., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan PerbekalanKesehatan berdasarkan SK Bupati No : 821/03/407.205/2010 tanggal Januari2010 sampai sekarang ini di Dinas Kesehaan Kabupaten Tulungagung;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Tlg Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan pangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 1 Undang Undang sesuatu yang berasal dari Sumberhayati produk pertanian, perkebunan, Kehutanan

obyektif, bertentangan dengan hak orang lain ataubertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (zonder bevoedgheid);Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3Tahun 2005 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan PelaporanNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi mengatur: Peredaran Narkotika,Psikotropika dan Prekursor Farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan.Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika danPrekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehaan

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju warnaabu abu Merk C2 BASIC CUTITTERS yang terdapat bercak darah Korbanyang telah disita dari Terdakwa sudah dalam kondisi yang tidak layak pakai danHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ksnberbahaya untuk kesehaan

Terdakwamengakui sabu tersebut adalah milik bersama TerdakwaSyaharuddin, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bubungkus plastic ukuran kecil berisi sabu diamankan petugaPolsek Nunukan, kemudian saksi Syaharuddin yang kembali laalun Nunukan untuk menemui Terdakwa langsung diamankaPolisi;Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Syaharuddin beserta byang diamakan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Nuntdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa Terdakwa maupun saksi Syaharuddin tidak menmuililMenteri Kesehaan

Matnawi dalam melaksanakan pelayanankesehatan tradisional menggunakan alatalat seperti yang telah digunakanpetugas tersebut kecuali minyak kelapa adalah termasuk alat modern dantidak boleh digunakan dalam praktek pelayanan kesehaan tradisional karenadalam praktek tersebut hanya boleh menggunakan peralatan yang aman bagikesehatan dan sesuai dengan metode keilmuannya dan dilarang menggunakanperalatan kedokteran dan penunjang diagnosti kedokteran ;e Bahwa pelaksana pengobatan tradisional harus dan wajib

plastikbening klep merah yang dibuang oleh Sdr. ljay (DPO) pada saatberhasil melarikan diri dan pada saat itu dilakukan penggeledahanbadan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unithandphone merk Advan warna hitam di dalam saku celana depanterdakwa, sehingga kemudian terdakwa dan seluruh barang buktidibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamandari Menteri Kesehaan

suatu kesimpulan bahwaanak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 ahun), selama ini dalampemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi meliputi pendidikanformal, informal, agar dapat tumbuh dan berkembang segi sosial, intelekualnyasecara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka Majelis Hakimberpendapat untuk kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak tersebutpatut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya pendidikan, kesehaan

yang berwenang dalam peruntukannya;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam unsur pasal ini juga akan dikaitkanmengenai pasal 13 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupalembaga pendidikan dan pelatinan serta penelitian dan pengembangan yangdiselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh,menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentinganilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin dari menteri kesehaan

Berdasarkanbukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikatdalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti T4 (Fotokopi Kartu Kesehaan Ibu Hamildari Bidan/Dokter Desa) yang telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kehamilan Termohon.Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyaiHalaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor : 1966/Pdt.G/2016/PA.Krskekuatan yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkanbukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikatdalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa bukti T4 (Fotokopi Kartu Kesehaan lbu Hamildari Bidan/Dokter Desa) yang telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kehamilan Termohon.Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan,Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsurunsur Pasal197 Jo Psal 106 ayat (1) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehaan telahterpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki ijin edar, untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yangsetimpal dengan perbuatannya ; Menimbang

Sekarang Tergugat hanyaseorang dosen biasa di Pasca Sarjana UNILAK yang penghasilannyatentu sangat terbatas.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) yang menyatakanpekerjaan Tergugat yang berprofesi sebagai entrepreneur, karyawanswasta, owner/pemilik klinik Doktor Bastian di Jalan Garuda Sakti besertacabangnya serta dosen, owner/pemilik Sekolah Menengah Kejuruan (SMKk)Kesehaan di Jalan Cipta Karya. Hal ini Tergugat jelaskan dalam jawabansebagai berikut :9.1.

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga oranganaknya tersebut pada point 3 setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehaan sampai anakanak tersebut dewasa / dapat mandiri.Se Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untukmengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepadaHalaman 41 dari 39 hal.

Makasar, Jakarta Timur,Terdakwa pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 101. 150. 000,(Seratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwauang tersebut akan digunakan untuk perbaikan alatalat kesehaan diIingkungan Mabes TNI.3. Bahwa karena istri Saksi (Saksi1 Sdri.

Kepentingan orang tersebut.Bahwa didalam pasal 58 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyebutkan sebaga berikut :(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenagakesehatan, dan/atau penyelenggara kesehaan yang menimbulkankerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatanyang diterimanya.Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 58 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :Ayat (1) yang termasuk kerugian

tanggal 21Maret 2011 masih dalam keadaan kosong, belum ada alatkesehatan di dalamnya kemudian CV Rahmat Jayameminjam kembali mobil Ambulance 118 tersebut untukdilengkapi dengan alatkesehatan dan dua hari kemudianambulance tersebut kembali ke Dinkes sudah dilengkapidengan alat kesehatan.Bahwa Pihak CV Rahmat Jaya telah menerimapembayaran 100 % dan pembayaran diterima pada tanggal31 Desember 2010 ;Bahwa CV Rahmat Jaya bisa menerima pembayaran100% sedangkan mobil Ambulance 118 baru diterima diDinas Kesehaan

Panajam Paser Utara pada tanggal21 Maret 2011, karena menurut penjelasan dari Dzikry danHasan bahwa mobil Ambulance 118 sebelum tanggal 31Desember 2010 pasti ada di Dinas Kesehaan Kab.140Panajam Paser Utara, sesuai dengan Surat Pernyataanyang dibuat oleh Terdakwa, selanjutnya saksi disodori olehZikri dan Hasan untuk menandatangani SPM No. 00189/LS/X1I/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SPPLStanggal 14 Desember 2010, Dzikry dan Hasan mengatakanbahwa jika saksi tidak tanda tangan maka akan hangusdan

Rahmat Jaya, Dzikry danHasan mengatakan kalau saksi tidak mau tanda tanganmaka saksi akan mengganti senilai kontrak dan tahundepan hangus dan Dzikry dan Hasan menyakinkan bahwapada tanggal 31 Desember 2010 mobil Ambulance 118sudah ada dan diterima oleh Dinas Kesehaan KabupatenPenajam Paser Utara ;Bahwa saksi tidak ingat, apakah dalam pengadaanambulance 118 saksi ada membuat laporanpertanggungjawaban ;Bahwa selaku PPTK adalah KABIB dan yang beberapa kalimelaporkan perkembangan pekerjaan kepada saksi

Berdasarkan keterangan saksiRahmat Irwansyah dan pengakuan Terdakwa ZULVIA sendiri,Terdakwa ZULVIA tidak pernah melakukan upaya pencegahanberupa penolakan atau pelawanan untuk tidak menandatanganidokumen / mengikuti perintah Frederich Guiraud atau perbuatanyang tidak diinginkan lainnya terkait pangadaan alat kesehaan KBLINAC yang akhirnya terbukti ada korupsi dan telah merugikankeuangan negara sebagaimana yang telah terbukti dalam perkaraterpisah atas nama Terdakwa MULYA HASMI dan TerdakwaTHOMAS

bahkan pada saat kembali bekerja pada dinas KesehatanKabupaetn Aceh Tamiang, Penggugat kembali bekerja pada posisi/ jabatanlama Penggugat, sampai keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh TamiangNomor: BKPP. 823.2/13/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriHalaman 9 dari 58 HalamanPutusan Perkara Nomor 23/G/2019/PTUN.BNA10.11.Sipil tanggal 28 September 2016 Penggugat dinilai memenuhi persyaratanuntuk dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Golongan RuangIl/c,Jabatan Caraka, pada unit kerja Dinas Kesehaan

Terdakwa telah memberikan biaya kost Saksi danmemberikan biaya untuk melahirkan.Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.SaksiII :Nama lengkap : SaksiIlPangkat/Nip : Gol Il/c / Pekerjaan : Dinas Kesehaan Kabupaten MeraukeTempattanggal lahir : Trenggalek, 3 September 1986Jenis kelamin : PerempuanKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Kabupaten Merauke.Keterangan Saksi Il yang dibacakan dalam persidangan padapokoknya

Batu Bara tanpa mengetahui peruntukan yang jelas ataspenggunaan dana klaim BPJS Kesehaan tersebut, dan seluruh pengelolaandana klaim BPJS Kesehatan yang diambil pada saat itu dilakukan sendiri olehdr. Marliana Lubis, MKT (Penuntutan dalam berkas perkaraterpisah).Meskipun Terdakwa Rianti mengetahui bahwa pengelolaan dan penggunaandana klaim BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh dr.