SusTPK/2019/PN.BdgBahwa saksi mengetahui saat dilakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus)oleh Tim Inspektorat Wilayah Kota Bogor, ketika itu EVA YUSLINDAmengakui uang retribusi dari IMB, HO dan PPTR yang tidak disetorkan keKasda telah dibagikan bertiga bersamasama SABARUDIN dan RICKYALFIANSYAH KUSWARA;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

YAHYA,MH.14) Asli Surat Tanda Setoran Bank Lampung tanggal 19 Februari 2013 sebesar Rp. 50.570.000,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) pengembalian kekasda Kab.

Drs.YAHYA,MH.Asli Surat Tanda Setoran Bank Lampung tanggal 19 Februari2013 sebesar Rp. 50.570.000, (lima puluh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah) pengembalian kekasda Kab.

ditetapkan calon penerima dana, maka dari pihak calon penerima dana suratkeputusan Bupati, maka dari pihak sekolah membuat rencana anggaran, Direncanakan itumacamnya apa saja, kemudian dari itu juga ada perjanjian Kepala Sekolah dengan DinasPendidikan dan Kebudayaan isi perjanjian bahwa tanggung jawab pelaksanaan penggunaanggaran adalah pihak sekolah, kemudian juga membuat permohonan, setelah diperiksa oleh timteknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apa bila sudah memenuhi syarat maka dilanjutkan keKasda

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda;Halaman 118 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr.

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda;Bahwa yang bertanggungjawab menyimpan SPJ tersebut adalahBendahara pengeluaran SKPD karena tugas tanggungjawabverifikasi SPJ tersebut adalah di Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD;Bahwa BUD tidak ikut bertanggungjawab terhadapkebenaran/keabsahan SPJ oleh SKPD, karena tugas BUD hanyamengecek kelengkapan

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda;Bahwa yang bertanggungjawab menyimpan SPJ tersebut adalahBendahara pengeluaran SKPD karena tugas tanggungjawabverifikasi SPJ tersebut adalah di Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD;Bahwa BUD tidak ikut bertanggungjawab terhadapkebenaran/keabsahan SPJ oleh SKPD, karena tugas BUD hanyamengecek kelengkapan

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaHalaman 107 dari 319 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. ratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda; Bahwa yang bertanggungjawab menyimpan SPJ tersebut adalahBendahara pengeluaran SKPD karena tugas tanggungjawabverifikasi SPJ tersebut adalah di Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD; Bahwa BUD tidak ikut bertanggungjawab terhadapkebenaran

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda;Bahwa yang bertanggungjawab menyimpan SPJ tersebut adalahBendahara pengeluaran SKPD karena tugas tanggungjawabHalaman 118 dari 337 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. verifikasi SPJ tersebut adalah di Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD; Bahwa BUD tidak ikut bertanggungjawab terhadapkebenaran

Dan akhir tahun2016 SKPD mengembalikan sisa uang Rp 298.035.977,00 (duaratus Sembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu Sembilanratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Kasda dan sudah disetor keKasda;Bahwa yang bertanggungjawab menyimpan SPJ tersebut adalahBendahara pengeluaran SKPD karena tugas tanggungjawabverifikasi SPJ tersebut adalah di Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) SKPD;Bahwa BUD tidak ikut bertanggungjawab terhadapkebenaran/keabsahan SPJ oleh SKPD, karena tugas BUD hanyamengecek kelengkapan

Setiapkali,Saksi melakukan penyetoran,Saksi lakukan dan sudah sesuaidengan SOP;Bahwa saat penyetoran ke bendahara penerima, koordinator sudahmenghitung dan membuat buku harian dan bukti setor harian, sesuaidengan bonggol yang sudah laku, sehingga jarang sekali ada selisihdan apabila ada kelebihan,Saksi kembalikan saat itu, dan apabila tidakHal.85 dari 159 Hal.Putusan NO.10/Pid.SusT PK/2017/PN.Y yk.cocok, tidak akan bisa disetorkan ke Kas Daerah, karena penyetoran kekasda berdasarkan bonggol/karcis

