BB3308/2018/NNF berupa 1 buah linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,069 gramSetelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3306/2018/NNF dan BB3307/2018/NNF berupa irisandaun serta BB3308/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 20

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gramPerbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gram;Perbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN Smndalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;AtauKedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikInonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertamatidak menanggapi Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangberisi tentang pemeriksaan urine tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, dengan berpendapat bahwa terhadaphal ini Majelis Hakim sudah menanggapinya sehingga MajelisHakim menunjuk tanggapan terhadap Pleidoi Penasihat Hukumtentang unsur ke satu Setiap Penyalahguna

Narkotika Golongan I.Padahal dalam Pleidoi Penasihat Hukum tidak pernahmenyinggung tentang pemeriksaan tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV/2012, akan tetapi baru disinggung dalam Duplik.

Dengan pernyataan Majelis HakimPengadilan Militer tingkat pertama tersebut berarti menegaskanbahwa tes urine yang dilakukan, memang tidak dilakukan di tempatyang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Menteri Kesehatan dan tidaksesuai dengan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/V//2012.6.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa TIDAKSESUAI Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisPenyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian NarkobaPada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 dan tidakdilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan Kep MenkesMenimbang11Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012.3.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwayang menyatakan hasil Laboratorium tidak sesuai karenapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012sehingga tidak Proyustisial.Majelis Hakim Bading berpendapat bahwa walaupun pemeriksaantidak dilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan KepMenkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV2012 namun di persidanganTerdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabupada tanggal 19 Februari

pengobatanlazim batasan membeli sebanyak 10 (Sepuluh) butir denan asumsisehari minum 3 (tiga) selama 3 (tiga) hari.Bahwa bedasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung GUAIFENESIN secara berlebihan dapatmenimbulkan efek iritasi lambung (mual muntah) dalam dosistinggi dapat merelaksasi otot;Bahwa distribusi obat menurut peraturan perundang undanganPP No. 72/1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan, Pemenkes No.34 tahun 2014 tentang perubahan atasPermenkes No.1148/Menkes

/per/VV/2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VI/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepad Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat Berijin/ Rumah Sakit / KlinikPasien;Bahwa syarat obat yang boleh beredar di masyarakat harusmempunyai ijin edar sesuai denan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016.

Menurut ahli pula, distribusi obat menurut peraturanperundang undangan PP No. 72/1998 tentang Pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemenkes No.34 tahun2014 tentang perubahan atas PermenkesNo.1148/Menkes/per/VV2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VV/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat

Menurut Ahli syarat obat yang boleh beredar dimasyarakat haruS mempunyai ijin edar sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor.1010/Menkes/Per/XV/2008 tentang Resgitasi Obatberdasarkan SK Menkes No.917 tahun 1993 pada setiapkemesan / brosur OB dan OBT harus menyebutkan informasiobat sebagai berikut: Merk Obat (merk dagang dan kandungannya). Daftar dan jumlah bahan berkasiat yang terkandungdidalamnya.

umum pada Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi, hal mana ParaPenggugat memiliki keahlian yang didapatkan dari pendidikan formal dibidang kedokteran umum dan memiliki izin praktik dibidang kedokteranumum dari Turut Tergugat Il (Dinas Kesehatan Kota Cimahi);Bahwa, setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran pada saranapelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP (Surat IzinPraktik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2052/Menkes/Per/X/201 1 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran dan hal ini telah dipenuhi oleh Para Penggugat selaku dokterdalam menjalankan profesinya di Rumah Sakit Mitra Kasih Kota Cimahi,adapun Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dari Para Penggugat sebagai

Bahwa, gugatan yang tidak jelas (obscuur libellum) dan tidak adakepastian hukum (multi tafsir) tidak dibenarkan (baik perdata maupunpidana) karena merugikan hak membela diri Tergugat atau tersangka;Eksepsi Turut Tergugat Il:1.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan PraktekDokter dan Gigi jo.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor512/MENKES/PER/N/2001 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktekkedokteran jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHal. 11 dari 21 hal. Put.

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2001., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran jo.Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011., tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, dan terhadap SIP tersebut diterbitkan oleh lembaga yangberwenang untuk itu, selaku demikian yang berhak untuk mengembalikanSIP tersebut adalah dokter yang bersangkutan dan bukan pihak lain;Bahwa, Para

. : 7.Bahwa....7.10.Bahwa untuk menerbitkan atau tidak mengenai Tjin Mendirikan Rumah Sakit, makaharus ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yaitu UU No. 44 Tahun 2009Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/2010Tentang Perijnan Rumah Sakit.

(Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010Tentang Perizinan Rumah Sakit, tanggal 27 Januari 2010. (Fotokopidari fotokopi) ;Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/1463/PEM/2013, tanggal 19Juli 2013.

ini adalah, apakahpermohonan jin mendirikan rumah sakit Penggugat telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditetapkan peraturan perundangundangan, khususnya Permenkes Nomor:147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit atau tidak ?

Nomor 147/MENKES/Per/I/2010, tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan bahwa pemilik rumah sakit adalahsekaligus juga pemegang sertifikat atau pemilik hak atas tanah dimaksud.

* sebagaimanadokumen masterplan Penggugat, maka persyaratan yang diajukan Penggugat terbukti telahmenyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/Per/I/2010 tentang Periznan Rumah Sakit.

BB710/2017/NNF (A) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,677 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB710/2017/NNF (B) berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,798 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika.5.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika..

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;5.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25 Juli 2002.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.37 SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. $Urat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis. Surat Ijin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor:357/ MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan ljin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

SUrat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ ViI/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.41 SUrat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. Surat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

(Vide konsideran Membacapada Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal inimaka perlu diatur ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015,Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 11Mei 2015;7.

(Vide konsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

RICKY JUNJUNGAN HERBERT TOBING)kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/ 35/2015 tanggal 26 Januari 2015.Bahwa berdasarkan tanggapan Menteri Kesehatan R.I.

NomorKP.04.01/MENKES/415/2015 tanggal 2 November 2015 membuktikanbahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015, KementerianHalaman 21 dari 33 halaman.

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakitdan PuskesmasPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Ari Setiawan alias Kentang bin Sutrisno pada hariJumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 21.00 wib. atau setidaktidaknya padaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk dalam DaftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas ; Bahwa yang diberi wewenang untuk memberi rekomendasi,perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan distribusi sediaanfarmasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor

38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan ; Bahwa yang dapat menjalankan kegiatan kefarmasian dan ataudapat menyerahkan, menawarkan menjual Obat Daftar G sesuaiketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/ Per/VI/2011, yang di berikaniin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah PedagangBesar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakit dan Puskesmas.

188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal28 Januari 2011 atas dalildalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalamPermohonannya, maka ijinkanlan Termohon menyampaikan dasarpertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis diterbitkannya PeraturanBersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 :a.

Bahwa penerbitan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sudahtepat hal ini karena sudah sesuai dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeridengan Menteri Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPerundangundangan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan untuk menjaminterciptanya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.4.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 angka 15, Pemohonmendalilkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeritanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak termasuk dalamhieraki peraturan perundangundangan.5.

Adapun penerbitan Peraturan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan peraturanpelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang saat ini masih dalam proses pembahasan rancangan;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman

Bahwa Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jjin PBF, pemohonharusmengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pada KementerianKesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaankefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusan kepada Kepala BadanPOM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM/BalaiBesar POM setempat.

Bahwa Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi menyebutkan bahwa Setiap PBF dan PBFCabang harus memiliki apoteker penanggung jawab yangHalaman 13.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sonbertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau bahan obat, Apotekerpenanggung jawab yang dimaksud harus memiliki izin sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa jjin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Son2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.Bahwa Karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

Menurut Majelis Hakim hasilpemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kiturine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Validtersebut merupakan pemeriksaan tahap awal yang masih harusdilakukan pengujian lebih lanjut di Laboboratorium Forensik yangberwenang yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika, danoleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara

Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasilpemeriksaan sample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secaraLaboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkanKeputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan PenyidikDenpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (ProJustisia

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropikauntuk mendapatkan

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VIl/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19untuk

