Nomor: 880/Kuasa/VII/2019/PA.Pct, tanggal 16Juli 2019, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanKaryawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar dalildalil Pemohon;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan dalam persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 16 Juli 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor730

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuaidengan peraturan yang berlaku;SUBSIDER:Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon di dampingikuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataukuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor730/Pdt.G/2019/PA.Pct

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor730/Pdt.G/ 2020/PA.Sel dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian Putusan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjan 1441 Hijriah, oleh kami Drs.

,Advokat/Pengacara Berdasarkan UndangUndang No18 Tahun 2013 Tentang Advokat yang bergabungpada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHU ALFAQAR yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor40, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan PekanbaruKota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 11 September 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Hukum PengadilanNegeri Pekanbaru~ dibawah register Nomor730/SK/Pdt/2019/PN Pbr tertanggal 12 September2019, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat

Ahdiyat sehingga kedua AJB tersebut tidakcukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa merupakanmilik Penggugat.3) Bahwa adapun berdasarkan data riwayat tanah yang adapada kami, tidak ada satpun keterangan yang menunjukanbahwa pernah terjadi peralihan hak atas tanah objeksengketa dan turut Tergugat kepada Penggugat, yang adajustru terdapat jual beli tanah objek sengketa antara TurutTergugat dengan tergugat sebagaimana AJB Nomor730/CL/1986 hal mana selanjutnya dari Tergugat tanah aquo dijual kepada

padahal apabilaTergugat merasa dirugikan dengan adanya penguasaan atastanah objek sengketa oleh Tergugat U, maka hal tersebut jelasterjadi karena adanya tindakan dari turut tergugat, padahalapabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanyapenguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat Il, makahal tersebut jelas terjadi karena adanya tindakan dari TurutTergugat yang telah menandatangani AJBNomor730/CL/1996yang merupakan tanda bukti Jual Beli Tanahantara Turut Tergugat yang telah menandatangani AJB Nomor730

Bahwa seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum / PMH lebih dititik beratkan kepadaadanya tindakan pihak Turut Tergugat (Torn Komala Ningrum) yangdisatu sisi telah bertindak sebagai pihak yang telah menjual tanahkepada Penggugat (klaim Penggugat) sedangkan disisi lainnyatanya telah bertindak pula sebagai pihak yang telah menjualtanah kepada Tergugat yang dibuktikan dengan adanya AJB Nomor730/CL/1996 (antara Turut Tergugat dengan Tergugat 1l), sehinggaapabila Penggugat merasa

Bahwa Penggugat pada posita point 12 hal.4 gugatan padapokoknya menyatakan pihak Tergugat telah mengajukan laporankehilangan satu buah Akta tanah darat seluas 915 m2kepada pihakPolsek Cianjur, hal mana selanjutnya apabila memperhatikankepada bunyi posita point 13 hal.4 gugatan Penggugat secaranyata nyata dan tegas menyatakan bahwa AJB Nomor730/Cjr/1996 yang dilaporkan oleh Tergugat dari tahun 1993adalah milik Penggugat berdasarkan jual beli di bawah tangandengan Turut Tergugat L... sehingga dari

Bahwa Turut Tergugat Il pada saat menerbitkan AJB Nomor730/CL/1996 telah memperhatikan kepada data dan fakta yang diterimadari para pihak maupun pihak Desa (Turut Tergugat III);b.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor730/Pdt.G/2020/PA.Clg dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,tempat tinggal Kabupaten Kediri, Sekarangtidak diketahui alamatnya dengan jelasbaik didalam maupun di luar wilayahRepublik Indonesia, disebut sebagaiTergugat; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar' keterangan Penggugat dan parasaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 03 Maret 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor730

Telu Rt03 Rw 04 Kelurahan Jombang Wetan KecamatanJombang Kota Cilegon Provinsi Banten sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 730/Pdt.G/2017/PA.SrgDUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 April 2017telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Serang, dengan Nomor730/Pdt.G

No 730/Pdt.G/2019/PA.Badalam Berita Acara Sidang perkara a quo;Bahwa, Penggugatmelalui kuasa hukumnya menyampaikan maksud dankeinginannyauntuk mencabut perkaranya Nomor730/Pdt.G/2019/PA.Ba,tanggal08 April 2019, sebab ingin memperbaiki rumah tangganya;Bahwa,oleh karena perkara a quo telah sampai pada tahapan jawabjinawab dan atas pertanyaan MajelisTergugat melalui kuasa hukumnyamenyatakantidak keberatan;Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadidi persidangan sebagaimana

berdamaidengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, makamediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara inidilanjutkan;Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai denganTergugat tidak berhasil, maka dibacakanlan gugatan Penggugat, yang dalilgugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor730

Tergugat, akan tetapi karena fungsiakta nikah sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapatdibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikahtetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopiKutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pulogasdung, DKI Jakarta, Provinsi Jakarta Tumur, dengan Nomor730

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor730/Pdt.G/2019/PA.Smd. dari penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarindauntuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menetapkan daya berlaku Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor730 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan atas nama Dr. H. Nasrul, S.Pd., M.Pd.,tanggal 26 Desember 2018, ditunda atau dihentikan sampai perkaraa quo berkekuatan hukum tetap;3.

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp.196.000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Jumaat tanggal 05 April 2013, olehkami MASRIDAWATI, SH. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 02 April 2013 Nomor730/Pdt.P/2013/PN.BTA, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalamsidang yang terbuka untuk umum dibantu, ALI DIN, SH. sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh Pemohon.Panitera

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor730/Pdt.P/2019/PA.Nph dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Nomor 2655 K/Padt/2019keperluan tambahan modal kerja dibidang usaha perdagangan hasilpeternakan, dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Nomor730, Nomor 135, dan Nomor 350, yang telah dibebani Hak Tanggungan;Bahwa oleh karena pembayaran cicilan kredit tersebutmacet/wanprestasi dan Penggugat telah ditegur/diperingatkan untukmembayar hutangnya tetapi tidak dipenuhi maka sesuai Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah BesertaBendabenda Yang Berkaitan Dengan

. ; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 000104/KEP/PKKR.IKC.209/B/2002 ; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor730/1220/VIII/2016 dari Kepala Desa Baturan ; 1 (Satu) buah Passport Haji atas nama Tatik Winart ;Menimbang, bahwa selain buktbuki surat tersebut di atas, Pemohon telahpula mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawahsumpah dalam persidangan, yaitu 1.

pihakkeluarga untuk mengupayakan perdamaian antaraPenggugat dengan Tergugatakan tetapi sudah tidak sanggup lagi, karenaPenggugat tetap pada prinsipnya inginbercerai;Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada pendiriannya semula ingin berceraiserta mohon putusan,;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUVINYAMenimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor730

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan karena Buku Kutipan AktaNikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah nomor730/Kua.17.12.05/PW.01/11/2017, tertanggal 15 Nopember 2017 yangdikeluarkan oleh KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;2.

SuratHalaman 3 dari 14 hlm, Salinan Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Bicn1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK :6310045503920006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Nopember2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen olehPejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkandan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor730/Kua.17.12.05

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor730/Pdt.G/2020/PA.Sbs dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohonhadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohondibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalilpermohonannya itu Pemohon mengajukan buktibukti Surat sebagai berikut:Ls2.Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) teryanggal 03 Maret 2015 NIK:3313115605740005, atas nama INDRIYATI, selanjutnya diberi tandaAsli Surat Keterangan /pengantar dari Kepala Desa Baturan Nomor730

AgroWarna Lestari, tempat tinggal di Desa Sungai Paring,Kecamatan Cempaga, Kabupaten KotawaringinTimur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor730/Pdt.G/2019/PA.Spt, tanggal O7 Oktober 2019, telah mengemukakanalasanalasan

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugathadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadirHal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 730/Pat.G/2019/PA Spt.menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor730/Pdt.G/2019/PA Spt., tanggal 30 Oktober