tanggal 17 November 2011 yang diterbitkan oleh AON untukpengiriman Ezda 3 Diecasting Zinc Alloy dengan nilai asuransi sebesar USD59,232.94 terdapat inkonsistensi data apabila dibandingkan dengan nilai invoicesebesar CIF USD 51,258.34;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Bank HSBCPemohon Banding tanggal 13 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pembayaran kepada JD Resources Limited, Singapore, sebesar USD49,500.00 dengan keterangan for beneficiary : partial

IN/001559 tanggal 18 November 2011sebesar CIF USD 51,258.34 dalam 2 (dua) kalipembayaran yaitu tanggal 13 maret2012 sebesar USD 49,500.00 dan tanggal 22 maret 2012 sebesar USD 1,758.34;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank HSBCPemohon Banding periode 1 Maret 2012 s.d. 31 Maret 2012 dengan NomorRekening 050154616115 diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 13Maret 2012 telah melakukan penarikan sebesar USD 49,500.00 dengan keterangan :partial pay IN 001559 EZDA dan pada

koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 (2) TahunPajak 2006 sebesar Rp 6.223.095.008,00 tidak benar denganperhitungan sebagai berikut:Objek PPH Pasal 4 ayat (2) Termohon PK Rp 20.709.778.846,00Objek PPH Pasal 4 ayat (2) Pemohon PK Rp 14.486.683.838,00Koreksi Rp 6.223.095.008,00Penyebab terjadinya Koreksi Bunga sebesarRp 6.233.095.008.00 karena perbedaan sudut pandangterkait pengenaan selisin lebih antara manfaat tabungan yangditerima dengan premi yang telah dibayarkan pada saatpenarikan sebagian (partial

withdrawal) yang dibandingkandengan harga per unit pada saat membayar premi maupunpenutupan asuransi hal ini yang dijadikan dasar perhitungan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Termohon Banding).Atau pengenaan selisih lebih antara manfaat tabungan yangditerima dengan premi yang telah dibayarkan pada saatpenarikan sebagian (partial withdrawal) yang dibandingkandengan harga seluruh unit pada saat premi dibayarkan maupunsaat penutupan asuransi (full surrender);c.

., tanggal 19 Oktober 2015 tersebut,adalah bahwa Judex Facti telah bertindak terlampau summier dan subjektifdalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnyanyatanyata mengandung cacat per curium dan atau tidak mengandung ratiodecidendi, dan atau tidak motiveringsplicht atau setidaktidaknya mengandungratio decidendi yang tidak aktual atau tidak mengandung obiter dicta yangkesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Judex Facti ke arah TermohonKasasi (semula Penggugat) dengan

Tentang pemberian hakhak Termohon Kasasi;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut terlampau summierdan subjektif serta telah mengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, sehinggatelah telah melanggar azas audi et alteram partem, atau telah bertindaksangat partial ke arah Termohon Kasasi, oleh karena Judex Facti tidakmempertimbangkan sama sekali pembelaan diri Pemohon Kasasi sebab:a.

Bahwa sejak bulan Pebruari 2008 antara Pengeugat dengan Tergugat teriadipisah tempat kediaman disebabkau Tereugat perei merlinpalan Pengeugatsainpai .sekarang selama 8 kaki dan selama itu cliantara Pengeugat danTergueat tidak ada yane berusaha untuk rukun kembali, bahkan Tereugat tidakpenab datang menguniutigi Pengeugat dan tid ak partial member: nafkabk e p ada Pen eeu gat ;5. Bahwa alas sikap clan peibuatan Tergugat tersebut.

Tergugat sering memukul PenggugatHal. 3 dftf 18bahkan sampai roenganream akan membunuh Penggugat seWn ttu Tergugattidak memberikan nafkah laMr kepada Penggugat karena safcsflah yangseialu mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat; Bahwa saksi tldafc pemah melhat Tergugat memukul Penggugat tetapisetetah 2 mtnggu pemfcahan mereka dtangsiaigkan tanpa eepengetahuanPenggugat dan Tergugat saksi defcang menjengUk mereka ketika itu saksimeMhat ada tebam bekas pukuian dlwajah Penggugat lalu saksimenanyakan partial

Rp.100.000.000, = Rp. 450.000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap~ gugatan Penggugat, makaTergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10Oktober 2011 sebagai berikut:bahwa harta bersama yang berupa tanah pekarangan, bangunanrumah tempat tinggal beserta dengan segala apa yang ada,yang telah didirikan, yang telah ditanam, dan segala apayang aka nada, yang akan didirikan, dan yang akan ditanam,adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkansecara partial

