Menghukum Tergugat membayar kerugian dengan denda sebesar 6 %selahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai Sejak p B B Pcas ee anemendapatkan putusan yang mempunyai kekatan hukum tetap ;4.3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000, setiap hari keterlambatan sejak mendapatkan putusan yanemempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunasseluruh kewajibannya kepada Penggupat :5.

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2010 bertempat di GPDI Bukit Sion Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 249/U/JB/2010 di Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 11 Augustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan menurut hukum bahwa segala suratsurat yang berkenaandengan tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekatan mengikat;VIL. Menyataka sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan olehPengadilan sah dan berharga;Vill.

Untuk tidak mengabulkan talak satu seperti Penggugat inginkankepada saya;3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untukmengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekatan hukumtetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat danTergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugatdan Tergugat untuk dicatat dan diregister;Demikian sanggahan ini saya buat dengan kesadaran diri tanpa adapaksaan dari pihak lain, dan dengan tanggung jawab penuh yangmasih melekat di saya

dilakukan secara tidakbenar, mengandung tipu muslihat dan rekayasa, sehinggaterhadap akta otentik yang dibuat secara melawan hukum karenatidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya makadianggap mengandung cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum , sehingga terhadap aktaakta atau suratsuratyang timbul setelahnya dan oleh karenanya, yaitu dalam hal iniadalah sertifikat hak milik No. 2265/Desa Banyubiru luas 10.400 M2atas nama SALEHA adalah juga mengandung cacat hukum dantidak mempunyai kekatan

Bukti tersebuttidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi suarat formal dan materiil , serta mempunyai kekatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan bukti P.3 Fotokpi KartuTanda Penduduk serta Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telahbermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai Pemohon adalah penduduk Kampung Ulu Nuweh, KecamatanBebesen, Kabupaten Aceh Tengah, hal ini sesuai dengan Pasal 2

Bahwa tidak benar yang Penggugat dalilkan dalam gugatan pembatalanitsbat nikah poin 7 (tujuh) halaman 2, sudah dijawab pada aquo poin 5(lima) di atas, dan status Tergugat pada saat diajukan permohonanitsbat nikah yang benar adalah duda cerai berdasarkan PenetapanNomor 2117/1990 tanggal 21 Juli 1990, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Bandung beralamat di Jalan Tangkuban ParahuNomor 14 Bandung 40263 dan telah mempunyai kekatan hukum tetap(inkracht) dan status Tergugat II adalah janda cerai, dan

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan yang mempunyai kekatan hukum tetap;

9.

Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar 2.000.000 (Dua juta Rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhiisi putusan yang mempunyai kekatan hukum tetap;10. Menghukum Para Tergugat , Il, Ill, IV, V, untuk membayar segala biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;11.

Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III untuk membayar uangpaksa (Dwangsom) sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggungrenteng untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan yangmempunyai kekatan hukum tetap;9.

No. 399/Pdt.G/2020/PA.GM.serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dan terhadap bukti tersebut telahmemperoleh kekatan hukum tetap' sehingga dapat dijadikan suatu fakta yangmenunjukkan adanya perceraian beserta segala akibat hukum dari suatu perceraian;Menimbang, bahwa bukti P.4 (SHM) menurut ketentuan Peraturan pemerintahRI.

Pada pemeriksaan colokdubur (rectal taucher) kekatan otot lingkar dubur dalam batasan normal danselaput lendir licin. Selaput darah tampak cela pada bagian kiri dan bawah(arah pukul tiga dan enam), tampak celah mencapai dasar, tidak tampakHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Sbrtandatanda peradangan. Kesan selaput datah tidak utuh tidak tampak tandatanda luka baru.

akibat dari Registration of Title tanda buktikeberadaan atau eksistensi hak tanggungan dibuktikan dengan SHT yangditerbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (PP 24 Tahun 1997);Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permen Agraria Nomor15 Tahun 1961, maka ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHTmenegaskan bahwa SHT memuat irahirah berupa katakata *DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyaikekuatan eksekustorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekatan

Pasal 14 ayat (3), UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan denganTanah menyatakan :Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan ekskutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekatan hukum tetap danberlaku sebagai pengganti grosse hypotheek sepanjangmengenai Hak atas Tanah.Dengan demikian tindakan TERGUGAT mengajukan lelang atasAgunan/Jaminan adalah sah secara hukum dan dalildalilGugatan

Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampauperbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yangdiperhitungkan sejak bulan Maret 2016 sampai dengan perkara inimempunyai kekatan hukum tetap. Nafkan iddah sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mutah sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);3.

Bahwa Penggugat adalah bukan sebagai pihak pemilik yang sah atassebidang tanah objek sengketa dalam perkara aquo karena berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Jakata Barat Nomor : 272/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, tertanggal 6 Oktober 2015, yang telah memiliki Kekatan hukumyang tetap (in kracht van gewijsde) telah dinayatakan dalam dictum putusanbahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 123 atas nama Ny.

Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah PegawaiNegeri Sipil yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepadaMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bekenan untukmenetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) atau setidaktidaknya satu pertiga bagian dari gaji Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensiterhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan AgamaMaumere dan telah mempunyai kekatan hukum tetap hinggaanak

keamanan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi harga batuyaitu 160 kubik batu X Rp 350.000/ kubik = RP 56.000.000 + Rp10.000.000 (kerugian Pagar bambu yang dirusak dan menebangpagar kayu Jawa) sehingga total kerugian Penggugat =Rp.66.000.000, (Enampuluh enam Juta Rupiah), yang harus dibayaroleh Para Tergugat secara tunal;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) untuk setiap harinya jika lalaimematuhi isi putusan yang mempunyai kekatan

keamanan;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi harga batuyaitu 160 kubik batu X Rp 350.000/ kubik = RP 56.000.000 + Rp10.000.000 (kerugian Pagar bambu yang dirusak dan menebangpagar kayu Jawa) sehingga total kerugian Penggugat =Rp.66.000.000, (Enampuluh enam Juta Rupiah), yang harus dibayaroleh Para Tergugat secara tunal;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) untuk setiap harinya jika lalaimematuhi isi putusan yang mempunyai kekatan

seiaku Para Penggugat melawan Toto Sutarsono (Tergugat ),Mohamad Syukur (tergugat II), Anto Marhidayanto (Tergugat Ill) sampaidengan Rianto (Tergugat XX) hampir sama persis dengan para pihakdengan Perkara No. 46/G.TUN/2005/PTUN.JKT dan juga adanya putusandari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditingkat pertama sampai dengankasasi;Menimbang bahwa walaupun ada perkara yang sama baik obyekmaupun subyeknya yang sudah diputus oleh Pengadilan Tata UsahaNegara sampai tingkat kasasi dan telah mempunyai kekatan

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 86ayat (1) UndangUndang Peradilan Agama yang berbunyi: Gugatansoal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersamasuami isteri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraianataupun sesudah putusan perceraian yang memperoleh kekatan hukumtetap.Dengan demikian sebenarnya ketentuan Pasal 86 Ayat (1) tersebutdapat ditafsirkansebagai berikut:1.

G/2000/ PN Malang, dalam halini sikap Tergugat I selaku pihak Tergugat dalam putusan a quo berkekuatanhukum tetap terhitung sejak tanggal 8 januari 2001 dinyatakan telahmempunyai kekatan hukum tetap ; Bahwa diduga Penggugat akan menggunakan alat bukti berupa putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan saat ini materinyadipergunakan sebagai dasar gugatan ini terutama pada posita butir nomor 6dan nomor 17, pada hal setelah dipelajari secara seksama dan teliti ternyataPutusan a quo mengandung