Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Penetapan alokasi ADD serta Tabel pembagian alokasi ADD TA 2014 dan 2015 (untuk copy khusus milik Desa Paren) ;

Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Seruyan;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Seruyanmelalui BPMDes yang di tembuskan ke pihak DPKAD Kab.

Lampiran nomor 2 warna Hijau dipegang Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran (DPKAD/BPKAD);3. Lampiran nomor 3 warna Kuning dipegang Bendahara Umum Daerah(BUD) sebagai Arsip;4.

DPMDes dan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikutlampirannya kepada Kepala DPKAD;h.

BPMDes dan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikutlampirannya kepada Kepala DPKAD;8. Kepala DPKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsungdari kas Daerah ke rekening Desa;9. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD):a. Kepala Desa dan Bendahara desa membuka rekening atas namapemerintah desa pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) CabangPembantu di Kecamatan terdekat;b.

.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentangPedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) 30 Juli 2009 padaBab VII tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADN angka (4) Sebelum diteruskan ke DPKAD, Bagian Pemerintahan Nagari SekretariatDaerah meneliti /menelaah permohonan tersebut terlebih dahulu, dankemudian Asisten Bidang pemerintahan membuat telaahhan staf kepadaBupati untuk meminta persetujuan penyaluran dana ADN melalui SekretarisDaerah Untuk mendapatkan permohonan

persetujuan kepada Bupati dalam hal ini untuk pencairan dana Nagari, terdakwa mengajukan permohonankepada Bupati melalui DPKAD, surat tersebut sebelum diajukan dilengkapipersyaratan bahan antara lain Daftar Rincian kebutuhan Dana, Surat permintaanPembayaran Uang (SPP) serta Surat rekomendasi Camat, bahan diantarkan keBagian Pemerintahan Nagari dalam hal ini Kabag Pemerintahan Nagari gunameneliti kelengkapan permohonan, selanjutnya Bagian Pemerintahan Nagarimembuat telaahan staf yang ditujukan kepada

(empat ratus enam puluh tujuh jutaempat puluh satu ribu rupiah) telah digunakan / dicairkan setiap triwulanyaselama empat tirwulan.Bahwa pencairan APB Nagari Parit pada tahun 2010 dilakukan setiap triwulan,untuk pencairan APB Nagari triwulan I dilakukan sekitar bulan September2010 kemudian setelah dana masuk ke rekening Nagari lalu dilanjutkanpembuatan SPJ triwulan berikutnya sampai akhir Desember bulan tahunberjalan dan setelah mendapat informasi dari staf DPKAD tentang pencairandana APN Nagari

Kabag Pemerintahan Nagari, permintaan tersebutdilakukan 4 kali dalam setahun ;Bahwa permintaan Pencairan dana untuk triulan I kita ajukan permohonannya keBupati melalui Kabag Pemerintahan Nagari melalui rekomendasi Camat kemudianTelaahan Staf setelah itu ditandatangani Sekda kemudian ke bagian DPKAD,selanjutnya DPKAD mentransper dana ke rekening Nagari ;Bahwa yang mengajukan Wali, Sekretaris Nagari mempersiapkanBahwa minimal pengadaan ATK tiap bulan sekitar Rp.500.000.

ada suratpermintaan dari DPKAD kepada Wali Nagari ;Bahwa bentuk penyimpangan setahu saksi bahwa terdakwa tidak bisa menyerahkanSPJ pada triulan IV ;Bahwa Pelatihan Bendahara ada dilakukan, bagaimana membuat SPJ yang benarpelatihnya dari Inspektorat ;Him. 85 dari 161 Him.

