PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MENIMBULKANKERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT.8.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 34/Sei Sikambing D, Tgl.1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/Sei SikambingD/2006tercatat atas nama MENHAN RI adalah berada diatas tanah milikahli Waris Sumodikromo (PARA PENGGUGAT) didasarkan padatanah yang sudah didaftarkan milik almarhum Sumodikromo (exGrand D) yang dikuasasi sejak Tahun 1955, dan pernah dimintakanagar dikembalikan kepada Ahli Waris;9.Bahwa berdasarkan dokumen

Bahwa tanah Ex Hak Pakai berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 34/SeiSikambing D, Tgl. 1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/SeiSikambingD/ 2006 tercatat atas nama MENHAN RI aquo, telah dilepaskandari asset milik TNI sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI(TERGUGAT III) No.

Bahwa perbuatan TERGUGAT H yang menerbitkan Sertipikat HakPakai No. 34/Sei Sikambing D, Tgl. 1082006, Surat Ukur Tgl. 13072006 No. 24/Sei Sikambing D/ 2006 tercatat atas nama MENHAN RIdiatas tanah (objek sengketa) milik PARA PENGGUGAT adalahmerupakan perbuatan melawan hukum;16.

Membuat Berita Acara serah terima tanah, bangunan danprasarana yang dilepas serta penerimaan asset penggantiberupa tanah, bangunan, prasarana dan dan Alsatri besertaAlhub yang dilaksanakan dengan Akta Notaris/PPAT danhasilnya dilaporkan kepada Menhan dengan tembusanPanglima TNI satu bulam sejak diterbitkan Berita Acara serahterima barang dari Akta Notaris.4) SURAT PERINTAH Kepala Staf Angkatan Darat Nomor:Sprin/1297/VII/2009, tanggal 29 Juli 2009 yang ditujukan kepadaPangdam 1/BB untuk:1.

Bahwa penguasaan Tergugat III/Terbanding III sejak tahun 1966 sampaitahun 2009 atas tanah a quo merupakan penguasaan yang dibenarkanoleh hukum, oleh karena itu bukan Perbuatan Melawan Hukum;10.Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak PakaiNo. 34/Sei Sikambing D, tanggal 1082006, Surat Ukur Tgl 13072006No. 24 Sei Sikambing D/2006, tercatat atas nama MENHAN RI diatastanah hak Tergugat III, merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum,bukan Perbuatan Melawan Hukum;11.Bahwa perbuatan

Senopati Samudra Perkasa diwaliki direkturnya Yap Linchon Salim, SE
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq Menhan RI cq MaBes TNI AL cq Komandan Pangkalan Utama TNI AL Dan Lantamal V Surabaya
2.Pusat Koperasi Komando Armada RI Kawasan Timur
Turut Tergugat:
1.PT. Mega Utama Indah
2.PT. Summitama Intinusa
3.Suwandi Ongkodjojo
4.Kurniawan Soedewo
5.Rickey
6.Lipriady Prasetio
7.PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk
8.PT. Bintang Laut Perkasa

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (pl/urium litis consortium);1)Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat (Menhan) adalah kurangtepat, karena pada saat ini tanah objek sengketa tersebut digunakan olehMabes TNI sebagai perumahan dinas Pamen dan Pati.

Mengingat Menhan selaku pengguna barang milik Negarasedangkan Menkeu adalah pengelola barang milik Negara yang jugabendahara Negara oleh karena itu tuntutan pembayaran ganti rugiseharusnya ditujukan kepada Menkeu bukan kepada Menhan;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa MenteriPertahanan adalah selaku pejabat Pengguna Barang Milik Negarasedangkan Menkeu adalah pengelola Barang Milik Negara adalahMenteri Keuangan yang mempunyai

Karena Pemohon juga sampai saat ini masih menhan suratsuratkendaraan dan surat tanah serta serta surat nikah punya saya mohon paketua dapat membantunya agar bias saya memegangnya;9.

Kemudian Pengguna Barang (Menhan cq Dirjen Kuathan) wajibmelaporkan kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri KeputusanPenghapusan, Berita Acara Penghapusan, dan atau bukti setor, dan dokumenlainnya, paling lambat 1(satu) bulan seteiah serah terima.

dari luar baju kemudian Anak mencium bibir korban selanjutnya Anakmengangkat kaki korban sampai di pundak sambil Anak membukacelananya sampai di paha kemudian Anak memasukan jari telunjukkanannya kedaiam kemaluan korban lewat celana luar korban yang robekselanjutnya Anak memainkan jarinya di kemaluan korban dan korbanpada saat itu sempat menarik dan menhan tangan Anak agar tidakmemasukan jarinya sedangkan anak XXXXXXXXXXxXXmerangkul danmemeluk korban dari belakang menggunakan tangan kanan namunkorban

Nyai Dewiterhadap objek tanah seluas 485.030 m* (empat ratus delapan puluh limaribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jatikarya, dengan pihakpihaksebagai berikut: Menhan RI, sebagai Tergugat ; Panglima TNI, sebagai Tergugat II; Bupati KDH TK.II Bekasi, sebagai Tergugat III; Kanwil BPN Jawa Barat, sebagai Tergugat IV; Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat V; Hasan Karno, sebagai Tergugat VI; Ali Asegaf, sebagai Tergugat VII; Nursen, sebagai Tergugat VIII; Adang bin Sarip, sebagai

;Bahwa selain itu juga telah dibuat Surat Perjanjian PelaksanaanPerdamaian Sengketa Hak Atas Tanah Jatikarya tanggal 21 November2005 yang ditandatangani oleh Tergugat II in casu mewakili Hasan Karno,cs dan Usman Ralibi, cs selaku ahli waris Nyai Dewi, Brigjen TNI SugengWidodo, S.H., M.Si., M.H., untuk mewakili Menhan, Letkol. CKR Nurhalizah,M., S.H. mewakili Mabes TNI (Panglima TNI), H. Dani Bahdani, S.H.,mewakili pihak ketiga dan keempat yaitu H.

Februari 2003 tentangPeraturan Pokok Perumahan Dinas TNI AL, yang diperkenankan menempatiRumah Dinas hanyalah orang yang memegang SIP atas namanya sendiri,yang terjadi sekarang ini Para Penggugat adalah bukan yang berhak ; Bahwa pada poin 16, Tergugat menyampaikan tanggapan : berdasarkan SuratEdaran Menhan No. SE/64/M/IX/2000 tentang Penjualan Rumah Dinas diLingkungan Dephan dan TNI, Surat Edaran KASAL No.

Hakim menilai paratergugat,yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra,Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos,Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena lalai tidak membuat Undang Undang BPUJS, sehinggamengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepadaPara Tergugat untuk segera membuat Undang Undang BPSu;Halaman 30 dari 33 hal. Put.

MENTERI PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA (MENHAN RI)
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (MENKEU RI)
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (KASAL)
Terbanding/Penggugat : H. RUWADJI
Terbanding/Penggugat : SOETIDJAB
Terbanding/Penggugat : MOCHAMAD KASDI
Terbanding/Penggugat : IW.

MENTERIPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, disingkat MENHAN RI,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.1314 JakartaPusat, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasakepada :a.NURHAJIZAH, S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI, KepalaBiro Hukum SETJEN KEMHAN ;BUDI HARSOYO, S.H., M.Hum., Pembina Tk.I IV/B, NIP.196002081990021001, Kabag Bankum Rokum SETJENKEMHAN ;SLAMET MULYANTO, S.H., Penata Tk.I III/D, NIP.196701031996031001, Kasubbag Pengadilan Tk.I BagBankum Rokum SETJEN KEMHAN ;LETKOL CHK

Terdakwa sebelumnya pernah ditahan gaji oleh KepalaDinas yang menjabat sebelumnya terkait kinerja Terdakwa yang kurangdisiplin, oleh karenanya Saksi menahan gaji Terdakwa;Bahwa maksud saksi memerintahkan bendahara untuk menahan gajiTerdakwa, Karena saat itu saksi masih baru di kantor Dinas Perikanan danKelautan Halmahera Selatan dan belum mengenal semua pegawaidengan baik, termasuk Terdakwa dan saksi juga penasaran denganTerdakwa yang saksi belum kenal sehingga saksi memerintahkanbendahara untuk menhan

ALWIHAMU yang diteruskan ke Kementrian Pertahanan (Menhan). Bahwa Saksi hubungan dengan H. ALWI HAMU, beliausebagai Staf khusus Wakil Presiden untuk diteruskan ke KementrianPertahanan (Menhan), agar musium Dirgantara untuk diketahuldiperhatikan kelangsungan.Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan keterangan tidakkeberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;11. SAKSI Dr. FERDIK SUKMA WAHYUDIN, Sp.S., M.Kes. BinM.

Pembangunan RumahSakit Lakespra TNI AU JL MT Haryono Jakarta, diberi tanda T.1 3 ;4) Fotocopy dari fotocopy Pekerjaan Pengembangan MuseumPusat TNI AU Dirgantara Mandala Jogyakarta, diberi tanda T.1 4;5) Fotocopy dari fotocopy Rencana Anggaran Biaya ProyekPengembangan Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Jogyakarta,diberi tanda T.1 5 ;6) Fotocopy dari fotocopy Site Plan Pekerjaan PengembanganMuseum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Jogyakarta, diberi tanda T.16;7) Fotocopy dari fotocopy Lembar Edaran Menhan

Namun setelah pertemuanHalaman 142 dari 186 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skhtersebut, terdakwa tetap meyakinkan saksi SRI SUSILA NINGSIH,bahwa proyek tersebut telah disetujui Kementrian Pertahanan danakan diserahkan kepada PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASAuntuk mengerjakannya sambil terdakwa menunjukkan copy surat/dokumen yang menyebutkan bahwa proyek tersebut ada (sedangdiusulkan oleh Menhan) dan terdakwa meminta lagi pemenuhanjumlah uang jaminan, sehingga saksi SRI SUSILA NINGSIH (pemilikPT.KARSA BAYU

Namun setelah pertemuanHalaman 157 dari 186 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skhtersebut, terdakwa tetap meyakinkan saksi SRI SUSILA NINGSIH,bahwa proyek tersebut telah disetujui Kementrian Pertahanan danakan diserahkan kepada PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASAuntuk mengerjakannya sambil terdakwa menunjukkan copy surat/dokumen yang menyebutkan bahwa proyek tersebut ada (sedangdiusulkan oleh Menhan) dan terdakwa meminta lagi pemenuhanjumlah uang jaminan, sehingga saksi SRI SUSILA NINGSIH (pemilikPT.KARSA BAYU

Dkk (Tergugat in casu) selaku Kuasa Hukum Ny.Nyai Dewi terhadap obyek tanah seluas485.030 m* (empat ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh meter persegi)yang terletak di Jatikarya, dengan pihakpihak sbb : Menhan RI, sebagai Tergugat ; Panglima TNI, sebagai Tergugat II; Bupati KDH TK.II Bekasi, sebagai Tergugat III;Halaman 14 dari 64 hal.Put.

Bahwa selain itu juga telah dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan PerdamaianSengketa Hak Atas Tanah Jatikarya tanggal 21 November 2005 yangditandatangani oleh Tergugat Il in casu mewakili Hasan Karno,Cs danUsman Ralibi, Cs selaku ahliwaris Nyai Dewi, Brigjen TNI Sugeng Widodo,S.H., M.Si., M.H., untuk mewakili Menhan, Letkol. CKR Nurhalizah, M., S.H.mewakili Mabes TNI (Panglima TNI), H.Dani Bahdani, S.H., mewakili pihakketiga dan keempat yaitu H.

Dengan demikianpengguna tanah sengketa adalah Menhan dan Kuasa Pengguna BMNadalah Kasal sebagai Pimpinan tertinggi TNI AL serta KomandanLantamal V sebagai Atasan langsung Tergugat .

ketentuanyang berlaku yaitu belum mendapatkan jijin dari MenteriKeuangan dan berdasarkan Surat Edaran Kepala Staf TNIADNomor : SE/1/II/2004 tanggal 11 Februari 2004 tentangPenghitungan Formula Tarif Sewa Tanah Negara pada butir 5menyatakan :Untuk pemanfaatan tanah dan bangunan di lingkungan TNIAD yang sudah terlanjur di sewakan kepada pihak ke tiga,namun belum mendapat ijin dari Menkeu RI, dapatnya diprosessecara berjenjang sampai kepada Kasad untuk diajukanpermohonan persetujuan kepada Panglima TNI, Menhan

Surat Edaran Menhan RI Nomor : SE/55/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 tentangperhitungan formula tarif sewa tanah negara.f, Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) dengan iktikad yangbaik tersebut terbukti dengan mengajukan permohonan untukmerevisi perjanjian aquo kepada Tergugat Dalam Rekonpensi(DR) sampai sebanyak 3 (tiga) kali (berdasarkan SuratKaprimkopad 0614 Kota Cirebon No.

angkut bahan peledak dan telah dilakukan pengecekan tentangkelayakan sebagai bahan usaha angkut yang dilakukan Direktorat KamnekBaintelkam Polri;Bahwa sepengetahuan saksi jika tidak ada ijin dari Pemerintah RI dalam hal iniPolri sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Perorangan tidak diperkenankanmengimpor bahan peledak;Bahwa yang diperbolehkan untuk memperdagangkan bahan peledak komersilhanya importer yang sudah memiliki ijin resmi dari Pemerintah Rl;Bahwa untuk menjadi Importir harus ada izin dari Menhan

Dalam PP 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan orang yang telah memiliki sertifikat lebihdari 5 tahun dan tanah itu diperoleh dengan itikad baik, maka tidak ada pihak lain lagiyang dapat mengajukan keberatan ;Hal 69 dari 79 Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PNSABBahwamenurut ahli, berdasarkan SK Menhan No. 9/MP/1950 tertanggal 6 Januari 1950,tidak ada dasar hak Menteri Pertahanan menyerahkan tanah kepada TNI AL, tapi yangmempunyai hak untuk menyerahkan tanah itu adalah Menteri Agraria, oleh

karena ituBPN tidak bias menjadikan SK Menhan No. 9/MP/1950 tertanggal 6 Januari 1950menjadi dasar untuk mengeluarkan sertifikat hak pakai ke TNI AL tersebut, dan olehkarena itu sertifikat itu harus dibatalkkan karena dasarnya tidak sah maka akibathukumnya sertifikat tidak sah;Bahwa menurut ahli Tanah Negara itu ada 2 makna yaitu :1.

menguasai tanah sesuai dengan pasa 2 ayat 2 UUPANo. 5 Tahun 1960 dan Negara bukan pemilik tanah ;Bahwa pada dasarnya pembentukan UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah hukum adat, makasemua hak dan proses hukum adat itu diakui dan sah dalam UUPA No. 5 Tahun 1960dan peralihan hak itu menurut hukum adat itu beraneka ragam, dan ditiap daerah punberbeda hak peralihan menurut hukum adat ;Bahwa Surat Penetapan Menteri Pertahanan RIS tanggal 6 Januari 1950 dijadikansebagai penunjuk ke BPN, sebenarnya tidak ada dasar Menhan

bawah rumah duka, hampir semua rumah duka adakotak dan buku tamu bagi pelayat ;e Bahwa saksi tidak ikut ke pemakaman hanya menengok saja di Rumahsakit, sebelum meninggal Pak Kwe sakit kata Theresia tapi saksi belumsempat membesuk ;e Bahwa saksi pindah ke Jakarta pada tahun 1972 bertugas sebagai Polisibertemu di Mabes samasama dokter dengan Ibu Theresia ;e Bahwa pada wakiu di Jakarta Pak Kwe (Philipus Perwiradirdja) tinggal didaerah Grogol Jakarta Barat kemudian pindah ke Jakarta Selatan diKomplek Menhan

Terhadap tanah IKN tersebut tidak dapat dilakukanperbuatan hukum dalam bentuk apapun kecuali atas seijin/persetujuanMenkeu Cq Menhan Cq Panglima TNI Cq Kasad Cq PangdamV/Diponegoro atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (BHT) sebagaimana diatur dalam Permenku RI Nomor50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata CaraPelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, dan PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

ADC Menhan 4:1. Agung; 2. Maryono; 3. Letkol Zainul, dst. 2 (dua) lembar draft print out warna Pakta Integritas, Nomor:Pl/ / /2015. 1 (satu) bundel foto copy Rakomdir PT. PAL Indonesia (Persero)tanggal 26 Mei 2016. 1 (satu) bundel print out warna Laporan PT. PAL Indonesia(Persero) untuk BPK Wakil Presiden tanggal 30 April 2016. 1(satu) bundel print out warna Rakomdir PT. PAL Indonesia(Persero) tanggal 3 Februari 2017. 1 (satu) bundel print out warna Penyelesaian Hutang PT.