Simatupang Kav. 1B RT 009RW 003, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh DarylJohn Albury, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89811/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan

Jumlah (a +b) 4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f 3.c) 2.605.834.506 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Put89811/PP/M.XXB/16/2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa amar PutusantanggalPengadilanPajak Nomor7 Desember 2017, yang telahHalaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89811/PP/M.XXB/16/2017tanggal 7 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89811/PP/M.XXB/16/2017 tanggal 7 Desember 2017 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.

Radjiman Widyodiningrat RT 09RW 06, Jakarta Timur 13920, yang diwakili oleh RudyJamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003231.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan

Putusan Nomor 54/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003231.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00040/KEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003231.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp1.864.142.784,00; dengan perincian sebagai berikut: PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 932.071.392,00Sanksi Bunga Rp Sanksi Kenaikan Rp 932.071.392,00Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) Rp 1.864.142.784,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003231.16/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003231 .16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding PT YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. M.

PradhikaYudha Dharma, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 12 Oktober 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB

tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00008/201/13/728/18 tanggal 6 Juli 2018, atas nama: PT PrimaMitrajaya Mandiri,Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak perkara ini denganacara cepat, terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dantanpa Surat Bantahan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB tahun 2020 yang diputus pada tanggal 6Februari 2020 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 13 Februari 2020;3. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan;4.

Putusan Nomor 324/B/PK/Pjk/2021peninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Prof. Dr. H. M.

with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17Januari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110559.16/2013/PP/M.XXB

PPN yang kurang dibayar 205.901.7565 Sanksi Administrasi 205.901.7566 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 411.803.513 Bahwa atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan PemohonBanding meminta pembayaran bunga kepada Pihak Terbanding;Subsidair:Bahwa dalam peradilan yang balk, mohon keadilan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110559.16/2013/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110559.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yang dimohonkanHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4481/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.peninjauan kembali karena telah nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Mengadili Sendiri1.

./2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali

Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 36.266.913.147Jumlah 36.266.913.1474 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 6.125.4265 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.125.426Jumlah Sanksi Administrasi 6.125.4266 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 12.250.852 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112080.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Atau:Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1207/B/PK/Pjk/2019Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112080.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2234/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dengan ini diusulkan agar Keputusan Terbanding : NomorKEP00327/KEB/WP4J.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor00108/207/12/063/15 tanggal 8 September 2015 Masa Pajak Juli 2012sebesar

Jumlah PPN yang Masih Harus dibayar (Rp. 16.870.675.942,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00327/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat

putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89277/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT MAYAAGRO INVESTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H. M.

kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4245/P J/2018, tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Bayar (22.744.978.196)3 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018,karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/Pjk/20193.

sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 22.744.978.196Jumlah 22.744.978.1964 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 05 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110147.16/2010/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 08 April 2019, oleh Dr. H.

Putusan Nomor 3148/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk memutuskan:1.

Putusan Nomor 3148/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00762/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put110554.16/2013/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan peninjauankembali karena telah nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Mengadili sendiri:1.

Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4588/P J/2017, tanggal 27 November 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86130/PP/M.XXB

Sanksi Adminstrasi Rp 015.Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0Bahwa demikian Surat Banding ini Pemohon Banding ajukan kepadaMajelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan harapan Majelis berkenanmenerima dan mengabulkan banding Pemohon;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86130/PP/M.XXB/15/2017, tanggal 10 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.86130/PP/M.XXB/15/2017 tanggal10 Agustus 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.86130/PP/M.XXB/15/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dalam sengketa ini karenaPutusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2020peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003939.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding

Masa Pajak April 2015 adalah sebagai berikut: Perhitungan Pajak Penghasilan PasalWF JumlahMasa Pajak April 2015Penghasilan Kena Pajak IDR 99.466.492.608Pajak penghasilan Pasal 26 terutang IDR 0Kredit Pajak IDR 0Pajak yang kurang dibayar IDR 0Sanksi Administrasi IDR 0Jumlah Pajak Penghasilan yangmasih harus dibayar IDR 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003939.13/2018/PP/M.XXB

Putusan Nomor 2932/B/PK/Pjk/2020Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003939.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019, untukseluruhnya, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak / DasarPengenaan Pajak Rp 99.466.492.608PPh yang terutang (20%) Rp 19.893.298.522Kredit Pajak Rp 0PPh Kurang/ (Lebih) bayar Rp 19.893.298.522Sanksi Administrasi Rp 7.957.319.408Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih)dibayar Rp 27.850.617.930Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT003939.13/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003939.13/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 30 Juli 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT JAPFACOMFEED INDONESIA TBK;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Sumatera Barat,(Alamat Korespondensi: Gedung B&G Tower Lantai 8, JalanPutri Hijau Nomor 10 Medan 20111), yang diwakili olehSinnaya Satappan, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001423.99/2018/PP/M.XXB

Hal ini sematamata demi memberikankepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidangperpajakan;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 15 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001423.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengadili1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.001423.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Putusan Nomor 2570/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114174.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan dapat meninjau kembaliSKPKB PPh Pasal 21 Masa Maret 2011

Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.114174.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00034/KEB/WPJ.27/2017tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.114174.10/201 1/PP/M.XXB Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2570/B/PK/Pjk/20193. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

./2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89285/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan

Jumlan PPN yang Masih Harus dibayar ( R p24.627.283.560,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89285/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00340/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat

Putusan Nomor 2313/B/PK/Pjk/2018berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89285/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017, tidak dapatdipertahankan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89285/PP/M.XXB/16/2017, tanggal 23 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT MAYAAGRO INVESTAMA;Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2313/B/PK/Pjk/20182.

Sumatera Barat, AlamatKorespondensi Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan PutriHijau Nomor 10 Medan 20111, yang diwakili oleh SinnayaSatappan, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001429.99/2018/PP/M.XXB

1) KUP Surat TagihanPajak menjadi Rp5.460.744,00, dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar SanksiSP2PK Tanggal Pembayaran Pengenaan per Jih Nilai sanksiJatuh Sanksi bulan bulaNomor Tanggal Tempo melalui Tanggal (Rp.) (%) n (Rp.)SosewPv.t9iKP.0 O02 Oe Bat oes 273.037.2058 2% 1 5.460.744203/SP2PK/2017TOTAL 273.037.205 5.460.744 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001429.99/2018/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.001429.99/2018/PP/M.XXB Tahun2018, tanggal 27 September 2018, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001429.99/2018/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 27 September2018, untuk seluruhnya, Karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Radjiman Widyodiningrat RT 09RW 06, Jakarta Timur 13920, yang diwakili oleh RudyJamari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003232.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003232.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00041/KEB/WPJ.19/2018tanggal 17 Januari 2018 tentang Keberatan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003232.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp3.701.441.826,00; dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang / (Lebih) Bayar Rp 1.850.720.913,00Sanksi Bunga Rp Sanksi Kenaikan Rp 1.850.720.913,00Jumlah Pajak yang masih harus / (iebih) Rp 3.701.441.826,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut003232.16/2018/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003232.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding PT YAMAHAINDONESIA MOTOR MANUFACTURING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Dr. H.

./2020 tanggal 17 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

SKPKN a quo, Pemohon Bandingmengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 01/PMM/TAX/11/2016 tanggal1 November 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00310/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus 2019, permohonan PemohonBanding ditolak sehingga dengan Surat Nomor: 16/PMM/TAX/12/2019tanggal 12 Desember 2019 Pemohon Banding mengajukan banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB tahun 2020 yang diputus pada tanggal 6Februari 2020 dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada tanggal 13 Februari 2020;3. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut demikeadilan.Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/Pjk/20214.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+ 5.e) RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014376.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 810/B/PK/Pjk/2021MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PrimaMitrajaya Mandiri;2.

Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, dapatdisimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan

Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak38.526.552.949 berikutnyaJumlah 38.526.552.9494 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 5.896.377(2+3)5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 5.896.377Jumlah Sanksi Administrasi 5.896.3776 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 11.792.754(4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 751/B/PK/Pjk/2019 dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put112082.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 10 halaman.

Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 12 Juli 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113267.16/2012/PP/M.XXB

permohonan banding dari Pemohon Banding terhadapSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP00073/KEB/WPJ.22/2017 tanggal17 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00004/207/12/433/16 tanggal 18 Februari 2016, atas nama PT Astra JuokuIndonesia:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113267.16/2012/PP/M.XXB

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113267.16/2012/PP/M.XXB Tahun2019 tanggal 12 Maret 2019, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali:2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113267.16/2012/PP/M.XXB Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019, yang dimohonkanPemohon Peninjauan Kembali;3. Dengan mengadili sendiri:a. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);b.

Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU4244/PJ/2018 tanggal 26September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26.048.639.011,00Jumlah 26.048.639.011,004 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 0,005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah Sanksi Administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2018, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 851/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.112074.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimHalaman 7 dari 8 halaman.

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4234/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Putusan Nomor 915/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00039/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 18 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2011Nomor: 90002/207/11/058/15 tanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018 yang telah diputus dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei2018, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Pajak 292.414.997.066berikutnyaJumlah 22.414.997.0664 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) 3.771.413dibayar (2+3)5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 3.771.413Jumlah Sanksi Administrasi 3.771.4136 Jumlah PPN yang masih harus 7.542.826 dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112075.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan Permohoan Banding dari Pemohon Banding PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.