/2016 tanggal 03 Nopember 2016; Rekomendasi SKPD Nomor:900/815/DPKAD/2016 tanggal 18Nopember 2016;2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 000812/LSBPPPKD/SP2Dtanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp. 39.850.000, dari Kuasa BUDkepada SITI HAWANI, S.Sos/Desa Pasar Batahan (Sri Budi Handayani)dengan nomor rekening : 342.02.05.0002931 untuk Belanja BantuanAlokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa Pasar Batahan Tahap TA. 2016;dengan melampirkan dokumen antara lain berupa; Nota Dinas Nomor:900/3275/DPKAD/2016 tanggal

Surat Perintan Pencairan Dana Nomor : 000805/LSBPPPKD/SP2Dtanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp.358.895.000, dari Kuasa BUDkepada SITI HAWANI, S.Sos/Desa Pasar Batahan (Sri Budi Handayani)dengan nomor rekening : 342.02.05.0002931 untuk Belanja BantuanKeuangan Dana Desa (DD) kepada Desa Pasar Batahan Tahap TA.2016; dengan melampirkan dokumen antara lain berupa : Nota dinas Nomor:900/3274/DPKAD/2016 tanggal 03 Nopember2016; Rekomendasi SKPD Nomor:900/815/DPKAD/2016 tanggal 18Nopember 2016;2).

Nomor:900/815/DPKAD/2016 tanggal 18Nopember 2016;2.

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 000805/LSBPPPKD/SP2Dtanggal 21 Nopember 2016 sebesar Rp.358.895.000, dari Kuasa BUDkepada SITI HAWANI, S.Sos/Desa Pasar Batahan (Sri Budi Handayani)dengan nomor rekening : 342.02.05.0002931 untuk Belanja BantuanKeuangan Dana Desa (DD) kepada Desa Pasar Batahan Tahap TA.2016; dengan melampirkan dokumen antara lain berupa :e Nota dinas Nomor:900/3274/DPKAD/2016 tanggal 03 Nopember2016;e Rekomendasi SKPD Nomor:900/815/DPKAD/2016 tanggal 18Nopember 2016;2.

SITI HAWANI, S.Sos/Desa Pasar Batahan (Sri Budi Handayani)dengan nomor rekening : 342.02.05.0002931 untuk Belanja BantuanKeuangan Dana Desa (DD) kepada Desa Pasar Batahan Tahap II TA.2016 sebesar Rp.245.486.958,00. dengan melampirkan dokumenantara lain :e Nota Dinas Nomor:900/4009/DPKAD/2016 tanggal 29 Desember2016;e Rekomendasi SKPD Nomor:900/1614/DPKAD/2016 tanggal 29Desember 2016;.

Blok C/121 Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Kontrak kerjapengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan tahun 2011, adalahkontrak/perjanjian kerja sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan DanAsset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang dengan PT. AdoraIntegritas Solusi, yang masingmasing pihak terikat pada peraturanperundangundangan yang mengatur eksistensi mereka.

Dinas PengelolaanKeuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang adalahmerupakan badan hukum negara (publik), yang secara hukum administrasinegara memiliki hak dan kewajiban sehingga mempunyai suatu personastandi in yudicio. Sedangkan PT Adora Integritas Solusi, adalah suatu badanhukum privat yang memiliki suatu persona standi in yudicio yang dapatmendukung hak dan kewajibannya dan terikat pada UUPT, yaitu UndangUndang Nomor 1/1995. Bahwa menurut IPM.

tindakan yang dilakukan sesuai dengan fungsidan kewenangan yang diberikan padanya; Kuasa baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila tindakan yang dilakukanmelampaui batas kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;Bahwa penerapan pasal ini secara tegas diterapkan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 3556 K/Pdt/1985 yang intinya menegaskanbahwa gugatan harus ditujukan kepada pemberi kuasa;Bahwa Tergugat saat menandatangani kontrak kerja dengan DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD

Nomor 1023 K/Pid.Sus/201639.40.41.42.43.SPD No. 921/02/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Januari s/dMaret 2011:SPD No. 921/167/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan April s/d Juni2011;SPD No. 921/273/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Juli s/dSeptember 2011:SPD No. 921/396/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah

HIBAH DPKAD/I/2011;) SK Bupati Bantul No. 16b Tahun 2011 Tentang Pemberian HibahKepada KONI;44.

Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/571/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/300/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/199/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Hal. 74 dari 155 hal. Put.

Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/571/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Hal. 121 dari 155 hal. Put. Nomor 1023 K/Pid.Sus/201656.5/7.58.Dg.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/300/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab.

