Ditemukan 101 data
561 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN- SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI), 5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI), 6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI), 7.
145 — 46
SITI MULYATI,(Sesuai Dengan Aslinya); bukti P13 berupa: Bukti Serah Terima BPKB sebagai jaminan kerja,(Sesuai Dengan Aslinya); Halaman 18 dari 42 Putusan PHI Nomor 9/Padt.SusPHI/2016/PN Pik bukti P14 berupa: SK DPC Hukatan KSBSI Kapuas dari DPP HukatanKSBSI Jakarta, (Sesuai Dengan Aslinya); bukti P15 berupa: SK Pencatatan DPC Hukatan KSBSI dari DinasTenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas, (Sesuai Dengan Aslinya); Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan denganaslinya ternyata
YUNITA WULANDARI
Tergugat:
PT.Bess Finance
169 — 36
Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus PusatFederasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Perkebunan danPertanian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia SK DPP FHalaman 18 dari 39 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PNPIkHUKATANKSBSI Nomor : KORDA.01/DPP F HUKATAN/I/2020 TentangReshuffle Susunan Pengurus Kordinator Daerah Federasi Kehutanan,Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan KonfederasiSerikat Buruh Seluruh Indonesia (KORDA PK F HUKATANKSBSI)Provinsi Kalimantan
YUNITA WULANDARI, diberitanda P5;Fotokopi dari asli berupa Tanda Bukti Pencatatan DPC Federasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) HUKATAN Kabupaten Kapuas dariPemerintah Kabupaten Kapuas Dinas Tenaga Kerja dan Sosial tanggal20 Desember 2012, diberi tanda P6;Fotokopi dari asli Kartu Karyawan Bess Finance An Yunita Wulan Dari,diberi tanda P7;Fotokopi dari print out berupa Rekening atas nama YUNITAWULANDARI Periode 1 May 2014 s/d 20 Jun 2016, diberi tanda P8;Fotokopi dari print out berupa Rekening
1.PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROPINSI RIAU
2.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERJUANGAN INDONESIA
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
213 — 80
Provinsi Riau beralamat di Jalan Kereta Apinomor 12 Pekanbaru, bertindak selaku Ketua PD FSPPP SPSIProvinsi Riau.b.Asmanuddin Sinaga dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama SPTP Bun PTPN V beralamat di Jalan Rambutan nomor 43Pekanbaru, bertindak sebagai Ketua Umum SPTP bun PTPN V.c.Juandy Hutauruk dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaKorwil KSBSI Provinsi Riau dan ;Halaman 30 dari 99 halaman Putusan No. 36/G/2018/PTUNPBRHarisman Haro dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaKorda FSB Hukatan
jadi setelan SK itu keluarkita mengadakan perundingan untuk membahas Upah MinimumSektor Perkebunan (UMSP) Tahun 2018 bersamasama serikatpekerja, tapi sebelumnya itu. kami menerima semacampemberitahuan dari Dinas untuk segera melakukan perundingan,jadi setelah ada pemberitahuan dari Dinas baru kita melaksanakanperundingan; Bahwa saksi menerangkan bahwasanya selanjutnya Gapkimengadakan kesepakatan. dengan 5 Serikat Pekerja yaitu SerikatPekerja Bun PTPN, SP3SPSI, KSPSI, Serikat BuruhSolidaritas,Korda Hukatan
Bahwa proses penerbitan Keputusan Gubernur Nomor Kpts:373/V/2018 tentang Upah Ninimum Sektor Pertanian/Perkebunan(Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Dan Pabrik (Karet, Kelapa, KelapaSawit) Propinsi Riau Tahun 2018 tanggal 15 mei 2018(videBukti Tl)adalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara GabunganPengusaha (GAPKI), BKSPPS dengan Serikat pekerja/Serikat Buruh(SPPPSPSI Riau, SPTPBUN PTPNV, KORWIL KSBSI Riau,KORDA FSB HUKATAN Riau, dan FSB Riau) Nomor: 13/GAPKI/BKSPPS/I/2018 tanggal11 Januari 2018
Bahwa pihak Gabungan Pengusaha (GAPKI) Riau, BSPPS,Serikat Pekerja/Serikat Buruh SPPPSPSI Riau, SPTPBUN PTPNV,KORWIL KSBSI Riau, KORDA FSB HUKATAN Riau, dan FSB Riau,benar telah melakukan kesepakatan bersama dan telah mengajukanhasil kesepakatan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau(vide keterangan saksi Delveri pada persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru tanggal 21 November 2018);4.
