(b) Tidak mengetahui berapa isentif yang diterima oleh KPMDlainnya yaitu Sdri. Atik Nurina.Berdasarkan keterangan Sdri. Atik Nurina pada Penyidik PolresTemanggung, yang bersangkutan belum pernah menerima insentifsebagai KPMD dari Pemerintah Desa Selosabrang maupun dariSdr. Muadi pada tahun 2015.10)Pengadaan pipaBerdasarkan RAB pengadaan pipa, Dana Desa digunakan untukpengadaan 200 batang pipa PVC SNI @ 2 dengan harga Rp200.000,00per batang.Berdasarkan keterangan Sdr. Muadi dan Sdri.

non aktif saksi ditarik menjadi karyawan biasa dan saksi disuruhmembantu progres terdakwa ;Bahwa yang dimaksud dengan progres yaitu, terdakwa tetap di kirimi semen, tetapiharus membayar lebih dari jumlah kiriman, kelebihan dari pembayaran tersebutdigunakan untuk menutup tunggakantunggakan lama yang belum terbayar ;Bahwa saksi tidak ada hubungan pribadi dengan terdakwa, hal tersebut saksi lakukankarena cabang di beri target dalam menjual semen dan dari target yang kita penuhinanti akan mendapatkan isentif

No. 2077 K/Pid.Sus/2015padahal yang membuat Studi kelayakan dibuat adalah Riyanto staf DirektoratPendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan Nasinal R.I dibuat di Jakartadan tidak pernah turun ke lapangan, membuat pertanggungjawaban fiktifseolaholah ada Tim Sekretariat menerima honor/ isentif.

Antang Kalang, KabKotim;Bahwa yang ada dana transportasi untuk pengambilan vaksinImunisasi Tumbang Kalang;Bahwa untuk biaya pengambilan uang saksi sendiri;Bahwa saksi tidak pernah menerima isentif/nonor sebagai pengelolaposyandu dari Kepala Desa atau bendahara Sungai Puring;Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu) dari Kepala Desa dan Bendahara Sungai Puring, Kec.Antang Kalang Kab.

1.788.000,555.779.000, desaPemelihnaraan pengecetan kantor Rp 1.788.000,BPDBelanja alat tulis kantor BPD Rp 228.000,Belanja benda pos Rp 72.000,Belanja cetak / penggandaan Rp 337.000,Pengadaan pakaian dinas harian Rp 1.500.000,BPDBelanja alat dan bahan kebersihan Rp 159.000,lainnyaPerjalanan dinas dalam daerah dan Rp 1.416.000,kabBelanja makan dan minum BPD Rp 525.000,Peningkatan jalan perkantoran Rp 82.000.000,desa (Dialinkan Untuk PembelianBibit Sawit)Penerangan jalan dan taman Rt 3 Rp 4.500.000,Isentif

tetapRp 1.500.000,Pada bulan desember 2015 masuk uang kedalam kas padatanggal 16 desember 2015 sebesar Rp 39.807.000, dan padatanggal 30 desember 2015 sebesar Rp 404.334.372, total Rp 445.641.372,Saldo Kegiatan Yang tidak Anggaran yangdilaksanakan dicairkanRp 445.641.372, Belanja operasinal BPD Rp 1.825.900,Belanja pemeliharaan kantor Rp 1.192.000,desaBelanjapemeliharaan kantor Rp 1.192.000, Halaman 95dari299 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Smr BPDPerbaikan dak masjid istigal Rp 31.364.672,Isentif

pekerjaan dilapangan bersamaBPKP dan tidak ada temuan tetapi setelah tiga bulan kemudian baru) BPKPmemberitahu ada temuan .Bahwa BPKP menentukan pipa 300 mm berdasarkan asumsi tetapi tidak diukurkarena harga pipa tidak bisa diasumsikan harus dicek kelapangan .Bahwa dalam perubahan pekerjaan sudah disepakati dan sudah dibuatkan adendum .Bahwa yang membuat laporan mingguan dan bulanan terdakwa sendiri yangdiketahui Direksi Lapangan dan ditujukan kepada PPK .Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang isentif

PKK Semester II Tahun 2019;

Bandung Baratadalah swasta dan sumber dana untuk menjalankan operasionalnyamengandalkan dari iuran para orang tua murid, dan untuk guru yang sudahsertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang di pegang setiap tiga bulanatau enam bulan sekali mendapatkan insentif dari kementrian Agama Pusatdan untuk saksi sendiri mendapatkan isentif dari sertififikasi.

Bandung Baratadalah swasta dan sumber dana untuk menjalankan operasionalnyamengandalkan dari iuran para orang tua murid, dan untuk guru yang sudahsertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang di pegang setiap tiga bulansekali mendapatkan insentif dari kementrian Agama Pusat dan untuk saksisendiri mendapatkan isentif dari sertififikasi di sekolah Mts. Algomariahnamun di Mts tersebut jabatan saksi sebagai guru pengajar.

Pertanggungjawaban Dana Desa pada Kegiatan Pelatihan AparaturDesa, Insentif Lembaga, Kegiatan Musdes pembentukan BUMDES,Pelatihnan Pembinaan Lembaga Masyarakat, Operasional Kantor,Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat, Isentif Perangkat Desa,Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemasangan Keramik MadrasahRT.08, Pembangunan Gedung Pos yandu RT.08, Pajak Tahun 2019,Honor Staf Kebersihan, Operasional Kantor, Insentif Guru Ngaji TKPAUD, Insentif DUKUN Kampung, Insentif Pegawai Syara,AnggotaKarang Taruna

., Menteri Keuangan RI SRIMULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) TAhunAnggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yang ditandatanganimasingmasing oleh Koordinator Panja Pimpinan Badan Anggaran DPR RIHalaman 58 dari 387 Perkara Nomor: 15/Pid.SusTPK/2021/Pn.Mdn921.922.DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil KetuaDR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG,M.

JAZILUL FAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRIMULYANI INDRAWATI pada bulan Oktober 2016m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID) TAhunAnggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yangditandatangani masingmasing oleh Koordinator Panja Pimpinan BadanAnggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAIDABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR.H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H. JAZILUL FAWAID, SQ., MA.

JAZILULFAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANIINDRAWATI pada bulan Oktober 2016m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah(DID) TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A.2017 yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL,Wakil Ketua H.

Semester II Tahun 2019

49. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Telfod Desa Getas Tahun 2019

50. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Talud Desa Getas Tahun 2019

51. 1 (satu) Buku SPK Pembangunan Gapuro Desa Getas Tahun 2019

52. 1 (satu) Buku Tahap 1 SPJ Insetif Kader Kesehatan Desa Getas Tahun Anggaran 2019

53. 1 (satu) Buku SPJ Insentif Paud Tahap II Tahun 2019

54. 1 (satu) Buku Insentif Kader Kesehatan Semester II Tahun 2019

55. 1 (satu) Buku Tahap I SPJ Isentif

., Menteri Keuangan RI SRI MULYANIINDRAWATI pada bulan Oktober 2016m. 1 (Satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah(DID) TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A.2017 yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL,Hal66 dari 469hal Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn925.526.Wakil Ketua H.

JAZILULFAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATIpada bulan Oktober 20161 (Satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID)TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL.

JAZILULFAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATIpada bulan Oktober 20161 (Satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID)TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL.,Wakil Ketua H.

., Menteri Keuangan RI SRI MULYANIINDRAWATI pada bulan Oktober 2016m. 1 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah(DID) TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A.2017 yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL,Wakil Ketua H.

JAZILULFAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATIpada bulan Oktober 20161 (satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID)TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017 yangditandatangani masingmasing oleh Koordinator Panja Pimpinan BadanAnggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, Wakil Ketua M. H. SAIDABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKO UDJIANTO, MM., WakilKetua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SI., Wakil Ketua H.

JAZILULFAWAID, SQ., MA., Menteri Keuangan RI SRI MULYANI INDRAWATIpada bulan Oktober 2016m. 1 (Satu) bundel fotokopi Rincian Alokasi Dana Isentif Daerah (DID)TAhun Anggaran 2017 untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota T.A. 2017yang ditandatangani masingmasing oleh Koordinator PanjaPimpinan Badan Anggaran DPR RI DRS. KAHAR MUZAKIR, WakilKetua M. H. SAID ABDULLAH, Wakil Ketua DR.IR H DJOKOUDJIANTO, MM., Wakil Ketua IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M. SL.Wakil Ketua H.

2005 maka berlakuknya ke dapanuntuk tahun 2006;Bahwa Suatu UndangUndang dapat dikatakan mulai berlakunya sejakdiundangkan dan tidak berlaku surut;Bahwa Yang dimaksud dengan himbauan adalah merupakan ramburambuyang harus dilaksanakn akan tetapi tidak ada sanksinya; berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif

Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi,membuat pertanggungjawaban buktibukti pengeluaran uang dipalsukan/fiktif seolah olahTim Dosen Universitas Tadulako yang membuat Study kelayakan dengan menerimaIsentiffhonor padahal yang membuat Study kelayakan dibuat adalah Riyanto stafDirektorat Pendidikan Tinggi pada Kementrian Pendidikan Nasinal R.I dibuat di Jakartadan tidak pernah turun ke lapangan, membuat pertanggungjawaban fiktif seolaholah adatim sekretariat menerima honor/ isentif

Bahwa setiap bulannya Saksi menerima isentif sebesar Rp650.000,sedangkan pengurus lainnya Rp. 500.000, dan besarisentif yang Saksi terima bersamasama pengurus sudah sesuaidengan yang dianggarkan dari Rencana Kerja dan RAPB Puskop.25.

kepentingan umum, sehingga bertentangan denganketentuan perundangundangan karena tidak memperoleh persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang, sehingga dalam hal ini menurut Jaksa PenuntutUmum dapat merugikan keuangan Negara ; Menimbang bahwa kalau seluruh Biaya Pemungutan PBB yang diberikan olehDitjen Pajak kepada Kabupaten Subang tersebut dianggap merupakan kerugian Negara danharus dikembalikan kepada Negara karena merupakan pelanggaran Pidana ,lalu berapabesarnya untuk isentif

Terdakwa padatanggal O21 Januari 2013 untuk tanda kwitansipenerimaannya tidak saya simpanKarena kelompok kami pernah menunggakpembayarannya maka kelompok kami tidak adamendapatkan Isentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW)dan walaupun kelompok kami pernah menunggak namunpada tahun selanjutnya kelompok kami masih bisamengajukan pinjaman SPP; Saksi menerangkan kelompok ANGGREK PUTIH sudah melunasipinjaman SPP pada tahun 2013 beserta bunganya beserta dengantunggakannya;Halaman 158 dari 333 Putusan Nomor

ratuslima puluh empat juta enam ratus dua puluh enamrupiah ) untuk keperluan pembanyaran insentif.Bahwa mendasarkan pada SKO dan Surat Bupati tanggal 8Desember 2006, tanggal 9 Desember 2006 KepalaDinas Pendapatan Daerah mengajukan SPP BebanSementara sebesar Rp. 2.354.626.000, (dua miliartiga ratus lima puluh empat juta enam ratus duapuluh enam rupiah) dan diterbitkan SPMU olehKepala Bagian Keuangan tanggal 9 Desember 2006 No.4537/K.Bahwa tanggal 30 Desember 2006 sesuai dengan RencanaPengeluaran Isentif

yang diketikdengan komputer melainkan masih dalam bentuk kwitansi biasayang orang awam kenal sebagai kwitansi tanda terima uang dankarena belum berbentuk format yang resmi sementara uanginsentif diperlukan oleh Kepala Puskesmas sementara KabagTU dan Bendahara sendiri sibuk dan belum sempat semuanyadiketik dengan komputer disamping Saksi sendiri tidak bisamenggunakan Komputer, maka kwitansi sementara dulu yangdiberikan untuk ditanda tangani oleh para Kepala Puskesmasyang melakukan pengambilan dana isentif