Bantul No. 921/199/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/54/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;SPM & SPP No. 18/DPKAD.BANT./ SPM./IV/2010 tanggal 7 April2010;SPM & SPP No. 5/DPKAD.BANT./ SPM./II/2010 tanggal 6 Februari2010;SPM & SPP No. 2/DPKAD.BANT./SPM./I/2010 tanggal 11 Januari2010;SPM & SPP No. 12/DPKAD.BANT./ SPM.

Bantul TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2011:SPD No. 921/02/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Januari s/dMaret 2011:SPD No. 921/167/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan April s/d Juni2011;SPD No. 921/273/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Juli s/dSeptember 2011:SPD No. 921/396/DPKAD/2011 Tentang Surat

HIBAH DPKAD/I/201 1;SK Bupati Bantul No. 16b Tahun 2011 Tentang Pemberian HibahKepada KONI;Surat No. 900/002 Tgl 14/1/2011 Tentang Permohonan PencairanDana Hibah KONI Sebesar Rp. 248.400.400,00;Bend 26 Sebesar Rp. 248.400.000,00;Berita Acara Penyerahan Hibah No. 02/BA.HIBAH DPKAD/I/2011;SP2D No. 43 LS 1/2011 Tgl 24/1/2011;SPP/SPM No. 05/DPKAD.BANT/SPM/I/2011 Tgl 21/1/2011;Surat No. 900/003 Tgl 04/2/2011 dari Kantor PORA TentangPermohonan Pencairan Dana Hibah KONI Sebesar Rp.3.178.500.000,00;Surat

PutNomor 1025 K/Pid.Sus/201647)48)49)Berita Acara Penyerahan Hibah No. 05/BA.HIBAH DPKAD/I/2011 ;Surat No. 900/145 tgl 30/6/2011 dari Kantor PORA TentangPermohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp.200.300.000,00;Surat No.

Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/571/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/300/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/199/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab.

Bantul tentangPemberian Hibah Dana Keolahragaan di Kabupaten Bantul;DPASKPD Nomor 914/04/DPKAD/2010 (MURNI) asli;DPASKPD Nomor 914/71/DPKAD/2010 (PERUBAHAN) copy;Hal. 75 dari 117 hal.

Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No :140/58/BPMD & OTDES/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)i. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bulan Agustus tahun 2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada BUPATI Halsel No : 140/07/AKU/2016 tanggal 28 November 2016 (fotocopy)j. SK BUPATI Halsel No. 97 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) desa pada 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari Bendahara PPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044-, (asli)p. Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari Bendahara PPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044-, (asli)q. Slip Penarikan Bank BRI tanggal 09 Agustus 2016, Slip Penarikan Bank BRI tanggal 07 Desember 07 Desember 2016r. SP2D Pencairan Dana Desa Tahun 2016s.

Slip Penarikan Bank BRI tanggal 14 Desember 2016Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

BPMD mengeluarkan rekomendasi setelah memeriksa kelengkapandokumen untuk dibawa ke DPKAD (Dinas Pengelola KeuanganDaerah);3.

BPMD mengeluarkan rekomendasi setelah memeriksa kelengkapandokumen untuk dibawa ke DPKAD (Dinas Pendapatan danKeuangan Daerah);3.

BPMD mengeluarkan rekomendasi setelah memeriksakelengkapan dokumen untuk dibawa ke DPKAD (DinasPendapatan dan Keuangan Daerah);3.

Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari BendaharaPPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044, (asli)8. Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari BendaharaPPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044, (asli)9. Surat Permohonan Alokasi Pencairan Dana Desa bulan April tahun2016 dari BPMD Kab. Halsel kepada Kepala DPKAD Kab. Halsel No:140/58/BPMD & OTDES/IV/2016 tanggal 18 April 2016 (asli)10.

Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari BendaharaPPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044, (asli)p. Kwitansi / Bukti Pembayaran Dana Desa 60% TA. 2016 dari BendaharaPPKD/DPKAD Kab. Halsel sejumlah Rp. 356.865.044, (asli)q. Slip Penarikan Bank BRI tanggal 09 Agustus 2016, Slip Penarikan Bank BRItanggal 07 Desember 07 Desember 2016r. SP2D Pencairan Dana Desa Tahun 2016s. Slip Penarikan Bank BRI tanggal 14 Desember 2016Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan9.

