., hal inilan katakata yangmembuat diri Pelapor merasa diprofokasikan oleh Pemohon dalam akunface booknya, karena Isi Postingan Pemohon yang diakuinya diambil dariberita habadaily.com Tidak sesuai dengan Berita habadaily.com yangsebenarnya pada tanggal redaksi 5 Desember 2014 Pukul 08.39 WibTentang Pemberitaan Koropsi APBD Agara Rp. 21,4 Miliar dibuat setelahuang cair . dan setelah Penyidk melakukan Kompirmasi melalui HPdengan Pihak habadaily.com atas nama Ariadi Selaku PimpinanRedaksi habadaily.com

Bukti T4 : Surat Kepala Kantor Regional XI Badan KepegawaianNegara Nomor : 411/KR.XI/KK/XII/2017 tanggal 6Desember 2017 Perihal PNS yang dipidana karenamelakukan pidana koropsi an. Marwan B. Suleman, ST.,dkk. 2 (dua) orang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 15 Januari 2016 s.d. tanggal 13 Februari 2016;5. Diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado, sejak tanggal 14 Februari 2016 s.d. tanggal 13 April 2016;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi Manado sejak tanggal 14 April 2016 s.d. tanggal 13 Mei 2016;7.

(Fotokopi dari salinan aslinya); : Fotokopi Surat Pejabat Sekertaris Daerah Kabupaten ManggaralTimur Nomor: BKPSDM.800/1312/IX/2018, tanggal 21Nopember 2018 yang ditujukkan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Kabupaten Manggarai Timur, Perihal UsulanPemeberhentian PNS yang Terlibat Tindak Pidana Koropsi(Fotokopi dari fotokopi); Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor:BKPSDM.888/1506/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018,Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaHalaman 36 dari

Bahwa menurut ketentuan umum dalampenjelasan undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengankeuangan Negara di dalam Penjelasan Umum Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanataupun tidak dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karena:37a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat lembaga

Yangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2019;Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;Pengadilan Tindak Pidana Koropsi Tersebut;Telan memperhatikan dan membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat bandingNomor 19/PID. SUSTPK/2019/PT SBY. tanggal 31 Mei 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkatbanding;2.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 April 2019 PenasihatHukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Koropsi tanggal O4 April 2019 Nomor181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019;3.

Tipikor No.181/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. bahwa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriSitubondo telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019, yangHalaman 147 Putusan Nomor 19/PID SUS.TPK/2019/PT SBY.diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pida Koropsi pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 10 Mei 2019;5.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulumasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Tindak Pidana Koropsi Bengkulu tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 25/Pen.Pid/Tipikor/2012/PT.BKL. dibantu oleh ALIDIN, SH.

yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura pada tanggal 24 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta TandaTerima Memori Banding Nomor 28/Akta.Pid.SusTPK/2015 dan Memori Banding tersebuttelah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa padatanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan DanPenyerahan Memori Banding Nomor 56/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Koropsi

Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengan keuanganNegara rtlchfces1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769 di dalam Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769charrsid 13643281adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segal rtlchfcs1 af0ltrchfcsO

Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengan keuanganNegara rtlchfces1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769 di dalam Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769charrsid 13643281adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segal rtlchfcs1 af0ltrchfcsO

Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengan keuanganNegara rtlchfces1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769 di dalam Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769charrsid 13643281adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segal rtlchfcs1 af0ltrchfcsO

tersebutdiambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecualimengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , PengadilanTingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama danharus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbanganpertimbangansebagai berikut ;Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimanaPemerintah sedang gencargencarnya melakukan pemberantasan TindakPidana Koropsi

Tahun2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (fotocopy darifotocopy);Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia (fotocopy dari fotocopy);Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2017 yangdibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Zhuraida Fujiasih(fotocopy sesuai dengan aslinya);Fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Koropsi

HM MASYKUR AFFANDI olehpihak Kejaksaan Negeri Jombang dengan tuduhan tindak pidana korupsisecara bersamasama dengan Pimpinan Bank Jatim Tbk Cabang JombangBAMBANG WALUYO . sehingga Majelis Hakim tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur memutus Terdakwa Ir. H.M.

Cabang Jombang;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan kaidahkaidah hukum yang berlaku dengan menunjukkan referensi hukum yangkompeten dan tidak/kurang mengetahui batasan antara wanprestasi dantindak pidana korupsi sehingga terkesan mencampuradukan kedua konsephukum tersebut dalam ratio decidendi menyatakan bahwa untuk mengetahuibatasan antara wanprestasi dan tindak pidana koropsi adalah terletak padatempus delictinya, atau waktu perjanjian atau kontrak itu ditutup.

Pertamatersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , Pengadilan Tingkat Bandingtidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut ;Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana Pemerintahsedang gencargencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 24Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 28/Akta.Pid.SusTPK/2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama danpatut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dariRisalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Akta.Pid.SusTPK/2015/PNJap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Koropsi

sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentangPembertantasan tindak pidana koropsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidanaoleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebutdan dinyatakan tidak bersalah;2 Menyatakan terdakwa EKI SATRIYOMI AKBARTO,SH Bin BAMBANGHERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor

31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasan tindakpidana koropsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana oleh karena itu terdakwaharus dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut dan dinyatakan tidakbersalah;3 Menyatakan terdakwa EKI SATRIYOMI AKBARTO,SH Bin BAMBANGHERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidanasebagaimana dakwaan kedua Pasal 9 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasantindak pidana koropsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana oleh karena ituterdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut dandinyatakan tidak bersalah.4 Membebaskan terdakwa EKI SATRIYOMI AKBARTO,SH Bin

Menyatakan terdakwa EKI SATRIYOMI AKBARTO,SH Bin BAMBANGHERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasantindak pidana koropsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana oleh karena ituterdakwa harus dibebaskan

Menyatakan terdakwa EKI SATRIYOMI AKBARTO,SH Bin BAMBANGHERMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaHal. 495 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.sebagaimana dakwaan kedua Pasal 9 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pembertantasantindak pidana koropsi Jo pasal 55 ayat (1) ke

Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengan keuanganNegara rtlchfes1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769 di dalam Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO insrsid7947769charrsid 13643281adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segal rtlchfcs1 af0ltrchfcsO

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak pidana koropsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20Juni 2015.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 April 2015 Nomor: 05/PID.TPK/2015/PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsiini, serta berkas perkara tindak pidana

PUTUSANNomor: 28/Pid.Sus/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkaraperkara TindakanPidana Koropsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap KALDRI ALAM, SE.Tempat lahir PekanbaruUmur/ tgl. Lahir 42 tahun / 18 Agustus 1969Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal : Jl.