50 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Karlan S.Ladandu dan Unding kesemuanya pengurus DPC HukatanSBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) PropinsiSulawesi Tengah pada Kantor DPC FSB Hukatan SBSI KotaPalu yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu,berdasakan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon
SERIKAT BURUH CAHAYA INDONESIA dalam hal ini diwakili oleh ADERMI,BBA. DAIRUL RIADI, S.Sos. RIXAN PRAKAS, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
170 — 228
Dalimunte dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaFSPPP SPSI Provinsi Riau beralamat di Jalan Kereta Api nomor 12Pekanbaru, bertindak selaku Ketua PD FSPPP SPSI Provinsi Riau;Asmanuddin Sinaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaSPTP Bun PTPN V beralamat di Jalan Rambutan nomor 43Pekanbaru, bertindak sebagai Ketua Umum SPTP bun PTPN V;Juandy Hutauruk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KorwilKSBSI Provinsi Riau dan Harisman Haro dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Korda FSB Hukatan
Pertanian/Perkebunan Karet, Kelapa,Kelapa Sawit dan Pabrik Provinsi Riau tahun 2018 (vide dalil gugatanPenggugat tanggal 31 Juli 2018); Bahwa telah terjadi perundingan secara bipartide mengenai pemberlakuanUMSP Tahun 2018 antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan Provinsi Riauselaku Pihak dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Pertanian(diantaranya Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSPSIProvinsi Riau, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTPBUN)PTPNV, KSBSI Provinsi Riau, FSB Hukatan
Tahun 2015 Tentang Pengupahan;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T5, T6 danT8 diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa telah terjadi perundingan secara bipartide mengenai pemberlakuanUMSP Tahun 2018 antara Asosiasi Pengusaha Perkebunan Provinsi Riauselaku dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektor Pertanian (diantaranyaFederasi Serikat Pekerja Pertanian dan PerkebunanSPSI Provinsi Riau,Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan Perkebunan (SPTPBUN) PTPNV,KSBSI Provinsi Riau, FSB Hukatan
157 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT Siantar Jaya Ekatama, beralamatdi kantor DPC F Hukatan SBSI Gresik, yang terdahulu PerumTaman Menganti Emas Blok, 15 Menganti Gresik sekarang JalanRaya Bringkang Ruko Nomor 01 Perum Taman Menganti EmasKec. Menganti, Kab.
FSetyawan HUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Widanarko 13 Juli 2014 Wk. Ketua PK. FHUKATAN SBSI PTSiantar Jaya Ekatama Sigit Permono 09 Juli 2014 Sekretaris PK. FHUKATAN SBSI PT Halaman 13 dari 33 hal. Put.
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : FEDERASI NIAGA KEUANGAN DAN BANK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FEDERASI KIMIA DAN KESEHATAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : FEDERASI KEHUTANAN DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VII : FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENEGERGI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat IX : FEDERASI MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA DAN HOTEL SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat X : FEDERASI PENDIDIKAN DAN PEGAWAI NEGERI
Turut Terbanding/Tergugat XI : FEDERASI TRANSPORTASI DAN ANGKUTAN SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
53 — 35
Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Sah dan mengikat Putusan Provisi yang melarang paraTergugat menggunakan, memakai atas lohgo SBSI, nama SBSI, MarsHalaman 4 Putusan nomor 579/PDT/2021/PT DKI11.12.13.SBSI dan Tridarma SBSI, sejak Putusan Provisi dikeluarkan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun ada upayaHukum para Tergugat;v Menyatakan Bahwa tindakan Tergugat 1 (DEN KSBSI), Tergugat 2(FKUISBSI), Tergugat 3 (FNIKEUBA SBSI), Tergugat 4 (FSB HUKATAN
SBSI),Tergugat 5 (FGARTEK SBSI), Tergugat 6 (FSBK Amiparho SBSI),Tergugat 7 (FPE SBSI), Tergugat 8 (FKIKES SBSI) ,Tergugat 9(FLOMENIK SBSI ), Tergugat 10 (FESDIKARI SBSI), dan Terhgugat 11(KOPAG SBSI), dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI,Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa jjin lisensi dari Penggugatmerupakan pelanggaran Hak Cipta, yang merupakan pelanggaranHukum;v Menyatakan melarang Tergugat 1 (DEN KSBSI), Tergugat 2 (FKUI SBSI),Tergugat 3 (FNIKEUBA SBSI), Tergugat 4 (FSB HUKATAN SBS)
Cipinang MuaraNo. 33 Jatinegara Jakarta Timur yang ada adalah Federasi Kehutanan,Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia disingkat F HUKATAN KSBSIkarenanya jelas dan tegas terdapat ketidak seriusan Penggugat dalamgugatannya sehinga patut ditolak;DPP SBSI berdiri sejak tahun 2012 dan beralamat JI. Tanah Tinggi 2 No.44 Johar Baru Jakarta Pusat yang dahulunya Prof DR.
499 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
MSU akan tetapi perjuanganKlien kami tidak didengarkan atau dilaksanakan oleh PT.MSU;Bahwa atas Nota Pemeriksanaan tersebut melalui Dewan PengurusCabang Federasi Hukatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FHUKATAN SBSI) Kabupaten Siak mengirimkan Surat Permintaan BipartitPertama dengan Nomor 02/DPC/FHKTN/SIAK/III/2016, tanggal 10 Maret2016 untuk menindaklanjuti Nota Pemeriksanaan tersebut akan tetapi PT.MSU tidak menunjukkan sikap itikad baiknya;Bahwa setelah permintaan Bipartit Pertama tersebut
95 — 13
MSU akantetapi perjuangan Klien kami tidak didengarkan atau dilaksanakan olehPT.MSU;Bahwa atas Nota Pemeriksanaan tersebut melalui Dewan PengurusCabang Federasi HUKATAN Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FHUKATAN SBSI) Kabupaten Siak mengirimkan Surat PermintaanBIPARTIT PERTAMA dengan Nomor : 02/DPC/FHKTN/SIAK/II/2016,tanggal 10 Maret 2016 untuk menindaklanjuti Nota Pemeriksanaantersebut akan tetapi PT.
115 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat dulunya adalah Anggota Federasi Hukatan SBSInamun pada tanggal 15 Agustus 2013 telah mengundurkan diri melaluisurta resmi kepada Pimpinan SBSI di Jakarta kemudian beralih menjadiHal. 1 dari 24 hal. Put.
91 — 290
DewanPimpinan Daerah Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi)Jalan Kp Rawa Tengah, RT 03/04, Kelurahan Galur, JakartaPusat;SUPARNI, S.T.Ketua F KIKES KSBSI (Federasi Kimia, Farmasi danKesehatan) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)Jalan Kebon Jeruk Timur RT 008/002, Cipinang BesarUtara, Jakarta Timur ;DEDIH SUHENDISekretaris Jenderal F Lomenik SBSI (Federasi Logam Mesin danElektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)Blok AKF 6/II RT 001/002, Margasari, Tigaraksa,TangerangNURSANNABendahara F HUKATAN
58 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUKATAN SBSI KALTIM), Jl. KS. Tubun Nomor 8, Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;Melawan:PT.
563 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 378 K/Pdt.SusHKI/2015Yang sebenarnya adalah Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan PerbankanSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI);Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dengan namaDewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan PertanianSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSIJ) beralamat di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnyaadalah salah dan tidak ada;Yang sebenarnya adalah Federasi Kehutanan
139 — 18
Surat SP I atas nama : Heriansyah ; (P19)Foto Copy Surat SP atas nama : Indrawaty ; (P20)Foto Copy Surat SP 1 atas nama Aminah Wijayanti ; (P21)Foto Copy Surat Peringatan atau Panggilan Kedua atas nama Heriansyah ; (P22)Foto Copy Surat Peringatan atau Panggilan Kedua atas nama Indrawati ; (P23)Foto Copy Surat Peringatan atau Panggilan Kedua atas nama Aminah Wijayanti ; (P24)Foto Copy Surat Peringatan atau Panggilan Kedua atas nama Indrawati ; (P25)Foto Copy Surat Pengantar Tanda bukti Pencatatan SP HUKATAN
117 — 28
Bukti P12 : Fotocopy dari Fotocopy berupa Perjanjian Kerja Sama (PKB)antara PT Trimitra Lestari dengan PK FSB Hukatan SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Dan Serikat Pekerja MitraSejahtera (SPMS) dan diterbitkan dalam Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementrian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor Kep 38/PHIJSK/PK/PKB/III/2017 TentangPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT TrimitraLestari dengan Federasi Serikat Buruh Kehutanan
212 — 49
Sosnakertrans, tanggal 26 juli2016, tentang laporan keberatan mutasi taanggal 21 Juli 2016, sesuaidengan asli selanjutnya diberi tanda P3.Foto Copy slip gaji sebelum dan sesudah Mutasi tanggal 11 Januari 2016,foto copy dari foto copy, selanjut diberi tandan dengan P4.Foto Copy Surat Mutasi tanggal 11 Januari 2016, merupakan foto copy darifoto copy, selanjutnya diberi tanda P5.Foto Copy Surat Mutasi tanggal 20 juli 2016, merupakan copy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda P6.Foto Copy Surat PK FSB HUKATAN
111 — 8
LADANDU dan ABDULHALIK, semuanya pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (Korwil KSBSI) Sulawesi Tengah, Dewan Pengurus Cabang Federasi SerikatBuruh Kehutanan, Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPCFSB HUKATAN SBSI) Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) pada kantor Koordinator Wilayah KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia propinsi Sulawesi Tengah yang beralarnat di JalanSriwijaya
1.OLENG
2.NASIR
3.MAHDI
4.DEWI
5.LIZANI
Tergugat:
PT. Tanah Mas Celebes Indah
106 — 26
(Advokat);Kesemuanya Pengurus Kordinator Daerah FederasiKehutanan,Perkayuan,Industri Umum,Perkebunan danPertanian Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia(KORDA FEDERASI HUKATAN KSBSI)Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 28/Pdt.SusPHI/2019/PN PaluProvinsi Sulawesi Tengah pada kantor DPC KSBSIKota Palu yang beralamat di Jalan Gunung SidoleNo.15 Palu) dan Advokat/Konsultan Hukum yangberalamat di Jalan Yojokodi No.56 B Palu, baikbersamasama maupun sendirisendiri,oerdasarkansurat kuasa khusus tertanggal
EDWAR FEBRI DKK
Tergugat:
PT. MIN GOOK INDONESIA
134 — 25
Bahwa DPC FHUKATANKSBSI Lampung Tengah telah menyampaikanProtes kepada Tergugat surat Nomor : 404/DPCF HUKATAN/KSBSI/I/2021tanggal 25 Januari 2021 Tentang Protes dan Penolakan PHK Pengurus SB,namun Tergugat tidak mengindahkan;17.