INTem pat lahir Tarok Bukittinggi;Umur / tanggal lahir 21Tahun/08 Januari 1990;Jenis kelamin Lakilaki;Kebangsaan / Indonesia;kewarganegaraan'Tempat tinggal Anak Aia Kec.Guguak Panjang KotaBukittinggi;Agama Islam;Pekerjaan Sopir Angkot;Pendidikan SMP (tidak tamat); Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dengan melepaskan hak untukdidampingi oleh Penasihat Hukum ;Terdakwa I MUHAMMAD ARIF Pgl ARIF telah ditahan berdasarkan suratperintah / penetapan penahanan oleh:Penyidik, tanggal 27 September

Bahwa oleh karena telah selalu melakukan hubungan intem dengan adik Termohon tersebut sampai pertengahan tahun 2017 sehingga adik Termohonmenjadi hamil dan Termohon mengetahuinya, dan dari sejak hal tersebutapabila Pemohon berada dirumah Termohon sering marahmarah kepadaPemohon serta meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon.5.

ANDRIAN YUDISTIRA Alias KITUT(berkas perkara terpisah); Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L kepada REVA YULIANI AliasVHEA baru sekali ini ; Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L kepada REVA YULIANI AliasVHEA tidak mendapat keuntungan apa apa dan saat itu uang belumdiserahkah VHEA kepada Terdakwa namun VHEA menjanjikan terhadapTerdakwa akan diajak berhubungan intem ; Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada jjin daripihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI; Bahwa

sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat I/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem

Maksudnyabahwa transaksi sahamsaham Medco tersebut dilakukan hanya oleh1 (satu) Perantara Pedagang Efek/Sekuritas yang sama yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan transaksi beli sekaligus jual;Bahwa untuk transaksi Tutup Sendiri/Crossing dimaksud transaksi telah terjadidi intem al Perusahaan Efek yang bersangkutan;Dalam hal transaksi Efek akan dimasukkan dalam Transaksi Bursa, makaPerusahaan Efek wajib memasarkan transaksi Efek dimaksud ke dalam sistemperdagangan di Bursa melalui

Bahwa sebagaimana uraian point angka 5 dan angka 6 di atas dandianggap terulang pada bagian ini masalah pergantian pengurusadalah masalah intem Koperasi Harapan Makmur karena ParaPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota, apalagidihubungkan dengan suratsurat kaveling adalah palsu, terkecuali jikaPara Penggugat bisa membuktikan benar tanda tangan Petugas YangMemeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, Sekretaris Desa BandarAgung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalah acontrario bukan PALSU

570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan olehaparatur Kepolisian Republik Indonesia masih dicari aslinya, jika ParaPenggugat menunjukan bukti aslinya di Pengadilan Negeri Sampit akandijadikan dasar pembuatan laporan baru delik pidana pemalsuan danpemakaian surat palsu.Bahwa sebagaimana uraian point angka 5 dan angka 6 di atas dandianggap terulang pada bagian ini masalah pergantian pengurus adalahmasalah intem

sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem

keperluan sosial yangbersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah TingkatI/sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari MentriSosial;Bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakuisebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telahberdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatuperkumpulan yang bersifat intem

sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat Vsederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem

10 Februari 2016maka pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa RICKY NANGOYmengajukan permohonan pencairan termyn Il (kedua) sebesar 95% darinilai kontrak sejumlah Rp7.024.329.000 (tujuh milyar dua puluh empatjuta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada SYAIFUL AKBARMAKSUM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagaiPejabat Pembuat Komitmen; Bahwa permohonan pencairan termyn Il ( kKedua ) sebesar 95% yangdiajukan oleh terdakwa didasarkan atas hasil pengukuran bersamadengan Pengawas Intem

Februari 2016maka pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa RICKY NANGOYmengajukan permohonan pencairan termyn II (kedua) sebesar 95 % darinilai Kontrak sebesar Rp. 7.024.329.000 (tujuh milyar dua puluh empatjuta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada SYAIFUL AKBARMAKSUM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagaiPejabat Pembuat Komitmen; Bahwa permohonan pencairan termyn Il ( kKedua ) sebesar 95% yangdiajukan oleh terdakwa didasarkan atas hasil pengukuran bersamadengan Pengawas Intem

sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dariKepala Daerah Tingkat /sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimumRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggimerupakan wewenang dari Mentri Sosial;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatuorganisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukanbadan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari padaNegara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intem

Putusan Nomor 219/PID/2020/PT BNA.Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, menurut Penuntut Umummenggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata(Conviction Intem/ Conviction Raisonce), sehingga bertentangan dengankonstitusi Negara Indonesia yang menggunakan sistem pembutian menurutUndangundang secara negartif (Negatief Wettelijike Bewij Theorie) artinyahakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat buktitersebut limitatif ditentuakan dalam undangundang

pecandu narkotikadibuktikan dengan hasil pemeriksaan Positif menggunakan Narkotika oleh pihakyang berwenang atau sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium,bukan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor: 35 Tahun 2009tentang Narkotika dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan seperti dalam putusan majelis hakim.Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut, menurut Penuntut Umummenggunakan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata(Conviction Intem

dalam gugatan Penggugat ini yang dipersoalkanadalah perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat yang tidak mau menandatangani akad kredit terhadap user yang mana pembayaran kredit telah disepakatiberdasarkan penjualan rumah; Menurut Penggugat kredit sengaja dimacetkan karenaPenggugat tidak bisa memenuhi permintaan oknum bank (diungkapkan Penggugatpada saat pemeriksaan rumahrumah yang belum akad kredit);;Menimbang, bahwa persoalan ada tidaknya perbuatan melanggar hukumoleh Tergugat adalah persoalan intem

yaitukepada Customer Service bersama Mant, terkait dengan masalah temuantersebut dengan hasil yaitu mereka yakin dan melihat banwa dokumen itu asli;Bahwa untuk wawancara kepada Terdakwa dilakukan oleh Bapak Roy;Bahwa regular audit dilaksanakan berdasarkan informasi yang Saksi peroleh daripihak ekstemal, Kemudian adanya perintah dari atasan langsung;Bahwa Saksi membawa surat tugas yang menjadi dasar untuk melakukan auditregular dan untuk menentukan siapa yang akan masuk di Unit kera itu dankepala Audit Intem

haltersebut dilakukan on the spot mengenai adanya 1 (satu) debitur yang telahmeninggal dunia namun realisasi kreditnya dilaksanakan setelah meninggal yaknion the spot di Desa Toyopon;Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN AmrBahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Junior Auditor, namun Saksi menjabatsebagai Associate Auditor pada saat melakukan pemeriksaan audit;Bahwa yang melakukan audit adalah satuan kerja Audit Internal yang salahsatunya yaitu Saksi, yang sekarang bemama Kantor Audit Intem

dilaksanakan pada akhir tahun, dan untuk special audit biasanyadilaksanakan apabila ada permintaan (request dari Manajemen, terdapat jugaaudit yang lainnya;Bahwa Kantor Audit Intern Wilayah memiliki Kewenangan untuk melaksanakanpemeriksaan di Unitunit, yakni Unit Kerja supervisi dibawah Kantor Wilayah BRIManado yang terdiri dari 17 kantor termasuk juga Kantor Cabang Tondano yangdi bawahnya terdapat BRI Unit Amurang;Bahwa struktur organisasi dan Kantor Inspeksi yaitu paling atas adalan KepalaAudit Intem

Wilayah yang dulunya dikenal dengan Inspektur Manajer Audit (MA),namun MA tidak harus Inspektur, dibawah Inspektur adalah Wakil Inspektur atausekarang bemama Wakil Kepala Unit Intem Wilayah, dibawahnya ada GrupHead yang biasanya merupakan pekerja, saat dibisnis adalah sebagai pimpinancabang yang bisa terdiri dari beberapa orang, dibawah grup head adalah auditoryaitu Saksi;Bahwa KTA adalah Ketua Tim Audit yang merupakan jabatan fungsional,sedangkan ATA adalah Anggota Tim Audit, dan RAK yaitu Residen

Bahwa sebagaimana uraian point angka 5 dan angka 6 di atas dandianggap terulang pada bagian ini masalah pergantian pengurusadalah masalah intem Koperasi Harapan Makmur karena ParaPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota, apalagidihubungkan dengan suratsurat kaveling adalah palsu, terkecuali jikaPara Penggugat bisa membuktikan benar tanda tangan Petugas YangMemeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, Sekretaris Desa BandarAgung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalah acontrario bukan PALSU

570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan olehaparatur Kepolisian Republik Indonesia masih dicari aslinya, jika ParaPenggugat menunjukan bukti aslinya di Pengadilan Negeri Sampit akandijadikan dasar pembuatan laporan baru delik pidana pemalsuan danpemakaian surat palsu.Bahwa sebagaimana uraian point angka 5 dan angka 6 di atas dandianggap terulang pada bagian ini masalah pergantian pengurus adalahmasalah intem

untukdiberikan restrukturisasi kredit namun ditolak oleh Tergugat sehingga usahaPenggugat menurun dan tidak dapat membayar angsuran adalah dalil gugatanyang tidak benar ;Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil Penggugat yang tidak benar maka perluTergugat sampaikan bahwa sampai saat Jawaban ini dibuat, Tergugat tidakpernah sekalipun menerima permohonan tertulis Restrukturisasi Kredit dariPenggugat, sehingga dalil Penggugat itu adalah tidak benar/bohong danturunnya usaha Penggugat adalah karena masalah intem

Mengenai syarat yang pertama: bahwa Pasal 26 UndangUndang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tidakmenyebut bentuk hukum tertentu peraturan perundangundangan untuk pengaturan lebih lanjut tentang eksekusiobyek HT, dengan demikian bentuk hukum peraturanpelaksanaan eksekusi obyek HT adalah peraturan pemerintah;e)Mengenai syarat kedua:> PMK No. 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dengan no :106/PMK.06/2013. dan diubah lagi dengan no027/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangmerupakan ketentuan intem

Atas temuantersebut, saksi Johanes Pardede melaporkan hal tersebut ke SatuanPengawas Intem (SPI) PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaankhusus terkait selisih tersebut, selanjutinya saksi Suwondo Prasetyo selakuanggota SPI PTPN X melakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gulatakalar pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkankesimpulan bahwa saldo kas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017senilai Rp 1.598.813.776, (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapanjuta delapan ratus

perbuatanhukum vang mendapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum,terkait dengan perubahan data perseroan data Peseroan PT.Sebatin.Bahwa apabila dikemudian hari, setelah Surat PemberitahuanPerubahan Data Perseroan Turut Tergugat dikeluarkan, timbulpermasalahan hukum antara pemegang saham yang satu dengan lainyadalam PT.Sebatin dengan dasar adanya Perbuatan melawan Hukumyang dilakukan oleh pemegang saham dengan Direksi dan atauKomisaris, maka sesungguhnya hal tersebut adalah merupakanpermasalahan intem