Saksi RIEKO PUTRA PRAHARANDINA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi sebagai PNS di DPKAD Kabupaten Seruyan, kenal denganterdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial KabupatenSeruyan pada tahun 2014, tapi tidak ada hubungan darah maupunhubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkanisi berita acara dimaksud;Bahwa jabatan saksi di DPKAD selaku staf bidang perbendaharaan danHalaman 50 dari 128 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK

Hal ini terdakwa ketahui karena DianAndini memberitahukan kepada terdakwa sehari sesudah pencairan itu;Bahwa memang awal tahun (bulan Maret 2014) ada dimintakan pencairan UPkepada DPKAD berdasarkan DPA sebesar Rp.101.000.000,.

Tapi kalau pembayarannya LS maka oleh DPKAD langsungditeransfer kepada rekening rekanan. Maka untuk melaksanakankegiatan ini, adakalanya oleh terdakwa dengan terlebih dahulupersetujuan Kadis selaku Pengguna Anggaran diberikan panjar yangdiambil dari uang persediaan yang ada di bendahara (terdakwa) atauPPTKnya menalanginya lebih dahulu.

Sedangkan pembayaran langsung(LS) maksudnya pembayaran dilakukan terhadap pihak ketiga (rekanan)melalui rekeningnya oleh DPKAD setelah ada pengajuan pencairandananya atau setelah terbitnya SP2D;2.

bukukan (ditransfer) ke rekening terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran kemudian pencairannya dengan cek yangditandatangani oleh terdakwa dan Kadis selaku Pengguna Anggaran (saksiYusuf Sasmita), kemudian oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaranatas persetujuan Kadis selaku Pengguna Anggaran,membayarkan/menyerahkan uang (GU) kegiatan dimaksud kepada PPTK.Tapi kalau pembayarannya LS maka oleh DPKAD langsung diteransferkepada rekening rekanan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. TanjungJabung Timur (SAPRIL, S.IP.);.

IDRIS, SH., (DPKAD), FUAD(Diknas), FUADDI, SE., (Bapeda), SIDARYANI (CV. Rindu DamaiSejahtera);Surat Pernyataan CV. Rindu Damai Sejahtera Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaanmemperbaiki segala kerusakan/kekurangan yang timbul selamadalam jangka waktu) masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. Rindu Damai Sejahtera(SIDARYANI);Jaminan Pemeliharaan dari PT.

Bakti Paramudatanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE.) dan Pembayaryaitu Direktur CV. Bakti Paramuda (SELVIA NOVRIANI, ST.)sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratusdelapan puluh satu rupiah);Hal. 30 dari 67 hal. Put.

No. 5 PK/PID.SUS/2018oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. TanjungJabung Timur (SAPRIL, S.IP.);. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 75 Tahun 2009tanggal 2 Maret 2009 tentang Penunjukan/Penetapan KuasaPengguna Anggaran/Barang dan Jasa Bendahara PengeluaranPembantu TA. 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab.Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Bupati Tanjab Timur(Drs. H. ABDULLAH HICH);.

IDRIS, SH., (DPKAD), FUAD(Diknas), FUADDI, SE., (Bapeda), SIDARYANI (CV. Rindu DamaiSejahtera);v Surat Pernyataan CV. Rindu) Damai Sejahtera Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaanmemperbaiki segala kerusakan/kekurangan yang timbul selamadalam jangka waktu) masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. Rindu Damai Sejahtera(SIDARYANI);v Jaminan Pemeliharaan dari PT.

(Dinas Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah) KabupatenHalmahera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013, yang menunjukkan bahwasebenarnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Tergugat)melalui DPKAD (Dinas Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah) KabupatenHalmahaera Selatan sudah menyetujui pembayaran ganti rugi lahan lokasipembangunan pasar Buana Seki Dua, namun hal tersebut tidak jadi direalisasikan dantidak ditanda tangani oleh Kepala DPKAD Kabupaten MHalmahera 33 e Bukti P8 dan P9 berupa

Selatan;Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 tersebut dibuat dan ditanda tanganioleh Bendahara DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013,yang menunjukkan bahwa sebenarnya pihak Pemerintah Daerah KabupatenHalmahera Selatan (Tergugat) melalui DPKAD Kabupaten Halmahaera Selatansudah menyetujui pembayaran ganti rugi lahan lokasi pembangunan pasar BuanaSeki Dua, namun hal tersebut tidak jadi direalisasikan dan tidak ditanda tangani olehKuasa PenggunaAng garan;e Bukti P10 berupa foto copy

Ahmad Kabalmay, dan diketahui olehKepala Desa Labuha dan Camat Bacan, namun tidak ditanda tangani oleh Pihakkedua Ahmad Purbaja, ST., MT, yang menunjukkan bahwa sebenarnya pihakPemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Tergugat) melalui DPKAD(Dinas Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah) Kabupaten Halmahaera Selatansudah berniat untuk melakukan jual beli lahan lokasi pembangunan pasar Buana SekiDua, namun hal tersebut tidak jadidirealisasikan;e Bukti P12 berupa foto copy Surat Keterangan Tidak

Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan) sebagai pihak keduaatas sebidang tanah seluas 17.000 m2, yang terletak di Desa Labuha KecamatanKabupaten Halmahera Selatan (obyek sengketa dalam perkara a quo), dengan batasbatas: sebelah utara berbatasan dengan pasar buana seki, sebelah selatan berbatasandengan Noya, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, dan sebelah barat berbatasandengan Usman Ismail; Menimbang, bahwa bukti P16 tersebut dibuat dan ditanda tangani olehUsman Ismail (Penggugat) dengan saksi

,MT, yang menunjukkan bahwa sebenarnya pihak Pemerintah Daerah KabupatenHalmahera Selatan (Tergugat) melalui DPKAD (Dinas Pengelolah Keuangan danAsset Daerah) Kabupaten Halmahaera Selatan sudah berniat untuk melakukan jualbeli dan penyerahan lahan lokasi pembangunan pasar Buana Seki Dua, namun haltersebut tidak jadi direalisasikan;e Bukti P17 berupa foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga Tanahtertanggal 14 MaretMenimbang, bahwa bukti P17 tersebut menunjukkan adanya kesepakatanantara pemilik tanah

Bankeu ADD/DPKAD/tahun 2014tanggal 27 November 2014.9. 1 (Satu) lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanjabantuan keuangan (SPPPLS belanja bantuan keuangan) Nomor920/035.SPPLS.Bankeu ADD/DPKAD/tahun 2014 tanggal 27 November2014.10.1 (Satu) lembar rincian rencana penggunaan dana surat permintaanpembayaran langsung belanja bantuan keuangan(SPPPLS belanjabantuan keuangan) nomor 920/035.SPPLS.

Bankeu ADD/DPKAD/tahun2014 tanggal 27 November 2014.11.1 (Satu) lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2014nomor SPM : 931/35/SPM.LS.Bankeu.ADD/DPKAD/2014 tanggal 27november 2014.12.1 (Satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 931/841LSBTL/2014 tanggal 27 November 2014.13.1 (Satu) lembar daftar rekening desa penerima alokasi dana desa (ADD)di Kabupaten Majalengka tahun 2014 tahap X (10 Desa).14.1 (Satu) lembar copy nota dinas nomor : 147.22/540Tapem/2014 tanggal7 November

Bankeu ADD/DPKAD/tahun2014 tanggal 27 November 2014.oO. 1 (Satu) lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsungbelanja bantuan keuangan (SPPPLS belanja bantuan keuangan)Nomor : 920/035.SPPLS.Bankeu ADD/DPKAD/tahun 2014 tanggal27 November 2014.;10.1 (Satu) lembar rincian rencana penggunaan dana surat permintaanpembayaran langsung belanja bantuan keuangan(SPPPLS belanjabantuan keuangan) nomor 920/035.SPPLS.

g) 1 (satu) lembar foto copy Sket dari DPKAD Pemkot Bandung Nomor 598/1008-DPKAD tanggal 3 Maret 2016.h) 7 (tujuh) lembar foto copy tanda terima dokumen dari BPN Kota Bandung tentang permohonan pengajuan sertifikat an. Reddy Handrawidjaya Nomor: 76876/2015 tanggal 16 September 2015.i) 1 (satu) lembar foto copy Sket penjelasan persil Nomor 30 D.II Kohir Nomor 524 dan Kohir Nomor 525 Nomor Sjurat 593/185-CCD tanggal 27 April 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H.

tidak kunjung selesai sehingga Saksi1meminta bantuan kepada Saksi6 (Sdr.Yudi Iskandar)selaku Advokat dari LBH (Llembaga Bantuan Hukum)Kushin RYU Jujitsu Indonseia untuk menelusuri terkaitpengurusan tanah tersebut, dan hasil penelusuranSaksi6 diketahui bahwa Surat Keterangan TanahNomor: 598/1008 DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yangditerbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu karenasetelah dikonfirmasi kepada Drs.H.

Dadang Supriatnaselaku Kepala DPKAD Kota Bandung yang menandatangani Surat Keterangan Tanah tersebut menyatakantidak mengeluarkan dan tidak menanda tangani suratketerangan tersebut.

Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor: 04 K/PMTII/AD//2020selaku Advokat dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum)Kushin RYU Jujitsu Indonseia untuk menelusuri terkaitpengurusan tanah tersebut, dan hasil penelusuranSaksi6 diketahui bahwa Surat Keterangan TanahNomor: 598/1008 DPKAD tanggal 03 Maret 2016 yangditerbitkan DPKAD Kota Bandung diduga palsu karenasetelah dikonfirmasi kepada Drs.H.

Bahwa dengan adanya permintaan tersebut besokharinya Saksi langsung melakukan penelusuran ataucrosscek ke lapangan yaitu. mendatangi kantorKecamatan Cicendo dan DPKAD Pemkot Bandung,hasil dari penelusuran tersebut diketahui bahwa DinasPengelolaan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bandungtidak pernah mengeluarkan surat keterangan Nomor:598/1008DPKAD tanggal 3 Maret 2016 perihal Skettanah yang ditujukan kepada pemohon Sdr.

tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) NomorSPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggal SPM 04102010,kepada Subarjo, tanggal 04 Oktober 2010.e 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret NonDinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQSubarjo RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221,periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah SaldoRp 480.000.060,00)e 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp 6.000,00 dariBendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD

puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh duaRupiah) Nomor SPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggalSPM 04102010, kepada Subarjo, tanggal 04 Oktober 2010.1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.SekretNon Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda BantulQQ Subarjo RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek.004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1dari 2, (Jumlah Saldo Rp 480.000.060,00).1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000, dariBendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD

Saudana Arif Nusa Kelompok Usaha Bersama *MakmurSrayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis KabupatenBantul tahun 2009.1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan AngaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 914/71/DPKAD/2010,jumlah dana Rp 91.552.190.026,00Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Bantul;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor477/782/ Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwaSudjono adalah sama orangnya dengan Sujono Puji

puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh duaRupiah) Nomor SPM : 55/DPKAD.BANT/SPM/X/2010 tanggalSPM 04102010, kepada Subarjo, tanggal 04 Oktober 2010.1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.SekretNon Dinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda BantulQQ Subarjo RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek.004.111.000221, periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1dari 2, (Jumlah SaldoRp 480.000.060,00).1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000, dariBendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD

./ 32/ 2014 tanggal 9 Mei 2014, pada hari Selasatanggal 10 September 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 170/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengantahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukencana No. 2 KotamadyaBandung atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumpengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01dengan jumlah anggaran sebesar Rp.180.020.565.000, (seratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa selaku penerima dana

hibah setelah mengajukanpermohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjutidengan penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah(NPHD) berupa uang Nomor : 033/Kep.1/32/2014 tanggal9 Mei 2014 diruangan Hibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal9 Mei 2014;Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan NaskahPerjanjianBelanja Hibah Daerah(NPHD)berkewajiban sebagai berikut :dalam penggunaanyaPenerima hibahmenggunakan belanja hibah berupa uang sesuaiRencana Penggunaan

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01dengan jumlah anggaran sebesar Rp.180.020.565.000, (Sseratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah);e Bahwa terdakwa selaku penerima

dana hibah setelah mengajukanpermohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjutidengan penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah(NPHD) berupa uang Nomor : 033/Kep.1/32/2014 tanggal9 Mei 2014 diruangan Hibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal9 Mei 2014;e Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Belanja HibahDaerah (NPHD) berupa uang Nomor : 033/Kep.1/32/2014 tanggal9 Mei2014, terdakwa selaku Ketua yang bertindak atas nama FPOS (ForumPemuda Olah Raga

HERMAWAN,BSW;Lalu saksi menerima disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Kabid Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung, yakni Drs. DIDIRISMUNADI, S.Sos tertanggal 13 Desember 2013 yang pada pokoknyaberisi: YTH.

EUIS MARYAM dkk) dan SKPD terkait, gselanjutnya sekitar tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2013 saksiselaku Camat Lengkong beberapa kali diundang dan mengikuti rapatkoordinasi dengan SKPD terkait bertempat di kantor DPKAD yangHalaman 67dari118Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.dipimpin oleh Drs.

Tugas dantanggung jawab selaku Kabid Aset di DPKAD secara umum adalahmengkoordinir kegiatan dan tugastugas pada bidang aset,menandatangani gambar dan situasi letak tanah dan memaraf izin sewatanah yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Dinas untukditandatangani.

Dari situ saksimemutuskan untuk melakukan pembayaran setelah melalui diskusidengan PP TK bahwa tanah tersebut bisa dibayar.Bahwa selaku KPA saksi mengundang pihakpihak terkait untukmengikuti rapat ganti rugi SMAN 22 Bandung sebanyak kurang lebih 5kali yang bertempat diruang rapat DPKAD.

Rapat tersebut dipimpin oleh PakHermawan dari DPKAD Kota Bandung. Yang hadir saat itu Terdakwamewakili Ahli Waris Idji Hatadji, teman terdakwa Sdr. Akil dan dua orangstaf DPKAD. Akhirnya disepakati harga tanah untuk ganti rugi Rp.1.850.000,/meter.

sosialisasi kepada masyarakat4 desa, pembuatan laporan persiapan, 2 kali 1.000.000 2.000.000pelaksanaan dan laporan akhir sertapengSPJanBiaya dokumentasi, publikasipersiapan, pelaksanaan, dan laporan 1 paket 1.000.000 1.000.0005 akhir kegiatanBiaya proses penyusunan rancanganPERDES 1 paket 1.600.000 1.600.0006JUMLAH 10.000.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkan kepada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Akalikalikalikali300.000200.000100.0001.000.0001.200.000800.000400.0002.000.000masyarakat desa, pembuatanlaporan persiapan, pelaksanaandan laporan akhir serta pengSPJanBiaya dokumentasi, publikasilaporan akhir kegiatanBiaya proses penyusunanrancangan PERDES6 persiapan, pelaksanaan, dan 1 paket 1.000.000 1.000.0001 paket 1.600.000 1.600.000 JUMLAH 10.000.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkan kepada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk TekhnisBantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten Tahun 2009(legalisir) ;1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan KeuanganKepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009(fotokopi legalisir) ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 tanggal 11November 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran DPKAD

No. 175 K/PID.SUS/20132d1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangan KepadaDesa Tahun tahap ke4 dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa tanggal 10 November 2009 (fotokopi legalisir) ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran DPKAD Provinsi Banten (fotokopi legalisir);1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Novemberyang ditandatangani

No. 175 K/PID.SUS/201324oO1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD Provinsi Banten (fotokopilegalisir);f 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12November yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah(fotokopi legalisir) ;g 1 (satu) buah proposal dari Desa AlangAlang tentang BantuanKeuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah DesaTahun Anggaran 2009

Kerinci Nomor900/245/DD/SPP/DPPKA2016 tanggal 25 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II sejumlah Rp. 350.469.000, (tiga ratus lima puluh juta empatratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Desa (ADD) tersebutdiperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat desa diantaranyapembayaran honor perangkat desa, belanja ATK dan halhal yangberhubungan dengan operasional pemerintahan desa.Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkananggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balai ke Dinas DPPKAD,sebanyak 2 tahap yaitu :e Tahap (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD

Kerinci Nomor :900/279/ADD/SPP/DPPKA2016 tanggal 15 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Kerinci Nomor:900/245/DD/SPP/DPPKA2016 tanggal 25 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II sejumlah Rp. 350.469.000, (tiga ratus lima puluh juta empatratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Kerinci Nomor :900/279/ADD/SPP/DPPKA2016 tanggal 15 Juli 2016 ke rekening kasHalaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PT.JMBDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

-------------------------------------------------------------------------------d. 1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun tahap ke-4 dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009 (fotocopy legalisir) ; -------------------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD

1.000.000 2.000.0004 Biaya sosialisasi kepadamasyarakat desa, pembuatanlaporan persiapan,pelaksanaan dan laporan akhir 1 paket 1.000.000 1.000.000 5 serta pengSPJanBiaya dokumentasi, publikasipersiapan, pelaksanaan, dan 1 paket 1.600.000 1.600.0006 jlaporan akhir kegiatanBiaya proses penyusunanrancangan PERDESJUMLAH 10.000.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

KecamatanBiaya sosialisasi kepadamasyarakat desa,pembuatan laporanpersiapan, pelaksanaandan laporan akhir sertapengSPJanBiaya dokumentasi,publikasi persiapan,pelaksanaan, dan laporanakhir KegiatanBiaya proses penyusunanrancangan PERDESJUMLAH 10.000.000Kalli .000.000 .000.000paket .000.000 .000.000paket .600.000 .600.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan kepada Desa seProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;d. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD

Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk TekhnisBantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten tahun 2009(legalisir) ; 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangankepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009(fotocopy legalisir) ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 tanggal 11November 2009 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran DPKAD

Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;. 1 (atu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04676/LS/DPKAD/2014 tanggal 27 Agustus 2014;Hal. 5 dari 85 hal. Put.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04676/LS/DPKAD/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

No. 789 K/Pid.Sus/2017a. 1 (satu) lembar Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) Nomor00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 s/d huruf p 1 (satu)lembar kuitansi pembayaran biaya bantuan keuangan dariPemerintah Kabupaten Cianjur kepada Sdr. AYI SUPRIATNA tanggal14 Maret 2014:Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Cianjur melalui Sdri. Dra. ENUNGSRIHAYATI:.

No. 789 K/Pid.Sus/2017Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Cianjur melalui Sdri. Dra.

melampirkan surat perjanjian antara PemerintahKota Bandung dengan KSU BMW.Bahwa berkas proposal permohonan bantuan dana Hibah yangdiajukan oleh Koperasi KSU BMW diserahkan kepada bagian TU Setda KotaBandung melalui Kasubbag Administrasi dan Sandi Telekomunikasi untukditeruskan kepada Sekpri Walikota Bandung guna mendapatkan disposisi.Bahwa setelah proposal dan permohoan bantuan hibah diterimaoleh Walikota Bandung, selanjutnya didisposisi kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD

mengelola koperasinya.Bahwa saksi SUPRIYANTO, SE kemudian membuat suratrekomendasi yang ditujukan kepada Dinas KoperasiKota Bandung, suratrekomendasi kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi kota Bandung dan harusmenunggu hasilnya kurang lebih 4 bulan.Bahwa selanjutnya, Dinas Koperasi UKM dan Disperindagmembuat rekomendasi ke Walikota Bandung melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang berisi bahwa KSU BMW layak mendapatkan bantuanhibah sebesar Rp 50.000.000..Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, DPKAD

menerimarekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSUBina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebutkemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH(Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalamproposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilail

TATANG SURATIS yang berada di Pemerintahan Dewan KotaBandung untuk selanjutnya diserahkan ke DPKAD Kota Bandung.17.Bahwa berkasproposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan olehKSU BMW tersebut dilengkapi persyaratan sebagai berikut :a. Surat permohonan bantuan hibah Nomor : 045 / BMWII / XI /2011 tanggal 24 Nopember 2011, yang ditanda tangani saksi ADENGMULYADI;b. Legalitas KoperasiC.

menerimarekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSUBina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebutkemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH(Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalamproposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai