Kami sebagai PENGGUGAT sudah melakukanlangkahlangkah bajanjang naiak batanggo turun, antara lain :1Kami atas nama kaum PENGGUGAT pada tanggal 30 September 2010 menyurati NiniakMamak TERGUGAT agar diadakan musyarawah, pada tanggal 3 Desember 2010diadakanlah mediasi pertama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Cs dirumah TuoKampuang suku Piliang dengan tidak ada menghasilkan kesepakatan.Pada Tanggal 5 Desember 2010 PENGGUGAT minta diadakan pertemuan kembali denganTERGUGAT, maka tanggal 10 Maret 2011 diadakan

Agus salim danUpik Uning serta di tandatangani dihadapan Ketua Pengadilan Negeri BatuSangkar, tanpa adanya persetujuan Penggugat sebagai mamak kepalawaris Pihak Penghibah Syamsidar dan persetujuan Penggugat II danPenggugat II sebagai ahli waris dan anggota kaum dari Pihak PenghibahSyamsidar, serta hibah tersebutpun dilakukan tidak dihadapan ninik mamakdan kepala nagari dan tidak diketahui oleh saksisaksi sepadan dimanaobjek perkara terletak;Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara Bajanjang naiak

Bahwa dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi SumateraBarat Nomor : 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfatannya,diatur ketentuanya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak ulayat.Pada intinya, sengeketa hak ulayat diselesaikan melalui forum KetapatanAdat Nagari, dengan mengutamakan musyarawarah mufakat, sesuaidengan azas bajanjang naiak batanggo turun. Jika tidak dapatdiselesaikan, maka penyelesaian diselesaikan ditingkat pemerintahanKabupaten/Kota.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbartentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanahulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurutketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dandiusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalambentuk keputusan perdamaian.

suatuunsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2)Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayatdan Pemanfaatannya, disebutkan;Ayat (1) : Sengketa tanah ulayat nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuansepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak

Bahwa atas pelaporan pajak tahunan wajib pajak, kepala kantorpajak mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan ataslaporan pajak tersebut jika ada indikasi tidak sesuai dengan profilwaih naiak ith adalah tindakan nravantif Dieamninga ith; qi KPP adaketika AR mengetahui ada potensi ekonomis dan setelah dilakukanpenelitian ternyata benar maka wajib pajak bisa diberikan himbauan.

aplikasi maka pemeriksaan khusussudah selesai, namun wajib pajak dapat melakukan keberatanterhadap hal tersebut.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian buktibukti sudahmendukung bahwa wajib pajak harus membayar suatu jumlahtertentu. maka wajid pajak diberi kesempatan untukberdiskusi/membahas temuantemuan tim pemeriksa dan jika wajibpajak merasa tidak sesuai dengan hasil temuan tim pemeriksa makawajib pajak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan keKanwil dan tika Kanwil mannlak maka waih naiak

Untuk wajibpajak yang tidak melaksanakan pembukuan dapat memilin untukmenyelenggarakan norma penghitungan tetapi dengan syarat harusmemiliki catatan.~ Rohwa PP AB diaknmodir iintiik watiih naiak vangn tidak mealakiikansaksi dengan adanya ketentuan ini menjadi celah bagi parapengusaha yang merasa omsetnya sudah besar namun memakaiperhitungan untuk omset dibawah Rp4,8 miliarBahwa kewajiban wajib pajak jika omsetnya lebih dari Rp4,8 miliaryaitu perhitungan pajaknya tidak boleh memakai perhitungan 1

Bahwa pembayaran pajak dilakukan di tempat domisili usahanyadan tempat NPWP tercatat.~ Raohwa nareawaan aidangd macitk cahanai naiak daarah Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada ANTHONY LIANDOsejumlah Rp100 juta kKemudian Rp550 juta. Bahwa Terdakwa sebagai petugas pajak menghindari untukmengambil uang negara dan lebih baik Terdakwa meminjam.

keterangan yangdiberikan di bawah sumpah di persidangan ;Menimbang, bahwa bukti TIIII/16 berupa salinan putusan Kerapatan AdatNagari (KAN) Salido tentang perkara sengketa tanah sawah dan tanah kering antaraSabri, Cs (a quo Tergugat) dengan Darwis, Cs a (a quo Penggugat) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 bahwa :sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuansepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak

Tergugat untuk bermusyawarahtentang penyelesaian sengketa perkara a quo, dan Pengadilan NegeriPadang tidak atau belum berwenang mengadili, karena perkara ini belumdiselesaikan pada tingkat Nagari sesuai dengan ketentuan PeraturanDaerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang TanahUlayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh Kerapatan AdatNagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku,bajanjang naiak

dengan nomor polisi BA 1032 SF, terdakwamelihat saksi DEDE SEPRIADI Pgl SEP yang sedang duduk di sebuahwarung dan melihat itu, terdakwa yang belum tau ingin berangkat denganSiapa menyenter jalan saksi BENI ADILLA AYATRA Pgl BEBEN kemudianberhenti lalu memenggil saksi DEDE SEPRIADI Pgl SEP dan saksiDEDE SEPRIADI Pgl SEP kemudian mengahampiri terdakwalaluterdakwa mengatakanPAI MAIN WAK LAH (AYO KITA PERGI JALANJALAN) dan saksi DEDE SEPRIADI Pgl SEP menjawab "KAMA BANG(KEMANA BANG) terdakwa jawab "NAIAK

membicarakan, mengundang Tergugat I. a,b, c, d, e, f dan Tergugat . g untuk bermusyawarah tentangpenyelesaian sengketa perkara A quo, dengan kata lain perkara inibelum diselesaikan pada tingkat Nagari sesuai dengan ketentuanPeraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 12 yangberbunyi sebagai berikut :(1) Sengkata tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yangberlaku, bajanjang naiak

membicarakan, mengundang Tergugat I. a,b, c, d, e, f dan Tergugat . g untuk bermusyawarah tentangpenyelesaian sengketa perkara A quo, dengan kata lain perkara inibelum diselesaikan pada tingkat Nagari sesuai dengan ketentuanPeraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 12 yangberbunyi sebagai berikut :(4) Sengkata tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yangberlaku, bajanjang naiak

Dalam hal ini telah jelas dan nyata telah terjadipelanggaran norma adat aluah jo patuik karena tidak dilakukansecara bajanjang naiak batanggo turun, serta melanggar ketentuanHalaman 5 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang TanahUlayat dan Pemanfaatannya ;9.

Oleh karenanya harus Para Penggugat buktikan sendiri dalampersidangan perkara a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 163 H.I.R dan Pasal 283R.Bg yang menyatakan Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak ataumengemukakan suatu perbuatan hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hakitu atau adanya perbuatan itu;Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat angka 5 halaman 4 yang pada intinyamenyatakan Para Penggugat telah melakukan upaya bajanjang naiak batanggoturun secara kekeluargaan dan sampai pada penyelesaian

Kapalo Koto Persukuan Limo Rumah Supanjangyang telah ada dan telah di wariskan secara turun temurun dalam kaum adat lebihdari 100 (Seratus) tahun yang lalu sehingga jelas bahwa tanah ini tidak dapat dimilikimenjadi hak milik secara pribadi.11.Bahwa menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008Tentang Tanah Ulayat dan Pemamfaatannya, Dalm Bab VII Pasal 12 angka 1, BahwaSengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjangadat yang berlaku, bajanjang naiak

pajak kurang dibayar sebesar Rp5.189.848.700 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp.5.189.848.700 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuaidengan ketentuanketentuan Perpaiakan yang berlaku, tidak diketahuidasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta DasarPengenaan Paiak dan hanva berdasarkan pada hash Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yangsudah sangat ielas tidak dapat diiadikan sebagai dasar hukum dalammelakukan penagihan naiak

MARAJO;Bahwa Ahli pernah menjadi Ketua LKAN Bukittinggi sejak tahun 2011sampai dengan tahun 2013, sekarang sudah meletakkan jabatan danmenjadi Penasihat di LKAN ;Bahwa ahli sukunya Selayan ;Bahwa ahli pernah memberikan pelatinan dan materi terhadapmasyarakat minang kabau atau pemuda minang kabau, diantaranya diKecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Mandiangin Koto Selayan danKecamatan Guguak Panjang ;Bahwa struktur di hukum adat minang kabau, kalau di kuralsusunannya mamak bajanjang naiak batanggo turun

Kemudian Penggugat barubaru ini kembaliPutusan Perkara Perdata Nomor 11/PDT.G/2019/PN.KBR Halaman 12 Dari 48mengadukan permasalahan pembahagian penguasaan tanah pusaka tinggi inisecara bajanjang naiak batanggo turun sebagaimana yang berlaku dalamHukum Adat Minangkabau dan Peraturan Daerah Gubernur Sumatera Barat No.7Tahun 2018 tentang Nagari, yaitu dimulai dari Niniak Mamak dalam suku Piliangyaitu ninik mamak Penggugat dan Tergugat ;Bahwa Penggugat telah mengadukan permasalahan ini kepada Ninik Mamakpada

membicarakan,mengundang Tergugat . 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat I. 7 untukbermusyawarah tentang penyelesaian sengketa perkara a quo,dengan kata lain perkara ini belum diselesaikan pada tingkat Nagarisesual dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera BaratNomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannyapada Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :(1) Sengkata tanah ulayat di Nagari diselesaikan olehKerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjangadat yang berlaku, bajanjang naiak

Jauh sebelumnya,TERGUGAT dan TERGUGAT Il telah melalui danmenyelesaikan proses adat bajanjang naiak batanggo turun(berjenjang naik bertangga turun), yang dimulai dari tingkatpaling rendah. Proses di KAN merupakan yang tertinggi dalampenyelesaian permasalahan adat di nagari. Proses yang harusdilalul dan diselesaikan sebelumnya diawali dari kerapatanjurai, kerapatan kaum, kerapatan suku dan setelah itu barusampai pada KAN.Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Pdp.

MARSALAM MUNAF;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan DaerahProvinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 bahwa :sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuansepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakandengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentukkeputusan perdamaian,dan dalam ayat (2)nya berbunyi bahwa :apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketasebagaimana dimaksud

Sikaping tahun 2016 pada gugatan sebelum ini,penggugat terbukti lebin bersikap pasif dan banyak duduk dan diam saja,hanya ayahnya Agussalim Malin Bandaro saja yang selalu proaktif dalampenyampaianpenyampaian.Bahwa gugatan yang diajukan oleh atau atas nama penggugat ke KANGanggo Hilia pada tahun 2009 merupakan gugatan yang cacat hukum, karenadalam hukum adat Minangkabau yang telah di bekukan dalam PeraturanDaerah, Kerapatan Adat Nagari dalam mendamaikan masalah sako danpusako harus bersistem Bajanjang Naiak