(lima ratus delapanpuluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal17122002, Nomor 00099/08.13/2002, bekas Recht van Opstal Nomor 1641Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 96 PK/Pdt/2017menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24091980.Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukandan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan yaitu untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo;.

Menyatakan mengembalikan keadaan seperi semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht van Opstal Nomor 1641, yangtelah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971, untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak MilikNomor 911, Surat Ukur tanggal 17122002, Nomor 00099/08.13/2002,seluas 584 m?

(lima ratus delapan puluh empatmeter persegi) tertulis atas nama Doctorandus Economy Haji MuhammadImron Syukur, Magister Management tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara bekas Recht Van Opstal Nomor 1641 yangtelah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971 untuk Kantor SekretariatBersama Partai Golongan Karya Kabupaten Sidoarjo yang merupakan hartabenda (aset) milik Partai Golongan Karya (Penggugat);5.

Bahwa putusan Pengadilan negeri Sidoarjo pada dictum angka 4 putusan yangmenyatakan mengembalikan keadaan seperti semula atas tanah objeksengketa sebagai tanah Negara Bekas Recht van Opstal Nomor 1641 adalahputusan yang bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum;Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan mengembalikan tanah objeksengketa dalam keadaan semula sebagai tanah Negara, padahal diatas tanahtersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat, jelas tindakanJudex Facti

Udi membangunrumah diatas tanah garapannya tanah bekas Hak Opstal Perponding No. 47 danmenetap di sana yang sekarang dijadikan sebagai obyek sengketa ;Bahwa dalildalil gugatan para penggugat baik mulai dari proses pemilikan,pendaftaran tanah adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa M. Udimemiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak Opstal adalah tanahkosong, yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap.

Udi dengan alas hak sebagaimana tercantum dalam buku tanah yaituberasal dari tanah negara bekas opstal No. 47 seb, dengan surat ukur tanggal 22Desember 1984 No. 3180 luas 400 M2 atas nama M. Udi yang diterbitkan padatanggal 22 Desember 1984 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TingkatHal 13 dari 48 hal Put.No.11 / Pdt.G /2011 / PN Cbd14I Jawa Barat tanggal 13 Desember 1984 No. 593.51/SK.272/Ditag/1984 (No. urut8);.

KidangKencana dekat rumah Pak Iya, pak Iya sudah punya tanah garapan ;Bahwa saksi tahu tanah garapan Pak Iya tersebut berasal dari tanah hakopstal No. 417 ;Bahwa saksi tahu tanah garapan tersebut berasal dari tanah hak Opstal,karena saksi pada tahun 1980 pernah menjadi Sekretaris Panitiapembebasan tanah di Pelabuhanratu dari tanah Negara menjadi tanah hakmilik, namun setelah diajukan ke Desa Pelabuhanratu oleh Kepala Desaditolak menurutnya tanah hak opstal dan sebagai gantinya dengandikeluarkannya

UDI memiliki lahan garapan berawal dari tanah bekas hak opstal adalah tanahkosong yang siapa saja diperkenankan untuk menggarap yang kemudian M.

UDI menjadi Ketua RW tinggalnya di rumah mertuanyayaitu Pak TYA ; bahwa yang membayar pajak tanah yang sekarang menjadi objeksengketa adalah anakanaknya Pak Iya ; bahwa sebabnya pembebasan tanah gagalkarena tanahnya tanah Opstal ; bahwa yang menyatakan gagal pembebasan tanahNegara PEMDA, karena tanah hak opstal milik PEMDA dan sebagai penggantinyadikeluarkan surat IPEDA ; bahwa yang mengeluarkan IPEDA Desa dan KecamatanPelabuhanratu ; Saksi EDI SUPARDI menerangkan : bahwa yang membayar pajakrumah

2. Menyatakan obyek sengketa adalah hasil Pembelian Tjiong Ging Yauw dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

3. Menyatakan obyek sengketa adalah harta warisan Pewaris Tjiong Ging Yauw;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti Tjiong Swie Gwan yang sah menurut hukum;

5. Menyatakan tanah negara bekas Hak Opstal yang sekarang menjadi Kantor

Kepolisian Sektor Grobogan adalah dikuasai oleh Tjiong Ging Yauw adalah sah milik Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti;

6. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti berhak mengajukan Permohonan Hak atas tanah Negara bekas Hak Opstal (tanah obyek sengketa) kepada Kantor ATR / BPN Kabupaten Grobogan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan Penguasaan Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan perjanjian sewa

menyewa obyek sengketa sejak tahun 1952;

8. Menyatakan Tergugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Permohonan Hak Pakai No.021 / Grobogan diatas Tanah Negara bekas Hak opstal No.389;

9. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata;

10. Menyatakan obyek hak Pakai dalam alat bukti Sertipikat Hak Pakai No. 021 / Grobogan adalah bukan Barang Milik Negara melainkan

Tanah Negara bekas Hak Opstal No.389;

11. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.21 / Grobogan atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bebas dari pembebanan dalam bentuk apappun atas obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan seluas 337 m2 terletak di Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan yang

tercatat dalam Recht Van Opstal No.389 sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 21 / Grobogan atas nama Tergugat dengan batas batas:

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah selatan : Hery Suwarno / Endang Sugiarti

semula Djoyodikromo

Sebelah Barat

Kendal Kabupaten Kendal atasnama ROESDI / SUKINI selaku ahli waris dari Almarhum Roesdidan Alamarhumah Sukini dengan menggunakan dasar dariTANAH NEGARA BEKAS REOHT Van OPSTAL Nomor 28 dannomor 29 diajukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 176/Pekaumantanggal 23121998 gambar situasi Nomor 4/1995 tertanggal 16181995 seluas + 1794 M? yang terletak di JI. Raya 350Pekauman RT. 003 RW.003 Kelurahan Pekauman Kec. KendalKabupaten Kendal atas nama INDRAWATI ;2.

KendalKabupaten Kendal atas nama SRI LESTARI SETYORINI yangtelah dikeluarkan oleh Tergugat berasal dari TANAH NEGARABEKAS REOHT Van OPSTAL Nomor 28 dan 29 tersebut tanahmilik Para Penggugat masuk di dalamnya padahal belum pernahdiperjualbelikan dan masih utuh tanpa adanya coretanpengalihan maupun pembelian tercatat dalam dalam BukuRegister Letter C Desa Kelurahan Pekauman Nomor 185 yangtercatat + seluas 480 M2 yang terletak di di JI. Raya 350Pekauman RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pekauman Kec.

Verponding No. 28 seb DesaPekauman tercatat atas nama Kho Khiet Nio %4, Kho Tiang In14, Kho Tjien San %4, Kho Tiang Kwat % dan hak opstal No. 29/Desa Pekauman tercatat atas nama Oei Dja Kong yang telahdikuasai oleh negara dimana sesuai pernyataan atas batasdan luas tanah seluas + 1794 M?

Kemudian objek sengketa 1 terbit atasadanya permohonan dari Ny Indrawati yang ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal2551998 No. 520.1 /442/1/127/33/98 GS tanggal 1681995sehingga instrumen hukum yang digunakan adalah PP 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa objek sengketa 2 diterbitkan dimohonkan olehSri Lestari Setyorini dari tanah negara bekas hak opstal No. 28An.

Kho Khiet Nio, Kho Tiang In, Ko Tjien San, Kho ThiangHwat serta hak opstal No. 27 Atas nama An Teng Ing, dimanatanah itu dikuasai pemohon berdasarkan surat tanggal 10121980 tentang jual beli bangunan/rumah dan pelimpahan hakprioritas seluas 982 M2 dari Sukini /Rusdi kepada SriHalaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor : 1/G/2019/PTUN.SMGLestari Setyorini dan surat tanggal 681980 tentang jual bellibangunan /rumah dan pelimpahan hak prioritas seluas 511 M2dari Koo Kiem Kie seluas 1.493 M2 GS 1681995

;Bahwa sebenarnya hak Opstal Verponding No. 145 atas namaA.V.R.O.S (De ALGEMEENE VEREENIGING van RUBBERPLANTERS terOOSTKUST van SUMATERA) serta sesuai dengan peta gambar situasi No.1865/1993 tanggal 14 Desember 1994 tersebut terletak di Jalan Brigjen.Katamso Medan (l.c. Kantor Besar PPKS / RISPA) berbedaletaknya/keberadaannya dengan objek sengketa yang terletak di Jalan DC.Barito, Kelurahan Suka Damai, Kec.

Avros,yang bukan terletak pada objek sengketa ;15.Bahwa bila dicermati SKPT No. 3032/II/SKPT/AMK/1982 Tanggal 7Maret 1983, dimana berdasarkan Hak Opstal No. 145, namun HakOpstal No. 145 tidak ada dihadirkan dipersidangan sebagai bukti danSKPT tersebut luasnya adalah + 21.000 M?, sementara objek sengketahanya + 13.266 M?

dan bila dikaitkan serta disesuaikan dengan buktiTerbanding s/d Terbanding VI yaitu alat Bukti Terbanding s/dTerbanding VI Nomor : 20 yaitu daftar inventaris milik Terbanding VIITahun 1985, dimana pada nomor urut VIII tanah tersebut seluas 21.000M2 berasal dari Hak Opstal No. 145, sebagaimana keterangan dari SKTNo. 3032 Tahun 1982 (Bukti TVII No. 14) beralamat di Jl.

(zaman kolonial/Hak Opstal) sesuai denganUndangUndang Pokok Agraria yang berlaku, Majelis HakimJudex factie Pengadilan Negeri Medan telah memberikanpertimbangan hukumnya pada halaman (63) :Menimbang, bahwa mengenai Hak Konsesiterhadap tanahtanah s ebelum UndangUndang PokokAgraria berlaku, telah diatur dengan jelas dalam ketentuanKonversi HakHak atas Tanah yang diatur dalam UUPA No. 5tahun 1960 Jo.

Brigjen Katamso Medan dimana hak Opstal VerpondingNo.145 atas nama A.V.R.O.S (De Algemeene Vereeniging dan Erbberplanterster Oostkust Van Sumatera) serta sesuai dengan peta gambarb situasi No.1865/1993 tertanggal 14 Desember 1994 adalah alas hak atas Kantor BesarPPKS/RISPA yang objeknya terletas di JI.

Surat Kuasa tanggal12 Januari 1983 dimana ternyata didalam suratsurat tersebut telah terungkapfakta yang tidak benar antara lain yakni, dalam Surat Pernyataan Tentang4Sebidang Tanah tanggal 17 Nopember 1984, sangat jelas telah menerangkanjika tanah aquo tersebut sebelumnya merupakan tanah yang telah terdaftardengan Hak Opstal No.593 tertanggal 22 Nopember 1925 atas nama Yap TjinTo, dimana kemudian Tergugat I mengikutsertakan nama YAP KIM KIOKyang merupakan anak dari Alm Yap Tjin To selaku pemegang

Bekas Hak Opstal tg 22 Nopember 1925 No. 593 Surat Ukur tg.29 April 2014 No. 72, yang hakhaknya telah Penggugat perolehberdasarkan Akte Kuasa Luas No. 46 tgl 18 Januari 1977 diperbuatdihadapan Notaris Racmat Santoso, SH di Medan ;Bahwa tanah tersebut semula adalah hak milik mendiang Ny. Ang DjoeHo, semasa hidupnya telah kawin dengan mendiang Nyonya Ang DjoeHo tersebut, yaitu Nyonya Yap Kim Kiok, tanah harta peninggalanmendiang Ny.

menjadi objek sengketa aquo, telah memilikiHalaman 19Putusan No.344/Pdt.G/2014/PN.Mdn20kedua bidang tanah termasuk secara turun temurun, dimanaAPRILIANA , adalah selaku Ahli Waris satusatunya dari pasangansuami/istri YAP TJIN TO / ANG JOE HO selaku pemilik bidang tanahtersebut diatas berdasarkan Verkoopen Koop No. 34 atau Akte Jual Belitertanggal 20 April 1914, yang diperbuat dihadapan ABRAMJOHANNES NICOLAAS GRAAFLAND, Notaris di Medan padawaktu itu ;Bahwa dasar dari pada akte diatas adalah Hak Opstal

No. 593tertanggal 22 Nopember 1925 atas nama Yap Tjin To ;Bahwa berdasarkan pasal IV yo Pasal VIII yo Pasal 36 Ayat 2 U.U.P.ANo. 5/1960 terhadap tanah yang berstatus Hak Opstal menjadi H.G.Bdiwajibkan untuk dalam I tahun mengalihkan (melepaskan) haknyakepada pihak lain yang memenuhi syarat ;Bahwa hal ini dikuatkan dengan ketentuan dengan Pasal 4 Kepres RINo. 32 tahun 1979 tentang Pokokpokok kebijaksanaan dalam rangkapemberian hak baru atas tanah asal konversi hakhak barat yangberbunyi Tanahtanah

Penggugat.Sehingga gugatan a quo harus dipandang sebagai kekurangan pihak ;e Obyek tidak jelas :Bahwa jumlah/luas tanah yang dinyatakan sebagai milik Penggugat tidaklahsama dengan jumlah/luas tanah yang dinyatakan sebagai milik Tergugat.Sehingga Tergugat berpendapat bahwa obyek perkara bukanlah tanah milikPenggugat dan karenanya obyek gugatan harus dinyatakan tidak jelas( obscuur liebel ) ;e Bahwa Tergugat berpendapat bahwa alas hak kepemilikan yangdigunakan Penggugat dalam perkara a quo, vide Hak Opstal

Jakarta: Djambatan dijelaskan sebagai berikut:Bahwa pada Jaman Pemerintahan Kolonial Belanda kita mengenaladanya Hak Eigendom, Hak Erfpacht, Hak Opstal dan Hak Gebruik yangmana keempatnya merupakan samasama jenis Hak atas Tanah Barat.Hak Eigendom merupakan hak wmilik dalam pengaturan tanahbarat, Hak Erfpacht merupakan hak guna usaha atau hak kebendaanuntuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihak lain, Pemeganghak erfpacht boleh menggunakan kewenangan yang terkandung dalamhak eigendom atas tanah.Sedangkan

Hak Opstal merupkan hak numpang karang, yaitu hakkebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atastanah orang lain dan Hak Gebruik merupakan salah satu jenis dariHak Eigendom.Hak Opstal atau dikenal juga dengan sebutan Hak Numpang Karangdiatur dalam Bab VII Buku keII KUH Perdata, yakni disebut dalam Pasal711 KUH Perdata yang berbunyi Hak numpang karang adalah hakkebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atastanah orang lain.Setiap orang yang mempunyai hak numpang karang

atas sebidangpekarangan, boleh mengalihkannya kepada orang lain ataumemberikannya dengan hipotek. la juga boleh membebani pekarangantadi dengan pengabdian pekarangan tetapi hanya untuk jangka waktuselama ia boleh menikmati haknya.Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwahubungan antara Hak Eigendom, HakErfpacht, Hak Opstal, danHak Gebruik merupakan samasama jenis dari Hak atas Tanah Barat.Hak Eigendom merupakan hak wmilik dalam pengaturan = tanahbarat, Hak Erfpacht merupakan hak

guna usaha atau hak kebendaanuntuk menikmati kegunaan tanah kepunyaan pihaklain, Hak opstal merupkan hak numpang karang, yaitu hak kebendaanuntuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah oranglain, dan Hak Gebruik merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atassebidang tanah pekarangan, yang kepada pemakainya hanya bolehmengambil hasilhasilnya, sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiridan seisi rumahnya.Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/PDT/2021/PT PTKTetapi, perlu diketahui

Bahwa Petimbangan Judex Factie mengenai Obyek sengketa, yang dinilaisebagai obyek yang tidak terdaftar atau dianggap tidak ada sebagaimanapertimbangannya : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tanahyang menjadi obyek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai miliknyaEx.Hak Opstal Nomor 6163/N sesuai dengan Surat Keterangan Lurah ParitTokoya Nomor 5556/A.169.X.1982 tanggal 2 Oktober 1982 Bukti Surat P3 danSurat Keterangan Lurah Parit Tokoya Nomor 470/263/kms/PT/V/1995 tanggal29

(ex Hak Opstal Nomor1236/Serdang, tanggal 13 Oktober 1934 yang telah dikonversi menjadiHak Guna Bangunan Nomor 16/Simpang Tiga Pekan);Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 369 K/Pdt/20208.10.11.Menyatakan tanah sengketa seluas + 6.160 m?, yang terletak di JalanKabupaten Perbaungan, Kelurahan Simpang Tiga Pekan Perbaungan,Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h.

Kabupatan DeliSerdang), yang dikenal tanah ex Hak Opstal Nomor 1236/Serdang, tanggal13 Oktober 1934 yang telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan No.16/Simpang Tiga Pekan) dengan batasbatas sebagai berikut:a. Utara berbatasan dengan : Jalan Kabupaten (84,05 m),b. Selatan berbatasan dengan : Klenteng Dewi Kwan Im, Aleng,Lele (42,6m/2,5m/15m/5,4m/8,4 m/8 m/16,1 m),c. Timur berbatasan dengan : Panglong Aseng, Ci Cang, Ribut,Aguang, Asuk, ACC, Aciang(79,66 m),d.

Februari 2010, yang dibuatdi hadapan Tergugat XXI Mariani Simbolon, S.H., Notaris/PPAT diKabupaten Serdang Bedagai,e AkteJual Beli Nomor 168/2010, tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Tergugat XXI Mariani Simbolon, S.H., Notaris/PPAT diKabupaten Serdang Bedagai,haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Ahli Waris dari Lim Tjok Guan, atau ditulis juga Lim TjokWan, ditulis juga Lim Thian Tek, disebut juga Kapitan, adalah berhakmemiliki tanah sengketa seluas + 6.160 M2 (ex Hak Opstal

Kabupaten DeliSerdang), yang dikenal tanah ex Hak Opstal Nomor 1236/Serdang, tanggalHalaman 16 dari 24 hal. Put.

Bahwa secara hukum alas hak kepemilikan Tengku Muhammad Arifinadalah Surety In Naam De Koingini Nummer Een Honderd Dertien RechtVan Opstal dan berdasarkan surat BPN Medan menyatakan Recht VanOpstal benar terdaftar atas nama Tengku Muhammad Arifin.5.

Fotocopy Surety In Naam De Koingini Nummer Een Honderd DertienRecht Van Opstal tanggal 25 Mei 1934 Nomor 244 atas nama TengkuMuhammad Arifin, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda produkveeeeeeeess. BUKtI P 4;5. Fotocopy dari fotocopy Terjemahan Surety In Naam De Koingini NummerEen Honderd Dertien Recht Van Opstal ke dalam bahasa Indonesia, sesuaidengan fotocopy, diberi tanda produk ............... cc. ese eee eae eee eee ees UK P 5;6.

Fotocopy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medannomor : 660/12.71300/IV/2015, perihal : Mohon Penjelasan pendaftaranatas surat Surety In Naam De Koingi Nummer Een Honderd Dertien RechtVan Opstal tanggal 24042015 yang ditanda tangani oleh Kepala KantorPertanahan Kota Medan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda produkbee eeeeeas Bukti P 6;7.

Bahwa rumah yang ditempati oleh Para Penggugatadalah rumah bekas Rumah Dinas Perusahaan KeretaApi milik Belanda yang dibangun diatas tanah negaradengan hak opstal yang terdaftar dalam R.V.O ( ReightVan Opstal) nomor : 24/1921 V.559.. Bahwa dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan Milik Belanda, maka Perusahaan KeretaApi milik Belanda tersebut di Nasionalisasikan dandinyatakan menjadi milik penuh dan bebas NegaraRepublik ING OneSIa.

Ketentuan Konversi UU Agraria No.5 Tahun 1960:Hak Opstal dan hak erfpacht (hak Pakai) untuk perumahan, yangada pada mulai berlakunya UndangUndang ini, sejak saattersebut menjadi Hak guna bangunan, tersebut dalam pasal 35ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht (hakpakai) tersebut, tetapi selamalamanya 20 tahun ;Pasal55 UndangUndang Agraria No.5 Tahun 1960 :Hakhak asing yang menurut ketentuan Konversi Pasali , Il, Ill, IV dan Vdijadikan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

SK.12/Ka/1963 tg.14 Mei 1963T.L.N. mengenai Konversi Hak Opstal dan Erfpacht di atasTanah Eigendom Kotapraja, yang pada intinya memutuskansebagai berikut;Menetapkan, bahwa tanahtanah tersebut di atas dalam tatausahaKantor Pendaftaran Tanah akan dicatat sebagai tanahtanah yang beradadalam kekuasaan (beheer) Kotapraja yang bersangkutan, denganketentuan :a Bahwa wewenangwewenang yang berhubungan dengan pemberianhak atas tanahtanah itu, memperpanjang /memperbarui danpencabutannya serta pemberian izin

No.141/PDT/2014/PT.PLG.Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang wargaNegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianyamempunyai kewarganegaraan asing, dan badanbadanhukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagaidimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak guna bangunan tersebutdalam pasal 35 ayat I dengan jangka waktu 20 tahun.Pasal 1 ayat (5):Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebanidengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antarayang

mempergunakan wewenang tersebut sub a perlu diingat perencanaan kota yangtelah ditetapkan, oleh karenanya maka didalam memberikan hakhak atastanahtanah itu akan dimintakan terlebih dahulu pertimbangan Walikota/Kepala daerah yang bersangkutan.Bahwa ketentuan tersebut di atas telah diperbarui dengan Peraturan MenteriAgraria No.7 tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi HakEigendom tersebut dalam ayat 3 jo. ayat 5 pasal 1 Ketentuan KonversiUndangundang Pokok Agraria yang dibebani dengan Hak Opstal

atauErfpacht untuk Perumahan.Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.7tahun 1965, hak erfpacht dan hak eigendom seharusnya dikonversimenjadi hak guna bangunan selama sisa waktu hak opstal/hak erfpachtitu atas nama bekas pemegang hak opstal/hak erfpacht, dalam hal iniSTANVAC.Pasal ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No.7 tahun 1965:Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan di atas tanah hak eigendomkepunyaan orang/badan hukum tersebut dalam ayat 3 jo. ayat 5 Pasal IKetentuan

Konversi Undangundang Pokok Agraria yang pada mulaiberlakunya UndangUndang Pokok Agraria belum berakhir jangkawaktunya dan akan berakhir sebelum lewat 20 tahun sejak berlakunyaUndangUndang Pokok Agraria, dikonversi menjadi hak guna bangunanselama sisa waktu hak opstal/hak erfpacht itu atas nama bekas pemeganghak opstal/hak erfpacht.Peraturan Menteri Agraria dalam hal ini merupakan ketentuan yang lebihtinggi dibandingkan dengan Keputusan Menteri Agraria, maka ketentuandalam Keputusan Menteri Agraria

Fotokopi Besluit Rech Van Opstal Nomor 593 tanggal 22 November1925 atas nama JAP TJIN TO yang terletak di Kampung Lalang Panjangdengan lampiran surat ukur/gambar bidang tanah dengan Nomor 220dinazegel dan bermaterai tidak ada asli selanjutnya diberi tanda bukti PPK.5;Halaman 8 dari 12 hal. Put.

Nomor 137 PK/Pdt/201910.11.Fotokopi Besluit Rech Van Opstal Nomor 595 tanggal 22 November1925 atas nama JAP TJIN TO yang terletak di Kampung Lalang Panjangdengan lampiran Surat Ukur/Gambar Bidang Tanah dengan Nomor 218diberi tanda bukti PPK6;Fotokopi Surat Tanda Terima Lapor Polisi Nomor STTLP/349/V/2017/SPKT Ill berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/591/V/2017/SPKT Ill tanggal 17 Mei 2017 diberi tanda bukti PPK7;Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan NomorB/74/ 1/2018 Ditreskrim

. : M.48/Burokub tanggal 13 April 2011 atasnama Penggugat, Surat ukur No.110/Burokub/2011 seluasDw ZB MB mmBahwa tanah dan bangunan sengketa semula berasal dari HakOpstal atas tanah dan bangunan peninggalan sekutu padamasa perang dunia kedua, kemudian pemerintah Belandamemberikan Hak Opstal dengan Akte Opstal No. : 57/1953tanggal 21 Desember 1953, Surat Ukur No.22/1953 tanggal 27Juli 1953 kepada Kho Hong Gan (warga Negara Belanda)selaku pemilik pertama atas tanah dan bangunan yangsekarang menjadi

sengketa; ~~~~~~~777777777 77777777Bahwa pada tahun 1972 Hak Opstal No.57/1953 atas tanah danbangunan tersebut dikonvesi menjadi Hak Guna Bangunandengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.22/1972, SuratUkur No.29/1972 tanggal 29 Agustus 1972 masih atas namaKho Hong Gan (orang tua Turut TergugatI) dan pada tahun1972 Kho Hong Gan (orang tua Turut TergugatI) telahmenjual tanah dan bangunan sengketa kepada Tjhin DjokLiang (Turut TergugatI1) ;~~7~7773777 3735555557777 >Bahwa pada tahun 1975 Tjhin Djok

No. 52/Pdt/2012/PT.Smg.Undangundang no. 5 / 1960 pada ketentuanketentuankonversi pasal V menentukan : Hak Opstal dan hak erfpachtuntuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunanyang berlangsung selamasisawaktuhak opstal dan hakerfpacht tersebut, tetapi selamalamanya 20 tahun ;Pasal 1 (1) Kep Pres RI No. 32 / 79, tanah HGU, HGB dan HakPakai konversi Hak bar ngjangkawaktunberakhir selambatlambatnya 24 September 1980 sebagaimanayang dimaksud

Nyong Khake) adalah karyawan dari Kho Hong Gan,orang tua Turut Tergugat yang adalah warga negara Belanda yangpertama kali menguasai tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasaioleh Penggugat berdasarkan Hak Opstal No.57/1953 dengan luas 2.235(dua ribu dua ratus tiga puluh lima) meter persegi;Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014.

/PN Bik.10.11.12.13.14.15.16.Bahwa pada tahun 1972 Hak opstal No.57/1953 tersebut dikonversi menjadiHak Guna Bangunan dengan setifikat HGB No.22/1972 atas nama KhoHong Gan (orang tua Turut Tergugat ), selanjutnya pada tahun 1972 KhoHong Gan mengalihkan tanah sertifikat HGB No.22/1972 tersebut kepadaTjhin Djok Liang (Turut Tergugat Il);Bahwa pada tahun 1975 Tjhin Djok Liang (Turut Tergugat Il) mengalihkantanah dan bangunan sertifikat No.22/1972 kepada Harry Tabalujan,selanjutnya pada tahun 1991 Harry

Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor denganluas sekitar 2.000 (dua ribu) meter Persegi;Bahwa batasbatas tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utaraberbatasan dengan Jalan Dahlia, sebelah Timur berbatasan denganJalan Diponegoro, sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Asia dansebelah Barat berbatasan dengan Toko Sorong dan Salon Prisky;Bahwa berdasarkan suratsurat tanah yang ada pada Kantor BadanPertanahan Kabupaten Biak Numfor, tanah sengketa adalah merupakantanah Negara yang berasal dari hak opstal

B.22, bukti surat P13tentang Akta jual beli tanah Hak Guna Bangunan, bukti surat P30 tentang bukutanah Hak Guna Bangunan No.B.51.Burokub dan bukti surat P31 tentang bukutanah tanggal 8 September 1972 serta keterangan saksi Horas Siahaan yangpada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanahNegara yang berasal dari hak opstal peninggalan pemerintah Belanda denganhak Nomor 57/1953 dan tercatat atas nama Kho Hong Gan (P31), kemudianHalaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Penggugatjuga telah dapat membuktikan bahwa awalnya tanah tersebut adalahmerupakan tanah peninggalan pemerintah Belanda berupa hak opstal yangdiambil alin oleh pemerintah Indonesia, sehingga tanah sengketa menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara dan saat itu pemegang haknya adalahTjhin Djok Liang (Turut Tergugat II) dengan hak Guna Bangunan. Bahwa disaatHalaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2014.

Apabila sebelumlahirnya UUPA apakah status tanah tersebut Eigendom, Verponding,Erfacht, Opstal. Atau status tanahnya berasal dari tanah adat atau tanahnegara;Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat berasal dari PemerintahHindia Belanda seluas 90 Ha, maka status tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai negara atau tanah negara, oleh karena pemberlakuankonversi terhadap hakhak barat (termasuk eigendom) dilakukan denganpemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuanUUPA.

Dengan ketidakjelasanstatus tanah Tan Toa Moei, ljo Sai Tiang, Lim Teng Tjiau, maka TergugatIl Intervensi menganggap bahwa status tanah tersebut adalah tanah hakhak barat, berupa Tanah Erfacht (hak guna usaha) atau Tanah Opstal (hakuntuk membangun atau menanam sesuatu di atas tanah yang menjadimilik orang lain).

Dengan berakhirnya hakhak perdata barat sejak tanggal24 September 1980 maka hak atas tanah baik erfacht maupun opstal tidakberlaku lagi karena oleh Tan Toa Moei, ljo Sai Tiang, Lim Teng Tjiau tidakpernah dilakukan permohonan untuk konversi terhadap hak atas tanahtersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau diTanjung Pinang. Dengan demikian dengan tidak dikonversi status tanahtersebut telah berubah menjadi tanah negara.

Surat Ukur tanggal 14111997 No. 9650/1997.3.Bahwa, persil tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 135 tersebutdiatas adalah berasal dari eks Recht Van Opstal Verpounding No. 75(Hak Guna Bangunan Verpounding No. 75) dengan Surat Ukur tanggal 5Desember 1917 No. 8.Bahwa, kemudian persil tanah Recht Van Opstal verpounding tersebut,berdasarkan Acte Verkoop en Koop No. 37 (Akta Jual Beli No. 37)tanggal 19 November 1927 dihadapan Christian Joseph JohanGottagens, Notaris Pengganti di Medan, telah dibeli oleh

OGEM menjadi hak / kepunyaan Perusahaan Listrik danGas Negara berdasarkan Nasionalisasi.6.8.Dengan demikian, persil tanah tersebut terbukti tidak pernah dimiliki olehKesultanan Deli, karena apabila persil tanah tersebut dimiliki olehKesultanan Deli, maka secara hukum atas persil tanah tersebut tidakmungkin diterbitkan Hak Barat (Recht Van Opstal).Bahwa, pada tanggal 14 Juni 2012, tanpa setahu dan tanpa seizinPenggugat, TergugatTergugat dan Il secara paksa dan melawanhukum telah menduduki / menguasai

Bahwa, Tergugat II (Ananda Kumar) telah keliru menyatakan bahwa objekperkara adalah bahagian yang menjadi satu kesatuan dengan tanah GrandSultan No. 266 tanggal 8 Desember 1936 karena tanah objek perkara (exHGB No. 642), adalah berasal dari Recht Van Opstal Verpounding No. 75dengan Surat Ukur tanggal 5 Desember 1917 No. 8, sebagaimana yangtelah diuraikan diatas.13.Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2013 Penggugat telah mengajukanpermohonan kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan PengadilanNegeri Medan Reg

Bahwa krologis penguasaan hak atas tanah terperlkara oleh Penggugatadalah sebagai berikut :1.3.1 Bahwa bidang tanah yang dimaksud di dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 135/Gluigur Kota tersebut berasal dari eks RechtHalaman 27 dari 38 Halaman PUTUSAN NOMOR: 44/PDT/2015/PT.MDN.Van Opstal Verponding (hak Opstal) Nomor 78 dengan Surat UkurNomor : 8 tanggal 05 Desember 1917.1.3.2.

Bahwa obyek sengketa merupakan sebidang tanah bekas RVO singkatandari Rech Van Opstal artinya hak untuk membangun. Hak opstal (zamanpenjajahan Belanda) adalah hak untuk mempunyai rumah, bangunan atautanam tanaman di atas tanah bukan miliknya sendiri. Hak ini diberikanberdasarkan Staatsblad 1872 Nomor 124 untuk paling lama 30 tahun,sedangkan luasnya tanah terbatas yaitu paling banyak hanya 10 bauw (0,7HA).

Tanah yang dapat diberikan dengan hal opstal hanya tanah negarabebas yang tidak dapat dibagi waris dan bukan barang warisan;Bahwa Para Termohon semula Para Penggugat untuk mendapatkan obyeksengketa tanah bekas RVO Nomor 389, telah memanipulir hukum dengancara mengajukan Permohonan dalam perkara voluntair di PengadilanAgama Situbondo terdaftar Nomor 950/1990, selanjutnya Majelis HakimHalaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 150 PK/Pdt/2017Pengadilan Agama Situbondo (mengapa Majelis?)

Sedangkan tanah bekas VrijlandsDomein kembali menjadi Tanah (yang dikuasai) Negara;Bahwa dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat,maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hakmenurut UUPA (Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaituHak Opstal dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal 1 ayat (1) dan ayat(4) disebutkan : Hak eigendom atas tanah yang ada saat mulaiberlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut

Oleh karena negara sebagai pemilik, maka melekat pula hakhak perdata kepadanya seperti layaknya seorang eigenaar / pemilik.Hakhak perdata ini dapat berupa untuk menjual, menyewakan, ataumemberikan dengan hak tertentu seperti hak eigendom, hak erfpachtdan hak opstal.

Sebagai eigenaar/pemilik, maka negara sudahmemenuhi syarat asas nemo plus iuris, sehingga dapat melakukanperbuatan hukum atas tanah miliknya.Bahwa Semarang Joana Stoomtrammascapaj (SJS) adalahperusahaan swasta, maka status tanah yang diperoleh dari negara(Pemerintah Kolonial Hindia Belanda) dapat digunakan berupa haksewa atau hak opstal, bahwa baik hak sewa atau hak opstal,waktunya terbatas;Bahwa Hak opsta/ adalah suatu hak kebendaan untuk memilikigedung, bangunan, pekerjaan atau tanaman di atas

Menurut hukum agraria barat, hakhakatas tanah bekas hak barat adalah meliputi: hak erfpacht, hak opstal;hak eigendom. Jadi pemegang Peta GrondKaart belumlah dapatdikatakan telah memiliki hak tanah, atau dengan kata lain : PetaGrondKaart tidak berlaku sebagai surat bukti pemilikan hak atastanah.

Oleh karenaitu bekas Onvrijlands Domein seharusnya kembali menjadi tanah milikrakyat atau kembali menjadi tanah ulayat atau tanah desa;Bahwa menurut Kertentuanketentuan Konversi UUPA Pasal 1 ayat(4), bekas hak barat dengan hak opstal diakui berlaku sampai dengan20 tahun sejak berlakunya UUPA, maka batasan waktu tersebut yangdimaksudkan adalah tanggal 24 September 1980.