Sebagai Panitera PenggantiSetelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakanterobuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;Pemohon dan Pemohon II hadir langsung di persidangan;Kemudian Ketua Majelis memeriksa relaas Pemohon Nomor191/Pdt.P/2021/PA.Sbh, tanggal 19 Maret 2021 dan relaas Pemohon II Nomor191/Pdt.P/2021/PA.Sbh, tanggal 19 Maret 2021 yang telah disampaikan olehJuru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sibuhuan kepada Pemohon , danPemohon

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor191/PDT/2019/PT MDN. tanggal 30 Juli 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 23 Oktober 2018, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Sbg. juncto Nomor191/PDT/2019/PT MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut padatanggal 22 Agustus 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohon di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya tanggal O1 Desember 2011 yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalamregister gugatan Nomor : 0385/Pdt.G/2011/PA.AGMtanggal Ol Desember 2011 dengan mengajukan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah padatanggal 19 Desember 1996,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor191

untukrukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebuttidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnyasemula untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layakdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadirmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon,;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnyaPemohon di persidangan telah mengajukan bukti suratberupa Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor191

., berkantor diJalan Jenderal Sudirman Nomor 76, Kelurahan Bagan Batu,Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, ProvinsiRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor191/Arbitrase/

Pasal 1 ayat (1):Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja;Bahwa pemohon keberatan telah menerima pemberitahuan PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 tersebutpada tanggal 8 November 2016 dan Pengajuan PermohonKeberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggangwaktu yang di perbolehkan dan ditentukan undangundang.Il. Kompetensi Pengadilan Negeri:2.

Olehkarena itu, Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara relatif maupun absolutberwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadapPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016.Ill. Alasanalasan dan dasar hukum permohonan keberatan dari pemohonkeberatan atas putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara NomorHalaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Padt.SusBPSK/2017191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016;A.

Oleh karenanyakekeliruan prosedur pemanggilan sidang dan cacatnya prosedurformal pemanggilan sidang berakibat kerugian pelaku usaha,sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangandengan azas audi et alteram partem, bertentangan dengan azaspersamaan di epan hukum;Selanjutnya, tibatiba Majelis BPSK Kabupaten Batu Baramemberikan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 melaluikantor Pos.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 melebihi wewenang yang diperbolehkanhukum (ultra vires)15. Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor191/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 1 November 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa konsumen termasuk didalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;.Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan,lalu. dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor191/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 15 Juni 2011, yang amarnya paraPemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cumacuma;Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohontelah mengajukan bukti surat , berupa Surat Keterangan tidakmampu dari Kepala Kelurahan Randakari

SehinggaMajelis menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Iyang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1992 di wilayahKantor Urusan Agama Ciwandan adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibatperkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor191/Pdt.P/2011/PA.Clg., tanggal 15 Juni 2011, para Pemohontelah diberi izin untuk berperkara secara cumacuma, maka paraPemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang. timbulakibat perkara ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurselama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 17Agustus 2019;Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 141/PID/2019/PT SMRTerdakwa didampingi penasehat hukum POSBAKUMDIN PC Balikpapan,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor191/Pid.Sus/2019/PN Bpp. Tanggal 20 Maret 2019 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berturutturut:1.

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriBalikpapan sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor191/.Pid.Sus /2019/PN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor191/Pid.Sus /2019/PN. Bpp tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkanBanding ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 141/PID/2019/PT SMR5.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yangselanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar laindengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene)dan Minyak Solar (Gas Oil);d.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak KhususPenugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasanadalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumiyang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu(spesifikasi) tertentu

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenisBensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayahpenugasan;g.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga JualEceran Bahan Bakar Minyak, Wilayah penugasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi JawaTengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,dan Provinsi Bali.

sampai dengantanggal 14 Oktober 2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengantanggal 17 Juli 2020;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor191

/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan MajelisHakim;Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jap Penetapan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor191/Pid,B/2020/PN.Jap tanggal 03 Agustus 2020 Tentang PenunjukanKembali Majelis Hakim karena salah satu Hakim beralih tugas ke PengadilanNegeri Manado; Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 12 Oktober2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang,

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor191/Pen.Pid.B/2013/PN Dmk tanggal 24 Desember 2013 tentangpenetapan hari sidang. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPalang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor191/44/VII/1996 tanggal 10 Februari 1999;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon jejaka, sedangkan Pemohon IIPerawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidakPenetapan Nomor 0590/Padt.P/2018/PA.Tbn.

