TebingTinggi 6,2 M ; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan Kereta Api (D.K.A) sekarangTanah Wakaf/Tempat Pemakaman Umum (T.P.U) 6,2 M ;Beserta dengan gang yang berukuran panjang dan lebar 1 m X 26 m yang berbataslangsung sebelah utara dan selatannya dalah tanah Alm.

Sudianto alias Sudiato alias A Kang alias ALai 30 M; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan protokol/JIn Lintas PerbaunganTebing Tinggi 6,2 M ; Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Djawatan Kereta Api (D.K.A)sekarang Tanah Wakaf/Tempat Pemakaman Umum (T.P.U) 6,2 M ;Beserta dengan gang yang berukuran panjang dan lebar 1 m X 26 m yangberbatas langsung sebelah utara dan selatannya dalah tanah Alm.

yang saat ini atas nama PT Kereta ApiPersero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA) berdasarkan AktaJual Beli Nomor 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dan di hadapan R.M.Soeprapto, Notaris di Semarang;5. Menyatakan PT Sinar Kartasura selaku Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;6.

yang saat ini atas nama PTKereta Api Persero (dahulu Perusahaan Djawatan Kereta Api/DKA)berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 32 tanggal 28 April 1952 dibuat oleh dandi hadapan R.M. Soeprapto, Notaris di Semarang;Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi (PT Sinar Kartasura) telahmelakukan perbuatan melawan hukum;6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yangtimbul dalam gugatan rekonvensi ini, yang hingga kini adalah nihil;7.

Foto copy Surat Djawatan Agraria KantorAgraria Daerah Merangin Muaro Bungo Nomor18/536/Agr 1964 tanggal 15 Agustus 1964,sesuai dengan aslinya (Bukti PV) ;6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor024/RI2/S.Kj.99 tanggal Maret 1999, sesuaidengan aslinya (Bukti PVI) ;7.

Idris ; Sebelah Utara: dengan kebun Rauf ; Sebelah Selatan: dengan kebun Sukorami ;Dimana ketiga kebun tersebut telah didaftarkanpada Djawatan Agraria Kabupaten Merangin masingmasing1. Nomor : 18/538/Agr/1964 tanggal 1581964 ;2. Nomor : 18/539/Agr/1964 tanggal 1581964 ;3.

, Kepala Wilayah Ketjamatan Bangko NANGJOEdan Kepala Agraria Daerah Merangin HASAN DJAFAR ;Menimbang, bahwa bukti surat P4 berupafoto copy surat gambar Hak Milik Tanah atas namaDJUNA DATUK SINARO tertanggal 28 Juli 1964menerangkan gambar tanah milik DJUNA TAUK SINAROyang terletak di Bangko seluas 40.000 nf yangdiketahui oleh Kepala Pasar Kota Bangko RAIS,Kepala Wilayah Ketjamatan Bangko NANGJOE danKepala Agraria Daerah Merangin HASAN DJAFAR ;Menimbang, bahwa bukti surat P5 berupafoto copy Surat Djawatan

MUIS, Kepala Pasar Kota BangkoRAIS, Kepala Wilayah Ketjamatan Bangko NANGJOEdan Kepala Agraria Daerah Merangin HASAN DJAFAR,selanjutnya DJUNA DATUK SINARO mendaftarkan tanahmiliknya tersebut ke Djawatan Agraria KantorAgraria Daerah Merangin Muaro Bungo sehinggaterbit Surat Djawatan Agraria Daerah MeranginMuaro Bungo Nomor : 18/536/Agr 1964 tanggal 15Agusus 1964 yang ditanda tangani' oleh KepalaAgraria Daerah Merangin HASAN DJAFAR menerangkanbahwa DJUNA DATUK SINARO mempunyai tanah seluas40.000 nf

yang terletak di Km. 3 jalan ke SungaiUlak Bangko dimana surat ini dilampiri gambartanah milik DJUNA DATUK SINARO tersebut ;Menimbang, bahwa dari bukti surat P2terbukti bahwa pada 29 Juli 1968 saksi ZAINALABIDIN membeli tanah milik DJUNA DATUK SINAROsebanyak 3 (tiga) bidang kebun parah seharga Rp.7.500, (tujuh riobu lima ratus rupiah) dan ketigabidang tersebut masing masing telah didaftarkanpada Djawatan Agraria, hal ini diperkuat denganketerangan saksi ZAINAL ABIDIN dipersidangan yangmenerangkan

GedungGedung Negara di Jakarta dan pada tanggal 25 April 1963 terhadap tanahtersebut diserahkan kepada PERUM DAMRI.Bahwa andaikata pun ada ijin dari penguasa teritorial tidak serta mertamenjadikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah obyeksengketa, sedangkan yang berhak atas penguasaan tanah pada waktu ituadalah Djawatan Gedung Gedung Negara Daerah Semarang dalam hal iniDepartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga /Pusat Jawatan GedungGedung Negara di Jakarta dan pada tanggal 25 April 1963

Bahwa PERUM DAMRI memperoleh tanah negara yang berasal dariEigendom atas dasar penyerahan dari Djawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Semarang dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga/ Pusat Jawatan Gedung Gedung Negara di Jakarta dan pada tanggal 25April 1963 tanah dan bangunan tersebut telah diserahkan kepada TergugatIls.

Konpensi dan PenggugatRekonpensi Il/Tergugat Il Konpensi menempati dan menguasai tanah negaraseluas 6.652 M2 di Jalan Empu Tantular sejak tahun 1946, tanah yang ditempatidan dikuasai tersebut pada waktu itu merupakan tanah negara yang merupakanbekas Eigendom Nomor 196 (sebagian) dibawah penguasaan DepartemenPekerjaan Umum dan Tenaga / Pusat Djawatan Gedung Gedung Negara diJakarta.2.

Bahwa setelah beberapa tahun menempati dan menguasai tanah dan bangunantersebut, pada tanggal 25 April 1963 (setelah terbit UU No.5 Tahun 1960) tanahdan bangunan tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi I/TergugatKonpensi oleh Djawatan Gedung Gedung Negara Daerah Semarang melaluiDepartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga / Pusat Djawatan Gedung GedungNegara di Jakarta.3.

Fotocopy Risalah Timbang Terima tanggal 25 April Tahun 1963 dari R.Soeparmo, Pd Pemimpin Djawatan Gedung2 Negara Daerah Semarang,dalam hal ini bertindak dan atas nama Departemen Pekerdjaan Umum danTenaga/Pusat Djawatan Gedung2 Negara di Djakarta kepada R. SoewardiSastrowerdojo, Kepala exploitasi DjawaTengah D.A.M.R.I di Semarang, jangbertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan Darat, Pos,Telekomunikasi dan Pariwisata/Udara/Laut, diberi tanda bukti T.IIl 4;5.

Bukti surat :1)2)3)4)5)6)7)8)9)Foto copy Silsilah Keluarga AMAQ RINAH, dibuat oleh NAHARUDDINtertanggal 7 Juli 2013, diberi kode T.1; Foto copy Surat JualBeli tanah Nomor 57/1955, tertanggal 10 Oktober 1955, antaraAMAQ MAHNEP (penjual) dengan AMAQ LIDI (pembeli), terhadap sebidangtanah sawah kelas III, dengan luas 46 are, diberi kode T.2; Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQLIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak PenghasilanTanah Milik

Pendaftaran dan Padjak PenghasilanTanah Milik Indonesia tertanggal 10 Djanuari 1957 tahun Padjak1941 sampai dengan 1950, luas tanah 1,950 ha;Bukti P.3 berupa fotocopy Surat Ketetapan Iuran PembangunanDaerah atas nama AMAQ RINAH, tertanggal 20 Januari 1979,tahun Pajak 1975, luas tanah 1,950 ha; Bukti P.4 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia atas nama AMAQ RINAH yang dikeluarkanoleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak PenghasilanTanah Milik Indonesia tertanggal 10 Djanuari

1957 tahun Padjak1941 sampai dengan 1950, luas tanah 2,180 ha ;Bukti P.5 berupa fotocopy Surat Ketetapan Iuran PembangunanDaerah atas nama AMAQ RINAH, tertanggal 20 Januari 1979,tahun Pajak 1975, luas tanah 2,180 ha; Bukti P.6 berupa fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia atas nama AMAQ RINAH yang dikeluarkanoleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak PenghasilanTanah Milik Indonesia tertanggal 10 Djanuari 1957 tahun Padjak1941 sampai dengan 1950, luas tanah darat 28 dan 51 are

Bahwa buktibukti tersebut dikeluarkan oleh pihak yangberwenang, yakni Kepala Djawatan Pendaftaran dan PadjakPenghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal10 Djanuari 1957 untuk tahun Padjak 1941 sampai denganMenimbang, bahwa oleh karena bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia atas nama AMAQ RINAH yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakniKepala Djawatan Pendaftaran dan Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram;bukti tersebut merupakan surat yang dibuat dengan

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah MilikIndonesia atas nama AMAQ RINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftarandan Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Djanuari 1957 tahun Padjak1941 sampai dengan 1950, luas tanah darat 28 are; sedang bukti P.7 berupa SuratKetetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ RINAH, tertanggal 20 Januari1979, tahun Pajak 1975, luas tanah 28 are; Kedua bukti tersebut saling bersesuaian,dikeluarkan oleh pihak