,Advokat dan Penasehat Hukum SK MENKEH RI,Nomor : D 117KP0413 Tahun 1998 tanggal 09 Nopember 1998,berkantor Jalan Patriot Gdg. Sasakadana Lt I Tarogong KidulGarut Telp 0262 236876 Hp. 081321719348 berdasarkan suratKuasa Khusus tertanggal 8 April 201, selanjutnya disebut sebagai:"PENGGUGA", 2 22222 n cence nnn n cnn ne nnnmelawanTERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal diJalan Ciledug Gg.

Menkeh RI No.C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPN RI Nomor 721XVIITh. 2006. Demikian pula pencantuman dalam Daftar HitamNasional merupakan kewenangan LKPP, termasuk dalam halini pencantuman PENGGUGAT sebagai PerusahaanPusat dalam Daftar Hitam Nasional merupakan bentukkonkretisasi dari ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Perka LKPP18/2014. 1.6.

Menkeh RI No. C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPN RI Nomor 721XVIITh. 2006 dan PT.TBJA Cabang Jawa Tengah adalah pihak yang secara yuridismenandatangani, melaksanakan kontrak dan sekaligus yangmelakukan wanprestasi tidak menyelesaikan pekerjaansesuai Kontrak sehingga dikenai sanksi salah satunyadengan pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana yangtelah PENGGUGAT akui dalam dalildalilnya. Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.4.3.3.

Menkeh RI No. C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka. BPN RI Nomor 721XVIITh. 2006 untukbertanggung jawab secara penuh secara hukum. Vide Halaman 5 alinea 4 Akta Nomor 30 menyatakan.: Penerima kuasa bertanggung jawab penuh secarahukum terhadap seluruh pekerjaan perusahaan yangtelah dilaksanakan dan membebaskan kantor pusatHalaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.dari segala macam tuntutan yang berifat pidanamaupun perdata. 1.3.

Menkeh RI No.C.1749 HT.03.02Th.1999 SK Ka.

Zainuddin, SH SK Menkeh RI No. C. 1749HT.03.02Th. 1999 SK. Ka. BPN RI. No. 721XVIITh2006 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.Smg.41. T41 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah (fotocopy sesuai dengan fotocopy);42. T42 : Peraturan Presiden R. .

BALIGREAT JAYA BUNGALOWS diantaraberdasarkan akte pernyataan keputusan rapat umum pemegang para pihaksaham luar biasa luar biasa (RUPSLB) pemegang saham PT. tetapi tidakBALIGREAT JAYA BUNGALOWS No.:19, tertanggal 20 Maret 2005, untukdibuat oleh TURUT TERGUGATIII, namun TERGUGATI dengan pihaksengaja memerintahkan TURUT TERGUGATIII untuk tidak ketiga,mendaftarkannya akte dimaksud ke Departemen Hukum Dan Hak masyarakatAzasi Manusia untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri dan atauKehakiman (SK MENKEH

Bahwa pada akte perubahan terakhir dari TURUT TERGUGAT IT yaitu: Akte No. 20, tertanggal 20 Maret 2005, yang dibuat oleh TurutTergugat III, tanggal 20 Maret 2005, TERGUGAT I juga dengancaracara licik dan kotor dengan sengaja memerintahkan TURUTTERGUGATIII untuk tidak mendaftarkannya akte dimaksud keDepartemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia untuk mendapatkan SuratKeputusan Menteri Kehakiman (SK MENKEH) sebagai legalitasperubahan organ perseroan dimaksud, yang mengakibatkan aktedimaksud tidak berlaku

Namun lagilagi TERGUGA TI melakukancara licik, caracara kotor, dan tipu muslihat, yaitu denganmemerintahkan TURUT TERGUGATIII untuk tidak mendaftarkanakte No. 19 sebagaimana dimaksud pada dalil nomer 17 diatas keDirjen Sistem administrasi Badan Hukum (sisminbakum) KementerianHukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkanSurat Keputusan Menteri Kehakiman (SK MENKEH) atas RUPSLB tadi,6566sehingga mengakibatkan RUPSLB tersebut tidak mengikat ke publik,namun fungsinya hanyamengikat

Pada point 4, Tergugat I seolaholah menjelaskan sudah menjual seluruh sah2005 kepada Shirly Listiowaty, padahal SK Menkeh pada akte dimaksud sengaja diada, yang menyebabkan akte dimaksud batal secara hukum, sekaligus juga aqthukum menurut Undang Undang No. 01 Tahun 1995 Tentang Perusahaan TerbaTentang Perusahaan Terbatas.

Bukti P9 ini membuktikan bahwa TERGUGATI melakukan cara licik, caracara kotor, dan titTURUT TERGUGATIIT untuk tidak mendaftarkan akte No. 19 sebagaimana dimaksud pad:administrasi Badan Hukum (sisminbakum) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia ReputKeputusan Menteri Kehakiman (SK MENKEH) atas RUPSLB tadi, sehingga mengakibatkan RUFnamun fungsinya hanya mengikat hanya untuk para pihak saja, hal ini juga disaksikan oleh B atdari karyawan PT.

Cibulu RT.002 RW. 009 Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora KabupatenGarut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANUNGANSHORI.dan ASSOCIATES.Sk Menkeh Ri Nomor : D117Kp0413 Tahun 1998 tanggal 09 Nopember 1998 beralamatdi Jalan Patriot Nomor 9 Gdg.

Bahwa Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No.1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14211;3. Bahwa Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantorPengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusustelah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalamperkara tertentu;4.

Bahwa pada akhir Februari 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT secaraterpisah pernah mendatangi kantor TERGUGAT IV untuk melakukanpengesahan badan hukum Yayasan Wakaf Shadr Ellslam berdasarkan AktaNotaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006 tentang Yayasan Wakaf Shadr ElIslam, yang dikeluarkan oleh Notaris MUHAMMAD ALI ANSYARI, S.H,berdasarkan SK MENKEH RI Nomor C 1054.HT.03.01 1999 Tanggal 3 Mei1999;3.

Bahwa benar berdasarkan isi gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGATyang menyatakan PENGGUGAT merupakan Pendiri Yayasan Wakaf ShadrEllslam berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006 tentangYayasan Wakaf Shadr Ellslam, yang dikeluarkan oleh Notaris MUHAMMADALI ANSYARI, S.H, berdasarkan SK MENKEH RI Nomor C1054.HT.03.011999 Tanggal 3 Mei 1999;5.

palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah kenal denganSaksi Henry Achirudin Selaku Direktur PT DUNIRAS PUTRAPERKASA sesuai Akta pendirian Perseroan terbatas dengan nomor20 tanggal 6 Desember 1996 dengan Nomor : M136HT.03.05TH1986 dan SK Menkeh

Pengadilan Negeri JakartaSelatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yangada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah kenal denganSaksi Henry Achirudin Selaku Direktur PT DUNIRAS PUTRAPERKASA sesuai Akta pendirian Perseroan terbatas dengan nomor20 tanggal 6 Desember 1996 dengan Nomor : M136HT.03.05TH1986 dan SK Menkeh

Bahwa Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No.1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14211;3. Bahwa Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantorPengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusustelah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalamperkara tertentu;4.

Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas;9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;10. ,Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;11. Surat keputusan Menkumham No.

JMU tahun 2003 s/d 2013;Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C 24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas;Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan,;Halaman 17 dari4d7 Putusan 15/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 tig.

JMU tahun 2003 s/d 2013;Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326 HT.01.01.TH.2003tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirianperseroan terbatas;. Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan;Halaman 22 dari47 Putusan 15/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY.10.,Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 tig.

Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas;Halaman 42 dari47 Putusan 15/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY.9. Surat keputusan Menkumham No C00988 AH.1.04TH. 2007tanggal 2982008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggarandasar perseroan;10.,Surat keputusan Menkumham No. AHU46535 . AH.01.02. tahun2008 tanggal 2982008 ttg. Persetujuan akta perubahananggaran dasar perseroan;11.Surat keputusan Menkumham No.

Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.89;

dan HAM RI;

Utr 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11; 82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80; 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh dan HAMRI; 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI; 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalanNo.16; 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10; 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10; 12 (dua belas) lembar BNRI No.20; 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan

lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;14. 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar BiasaNo.89;15. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;16. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;17. 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;18. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;19. 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;20. 82 (Delapan puluh dua) lembar surat Hutang No.80;21. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh

dan HAMRI;22. 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;23. 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalanNo.16;24. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;25. 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;26. 12 (dua belas) lembar BNRI No.20;27. 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;28. 11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukanjual beli Saham No.42;29. 10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan

Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum LuarBiasa No.89;22. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;23. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;24. 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;25. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;26. 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;27. 82 (Delapan puluh dua) lembar surat Hutang No.80;28. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkehdan HAM RI;29. 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh

No.87; 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum LuarBiasa No.89; 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12; 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74; 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No. 75; 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10; 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual belli saham No.11; 82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80; 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkehdan HAM RI; 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh

menurut hukumtermasukpenahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lamadaripada pidana yang dijatuhkan.e Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (pasal 82 ayat (1)huruf b KUHAP Tahun 1981);Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan, sah atau tidak penghentianpenyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yangtidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan,baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yangberwenange Dalam keputusan Menkeh

Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982,Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakankesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atauseseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yangberdasar Undangundang karena kekeliruan orang atau hukumyang diterapkan.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. bintang Manunggal Abadi,No: 01 tanggal 5 mei 2010 dan SK, Menkeh No. AHU.24674.AN.01.01 tahun2010, tanggal 17 mei 2010, sesuai aslinya dan bermaterai cukupBukti T.1b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat BMA. No. 06 tanggal 19 April2016 dan SK, Menkeh No. AHUAH.01.03.0043924 tanggal 27 April 2016, sesuaiaslinya dan bermaterai cukup. Bukti T.1c.