) unit sepeda motor Suzuki Thunder, buatantahun 2008, warna Hitam No.Pol: H2718SC, atas nama:M.Adi Dewanto;Maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannyamenyatakan bahwa semua harta harta bersama baik berupatanah pekarangan, bangunan rumah tempat tinggal besertadengan segala apa yang telah ada, telah didirikan, telahditanam, dan segala apa yang akan didirikan, dan akanditanam adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapatdipisahkan secara partial

Bahwa Pihak Kedua telah memperlihatkan asli SHM dan asli suratdari Turut Tergugat Nomor : 501/KRD/2/B/2015 tanggal 25 Maret2015 tentang roya partial yang ditunjuk kepada Kepala Kantor BPNPalembang dan berdasarkan kesepakatan ini menyerahkan sertifikatHak Milik Nomor : 5479/Kel. Sukamaju tanggal 09 Februari 2007,dengan surat ukuran 677 M? berikut bangunan rumah permanenseluas +386 M?, yang dikenal setempat dengan Komp. PerumahanKenten Garden 2 Blok/No. G/18 Kel. Sukamaju Kec.

Pasal 6 ayat (3) huruf c dan atau ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada pokoknya bahwa,Majelis BPSK a quo telah bertindak over acting dan atau sewenangwenang dan ataumelampaui batas wewenangnya dan atau mengadaada serta salah menerapkan hukumbahkan egois dan atau egosentris dalam menangani dan menyelesaikan sengketaTermohon dan Pemohon, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial

wewenangnya dan atau mengada ada serta salah menerapkan hukum dalam menangani dan menyelesaikansengketa Termohon dan Pemohon, karena:Bahwa, dalam pertimbangan fakta dan hukumnya Majelis BPSK a quo telahberkesimpulan sebagaimana tertuang pada poin 7 sampai dengan 24;Bahwa, seluruh pertimbangan fakta dan hukum Majelis BPSK a quo tersebut adalahover acting dan atau sewenangwenang dan atau melampaui batas wewenangnya danatau mengadaada serta salah menerapkan hukum, yang kesemuanya itu menunjukkannyata sikap partial

Petugas Tim P2TLtersebut adalah bersifat sementara sebagai pengganti Are link phasa 10 Ampere yangdisita sebagai barang bukti oleh Tim P2TL;Bahwa, berdasarkan segala alasan faktual dan juridis di atas, maka pertimbangan faktadan hukum Majelis BPSK a quo poin 7 sampai dengan poin 10, poin 12, poin 15 danpoin 19 angka 1 sampai dengan angka 3, adalah salah menerapkan hukum, dan ataumengada ada dan atau telah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, yang1415kesemuanya itu menunjukkan nyata sikap partial

menyatakanPemohon telah tidak jujur dan beriktikad tidak baik karena mengesampingkan suratsurat Termohon produk bukti K5 dan K6 tersebut;Bahwa, lagi pula Majelis BPSK a quo sama sekali tidak menguraikan dalam satu uraianyang individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang kebenaraniktikad balk sepenuh hati suratsurat PT PANCA BUANA PLASINDO produk K5 danK6 tersebut, dan ketidakjujuran dan iktikad tidak baik Pemohon; Atau dengan lainperkataan, bahwa Majelis BPSKa quo telah bertindak partial

pemilik yang sah yaituPenggugat/Terbanding sehingga merugikan Penggugat/ Terbandingbaik secara psikis maupun Immateriil adalah suatu tindakan yang tidaksah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (OnrechmatigeDaad) serta tidak berdasar hukum ... dst;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusannyaNomor 44/PDT/2017/PT.PTK tanggal 5 Mei 2017 tersebut telah salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinyasehingga putusan tersebut salah, keliru, dan terlalu partial

Putusan Pengadilan NegeriPontianak Nomor 141/PDT.G/2015/PN.PTK tanggal 26 Oktober 2016 tersebutharus dibatalkan karena nyatanyata telah salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebutsalah, keliru dan terlalu partial tidak menyentuh substansi perkara;Keberatan kedua:Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding (sekarang Para Pemohon Kasasi)sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti Pengadilan Tinggi Kalimatan Barat dalam putusannya

Tinggi Kalimatan Barat dalam putusannya Nomor44/PDT/201 7/PTPTK tanggal 5 Mei 2017 halaman 36 40 tersebut;Keberatan Ketiga;Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi KalimantanBarat dalam putusannya Nomor 44/PDT/2017/PT.PTK tanggal 5 Mei 2017halaman 3640, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex FactiPengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut tidak cukup pertimbangannya(onvoldoende gemotiveerd) terlalu partial

danSoewardi an sich merasa tidak pernah mengalami peristiwa jual beli tanahkepada Hengky Lukito;Keberatan Keempat;Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan TinggiKalimantan Barat dalam putusannya Nomor 44/PDT/2017/PT Ptk tanggal 5Mei 2017 halaman 3640, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut nyatanyata tidak cukuppertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) terlalu partial

Example 2/10 n/30 this means the buyer must pay within30 days of the invoice date, but will receive a 2% discount if they pay within 10 daysof the invoice date" Preferred payment method discount"Some retailers (particularly small retailers with low margins) offer discounts tocustomers paying with cash, to avoid paying fees on credit card transactions" Partial payment discount"Similar to the Trade discount, this is used when the seller wishes to improve cashflow or liquidity, but finds that the buyer

A partial discount for whatever payment the buyer makes helps theseller's cash flow partiall" Sliding ScaleA discount offered based on one's ability to pay.

Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa ;

jumlah penghasilan seluruhnya yang diterimaoleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Expatriat yaitu) berjumlahRp 6.444.128.232,00 ditambah Rp 5.881.577.010,00 sehinggatotal seluruhnya Rp 12.325.705.242,00.Bahwa atas sengketa banding ini Majelis berpendapat danberkesimpulan sebagai berikut :1) Bahwa seharusnya ekualisasi yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dilakukan ataskeseluruhan objek PPh Pasal 21 dibandingkan dengan SPT PPhPasal 21 (SPT 1721) dan tidak dilakukan secara partial

Pada halaman 26 paragraf pertama PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put36150/PP/M.VII/10/2012 tanggal18 Januari 2012, Majelis berpendapat :Bahvea menurut Majelis seharusnya ekualisasi yang dilakukan olehTerbanding dilakukan atas keseluruhan objek pajak PPh Pasal 21dibandingkan dengan SPT PPh Pasal 21 dan tidak dilakukansecara partial (sebagian), akan tetapi Pemohon Banding sendiritidak dapat mengelompokkan atas akunakun mana saja yangmasuk untuk masingmasing direktur, komisaris, expatriate, danStaff

Total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property orright referred to this paragraph;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Technical Assistance Aggreement denganComweld Group Pty Ltd dan terjemahannya, Certificat of Residency : ThermadyneAustralia Pty Ltd, Technical Assistance Fee Billing dan P3B Indonesia Australia,Majelis berpendapat bahwa Jasa Teknik yang dimaksud dalam sengketa ini merupakanroyalty dengan demikian Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti untuk

Terlawan tidak dalam Legal Standing untuk mengajukan permohonanpelaksanaan Eksekusi atas putusan perkara Nomor 11/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Medan, karena tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut;6.3. permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan Nomor 11/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN Niaga.Medan, yang dimohonkan Terlawan secara Partial tidakdapat dibenarkan;6.4.

semacamnya dan pembukuan;bahwa berdasarkan L/C Nomor: 307010052140 diterbitkan oleh Bank DBS Indonesiapada tanggal 30 Oktober 2012, sedangkan Purchase Contract diterbitkan pada tanggal 11November 2012.bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen yang digunakansebagai dasar pembukaan L/C bukan Purchase Contract terlampir;bahwa berdasarkan L/C nomor 307010052140 tanggal 30 Oktober 2012 terdapatketerangan:32B: Currency Code, AmountCurrency : USD (US DOLLAR)Amount : #786,720#43P: Partial

tersebut terdakwa mendapat bagiansebesar Rp. 420. 000.000, ( empat ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa kontrakjual beli cangkang terjadi pada tanggal21 des ember2012 di PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI, kontrak tersebut antara PT.PANCA MAKMUR BERSAMA dengan PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI,adapun isi kontrak nya adalah PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGImenyiapkan cangkang sebanyak 10.000 Ton di bayar di muka oleh PT PANCA MAKMUR BERSAMA sebesar Rp. 3.000.000.000, @Rp.300,lkgPenyerahan barang cangkang di lakukan secara Partial

PANCA MAKMUR BERSAMA melakukanpembayaran di muka 100% yaitu Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyarrupiah) untuk pemesanan cangkang sebanya 10.000 Ton denganharga Rp. 300,/Kg non PPN dengan cara penyerahan barangyaitu Secara Partial/oertahap sesuai dengan ketersediaan barangdi gudang PT BID NUSANTARA.Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 569/Pid.B/2017/PN.

PANCA MAKMUR BERSAMMA ;Bahwa benar isi kontrak nya adalah PT BIO NUSANTARATEKHNOLOGI menyiapkan cangkang sebanyak 10.000 Ton dibayar di muka oleh PT PANCA MAKMUR BERSAMA sebesar Rp.3.000.000.000, @Rp.300,/kg ;Bahwa benar disepakati bahwa Penyerahan barang cangkang dilakukan secara Partial disesuakan dengan Ketersediaan barang digudang PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI dan Penjualan dilakukan secara Locco PMKS PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGIdengan hasil timbangan PT BIO NUSANTARA TEKHNOLOGI.Bahwa benar saat

Huwae,Sp.OT, dokter pada RS Panti Nirmala Malang, dengan hasil pemeriksaan lengan ataskanan luka robek di bawah ketiak sampai siku kanan tampak tulang dan kerusakanatau putusnya pembuluh darah dan saraf serta patah tulang segmental tidak adaaliran darah ke tangan, pada kesimpulannya luka teramputasi sebagian setinggilengan atas kanan (partial traumatik amputasi humerus dextra);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)UUR.I.

bendatumpul;Visum Et Repertum Nomor 3383/306/RSPN/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yangdibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.Thomas Erwin C.J.Huwae, Sp.OT, dokter pada RS Panti Nirmala Malang, dengan hasilpemeriksaanlengan atas kanan luka robek di bawah ketiak sampai siku kanan tampak tulang dankerusakan atau putusnya pembuluh darah dan saraf serta patah tulang segmentaltidak ada aliran darah ke tangan, pada kesimpulannya luka teramputasi sebagiansetinggi lengan atas kanan (partial

Permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan Nomor10/Pdt.Sus.PKPU/2014 /PN.Niaga.Medan, yang dimohonkan Terlawansecara partial tidak dapat dibenarkan ;6.4.

Berdasarkan data transaksi diketahui sebagai berikut:Dokumen Tanggal Jumlah KeteranganPurchase OrderSales Contract 11/09/2012 USD 949,000.00 Partial ShipmentProforma Invoice Tidak terlampirInvoice 20/11/2012 USD 384,747.40 CFRLetter of Credit Bukti T/T 14/09/2012 USD 142,350.00 HuangzhouCoorporationKonfirmasi DebitRekening Koran 14/09/2012 IDR 1.363.035.875Buku Bank 14/09/2012 IDR 1.363.035.875Buku Pembelian = Tidak terlampirBuku Utang Tidak terlampirBuku Penjualan Tidak terlampir2.

Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam memeriksa danmengadili perkara Terdakwa Adang Rasman bin Uki Mulyana telahmelakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturanperaturanhukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :3.1 Majelis Hakim Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannyahanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa danketerangan saksisaksi secara partial

Nomor : 780 K/PID/2017 Terdakwa membenarkan barang bukti yang tunjukan dipersidangan;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannyahanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa danketerangan saksisaksi secara partial/tidak utuh dan menyeluruh yangmenguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguhsungguhmemperhatikan bahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawahsumpah di pengadilan secara utuh, bila dilinat dari pengertian surat palsumenurut Adami Chazawi

Nomor : 780 K/PID/2017dalam pembuktian permasalahan gugatan hak waris dari Alm.Sukmawijaya;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannyahanya menilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangansaksisaksi secara partial/tidak utun dan menyeluruh yang menguntungkanbagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguhsungguh memperhatikanbahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah dipengadilan secara utuh, bila dilinat dari salinan putusan halaman 22 23"Sesuatu

Nomor : 780 K/PID/2017alasanalasannya kurang jelas sehingga dikhawatirkan menimbulkansebagai suatu kelalaian dalam melaksanakan hukum acara yaitu dalam hal: Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atautidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa,hanya berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dari keteranganTerdakwa dan keterangan saksisaksi secara partial/sepotongsepotong; Pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat dari actus reusdengan disertai mens rea, yaitu niat