Ideal No. 6 Rawa Semut Margahayu,Bekasi ;/Bahwayang mengeluarkan Bahwa yang mengeluarkan SP2D adalah Biro Keuangan,dan syarat bisakeluar SP2D adalah pengajuan dari BPP(Bendahara PengeluaranPembantu) ke Bendahara Pengeluaran yang ada di Dinas,setelah lengkapdari BP dibuatkan SPM kebiro keuangan dan setelah berkas dinilailengkap baru dikeluarkan SP2D, setelah SP2D terbit disampaikan keKASDA (Kas Daerah) dengan lampiran ke BP (Bendahara Pengeluaran)kemudian dari KASDA langsung disampaikan ke pihak ketiga

berikut : Pertama dengan bukti setoran ke Kasda tanggal31 Desember 2010 denda keterlambatan sebesar Rp.49.707.560,, kedua denganbukti Slip Setoran ke Kasda tanggal 29 Desember 2011 diikuti Surat TandaSetoran (STS) Nomor :044/1.01.01/STS//2012 tanggal 11 Januari 2012 sebesarRp.25.000.000,, Ketiga dengan bukti Slip Setoran ke Kasda tanggal 11 Januari2012 diikuti Surat Tanda Setoran (STS) Nomor :043/1.01.01/STS/V2012 tanggal 11Januari 2012 sebesar Rp.25.000.000,, dan Keempat dengan bukti Slip Setoran keKasda

4.259.473.200 4.259.473.200 4.209.653.200NOVI FITRI35 17/11/2014 TULUNGAGUNG HASTUTI 3.671.972.500 3.671.972.500 3.377.170.48036 14/11/2014 KEDIRI PUDJIAJI 5.106.514.200 5.106.514.200 5.093.778.950 Halaman50 dari 265 halaman Putusan Nomor42/PID.SUS.TPK/2016/PT SBY 37 18/12/2014 PASURUAN/KT NUR SATRIA TAMA 1.202.853.200 1.202.853.200 1.122.382.200 AGUS14/11/201 BLITAR ZAINAL 1.129.837.7 1.129.837.70 1.003.322.64 /KT ARIFIN 00 0 00 126.515.100Jumlah 130.632.195.800 130.632.195.800 127.366.875.655SILPAdisetor keKasda

Perekonomianmenjadi Staf Ahli, karena tidak ada petunjuk pada tanggal 06 Januari 2015 dikembalikan keKasda dan pada tanggal 17 Februari 2015 disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah Kab.Madiun sebesar Rp.336.000, dengan penjelasan uang tersebut merupakan lainlainpendapatan yang sah (sisa Plk);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur Yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dimaksud dalamPasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang disetorkan keKasda tersebut .Hal 97 dari 196 hal, Putusan No.26/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor. Yk.e Bahwa dalam barang bukti No. 118, saksi hanyabertanda tangan namun tidak ke bank.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.22. Saksi SUBARJO Bahwa saksi bekerja di DPKAD sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.e Bahwa tugas saksi di DPKAD adalah bendaharapengeluaran.e Bahwa saksi melakukan tugas sesuai dengan disposisiyang intinya agar diselesaikan.

No. 1449 K/PID.SUS/2013siapa saja pelaku penerima pengembalian dana yang tidak disetorkan keKasda Kabupaten Mojokerto ;Dengan adanya keterangan ahli FONEL INTANIA PERMATA, GUNTUR,DIDI MULYANTO, dan DEDI SURYAWINATA dari BPK Perwakilan JawaTimur di persidangan memberikan keterangan yang tidak melakukan auditinvestigasi, dalam perkara dengan Terdakwa . DR. ACHMADY, M.Si.MM.

UPTD Pasar UmumGodong untuk disetorkan di kasda.Setor tgl. 28 Nopember 2012, Saksi diberi uang oleh PakSLAMET (sopirnya Pak TOHIRIN) di rumah saksi sebesar Rp.31.917.000, untuk disetorkan ke kasda.Setor tgl. 03 Desember 2012, Saksi diberi uang oleh PakTOHIRIN di Kantor Sekda Asisten sebesar Rp. 6.216.714,untuk disetorkan ke kasda.Setor tgl. 03 Desember 2012, Saksi pada siang harinya diberiuang oleh Pak DARJA di UPTD Pasar Godong (atas perintahPak TOHIRIN) sebesar Rp. 15.000.800, untuk disetorkan kekasda

Siti Aisahdibuatkan SPM kemudian setelah SPM ditandatanganioleh PA (Pengguna Anggaran) berikut surat pernyataantanggungjawab dari PA selanjutnya SPM diajukan keKasda kemudian di proses untuk diterbitkan SP2D dansetelah SP2D ditandatangani yaitu~ oleh KasiPerbendaharaan Sdr. Yudi Taufik dan apabilaberhalangan ditandatangani oleh KabidPerbendaharaan yaitu) Sdr.

SulSel keKasda Kota Palopo;2.33. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900/7752/Dik tanggal 5 Nopember 2010Perihal: pengalokasian Dana Pendidikan Gratis;2.34 Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 826/PDB/1719/2012 tanggal 23 April 2012;2.35.

wondama Nomor : 821.203tanggal 13 Januari 2017;1 (satu) lembar surat Bupati Teluk Wondama Nomor : 700/414/BUPATITW/V1I/2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelaksanaan TL Temuan HasilBPKRI atas LKPD 2017;1 (satu) Iembar Slip Setoran Bank Papua sebesar Rp. 11.387.000,(sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke Kasda TelukWondama tanggal 23 Juli 2018;1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Papua sebesar Rp. 211.988.000, (duaratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) keKasda

sebelum dicairkan sudah melewati verifikasi, Kasda tinggalmengeluarkan uang dimaksud ;Bahwa keberadaan CV Daun Jaya, saksi tidak tahu tahunya saksiterhadap CV Daun Jaya dari data SPM saja ;Bahwa ada perencanaan penggunaan keuangan dan jikalau ada sisadikembalikan ke Kasda, pernah ada sisa yang tidak direalisasikan dandikembalikan ke Kasda sebesar Rp. 16.000.000, ;Bahwa proses pencairan di Kasda yaitu setelah ada kegiatan, diperiksadan diverifikasi setelah memenuhi syarat diterbitkan SPM, dikirim keKasda

Dimanadalam SPT tersebut tertuang bahwa biaya pelaksanaan pekerjaandibayarkan oleh PihakPemberi tugas kepada penerima tugas dengancara dibayarkan 100% setelan SPT diterima, dan saksi selakubendahara yang menyerahkan uang tersebut kepada penerima tugas(PP TK) dikarenakan tupoksi saksi sebagai Bendahara.Bahwa prosesnya adalah berdasarkan bukti SPT dan RAB bendaharamembuat surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat perintahmembayar Uang persediaan/Ganti uang persediaan/ Tambah uangpersediaan (SPM UP/GU/TU) kekasda

pencairan uang tidak tanda tangan PPTK;Bahwa untuk struk BBM anggota DPRD tidak diverivikasi;Bahwa untuk bantuan BBM di DPRD menggunakan sistem LS(Langsung);Bahwa untuk bantuan BBM anggota DPRD tidak pernah melengkapiSPJ;Bahwa apabila anggota DPRD melakukan servis kendaraan tidakpernah melalui PPTK;Bahwa kalau seandainya anggota DPRD ambil uang untuk bantuanBBM sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta) dan yang digunakancuma Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), maka yang tidak digunakanharus dikembalikan kekasda