Halaman. 4 dari 8 halaman.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknyaadalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalamKutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor191/44/VII/96 tanggal 10 Juni 1996, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telahterjadi kesalahan penulisan

Tanjung Riau, Kec.Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta sSuratsurat yangbersangkutan dalam permohonan ini;Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatam pada tanggal O08 Februari 2018 dalam Register Nomor191/Pdt.P/2018/PN.Btm., telan mengajukan permohonan

Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor191/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 08 Februari 2018 dan penetapan ini telahHalaman 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Btm.diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Romy Aulia Noor, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri olehPemohon.Panitera Pengganti, Hakim,t.td

bahwa pada persidangan pertama pemohon datangmenghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukanpermohonan pencabutan perkara nomor : 191/Pdt.P/2016/PN.Pwd denganalasan ada kesalahan dalam permohonannya ;Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan inibelum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutanperkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum danharuslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan nomor191

Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2018/PT.SMRTelah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungandengan perkara ini, terutama telah membaca putusan Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 12 April 2018, Nomor 191/Pdt.G/2017/PN.Smr ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Terbandingtelah mengemukakan halhal sebagaimana surat gugatan tanggal 06Desember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal O06 Desember 2017, dibawah Register Nomor191

perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :DALAM POKOK PERKARA :" Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;" Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat sekarang Terbandingtersebut, Tergugat sekarang Pembanding tidak mengajukan Duplik akan tetapimenyatakan tetap pada Jawabannya;Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya PengadilanNegeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya tanggal 12 April 2018, Nomor191

semula sebagai Tergugat dankepada Terbanding semula sebagai Penggugat masingmasing melalui kuasanya telah diberi kKesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) diPengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas)hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas tersebut hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas (inzage) masingmasing tertanggal 6 Juli 2018 Nomor191

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor191/Pid.Sus/2018/ PN. Bil tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa . Suhartono bin Liman Muali dan Terdakwa Il.Mujianto bin Asmaji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak membeliNarkotika Golongan bukan tanaman;2.

permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Bil, tanggal 30 Mei 2018. yang dimintakan banding tersebut; Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatunkan kepadanya; Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding masingmasing sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor191

Bahwa pernikahan PEMOHON dengan ENUNG ATIKA SRI MULYATIatau NUNGSRI pada waktu itu, disepakati bersifat proforma dan setelah itu berceral;Hal tersebut terbukti pada tanggal 23 April 1996 bercerai, sesuai dengansalinan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor191/PDT.G/1996/PA.Smd dan Akta Cerai Nomor 0515 tanggal 23 April1996;6.

dalildalilpermohonannya tersebut Kuasa Pemohon dipersidangan menyerahkanbuktibukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :P.1 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor474.4/52/Ds.2004/2015 dari Kepala Desa Mulyamekar tanggal21 Agustus 2015;P.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SAMBUDI yang dibuat di Bogor pada tanggal 11 Agustus 1995;P.3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari NUNGSRI (SRI MULYATI)yang dibuat di Depok pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2014; P.4 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor191

RobbyNurfalah lahir di Sumedang tanggal 31 Maret 1996; Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan kepastian hukumterhadap pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/BVCS/1996tersebut dikarenakan Sangat mengganggu dan terganggu apabiladikemudian hari keadaan tersebut akan dimanfaatkan secara keliru olehpihak ketiga, akan membawa akibat hukum baru nantinya, apabila keadaantersebut tidak dikoreksi oleh PEMOHON serta adanya upaya penyembunyianfakta hukum, yaitu salinan perceraian Pengadilan Agama Sumedang Nomor191

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor191/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari register perkara.2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 191/Padt.G/2021/PA. SidrapDitetapkan di SidrapTanggal, 15 Juli 2021Ketua Majelis,Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 191/Padt.G/2021/PA. Sidrap

, Kecamatan Cenrana,Kabupaten Bone, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksadan mengadili permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi suratsurat yang bertandaP.2, berupa fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar Inpres Nomor 3/77Pallime, Kabupaten Bone yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1997 dan P.3berupa fotokopi kartu tanda penduduk, serta P.4 berupa fotokopi kartu keluarga,ternyata nama Pemohon adalah Muhammad Jufri;Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor191

Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor191/13/IX/2013 Tanggal 11 September 2013, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang semulatertulis nama Pemohon: Jupriadi, seharusnya Muhammad Jufri;3.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telahdatang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datangmenghadap di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor191/Pdt.G/2018/PA.Tba tanggal 22 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap dalam persidangan , akan tetapi Tergugat tidak

yang sah;Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk kembali rukun damaidalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya bercerai denganTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidakdapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, denganmembacakan surat gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2018 yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Tanjungbalai Nomor191

Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, makaberdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai /egal standing untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas~ panggilan Nomor191

., tanggal 18 Mei 2018 tentangpenunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor191/Pdt.P/2018/PN Skt dalam permohonannya :SUKESI.Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 05 September 1944, AgamaIslam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Petoran RT001 RW 007 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 16 Mei 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Mei 2018dengan Nomor

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 22 Februari2005 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor191/57/11/2005 tanggal 22 Februari 2005 =yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;2.

bahwa Majelis telah berusahasedemikian rupa untuk menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa1.SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor191