Mahkamah Agung21Nomor 1 Tahun 2008.bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telahmenetapkan penunjukan mediator Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.TkI tanggal 24Oktober2013 atas nama Dra.SalmahMenimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor108/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 28 Oktober 2013 dinyatakan tidak berhasil,karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat tersebutdipersidangan telah terjadi kesepakaan

Mitra Bunda Husada denganPusat Sinergi Riset & Bisnis, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia,kepada Penggugat untuk dipelajari dan apabila diperlukan dapatdilakukan perubahan (revisi) sesuai kesepakaan bersama ;Menimbang, bahwa selain itu. Tergugat !

Menimbang, Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yangBernama Queenara Khansa Nazafarin (umur 2 tahun 11 bulan) berada di bawahPenggugat, maka nafkah terhadap anak tersebut yang besarnya sesuai dengankesepakatan dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannyadiluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahundiserahkan melalui rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai dengananak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;Pertimbangan Nafkah /ddah dalam Kesepakaan

dariPenggugat pada tanggal 30 Januari 2016;bahwa setelah pekerjaan berupa pengadaan tanah timbunantersebut berjalan, maka setiap terjadinya pembayaran, sebagaimana biasanya,adalah disetor secara langsung ke rekening Penggugat ataupun melaluirekening anak Penggugat yang bernama Henny, namun ada juga yangdipergunakan Tergugat untuk pembayaranpembayaran DO, sewamobil/dumptruck serta gaji pekerja dan biaya operasional lainnya;bahwa pemberian modal kerja dari Penggugat kepada Tergugat, sesuaidengan kesepakaan

BahkanTergugat Rekonpensi berusaha untuk meminta bukti kepemilikan (SertipikatHak Milik) atas Objek Sengketa;Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor : 211/Pdt/2018/PT DPS.7.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah bisa / mampumelunasi pembayaran jual beli Objek Sengketa tersebut, secara hukum uangpembayaran sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagaipembayaran uang muka (DP) / cicilan / angsuran dinyatakan HANGUS dansecara otomatis kesepakaan jual beli atas Objek Sengketa tersebut

Dengan kata lain Tergugat sebagaiPeminjam (orang yang berhutang) telah mengingkari, atau melanggar, ataumenyimpangi isi kesepakaan/perjanjian yang dibuat tanggal 8 Agustus 2016dengan Penggugat, sedemikian hingga Tergugat adalah cidera janji(wanprestasi);7.

terdakwa menjual (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksi Basiruldengan kesepakatan tukar tambah dengan (satu) unit mobil Mazda VAntren dan uangsebesar Rp. 85.000.000, namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepada terdakwasebesar Rp. 45.000.000,, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda VAntren tersebutdijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000, sehingga total uang yang ada padaterdakwa adalah sebesar Rp.72.000.000,;Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortunersesuai kesepakaan

terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang kapsul kepada saksiBasirul dengan kesepakatan tukar tambah dengan (satu) unit mobil Mazda VAntrendan uang sebesar Rp. 85.000.000, namun baru dibayarkan saksi BASIRUL kepadaterdakwa sebesar Rp. 45.000.000,, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mazda VAntrentersebut dijual kepada terdakwa sebesar Rp. 16.000.000, sehingga total uang yang adapada terdakwa adalah sebesar Rp.72.000.000,;Bahwa terdakwa tidak pernah memesan/inden mobil baru jenis Toyota Fortunersesuai kesepakaan

(Bapak dariTerlawan ) telah menyerahkan atau memberikan semua harta gunakaya yang dibeli oleh Terlawan Il kepada Terlawan Ill asalkanTerlawan Il mau bercerai dengan Terlawan , kesepakaan tersebutdiucapkan oleh Terlawan dan Made Selodra alm. dihadapanHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT DPSKeluarga Besar Terlawan .

., Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal25 Oktober 2016;Menimbang, bahwa oleh karena penjanjian dan kesepakaan antaraPenggugat dan Tergugat yang dibuat dalam Akta pengoperan danpemindahan hak Bukti P2 telah mengindahkan ketentuan dalampasal1320 KUHPerdata, juga pada saat membuat kesepakatan dihadapanNotaris tersebut disaksikan oleh saksi Sri Rahayu dan Siti Fatonahdemikian juga saat penanda tanganan Akta, dengan kata lain kesepakatantersebut adalah dikehendaki oleh para pihak,

sepakatpembelian tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboe di atasSertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro dipotongkan dengan hutangTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000.000,, makaPenggugat tinggal menambah pembayaran sebesar Rp. 155.000.000..Terhadap penjualan tanah dan bangunan rumah makan Kedai Bamboedi atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro, Tergugat menyampaikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1035/Bintoro masih beradadi bank sebagai jaminan hutang Tergugat sampai awal Tahun 2014,maka atas kesepakaan

PenglepasanHak Atas Sebidang Tanah dengan =s ganti rugi No. 05tertanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan BangkitRobert Gultom, SH berdasarkan Surat Kesepakatantersebut, mengandung cacat Hukum dan Tidak Sah.Bahwa lagipula Akta No. 5 tersebut bertentangan denganInstruksi mendagri No. 14 Tahun 1982 Tentang LaranganPemberian Kuasa Mutlak untuk Menjual (Vide PutusanMahkamah Agung RI No. 1991K1iPdtJ1994 tertanggal 20 Mei1996).Bahwa dari uraian uraian tersebut, maka sangat beralasanmenurut Hukum Surat Kesepakaan

Bahwa untuk kewajiban yang timbul dari kesepakaan itu, Penggugat Rekonvensi telah membayar fee kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.50juta pada tanggal 14032010 (Bukti PR02 : Kwitansi Rp. 50 juta tanggal 14032010) 3.

Bahwa Saksi dengan kepala desa Kendalsari bertemu dan jagabersama di perbatasan dan telah ada kesepakaan Bahwa Sebelum kejadian amanaman saja dan tidak ada tandatanda akan adanya tawuran Bahwa Yang katanya ada rumah waga yang rusak dan lewattelpon minta diselesaikan agar diganti dan rumah warga yang rusak dansudah diperbaiki.

Sambil pembayaran cicilan berjalan, maka Penggugat membolehkan orangtua Rennie Retnaningrum bersama Tergugat menempati objek perkara a quo.Setelah cicilan dibayar mencapai Rp.900.000.000, (Sembilan ratus jutarupiah) kemudian dibuatkan Surat Kesepakaan Jual Beli dibawahtangan yang isinya juga sekaligus sebagai pengakuan Penggugat telahmenerima pembayaran senilai Rp.900.000.000, (Sembilan ratus juta)Halaman 16 dari 54 halaman putusan Nomor 633/PDT/2019/PT BDGtersebut.

bukti T.I8 Akte Jual Beli No.436/2015).Bahwa benar terhadap objek aquo dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)telah beralin hak milik kepada Tergugat I, yaitu dengan cara, awalnyadilakukan jual beli di bawah tangan antara Penggugat dengan kakakTergugat yaitu Rennie Retnaningrum dengan hargaRp.1.350.000.000, (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yangdibayar dengan beberapa kali cicilan, dimana cicilan tersebut setelahmencapai Rp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kemudiandibuatkan Surat Kesepakaan

berikut :Mula mula pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 16.00wibterdakwa 1JOKO RIAWAN Als KODOK Bin SUPARMIN menghubungisaudara TEKO (DPO) Via Wa menanyakan apakah ada barang gak Boskemudian saudara TEKO (DPO) menjawab Ada ,terdakwa 1 menanyakanharga per B (BOX) berapa saudara TEKO (DPO) menjawab seharga Rp.200 .000 , (dua ratus ribu rupiah ) per Box nya kemudian terdakwa Imemesansebanyak 40 (empat puluh ) box dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) setelah ada kesepakaan

Kdr.kesepakatan dalam gugatan balik tersebut dan telah dituangkan dalam suratperdamaian tertanggal 14 Februari 2019;Menimbang bahwa dalam perdamian tersebut Penggugat dan Tergugattelah sepakat dalam pembagian harta gono gini dan mengenai besarnya nafkahiddah dan Muthah dan nafkah anak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa telah terjadiperdamaian/kesepakaan antara Penggugat dan Tergugat masalah tuntutanPenggugat maka Majelis akan

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakanmenghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersamamasingmasing yakni *%2 (Separoh) bagian adalah keliru dan tidak tepat,atas dalil bahwa: Telahn ada kesepakaan tentang pembagian harta bersama danmasingmasing fihak telah menguasai harta yang menjadi bagianyang telah disepakati; Dalam Buku II KUHperdata tentang kebendaan telah diatur dalamPasal 529 dan dikenal dengan Bezit yang diartikan yang dinamakankedudukan berkuasa ialah, kedudukan

Putusan NOMOR : 32K/BDG/PMTII/AD/IV/2018dibuat pada tanggal 20 Nopember 2015 dan tidak pernahada bukti penyerahan uang kepada Saksi Subhan.14) Bahwa benar uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) milik koperasi tersebut tidak digunakanoleh Terdakwa sesuai hasil kesepakaan pengurus dananggota koperasi yang secara bertahap diterima sejaktanggal 23 September 2015.15) Bahwa benar perjanjian kerjasama dengan pihakketiga sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwaselaku Ketua Koperasi kepada

Penggugat dapat menentukan persetujuannya secara bebas dalam perjanjianselaku kreditor dan Penggugat selaku debitor berdasarkan perjanjian nomor4681100445 tanggal 2 Mei 2011 (T1) dan perjanjian nomor 4681100285tanggal 25 maret 2011 yang telah disepakati dengan Tergugat sehingga tidakdapat dibuktikan bahwa perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan37tersebut disebabkan karena dengan cara menyesatkan sebaliknya justruTergugat telah dapat membuktikan dalildalil sangkalannya bahwa perjanjiandan kesepakaan

aset TNI Ad di kelola untuk fasilatas umum itu diperbolehkan halini berdasarkan kepada pasal 1 s/d 5 ketentuan umum tentang tentangtata cara pemanfaatan aset Badan Milik Negara (BMN) diatur padaPermenkeu RI Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tetang tatacara pelaksanaan sewa barang milik Negara; Bahwa bentuk Aset TNI AD yang boleh disewakan berupa tanah danbangunan yang tidak dimanfaatkan oleh TNI AD, disewakan dengancara mengajukan permohonan kepada Koren 0O32/Wirabraja Padang,setelah ada kesepakaan