Abdus pada sekira Juli 2014 dan sekirabulan Nopember/Desember 2014, namun tidak didukung alat buktilain, baik keterangan para Saksi maupun hasil pemeriksaansample urine, darah dan/atau rambut Terdakwa dari LaboratoriumForensik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.Oleh karenanya perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuanPasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku.1:Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit;Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraanKomite Medik Rumah Sakit;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai

M.DJAMIL PADANG untuk menerbitkan objek sengketa a quo (videPutusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUNPDG tanggal 17 Juli2012 Hal. 53);e Menimbang bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan KomiteMedik di Rumah Sakit knhususnya BAB V, menyebutkan mekanismepemeriksaan yang dilakukan oleh Subkomite Etika dan Profesi dalamupaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut:a.

Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit, melainkan mengacu pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Bukti T8);Bahwa di RSUP dr.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Hal. 3 dari 19 hal, Put.No.14/PID.SUS.KOR/2014/PT.MksMenkes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/ 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidanberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25Juli 2002.Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat IzinPerawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat IzinFisioterafis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan MenteriKesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala DinasKesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatanyang berada

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materimuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpangdari materi yang diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004"Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis", sedangkan berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal

/Per/II/2008 bahwa" isi rekammedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekamanmedis ", maka sanaat ielas teriihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telah mereduksi(mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalambentuk "isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya

dalam bentuk "ringkasan rekam medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/Il/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telahmereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah teroukti bahwaketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf eUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sekarang telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011);Halaman 20 dari 22 Hal.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/II/2008 lebih rendah dari kekuatan Hukum UndangUndang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yang harusdipakai berkaitan dengan " hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis "adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 demi hukum harus dikesampingkan, bandingkandengan

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsipdan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V 1/2000,Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN.

TL.e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000tentang Registrasi Obat

LAB : 0547 / NOF / 2014tanggal 3 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tabletLL tersebut mengandung Trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksudmengedarkan menurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Hal. 19 dari 27 hal

No. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadiproduksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Knasiat Keamanan dan PanitiaPenilai Mutu, Tehnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, DirekturJenderal memberikan keputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

BerdasarkanPermenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000 tentang Registrasi Obat Jadi Bab IIPasal 3 Obat yang dapat memiliki ijin edar harus memenuhi kreteria sebagaiberikut :e Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadaidan dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinik ataubuktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmupengetahuan yang bersangkutan ;e Mutu memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksisesuai CPOB.

Indah Anggraini, M.Si) kepada KementerianKesehatan RI tentang Penggugat adalah tidak benar dan dibuat atasdasar pertimbangan sakit hati, sehingga merupakan pertimbanganyang sewenangwenang;Bahwa Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Dr.

Alfian Rejekinte Munthe, MPH.NIP > 197011182002121001Pangkat : Penata III/cJabatan : Epidemiolog (JFU)Unit Kerja: Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit BTK dan PPSatuan Kerja: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KementrianKesehatanBahwa karena Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017, sangat merugikanPenggugat, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Pengugatmengajukan Banding Administratif di Kantor Badan PertimbanganKepegawaian

Alfian Rejekinta Munthe,MPH sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 1Agustus 2017;Kedua : Memperkuat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorKP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 berupa:hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN. JktPemberhentian dengan Hormat Tidak atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Dr.

AlfianRejekinte Munthe, MPH dan sangat merugikan Penggugat, sehinggaPenggugat mengajukan upaya perkara a quo di periksa di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta;Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang PenguatanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017Tanggal 12 Juni 2017 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat:Dr.

Kepegawaian dalam memutuskan perkara a quokurang pertimbangan hukumnya;Dengan demikian Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaiandalam mengambil Keputusan hanya berdasarkan Surat PutusanKemenkes RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017, tanpa pernahmendengar keterangan dan atau melakukan pemeriksaan Penggugatdan hanya membaca surat laporan secara sepihak yang dibuat KepalaKantor BTKL PP Kelas Medan (Dr.

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tig1448/Menkes/Per/VV/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau;

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VV2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukumnya

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamHalaman 12 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tlgperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi