Ditemukan 3838 data
1.DINDIN FIRMANSYAH
2.YUHANI
3.NURLAELI
4.IMRON ROSIDI
5.HASANUDDIN
6.AZAT ZURIJAT
7.RUDI KUSNADI
8.BAWON SUPRIANTO
9.ZAMRONI
Tergugat:
KUWU GEBANG KULON
190 — 104
Menyatakan sah Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.006Sekret/2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang;3. Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;4.
Yuhani dari Kepala Urusan Program MenjadiKepala Urusan Perencanaan Desa Gebang KulonKecamatan Gebang ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.Kuwu 16/IX/2018 tanggal 24 September 2018Tentang Pengangkatan Sdri. Yuhani Dalam JabatanSebagai Kepala Urusan Program Desa Gebang KulonKecamatan Gebang ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.Kuwu 15/IX/2018 tanggal 24 September 2018Tentang Pengukuhan Sdri.
Nurlaeli Dalam JabatanSebagai Bendahara Desa Gebang Kulon KecamatanGebang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.Kuwu 12/I/2018 tanggal 29 Januari 2018Tentang Pengukuhan Sdri.
RUDI KUSNADI DalamJabatan Sebagai Kepala Dusun II Desa Gebang KulonKecamatan Gebang ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep. Kuwu 12/IV/2016 tanggal 12 April 2016 TentangPengukuhan SDR.
BAWON SUPRIANTO Sebagai KepalaDusun 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.Kuwu 09/I/2018 tanggal 29 Januari 2018Tentang Pengangkatan SDR. BAWON SUPRIANTODalam Jabatan Sebagai Kepala Dusun IV Desa GebangKulon Kecamatan Gebang ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor141/Kep.Kuwu 08/I/2018 tanggal 29 Januari 2018Tentang Pengukuhan SDR.
Pembanding/Tergugat II : BADRUN ALIAS AMAQ HENDRI
Pembanding/Tergugat III : CERAP ALIAS AMAQ MAHUDIN
Terbanding/Penggugat : NOAR ALIAS AMAQ NOWAR Diwakili Oleh : AGUS SUGIARTO, S.H., MH, DKK
59 — 23
Berkas perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor141/Pdt.G/2020/PN.Sel, tanggal 12 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIDALAM PROVISI;Menolak Provisi Penggugat;DALAM EKSEPSI;Halaman 2 dari 9 halaman Put. No. 110/PDT/2021/PT.MTR.Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II;DALAM POKOK PERKARA;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
disampaikan kepada Terbandingsemula Penggugat pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana suratpemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 141/Pdt.G/2020/PN.Seltanggal 28 April 2021, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan KontraMemori Banding tanggal 4 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Selong pada tanggal 6 Mei 2021, yang telah pula disampaikan kepadaPara Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimanarelas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor141
Bahwa Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Nomor141/Pdt.G/2020/PN.Sel yang telah mempertimbangkan keterangan saksiSaksiPenggugat/Terbanding dan dijadikan dasar untuk dikabulkan gugatanPenggugat/Terbanding adalah pertimbangan yang sangat keliru dan salah danmelanggar hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebabsaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah saksi yangmempunyai qualifikasi sebagai saksi Pendengar dari Penggugat/Terbandingdan tidak melihat peristiwa
Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Nomor141/Pdt.G/2020/PN.Sel adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru,seharusnya lebih adil dalam melihat alatalat bukti baik suratsurat maupunsaksisaksi dari para Tergugat/Para Pembanding yang menjadi landasanhukum terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat/ParaPembanding lebih dari 30 tahun;4.
UndangUndang Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah danperubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 April 2021 Nomor141/Pdt.G/2020/PN Sel yang dimohonkan banding;Halaman 8 dari 9 halaman Put. No. 110/PDT/2021/PT.MTR.
49 — 2
DusunKelompu, RT 10, RW 2, Desa Kelompu, KecamatanKembayan, Kabupaten Sanggau, sekarang tidakdiketahui tempat tinggalnya secara pasti wilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon =;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannyatertanggal 23 September 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 23September 2010 dengan register Nomor141
kedua, sedangkan pada sidang sidang selanjutnyaPemohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap,sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakdatangnya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatualasan yang sah;Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkanTermohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sahuntuk menghadap meskipun menurut relaas panggilan Nomor141
alasanyang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamenasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil iMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Sanggau untuk menegur Pemohonagar membayar kekurangan biaya perkara ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca suratteguran Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor : WI14A4/115/HK.05/11I 1/2011, tanggal 4 Maret 2011Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca suratketerangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor141
12 — 7
mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talakantara:Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mas, tempat tinggalKecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor diKecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Hakim Ketua Telah menerima laporan dari Panitera Pengganti perkara nomor141
di luarpersidangan atas kemauan Pemohon sendiri karena Pemohon dan Termohontelah berbaik, dengan demikain telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat(2) RV, Hakim Ketua menyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Pemohon;Mengingat peraturan perundangundangan dan kaidah syar'iyah yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan pencabutan Pemohon perkara nomor141
73 — 23
desa dan rukun tetangga (RI) nomor141/037/BPMPD/2014 tanggal 20 Maret 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen permohonan pencairan penghasilantetap kepala desa , perangkat desa, perangkat desa lainnya, badanpemusyawaratan desa dan rukun tetangga (RI) nomor141/074/BPMPD/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang telah dilegalisir sesuaidengan aslinya ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen permohonan pencairan alokasi danadesa tahap Il (dua) tahun anggaran 2014, dengan nomor141
dan rukun tetangga (RI) nomor141/118BPMPD/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen permohonan pencairan penghasilantetap kepala desa , perangkat desa, perangkat desa lainnya, badanpemusyawaratan desa dan rukun tetangga (RI) nomor141/143/BPMPD/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya ;Fotocopy buku register pengambilan SP2D tahun 2014 dinas DPPKADKab.
desa dan rukun tetangga (RI) nomor141/118BPMPD/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya ;1 (satu) berkas fotocopy dokumen permohonan pencairan penghasilantetap kepala desa , perangkat desa, perangkat desa lainnya, badanpemusyawaratan desa dan rukun tetangga (RI) nomor141/143/BPMPD/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya ;Fotocopy buku register pengambilan SP2D tahun 2014 dinas DPPKADKab.
64 — 20
AKTA PERDAMAIANNomor 141/Pdt.G/2021/PA.TIkPada hari ini Rabu, tanggal 21 April 2021, bertempat di Kantor DesaSungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, telah terjadikesepakatan perdamaian dalam perkara gugatan Harta Bersama yang terdaftardi Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam register perkara Nomor141/Pdt.G/2021/PA.TIk antara;Nuriyah binti Wirsad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mulya Jaya,RT.005 RW.003, Desa Sungai
dengan cara dibagi dua sama besar dengan bagian masingmasingsebesar 50% (lima puluh persen).Pasal 7Bahwa Pihak dan Pihak II sepakat jika ada hutang lain selain di BRI CabangTeluk Kuantan, maka akan dibayar oleh masingmasing yang berhutang danatau Pihak dan Pihak Il akan bertanggungjawab terhadap hutangnyamasingmasing.Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telahmelakukan pemeriksaan setempat (descente) tertanggal 10 Mei 2021 sesuaiberita acara sidang pemeriksaan setempat (descente) Nomor141
Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatuntuk mengakhiri perkaranya, sebagaimana kesepakatan perdamaian Nomor141/Pdt.G/2021/PA.TIk. tanggal 10 Mei 2021;2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakanKesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;3.
84 — 27
Nopember 2006 Nomor :141/1207/435.012/2006 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, olehkarena Panitia Pemilihan Kepala Desa Aeng Tong Tong telah memproses danmenjaring bakal calon Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang ada ;20 Bahwa dengan pertimbangan diatas maka Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebihdahulu berkenan untuk menerbitkan Penetapan tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Tergugat tanggal 20 Maret 2007, Nomor141
Lutfi, sebenarnya pengertian 6 (enam) bulan berturutturut dihitung dari bulan pindahnya yang bersangkutan ke desa Aeng Tongtong,dan hal ini sudah diberikan petunjuk oleh Tergugat kepada Ketua Panitiasebagaimana surat Tergugat tanggal 24 Januari 2007 Nomor141/82/435.012/2007 perihal Cara Penetapan Persyaratan Bakal Calon KepalaDesa bagi Putra Desa (bukti T.3), namun sama sekali Panitia Pemilihanmengabaikannya ; Kedua : dalam pengumuman Panitia menetapkanpengumuman pertama 7 (tujuh) hari kerja tanggal
kesatuan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugatmenyerahkan alat bukti surat sebanyak 27 buah, berupa foto copy bukti surat yangdiberi tanda P1 sampai dengan P25, dengan diberi materai cukup dan setelahdicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut: 1 P1 : Copy sesuai dengan aslinya, surat dari Bupati Sumenep, ditujukankepada Ketua BPD Aeng Tong Tong di Saronggi, perihal : Penolakan Hasil1415Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Aeng Tong Tong, Nomor141
/05/437.113/BPD/2007, tanggal 30 Januari 2007, perihal : LaporanPelaksanaan Pemilihaan Kepala Desa;ll PaO we seisP20 : Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Aeng Tong Tong, tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilih, Nomor : 188/07/KEP.437.113/ BPD/2007, tanggal; 31 Januari 2007;P21 : Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Badan PermusyawaratanDesa, kepada Bupati Sumenep melalui Camat Saronggi, Nomor141/08/437.114/ BPD/2007, Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan
/409/435.012/2007 tentang Penolakan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaAeng Tong Tong (vide bukti surat P1) alasan Tergugat mengeluarkan obyeksengketa a quo adalah bahwa : a Proses Pemilihan Kepala Desa (Pengumuman Bakal Calon KepalaDesa) tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis sebagaimana tertuang dalamLampiran Surat Bupati Sumenep Tanggal 20 Nopember 2006 Nomor141/1207/ 435.012/2006;b Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Aeng Tong Tong kecamatanSaronggi dinyatakan tidak disetujui dan ditolak
66 — 26
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor141/PEN/2011/PTUNJKT, tanggal 19 Juli 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraPD me ee me ee em tc mee os me mm mie em em3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 141//PENHS/2011/PTUNJKT, tanggal 20 Juli2011 tentang Hari Sidang ; 4.
Berkas perkara yangbersangkutan ;5 222 cee errr ee ee ee eee ee ee eeeTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengansurat gugatan tertanggal 15 Juli 2011, yang diterima danterdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaHal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor : 141/G/2011/PTUNJKTNegara Jakarta pada tanggal 15 = Juli 2011 Nomor141/G/2011/PTUN.JKT., yang pada pokoknya menuntut Pembatalan ataudinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 73 Tahun2010
Kuasa Hukumnya telah menyampaikantanggapannya secara lisan yang pada pokoknya = menyatakanmenyetujui tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatanyang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya menurut hematPengadilan sudah sepatutnya permohonan pencabutan tersebut untukCileaiu lean 9 p rn en we ee ee omMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ParaPenggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha NegaraJakarta diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor141
150 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
perangkat desa karena tidak dapat mengisi kekosonganmasingmasing sebagai Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahdan Kepala Urusan Perencanaan Desa Glagahwangi yang diangkatmelalui prosedur pemilihnan dan berdasarkan Perdes GlagahwangiNomor 9 Tahun 2018 yang telah dibatalkan dengan KeputusanBupati Nomor 188/330/KEP/412.013/2018 tentang PembatalanPeraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Nomor 6Tahun 2018 Tentang Pengisian Perangkat Desa, sehinggadikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor141
/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatansebagai Sekretaris Desa, Surat Keputusan Kepala Desa Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatansebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Surat Keputusan Kepala DesaNomor 141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan DalamJabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang telah dibatalkandengan Keputusan Bupati Nomor 188/331/KEP/412.013/2018tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan
Putusan Nomor 86 P/HUM/2019Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatandan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan(vide bukti T3);Pemohon Ill, sebagaimana Keputusan Kepala Desa GlagahwangiNomor 141/12/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (vide bukti T4), mengangkatSaudara Yoyok Subagyo dalam jabatan Kepala Seksi Pemerintahanyang kemudian dibatalkan
/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatandan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;Pemohon V, sebagaimana Keputusan Kepala Desa GlagahwangiNomor 141/14/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018Halaman 20 dari 40 halaman.
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/331/KEP/412.013/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang PencabutanKeputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan DalamJabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/12/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan DalamJabatan dan Keputusan Kepala Desa glagahwangi Nomor141/13/412.51.7.014/2018 Tentang Pengangkatan DalamJabatan (vide bukti T13); dand.
100 — 2
Alat bukti tertulis tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.5;Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alimin Nomor141/176/DS.KB/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto BentoKecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
Alat bukti tertulis tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.6;Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mat Goyang Nomor141/176/DS.KB/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto BentoKecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
Alat bukti tertulis tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisirdan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.7;Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jamini Nomor141/176/DS.KB/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto BentoKecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
Alat bukti tertulis tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.8;Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mat Katah Nomor141/176/DS.KB/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto BentoKecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
Alat bukti tertulis tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.9;Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sakipak Nomor141/176/DS.KB/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto BentoKecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Alat bukti tertulis tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeteraicukup, kemudian diberi kode P.10;Hal. 5 dari 14 hal. Salinan Pen.
155 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan tidakberdasar hukum;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor141/G/2018/PTUNMDN., tanggal 18 April 2019, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 160/B/2019/PT.TUNMDN., tanggal 5Agustus 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Kasasi pada
2020Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 19 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor141
/G/2018/PTUNMDN tertanggal 18 April 2019;MENGADILI SENDIRIMenerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 160/B/2019/PT.TUNMDN Tertanggal 05 Agustus 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor141/G/2018/PTUNMDN Tertanggal 18 April 2019;Menyatakan Batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3Desa Tanjung Gunung diterbitkan Tanggal 19 April 2005, Surat UkurNomor 01/Tanjung Gunung
150 — 81
Jombang WetanRT.005 RW. 005, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, KotaCilegon, menurut surat gugatan waris mal waris Nomor141/Pdt.G/2018/PA.Clg sebagai Penggugat III;4. Adam Darussalam bin H. Syaukat Ali, tempat/tgl lahir : Serang / 13Maret 1994, agama Islam, tempat tinggal di Link. Jombang Wetan RT.005RW. 005, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon,menurut surat gugatan waris mal waris Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Clgsebagai Penggugat IV;5. Hj. Nur Azizah binti H. Moch.
Ali, tempat/tgl lahir : Cilegon / 11 Juli1957, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal diLinkungan Sukamanah, RT.001 RW. 004, Kelurahan Cimuncang, KotaHal. 1 dari 11 Akta Perdamaian No. 141/Pdt.G/2018/PA.ClgSerang, menurut surat gugatan waris mal waris Nomor141/Pdt.G/2018/PA.Clg sebagai Penggugat V;6. Maria Ulfah binti H. Moch. Ali, tempat/tgl lahir : Cilegon / 26Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempattinggal di Link.
Pagebangan, RT.011 RW. 003, Kelurahan Ketileng, KotaCilegon, Kota Cilegon, menurut surat gugatan waris mal waris Nomor141/Pdt.G/2018/PA.Clg sebagai Penggugat XII;13. Muhsanatunnisa binti H. Moch. Ali, tempat/tgl lahir : Cilegon / 4 Juli1980, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, tempat tinggal diLink.
Pagebangan, RT.011 RW. 003, Kelurahan Ketileng, Kota Cilegon,Kota Cilegon, menurut surat gugatan waris mal waris Nomor141/Pdt.G/2018/PA.Clg sebagai Penggugat XIII;Dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017 kepadaPaulus Djawa, SH., Zockye Moreno Silaen, SH., Togar M.
HOA SWA KENG
54 — 7
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan SuratKuasa Khusus yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tertanggal 19 Nopember 2020 (surat kuasaterlampir),selanjutnya disebutSQDAQAL........0::cceeeseeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeaaaesaaeeeseceeeeseeeeeeeeeeeeeeeaes PEMOHONPengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas perkara;Setelah mendengar Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Perkara Nomor141
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untukmencatat pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor141/Pdt.P/2020/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu danmenginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;3.
SYLVIA LYDIA RAWUNG
25 — 7
mengadili perkaraperkara perdata padaperadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan denganpermohonan dari :SYLVIA LYDIA RAWUNG, umur 42 Tahun, lahir di Langowan pada tanggal 13September 1976 Jenis kelamin Perempuan, PendidikanSMA, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan,alamat desa Amongena Tiga Jaga Kecamatan LangowanTimur Kabupaten Minahasa ;SEDAQAL 2 vxcswannswe sawn aves PEMOHONPengadilan Negeri tersebut,Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor141
/Pdt.P/2018/PN.Tnn tertanggal 20 September 2018 tentang penunjukanhakim yang mengadili perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor141/Pdt.P/2017/PN.Tnn, tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapanhari sidang;Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;Telah membaca buktibukti surat;Telah mendengar saksisaksi dan keterangan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTondano pada
tanggal 20 September 2018 , dibawah Register Nomor141/Pdt.P/2018/PN.Tnn. telah mengemukakan halhal pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yaitu ayahbernama RULAND LAN RAWUNG dan ibu bernama JENNIE MONANGIN;Bahwa pemohon dlahirkan di Langowan pada tanggal 13 September 1976 dandiberi nama oleh orang tua SYLVIALYDIA RAWUNG ;Bahwa pada tahun 2000 Pemohon telah mengurus Passport di Kantor ImigrasiHal 1 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PN.Jakarta Timur dan
108 — 58
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DesaJogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141/02.57 /415.153/09/2004. Dilakukan secara sepihak tanpameminta keterangan lesan maupun tertulis kepada Penggugat ; . Bahwa Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala DesaJogorogo Kabupaten Ngawi Nomor : 41/02.57/415.153/09/2004mengakibatkan keresahan di Masyarakat Desa Jogorogo, padahalTergugat adalah sebagai pengayom dan Pelindung Masyarakat ; .
aeBahwa Olehh karena itu kami mohon kepada yang terhormat BapakKetua Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memeriksa perkaraini dengan acara cepat ; Atas halhal tersebut kami mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayamemutuskan Hukum : 2 9922 9205 2252 21.Zi.Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara dengan acaraMenyatakan Batal dan tidak sah demi hukum, Surat Keputusan KepalaDesa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141
/02.57 /415.153 /09 /2004 ; Menghukum Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor141 /02.57 /415.153 /09 /2004 ; Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesarRp. 200.000.000, ( Dua Ratus Juta Rupiah ) dan dengan suka relamengundurkan diri dari Jabatan Kepala Desa Jogorogo ; 6.
Desa Jogorogo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :141/02.57/415.153/09/2004 tentang Pemberhentian Perangkat Desadalam Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan DesaJogorogo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ; Bahwa apa yang didalilkkan oleh Penggugat dalam suratgugatannyapada butir 1 dan 2 yang mengatakan telah terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat, pernyataanini adalah sangat tidak benar karena Tergugat didalam membuatpertimbangan dan =menerbitkan Surat Keputusan Nomor141
Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor141/02.57/415.153/09/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentangPemberhentian Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala SeksiEkonomi dan Pembangunan Desa Jogorogo Kecamatan JogorogoKabupaten Ngawi ; c.
40 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3.
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalamtingkat banding ditetapbkan sebeesar Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor141/Pdt.G/2016/PN Kpg yang dibuat
Nomor 1141 K/Pdt/20187/7/PDT/2017/PT Kupang dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor141/Pdt.G/2016/PN Kupang;Mohon untuk mengadili sendiri perkara ini:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;4.
52 — 17
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit KecamatanWedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 201 8;4.
Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukamunnul HakimHal 5 Putusan No. 14/B/2019/PT.TUN.SBYsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit KecamatanWedung Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018 ;3. Mewajibkan Tergugat dalam Perkara No. No.80/G/2018/PTUN.SMG.
(sekarang Pembanding) untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/12 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakimsebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit KecamatanWedung Kabupaten Demak tanggal, 12 Maret 2018;4. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat dalam Perkara No.No.80/G/2018/PTUN.SMG. untuk membayar biaya yang timbul dalamDErk ara INI .
1.DANNI IRAWANTIKA
2.YOYOK SUBAGYO
Termohon:
BUPATI BOJONEGORO
188 — 206
Memulinkan Surat Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan danSurat Keputusan Kepala Desa Glagahwang! Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.6.
Bahwa permohonan PARA PEMOHON dalam Surat Nomor : 038/K/IV/2020tertanggal 13 April 2020 perihal Permohonan Penetapan PengaktifanKembali Perangkat Desa kepada TERMOHON diajukan sehubungan dengantelah di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188/331/KEP/412.013/2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala DesaGlagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatandalam Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan danKeputusan
Memulinkan Surat Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan danSurat Keputusan Kepala Desa Glagahwang! Nomor141/12/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan.sebagaimana dalam Surat Nomor : 038/K/IV/2020 tertanggal 13 april 2020perihal Permohonan Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa.9.
Memulinkan Surat Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/11/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan SuratKeputusan Kepala Desa Glagahwang!
Jabatan, Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/13/412.51.7.014/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;3).
14 — 7
Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yangbernamaAnak pemohon, lahir di Parepare, 10 Desember 2001 (umur 18tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhirSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman KOTAPAREPARE, dengan seorang Lakilaki bernama Calon suami anakpemohon, Lahir di Parepare, tanggal 24 Oktober 2003 (umur 16 tahun),agama Islam, pekerjaan buruh harian, Pendidikalt*ar ada KrhplatPenetapan Nomor141/Pdt.P/2020/PA.
Fotokopi Surat Keterangan tidak dapat menghadiri persidanganberdasarkan Surat Pernyataan dari Rafli No: 000/348/Wt.Srg tanggal 6Oktober 2020, bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya olehHakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P4) aman 5 dari 17 hal.Penetapan Nomor141/Pdt.P/2020/PA. Pare5.
Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua dari calon mempelaiPerempuan dan Calon mempelai Lakilaki tertanggal 07 Oktober 2020,ditandai dengan (P11).Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah maggahakangdwa, arangsaksi masingmasing: Penetapan Nomor141/Pdt.P/2020/PA. Pare1.
Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fighiyahyang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut: Halaman 17 dari 17 hal.Penetapan Nomor141/Pdt.P/2020/PA. PareCI bad uts GLE pra rw Ladd!
Nurhidayah, S.H.Perincian biaya : PNBP :Rp 50.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 170.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Untuk SalinanPanitera Pengadilan Agama ParepareStaramin, S.Ag, M.H.Halaman 19 dari 17 hal.Penetapan Nomor141/Pdt.P/2020/PA. Pare
36 — 20
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadian Tinggi Pontianak, sejak tanggal28 Juli 2018 sampai dengan 25 September 2018;Para Terdakwa di persidangan didampingi Matheus Denggol,S.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 April 2018, Nomor141/Pen.Pid/2018/PN Ktp.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 92/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk menyidangkan perkara;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang
bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141/Pid.Sus/2018/PN Ktp tanggal 26 Juni 2018;Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM60/KETAP/04/2018, tertanggal 12 April 2018 sebagai berikut:Pertama:Bahwa ia terdakwa 1.
(satu) buah hanphone mek Samsung DUOS warna putih;o 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warna putih;o 1 (satu) buah tabung kaca bening kecil yang didalamnya berisikanNarkotika jenis sabu;1 (satu) buah tutup kepala bong;Oo1 (satu) buah jaket;O1 (satu) buah timbangan elektrik.ODirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).Telah membaca:1.2.Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Ktp Juncto Nomor141
berpendapatpenjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidanadan pidana pengganti yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat danbenar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yangtelah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumseperti diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141
kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandingsebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Terdakwa II tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor141