padakepatutan, Hakim secara ex officio membebankan kepada Pemohon untukmembayar mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), dengan mengingat dalil nash AlQuran dalam surat AlBaqarah ayat 241 yang berbuny/i :oats O le Us Oso sles (UO, Nats otlb2lWsArtinya: Dan kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mutah menurut yang maruf, sebagai suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa;Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri didepan hukum incase

Incase LESSEE elects to extend the lease, as far as the yearly rental amountis concerned, provision under section 1 shall apply. TERJEMAHANINDONESIAnya adalah: Lima bulan sebelum berakhirnya JANGKAWAKTU TAHUNAN AWAL atau JANGKA WAKTU TAHUNAN YANGDIPERPANJANG berikutnya, PENYEWA harus menyampaikan kepadaYANG MENYEWAKAN, apakah KONTRAK SEWA tersebut akandiperpanjang atau tidak.

PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas,nyata, dan terang telah juga bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain :a Azas Kepastian Hukum, azas yang mengharuskan Pejabat Administrasi untuktidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum incase

PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2014 Juncto Putusan PengadilanTata Usaha Negara Nomor 09/G/2013/PTUN.Bjm tertanggal 18 Juli2013 tersebut adalah tidak tepat atau keliru, karena dalam pertimbanganhukumnya tidak memuat atas tindakan Terbanding yang secara jelas,nyata, dan terang telah juga bertentangan dengan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:a Azas Kepastian Hukum, azas yang mengharuskan Pejabat Administrasi untuktidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum incase

Bahwa, syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara keduapihak, dalam perkara a quo nyatanya sebagaimana dalil danalasan Para Penggugat, yang pada inti pokoknya ParaPenggugat telah mengikatkan dirinya untuk berkompetisi dalamproses pemilihan Kepala Desa incase Desa PantaimekarKecamatan Muaragembong, dengan demikian jelas faktahukum sesuai dalil dan alasan gugatannya, bahwa hal yangpasti dan dengan siapa Para Penggugat harus berhubunganketika mengikuti

;Pemilinan Kepala Desa secara serentak di kabupaten Bekasi Tahun2018 dan demokratis tersebut dalam pelaksanaanya dilakukan olehPanitia Pemilihan Tingkat Desa Incase Desa Pantai MekarHalaman 31 dari 120 halaman Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGKecamatan Muara Gembong, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahaanatas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksnaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo.Pasal 7 huruf

merupakan hasildari suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis, Sesuai denganketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:Pasal 34;1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa: 2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas rahasia,jujur dan adil; Pemilihnan Kepala Desa secara serentak di kabupaten Bekasi Tahun2018 dan demokratis tersebut dalam pelaksanaanya dilakukan olehPanitia Pemilihan Tingkat Desa Incase

membayar sejumlah uang sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran pinjamankepada Tergugat ;Menyatakan SAH dan Berharga Slip Pemindahan Dana antara RekeningBank Central Asia tertanggal 31 Januari 2011 yang menyatakanPenggugat telah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sebagai pembayaran pinjaman kepada Tergugat ;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara incase

patut untuk ditolak ;Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat adalah kelirudimana telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I danTergugat II dengan mendalilkan perbuatan tersebutadalah perbuatan melawan hukum, jika kita melihatperkara in casu bahwa telah terjadi pembayaran olehTergugat kepada Penggugat, berarti dapat mengembalikansisa hutang pinjaman tersebut kepada Penggugatwalaupun belum seluruhnya ;Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan IIbukan perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya perkara incase

menggunakan narkotika jenis Kristal putih (sabu)tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis Kristalputih (Sabu) tersebut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa, terdakwa adadiambil urine dan dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan : urine positif(+) mengandung Methamfetamina.Bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut diatas, tampaklah terdakwa samasekali tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang incase

Tergugat Ill tidak akanmelaksanakan isi putusan ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakimagar menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isiputusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapsampai dilakukannya pembayaran;18.Bahwa karena gugatan ini berdasarkan pada buktibukti yang kuat, makaPenggugat memohon agar putusan dalam perkara incase

Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian kepadaPembanding/Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusandalam perkara incase memperoleh kekuatan hukum tetap, baiksecara Materil dan Immateril yakni :Kerugian materilBahwa kerugian yang diderita Pembanding/Penggugat adalahkarena Pembanding/Penggugat tidak dapat menyewakan objek aquoyang hasilnya untuk dibagikan kepada semua anakanaknya gunamemperbaiki kehidupan mereka, yang jika disewakan objek aquosesuai harga harga pasaran bernilai

SentraSavori Sejahtera (incase Turut Tergugat) Penggugat tidak pernahmendapatkan keuntungansebagaimana telah tertuang di dalam Pasal 5 didalam Perjanjian Kejasama ini;PasalS :Pihak Pertama berhak atas keuntungan sebagaimana diperoleh dari hasilusaha PT.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dandemokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan TingkatDesa Incase Desa Gandasari, diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor

(sesuai dengan fhotocopynya) ; Fotocopy Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) GandasariKecamatan Cikarang Barat Nomor: 02/IX/BPDGDS/2018 tanggal3September 2018, ditujukan kepada Bupati Bekasi Incase Tergugat, PerihalUsulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Definitif (sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaGandasari Kecamatan Cikarang Barat, dibuat pada tanggal 26 Agustus 2018.

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 menegaskan: "Karena dalamsurat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batasbatas tanahsengketa, gugatan tidak dapat diterima" (Mahkamah Agung R1,Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R1, Cetakan Kedua, tahun1993, halaman 421);Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada paraTergugat, akan tetapi dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas danterperinci asal muasal kerugian incase maupun angkaangkanya,dengan

(tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Para Tergugat telah berulang kali memperingatkanPenggugat baik secara lisan maupun tulisan agar segeramelaksanakan perjanjian yang telah diperbuat incase atau agarPenggugat segera memberikan/menyerahkan dan/atau membangunperkebunan kelapa sawit Plasma terhadap lahan seluas 2.000 Ha.

Golden Meteor tidak terikat dan tidakmempunyai kewajiban hukum apapun untuk ikut bertanggungjawab terhadapsemua akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa tersebut,sebab Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Jalan Raya Arjuno Surabayaaquo hanya mengikat dan berlaku sebagai Undangundang bagi pihakpihakyang membuainya, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak ketiga incase tidak berlaku bagi PT. GOLDEN METEOR yakni Turut Tergugat dalamperkara ini;3.

PLG.Bahwa hak Penggugat / Pembanding untuk menarik siapasiapa yangakan digugat yaitu yang sekiranya secara nyata telah merugikankepentingannya sehingga yang dijadikan para Tergugat dalam gugatanPenggugat/Pembanding dalam gugatan ini incase telah memadai atau ;Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelyk menguasai barangsengketa (vide putusan MA No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus1983);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas oleh karena itu Eksepsi tidak dapat

ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbuny) :Pasal 34) =n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, danadil; 222 nnonane nnn nanniesPemilinan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dandemokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia PemilihanTingkat Desa Incase

darisuatu proses pemilihnan yang sah dan demokratis, sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:Pasal 34(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,dan adiil; 722222Pemilinan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dandemokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia PemilihanTingkat Desa Incase

Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 huruf (g) UndangUndang No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa keputusan panitiapemilinan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum (incase Pemilihan Kepala Desa Cibarusah Kota, tidak termasuk dalam pengertianHalaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor: 86/G/2018/PTUN.BDGKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Bahwa untuk menghindari kerugian dan kesulitan yang akan dialamiPENGGUGAT apabila pada sebagian bidang tanah milik PENGGUGAT incase Obyek Gugatan dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihaklain/oanyak pihak, maka PENGGUGAT mohon agar Keputusan a quoditangguhkan pelaksanannya selama pemeriksaan perkara ini sedangberjalan, Sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap, dengan alasan sebagai berikut : Terdapat keadaan yang sangat mendesak, karena jikaKeputusan a quo tetap dilaksanakan

maka secara hukumtelah lahir perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yangdalam hal ini sepakat dituangkan dalam bentuk Akta Jual Belliobjek sengketa;Selanjutnya Persetujuan/Perjanjian Jual Beli antara Penggugatdengan Tergugat tersebut telah dibuat oleh Pemohon Kasasi(semula Tergugat Il) sesuai dengan undangundang karenaperbuatan hukum peralihan hak atas tanah termasuk kategoriPerjanjian Formil yang tidak cukup hanya dengan kata sepakattetapi bentuk aktanya harus dibuat oleh pejabat berwenang (incase

PDT/2017/PT.DKI23.24.25.e Bunga 6 % /Tahun terhitung sejak Nopember 2009 sampai denganNopember 2014 equivalent 30 % (tiga puluh per seratus) dikalikan Rp.4.000.000.000,00 senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratusjuta Rupiah)Dan jumlah ini masih akan terns bertambah lagi di mana PENGGUGATakan menggunakan Hak Subyektif PENGGUGAT untuk memulihkankerugian PENGGUGATBahwa selain TERGUGAT dan TERGUGAT II yang terbukti melakukaningkar janjijwan prestasi, TERGUGAT Ill pun melakukan hal yang sama incase

Bahwa incase, berdasarkan dalildalil yang telah TergugatRekonpensi uraikan, baik dalam Permohonan Cerai Talak danReplik (yang nanti pada saatnya akan dibuktikan) PenggugatRekonpensi adalah termasuk seorang istri yang dianggap telahkehilangan hakhaknya yang diatur dalam pasal 149 KompilasiHukum Islam (KHI).