Nomor 113 PK/Pdt.SusPailit/2015Depkumham, SK Menkeh: AHU.AH.04.0335, berkantor di GedungMenara Kuningan, Lantai 1K. Jalan HR.

,Daftar Depkumham, SK Menkeh : AHU.AH.04.0335, berkantor di GedungMenara Kuningan, Lantai 1K. Jalan HR.

MENKEH 1987 jo. SK.

MENKEH No. 03HC.02.01/1991, dimana suatu merek terkenal harus memiliki kriteriasebagai berikut :1) Telah terdaftar di berbagai negara di dunia ;2) Memiliki sentuhan keakraban dengan masyarakat luas, sehinggadikenal luas olen masyarakat ;3) Perlu adanya suatu survey untuk menyatakan merek tersebut adalahmerek terkenal ;4) Reputasi yang tinggi dan memiliki ikatan mithos ;5) Promosi yang besar, gencar dan terus menerus diberbagai Negara ;6) Adanya putusan/penetapan Pengadilan di Indonesia yang berkekuatan

Menkeh RI No. D36 KP.04.131078Th.1993PERADI : 00.12840 pada KantoraDVOKAT/Pengacara Chairil Adjid & Partnerberkedudukan di Gedung Cawang Kencana Lantai 2 Suite 209, Jl.

Menkeh Nomor : C.2.3657.HT.01.01 TahunBahwa berdasarkan Akta perubahan terakhir P.T. Manggala Puri Saktiyang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dengan Nomor :AHUAH.01.108726 tertanggal 15 April 2008 adalah Akta Nomor 5tertanggal 22 Januari 2008 tentang Pernyataan Keputusan RapatPT. Manggala Puri Sakti yang dibuat oleh dan dihadapan Indra Gustia,SH., Notaris di Jakarta maka susunan pemegang saham dalamperseroan PT. Manggala Puri Sakti adalah sebagai berikut : a.

Surat Keputusan Menkeh dan HAM Nomor ' C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas ;9.

Surat Keputusan Menkeh dan HAM Nomor C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas ;9.

Surat Keputusan Menkeh dan HAM Nomor C24326HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengesahan aktapendirian perseroan terbatas ;.

MHerawati,S.H, Spn yang beralamatkan Jln Muhammad Daud BereuehNo. 69 Banda Aceh, Sesuai dengan SK Menkeh dan HakAsasi Manusia RI Nomor : C1204.HT.03.01 TH2002,Tanggal 21 Oktober 2002,1 (satu) Lembar Surat Keterangan terdaftar No: PEM 579 / WPJ.25 / KP.0203 / 2006.

MHerawati, SH.Spn yang beralamatkan jalan Muhammad Daud BereuehNo.69 Banda Aceh, sesuai dengan SK Menkeh dan HakAsasi Manusia RI Nomor :C 1204.HT.03.01 TH.2002,tanggal 21 Oktober 2002 ;1 (satu) ) lembar Surat Keterangan terdaftar NoPEM579/WPJ.25/ KP.0203B/2006 ( Asli) Pemilik An.CV.

Spn yangberalamatkan jalan Muhammad DaudBereueh No.69 Banda Aceh, sesuaidengan SK Menkeh dan Hak = AsasiManusia RI Nomor :C 1204.HT.03.01TH.2002, tanggal 21 Oktober 2002 ; 1 (satu ) lembar SuratKeterangan terdaftar No : PEM579/WPJ.25/ KP.0203B/2006 ( Asli) Pemilik An. CV.

Jacobsen Boot Building Bandung/Tergugat Il belum memperoleh pengesahan dari Menkeh dan Ham oleh karenaitu para pendiri yaitu nyonya Taaeni binti Rasdja/Tergugat dan Jan Jacobsenbertanggung jawab penuh atas segala hutang secara pribadi (tanggungrenteng);Bahwa oleh karena Jan Jacobsen telah meninggal dunia dan hanyameninggalkan Tergugat sebagai isterinya, maka Tergugat bertanggungjawab penuh atas segala hutang tersebut di atas ;Bahwa setelah Jan Jacobsen meninggal, PT.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dan permohonan pada peradilan tingkat pertama,telah membuat Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalampermohonan yang diajukan oleh:PEMOHON, keduanya suami isteri, untuk sementara saat ini bertempattinggal di alamat Kuasanya,dalam hal inidiwakiliKuasanya Advokat/Pengacara dan PenasehatHukum yang disumpah pada tanggal 27 Mei 2000berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia (SK MENKEH