Menyatakan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor43/Pdt/EKS/2012/PUT/PN Bdg. juncto Nomor 120/Pdt/G/2011/PN Bag.tertanggal 11 September 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt/G/2011/PN Bdg. tertanggal 5 September 2012 haruslahdinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kKekuatan hukum ataumemerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk mengangkat sita eksekusi tersebut:Halaman

Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor 120/Pdt/G/2011/PN Bdg.tertanggal 11 September 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt.G/2011/PN Bag. tertanggal 5 September 2012 batal demi hukumatau tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Nomor 54 K/Pdt/2018Kelas IA Bandung Nomor 43/Pdt/Eks/2012/Put/PN Bdg. juncto Nomor120/Pdt.G/2011/PN Bag. tertanggal 5 September 2012;6.

Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabarubahwa pada tanggal 14 September 2021, telah mengajukan permintaanHalaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2021/PT BJMbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor120/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 08 September 2021 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Hukum padatanggal 15 September 2021 dengan Relaas Pemberitahuan PermintaanBanding

Kotabaru Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 08September 2021;Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Banjarmasintidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan NegeriKotabaru terhadap Terdakwa, karena pidana tersebut dipandang terlaluberat dan tidak memenuhi rasa keadilan mengingat barang bukti berupaShabu yang ada pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit (0,02 gram);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangandiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor120

jumlahnya sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yangberkaitan dengan perkara iniHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2021/PT BJMMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kotabaru dan dari Penasihat Hukum Terdakwatersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor120

rupiah );Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami UNGGUL AHMADI,S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, denganHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2021/PT BJMVIKTOR PAKPAHAN,S.H.M.H.Msi, dan BOEDI SOESANTO, S.H., masingmasingsebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor120

., dariPOSBAKUMADIN Tanah Laut berdasarkan penunjukan nomor120/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 13 Mei 2020;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor99/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Juni 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkatbanding;Il. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi BanjarmasinNomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Juni 2020 tentang HariSidang;Hl.

Berkas perkara dan surat surat lain serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02Juni 2020;Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor120/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Plh.

PaniteraPengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa ia mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 2 Juni 2020;Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan banding kepadaPenasihat Hukum Terdakwa Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 10 Juni2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2020,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanjarmasin meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara sertaturunan resm Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Juni 2020 berita acara pemeriksaandipersidangan, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum danSuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Aquo, ternyata MajelisHakim

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 02 Juni 2020 yang dimintakanbanding tersebut;Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintankan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;5.

Bahwa keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebutterjadi pada 12 Juni 2015, disebabkan Tergugat telan melakukan tindakanpelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga oleh pihak yangberwajib, Tergugat di tangkap dan di jatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 3bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan perkara Nomor120/Pid.Sus/2015/PNSon, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Pidana Nomor120/Pid.Sus/2015/PN.SON, telah di nazegelen dan tidak dapat dicocokkan denganaslinya, lalu diberi kode (P2)Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang diatas, dan telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalamberita acara sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

persidangan;Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalahbahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 12 Juni 2015disebabkan Tergugat telah melakukan tindakanHalaman 4 dari 12 Halaman,Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Srog pelecehan seksual terhadap anak dibawah umursehingga berwajib, Tergugat di tangkap dan di jatuhi hukumanpenjara bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor120

dalil gugatan penggugat yang dikuatkan olehbukti P.1 dan P.2 serta fakta lain di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktafaktahukum sebagai berikut:1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yangmenikah tanggal 22 Juni 2003, tercatat pada Kantor Urusan AgamaBanggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah danbelum bercerai menurut hukum;2. bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (tahun) tahun3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor120

sebagaiPemohon I.Mutmainna Ridwan binti Ridwan, Umur 24 tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman diDusun Gattungan, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian,Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya bertanggal 7 Maret 2017 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor120

Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon penetapan yang seadiladilnya.Halaman 2 dari 5 hal.Penetapan No120/Pdt.P/2017/PA.PwlBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon I dan PemohonIl tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepadaorang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan.Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Pemohon dan Pemohon IIyang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor120

pokoknya menyebutkanPelaksanaan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari,terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasilsubkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat;Menimbang, menurut Mahkamah Agung adalah bahwa Judex Factiesalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.04/2011 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor120

/PMK.04/2013 pada pokoknya menyebutkan Pelaksanaan pekerjaansubkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib dilakukandalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejaktanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrakdimasukkan kembali ke Kawasan Berikat: Bahwa Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor147/PMK.04/2011 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat, menyatakan PemasukkanHalaman 5 dari 9 halaman.

oleh Pemohon Banding keKawasan Berikat sebelum tanggal 24 April 2017 tidak didukung bukti yangcukup menurut hukum, sehingga dinilai tidak berdasar dan harusdikesampingkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinilai sudah tepat danbenar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa olehPemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 40ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 sebagaimanaterakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor120

Penetapan Nomor120/Pdt.P/2019/PA.Prmsyarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wallnikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul.

Penetapan Nomor120/Pdt.P/2019/PA.Prmmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Nomor120/Pdt.P/2019/PA.PrmDemikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Drs. Indrawisol, M.H.sebagai Ketua Majelis, H.

Penetapan Nomor120/Pdt.P/2019/PA.Prm

2007 tentangPencatatan Nikah, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohonmenyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo,maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Sidoarjo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikahberdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada UrusanAgama Kecamatan sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor120

Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahanmenurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor120/31/VIV1989 tanggal 14 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;2.

bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;Hal 6 dari 8 Penetapan No. 0254/Pdt.P/2017/PA.Sda1.2MENETAPKANMengabulkan Permohonan Para Pemohon ;Menetapkan biodata Para Pemohon dalam Akta Nikah Nomor120

MelawanNAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 09, Desa DESA, KecamatanKECAMATAN, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor120

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor120/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon Idan Pemohon Il telahdipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang, tidak menyuruh orangHal.3 dari Shal.Penetapan No.120/Pdt.P/2017/PA.LLG.lain sebagai wakil / kuasanya dan tidak terdapat halangan yang sah untuk tidakmenghadiri persidangan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon danPemohon Il tidak sungguhsungguh dalam perkaranya, maka sesuai denganketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon Nomor120

Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp.331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).DICATAT : Pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2017, Penetapan Nomor120/Pdt.P/2017/PA.LLG. telah mempunyai kekuatan hukum yangbtetap; Salinan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2017/PA.LLG.tanggal 12 September2017, atas permintaan sendiri diberikan kepada Pemohon dan Pemohonll;Untuk Salinan,Pengadilan Agama LubuklinggauPanitera,Hal.5 dari Shal.Penetapan No.120/Pdt.P/2017/PA.LLG.Drs. H.

persidangan;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi GorontaloNomor 115/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 4 Desember 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TinggiGorontalo Nomor 115/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 4 Desember 2020tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120

Banding PenuntutUmum Nomor 21/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebuttelahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 120/Pid.Sus/2020/PN Lbo;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pemohon Banding Nomor120

dalammemutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalampenerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan Hakim HakimKetua Anggota Paraf Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 115/PID.SUS/2020/PT GTOtinggi dengan suatu keputusan memutuskan, menguatkan, atau mengubahatau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggimengadakan putusan sendiri;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 Nopember 2020 sekedarmengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwadan mengenai barang bukti dirampas untuk negara sehingga amarnyasebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB LAWANI alias KAKAoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sachet plastik bening yang berisi serbuk kristalbening yang diduga jenis shabu;3 (tiga

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 Nopember 2020 untuk selebihnya;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

persidangan;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telan membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi GorontaloNomor 115/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 4 Desember 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan TinggiGorontalo Nomor 115/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 4 Desember 2020tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120

Banding PenuntutUmum Nomor 21/Akta Pid/2020/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan BandingNomor 120/Pid.Sus/2020/PN Lbo;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat PemberitahuanMemeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Pemohon Banding Nomor120

berdasarkan kewenangannya akanmempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalammemutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekliruan dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengansuatu keputusan memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam halmembatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakanputusan sendiri;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 Nopember 2020 sekedarmengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwadan mengenai barang bukti dirampas untuk negara sehingga amarnyasebagai berikut: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOB LAWANI alias KAKAoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) paket sachet plastik bening yang berisi serbuk kristalbening yang diduga jenis shabu; Hakim

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor120/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 Nopember 2020 untuk selebihnya;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

padadalildalil permohonannya dan mohon Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan inimaka ditunjuk kepada halhal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkaraini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukanperubahan nama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor120

keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian danberhubungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksisaksi sendiri,Salinan penetapan 0038,Halaman 1 dari 9maka berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyainilai kekuatan pembuktian yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas, Majelis Hakimtelah menemukan faktafakta di persidangan bahwa Pemohon yang semula bernamaPEMOHON binti Junaidi, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor120

Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon Nomor120/31/III/2013, tidak sesuai dengan yang sebenamya;3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon Nomor :120/31/III/2013 yang sebelumnya PEMOHON menjadi PEMOHON ;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebutkepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;4.

berisikan sabu seberat 0,22 gramnetto;1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecilkosong;2 (dua) buah jarum suntik;1 (satu) buah kaca pirek; 6(enam) buah mancis; 1 (stau) unit handphone merk Nokia; 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah);Dirampas untuk negara;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor120

unit Handphone merek Nokia;1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus riburupiah);Dirampas untuk negara;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor120

Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017Negeri Rantau Prapat Nomor 69/Akta.Pid/2017/PNRAP juncto Nomor120/Pid.Sus/2017/PNRAP, tanggal 12 September 2017, dengan demikiansebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untukmengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebutdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat

pemilik yang sah atas tanah danbangunan/gedung yang terletak di Kompleks Podomoro Sport Center, JalanAgung Indah Blok M2 Kaveling No. 7 Sunter Agung, Jakarta Utara,sebagaimana terbukti dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor9493, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;Bahwa tetapi kini tanah dan bangunan/gedung milik Pembantah tersebutdi atas telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utaraberdasarkan Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor120

PenetapanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor120/Pdt.G.G/2006/PN.JKT.UT. tanggal 26 Desember 2006 jo. Berita Acara SitaJaminan Nomor : 120/Pdt.G.G/2006/PN.JKT.UT. tanggal 26 Desember 2006;Hal. 1 dari 18 hal. Put.

No. 2621 K/Pdt/2009Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor120/Pdt.G.G/2006/PN.JKT.UT. tanggal 11 Desember 2007 dapat dilaksanakanSita Jaminan atas tanah dan bangunan/gedung milik Pembantah tersebutadalah keliru atau salah alamat karena tanah dan bangunan yang diletakkanSita Jaminan tersebut adalah milik Pembantah dan bukan milik PT SUNTERAGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, sehinggatidak dapat dilakukan Sita Jaminan dalam perkara a quo;Bahwa kesalahan seperti demikian

PenetapanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor120/Pdt.G.G/2006/PN.JKT.UT. tanggal 21 Desember 2006 jo. Berita Acara SitaJaminan Nomor : 120/Pdt.G.G/2006/PN.JKT.UT. tanggal 26 Desember 2006,adalah bertentangan denan hukum dan oleh karena amar putusan berikutpenetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Berita AcaraSita Jaminan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidakHal. 3 dari 18 hal. Put.

No. 2621 K/Pdt/2009Terbantah ajukan di dalam pembuktian pada perkara Nomor120/Pdt.G/2006/PN.JKT.UT. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangpenetapan sitanya dibantah dalam perkara ini, teroukti ada bukti lain yangmembuktikan adanya kesamaan satu kesatuan aset dalam suatu perusahaanGROUP, yaitu bahwa PT AGUNG PODOMORO maupun dan PT SUNTERAGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT & CONTRUCTION adalah di alamsatu group kepemilikan usaha yaitu AGUNG PODOMORO GROUP.

Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KelurahanBantaBantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,selanjutnya disebut sebagai Termohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya,tertanggal 6 Jnuari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor120

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, nomor120/Pdt.P/2020/PA Mks.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp326.000, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.

Putusan Nomor 120/Pat.G/2016/PN SmgSimatupang Kav. 15 Jakarta Selatan 12440, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 185/ST/DIR/2016 tanggal 29 April 2016.Selanjutnya disebut PENGGUGAT INTERVENSI;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 14Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 15 Maret 2016 dalam Register Nomor120

;Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pat.G/2016/PN SmgBahwa Tergugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Wanprestasiterhadap Tergugat Intervensi Il dan Tergugat Intervensi Ill sebagaimanaregister perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Smg (Gugatan Nomor120);Bahwa dalam Gugatan Nomor 120 sebagaimana dimaksud dalam angka 4(empat) di atas, Tergugat Intervensi mendalilkan bahwa TergugatIntervensi Il dan Tergugat Intervensi Ill telah wanprestasi, karena tidakdapat melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan

Intervensi selaku Kreditor yang beritikad baik.Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agardengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, YangMulia Majelis Hakim Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PN.Smg yang memeriksadan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:1.Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yangbenar serta beralasan menurut hukum;Mengijinkan Penggugat Intervensi untuk ikut serta dalam Perkara Nomor120

sama dengan yang telah diagunkan kepada PenggugatIntervensi, yang telah dibebani hak tanggungan, maka Penggugat Intervensimohon turut serta dalam perkara pokok;Menimbang, bahwa ketika acara persidangan perkara ini sampai padatahap mediasi, ternyata Penggugat Intervensi mengajukan surat tertanggal 19Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Putusan Pailit Nomor 09/Pdt.SusPailit/2016/PN Niaga Smg jo Nomor 05/Pdt.SusPKPU/2016/PN Niaga Smgatas nama Sugimuljono (dalam Pailit) selaku Tergugat dalam perkara Nomor120

membayar biayaperkara sebesar Rp1.421.000,00 (Satu juta Empat ratus Dua puluh saturibu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Semarang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami SuryaYulie Hartanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AntoniusWidijantono, S.H. dan Fatchurrochman, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSemarang Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 16 Maret 2016 jo Nomor120

PNS, tempat tinggal Jalan Poros Kijang Mas RT. 010 RW.001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari KabupatenTanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret2020 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor120

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor120/Pdt.P/2020/PA..Plh dari Pemohon dan Pemohon II ;Halaman 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 120/Pat.P/2020/PA.Plh2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Pendidikan SMP, tempat kediaman di ieeBE sebagai Penggugat ;melawanes, 8 35 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di JEES sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25April 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor120

akanmencabut gugatannya untuk mencari kembali alamat Tergugat ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor120

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Pemohon telah MengajukanPermohonan Penetapan Waris yang terdaftar Perkara Nomor120/Pdt.P/2011/PA.Bdg dalam hal ini Pemohon menguasakan kepada FerryCahyadi, R, S.H., dan Erwin Simbolon, S.H., Advokat & Konsultan Hukumdikantor Hukum Advokat Ferry C. Rismafury, S.H., & Rekan yang beralamatJalan Cisaranten Kulon No.779 Kav. C Guruminda Soerkarno Hatta KotaBandung;2.

meskipun dalam permohonan Penetapan Ahli Waris denganregistrasi Perkara Nomor : 120/Pdt.P/2011/PA.Bdg dalam permohonannyaterdapat adanya kekeliruan terhadap ketidak benaran data surat yang telahterbit maka sepatutnya atas permohonan Pemohon' yang telahdikeluarkanya Penetapan Ahli Waris dengan registrasi Perkara Nomor :120/Pdt.P/2011/PA.Bdg yang telah ditetapkan pada hari rabu tanggal 02Maret 2011 mohon batal demi hokum batal demi hukum dan tidak berlakumengikat atas Putusan Penetapan Ahli Waris Nomor120