dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pemohon telah diperintahkandan dipanggil untuk hadir di persidangan, sedang ketidak hadiran Pemohon tersebutbukan didasarkan pada suatu halangan yang dibenarkan hukum ;Bahwa, panjar biaya perkara yang dibayar oleh Pemohon telah habis danMajelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeparauntuk menegur kepada Pemohon agar Pemohon menambah panjar biaya perkara ;Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jepara telah melakukan peneguran

Pts No. 1188/Pat.G/2016/PA.JeprBahwa Panitera telah melakukan peneguran terhadap Pemohon agarmenambah panjar biaya perkara berdasarkan Surat teguran Nomor: W11A17/252/HK.03.5/1/2016 tertanggal 17 Januari 2017, akan tetapi sampai batas waktuyang ditentukan, Pemohon tidak melakukan penambahan panjar biaya perkarasebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaJepara Nomor: 1188/Pdt.G/2016/PA.J2pr. tanggal 21 Maret 2017;Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menambah panjar

tahun 2011, Terdakwa YUSLAN MADRAS melakukanpembangunan pondasi untuk membangun rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR;Bahwa Terdakwa melakukan pembangunan rumah di atas tanah bersertifikatdengan Nomor Hak Milik 3645 tanggal 4 April 2011 milik saksi korban Ny.SYOFINAR tanpa seizin dari saksi korban yang memiliki tanah tersebut;Bahwa saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERY SUDEWODIPONEGORO Alias ERIK pernah melakukan peneguran

terhadap Terdakwapada saat Terdakwa membangun pondasi rumah, bahwa tanah yang Terdakwamembangun rumah di atasnya tersebut adalah milik saksi korban Ny.SYOFINAR, namun Terdakwa tidak mengindahkan peneguran yangdisampaikan oleh saksi korban dan saksi RADEN MAS MURTASA ERYSUDEWO DIPONEGORO Alias ERIK, malahan Terdakwa tetap melanjutkanpekerjaan pembangunan rumahnya tersebut;Bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tidakmemiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota

., beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barattanggal tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohonagar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhipembayaran sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sebagai kekuranganpembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon

Tergugat sebesar Rp 90.000 dan biayapemberitahuan amar putusan kepada Tergugat sebesar Rp 90.000,Oleh karena itu, sidang oaleh Ketua majelis dinyatakan ditunda, danketua Majelis menetapkan, bahwa perkara ini akan ditentukan hari sidangnyalagi setelah Penggugat membayar kekurangan biaya panjar tersebut, denganperintah kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk menegurPenggugat supaya membayar kekurangan biaya panjar tersebut dalamtenggang waktu selama 30 (tiga puluha) hari sejak tanggal surat peneguran

Wp;Fotokopi Putusan/Penetapan Perkara Nomor 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 14 Desember 2016 yang sudah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Peneguran Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 19 Januari 2017 yang sudah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Perintah Eksekusi Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 3 Februari 2017 yang sudah dilegaiisir: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada H.Darna Bakti Nomor W20A2/1056/HK.O5/VI/2017 tanggal 16 Juni2017 yang sudah dilegalisir; Fotokopi

Taefe; Fotokopi Putusan Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal14 Desember 2016 yang telah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Peneguran Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 19 Januari 2017 yang telah dilegalisir; Fotokopi Penetapan Perintah Eksekusi Nomor Perkara 1143/Pdt.G/2016/PA.Wtp tanggal 3 Februari 2017 yang telah dilegalisir: Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Perintah Eksekusi kepada H.Darna Bakti Nomor W20A2/1056/HK.O5/VI/2017 tanggal 16 Juni2017 yang telah dilegalisir;Hal. 3 dari

Menetapkan menurut hukum bahwa peneguran para Tergugat atasobjek sengketa adalah peneguran yang tidak berdasar hukum;5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialamioleh Penggugat selama 15 tahun sebanyak Rp 7.500.000, (tujuh jutalima ratus ribu rupiah);6. Menyatakan bahwa segala surat yang dimiliki para Tergugatsehubungan dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidakmengikat, setidaktidaknya dinyatakan batal demi hukum;7.

Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut, senyatanya Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Purwokerto telah juga mengkeluarkanRelas Panggilan Peneguran (Aanmaning) kepada Terlawan danTerlawan Il, yang mana pada pokoknya berisi untuk melaksanakansecara sukarela Isi Putusan Putusan Pengadilan Negeri PurwokertoNomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt tanggal 18 Februari 2015 Jo.

PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tanggal 29 maret 2016yang telah berkuatan hukum tetap, dalam tempo 8 (delapan) hariterhitung sejak dilakukannya peneguran tersebut. (Pemberian teguranoleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto dijadwalkan baru akandilakukan pada hari kamis, tanggal 17 November 2016, jam : 09.00 Wib):;7.

Jo.Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, senvatanvaadalah sama dengan objek sengketa yang telah dimiliki dandikuasaiterbihdahuluolehPelawan sesuai Putusan Pengadilan NegeriBanyumas Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bms, tertanggal 15 Juni 2016,dan telah berkekuatan hukum tetap Jo Penetapan Ketua PengadilanNegeri Banyumas Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN.Bms Jo. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms, tentang Perintah Peneguran (Aanmaning) tertanggal, 18Agustus 2016, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan SecaraSukarela

tertanggal 6 Juli 2014antara DUDUNG ABDULLAH SE dengan MOCHAMAD ZAKARIA, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 10;11.Foto copy Surat Somasi atau Surat Peneguran yang ke2 (dua)tertanggal 20 Juli 2014 antara DUDUNG ABDULLAH SE denganMOCHAMAD ZAKARIA, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda P 11; 12.

Bms Jo No. 12/Pdt.G/2016/PN.Bms dan atas Penetapantersebut telah dilakukan Panggilan Peneguran (Aanmaning) kepada Terlawan ;dan berdasarkan bukti bertanda P16 / T.I13 telah dibuatkan Berita AcaraPelaksanaan Putusan Secara Sukarela Nomor : 1/Pdt.Eks/2016/PN. Bms JoNomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Bms; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.IIl & TT1, T.NI&TT. 2dan T.lll & TT3 berupa putusan perkara perdata kasasi Nomor : 2721 K/Pdt/2015 Jo Nomor : 185/Pdt.G/2015/PT.

Penggugat telah habissehingga untuk pemanggilan pihak berperkara demi kepentingan pemeriksaanperkara ini tidak mungkin dapat berjalan dan berlanjut tanpa biaya oleh karena ituberdasarkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor :W26.A1/1654/HK.02/X/2013, bertanggal 02 Desember 2013, kepada Pemohon telahditegur untuk menambah panjar biaya perkara dengan batas waktu penambahanpanjar biaya perkara sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang yaitu selama1 bulan sejak tanggal peneguran

persidangan tersebut Pemohon hadir, dan menyatakan belumsiap menghadirkan saksi diersidangan, dan mohon ditunda sampai tanggal12 Juli 2018, pada persidangan tanggal tersebut, Pemohon tidak hadir,setelah diperiksa panjar biaya persidangan, ternyata panjar biaya persidanguntuk selanjutnya tidak cukup untuk memanggil Pemohon, selanjutnya MajlisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari menegurPemohon untuk menambah panjar biaya perkara, sejak tanggal 12 Juli 2018;Bahwa setelah disampaikan surat peneguran

oleh Panitera kepadaPemohon, sejak terhitung tanggal peneguran sampai dilaporkan kepadaMajelis Hakim tanggal 23 Agustus 2018, Pemohon tidak menambah panjarbiaya perkara, yaitu sudah lebih dari 1 (satu) bulan lebih, selanjutnyadikeluarkan Surat Keterangan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Wno tanpa tanggal2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosani;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan

selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannyabertanggal 18 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1990/Pdt.G/2017/PA.Cbnbeserta semua Suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelan membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaCibinong tanggal tertanggal 8836, yang pada pokoknya telah menegurPemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran

Herman Johanes oleh Presiden RI dengan KeputusanPresiden RI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996.Bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Amarasi Selatanmelakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa dan beberapa orangwarga Sonraen yang juga menggunakan dan menduduki kawasan hutantersebut, namun Terdakwa yang tidak mengindahkan larangan tersebutsehingga oleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda adat.Setelah

Herman Johanes oleh Presiden RI denganKeputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober1996.Bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasamadengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan AmarasiSelatan melakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa danbeberapa orang warga Sonraen yang juga menggunakan~ danmenduduki kawasan hutan tersebut;Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut sehinggaoleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda adat;Bahwa setelah

Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 :106);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa mengolah lahan hutan dengan menanampohon seperti pinang, kemiri, kelapa dan pohon pisang dan mengambilhasilnya untuk keperluan pribadinya, Terdakwa telah mengetahui bahwalahan yang dikelolanya berada dalam kawasan hutan Taman Hutan Raya;Menimbang, bahwa tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraen bersamasama dengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan AmarasiSelatan melakukan peneguran

Herman Johanes oleh Presiden RI dengan Keputusan PresidenRI Nomor 80 tahun 1996 tanggal 11 Oktober 1996;Menimbang, bahwa pada tahun 2001, Pemangku Adat di Sonraenbersamasama dengan Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH) KecamatanAmarasi Selatan melakukan peneguran dan larangan kepada terdakwa danbeberapa orang warga Sonraen yang juga menggunakan dan mendudukikawasan hutan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebutsehingga oleh Pemangku Adat telah diberikan sanksi berupa denda

HonggoWiyoto (Kholosyen) perihal : Somasi/Peneguran/ Klarifikasi(bukti sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Surat dari Kantor Hukum M. Syamsudin SH.Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2015/PTUNBDG1011121314Bukti P 9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14M.Hum & Rekan, tanggal 22 Juni 2015 kepada Sdr. HonggoWiyoto (Kholosyen) perihal : Peneguran/Peringatan/SomasiKe Dua (bukti sesuai dengan aslinya).

Honggo Wiyoto (Kholosyen)perihal : Somasi/Peneguran/ Klarifikasi kepada Penggugat tertanggal 09 Juni 2015perihal somasi/penegurar/klarifikasi, surat mana telah diterima oleh PenggugatHalaman 30 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 147/G/2015/PTUNBDGdan sebagaimana diakui oleh Penggugat pada penjelasan pengantar daftar buktiPenggugat, bersama surat tersebut dilampirkan foto copy Kutipan Akta KelahiranNo. 266/1992 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Januari 1992 yangmenjadi objek sengketa

, maka Majelis memperoleh fakta bahwa Penggugat telahmengetahui adanya Kutipan Akta Kelahiran yang menjadi objek sengketa sejakditerimanya Surat Somasi/peneguran/klarifikasi tertanggal 09 Juni 2015 tersebutkarena di dalam surat tersebut telah terdapat lampiran fotocopi Kutipan AktaKelahiran yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan adanya fotocopi KutipanAkta Kelahiran tersebut, Penggugat telah mengetahui pula bahwa di dalamfotocopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut memuat keterangan kelahiran seoranganak

HijriahMenimbang, bahwa pada sidang yang kelima ternyata panjar biayadinyatakan habis, berhubung panjar biaya perkara ini telah habis, maka untuk dapatdilanjutkan persidangan perlu dipanggil lagi, lalu ketua majelis hakimmemerintahkan Panitera untuk menegur Pemohon dan Panitera Pengadilan AgamaNegara telah menegur Pemohon dengan suratnya Nomor: W.15.A.11/170/II/2014tanggal 7 Februari 2014, perihal teguran untuk membayar tambahan panjar biayaperkara;Menimbang, bahwa setelah kurun waktu (satu) bulan setelah peneguran

tidak pulamewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa telah ternyata panjar biaya perkaranya telah dinyatakanhabis, maka untuk dilanjutkan persidangan, Pemohon diharuskan menambah panjarbiaya perkara, untuk memanggil Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Negara dengan suratnyaNomor: W.15.A.11/170/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 telah menegur Pemohonuntuk menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa setelah satu bulan sejak peneguran

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAMA ; Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAMA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDAJA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak mauHal. 5 dari 12 hal. Put.

MARIATI kepada MASIAH dan oleh MASIAH telahdijual kepada SUNARTO DJAJA RAHARDJA ;Bahwa benar saksi telah melakukan peneguran kepada Terdakwa untuksegera meninggalkan tanah tersebut dan juga telah dilakukan pembicaraandi kantor kelurahan Babatan, namun mereka Terdakwa tidak maumeninggalkan tanah milik saksi tersebut, sehingga yang berhak saksiSUNARTO DJAJA RAHARDJA yaitu tidak bisa menguasai tanah tersebut.Dan akibat kejadian tersebut saksi SUNARTO DJAJA RAHARDJA merasadirugikan karena tidak bisa

selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 September 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dalam register perkara Nomor : 3879/Pdt.G/2017/PA.Cbn besertasemua Suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Cibinongtertanggal 29 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugatagar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran

Akan tetapi karena gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tersebut memohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka olehkarenanya tidak dapat dilakukan peneguran untuk menambah biaya panjar perkara,sebab acara peneguran untuk menambah panjar biaya perkara hanya berlaku untukperkara yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon yang mampu dan sanggupuntuk membayar biaya perkara, bukan untuk perkara Prodeo; Menimbang, bahwa karena Penggugat telah tidak datang dan tidak pulamewakilkan

No.1745 K/Pid/2009berakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny.PATTINASARANY masih menempatinya, walaupun oleh saksi ZAKY ABUBAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkantempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukanmusyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKARBAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000, (dua puluh delapan jutarupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankuitansi pembayaran (telah

PATTINASARANY (almarhum), namun sudahberakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny.PATTINASARANY masih menempatinya, walaupun oleh saksi ZAKY ABUBAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkantempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukanmusyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKARBAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000, (dua puluh delapan jutarupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankuitansi

., Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 7Desember 2016 dan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Plk., juncto Nomor 45/Pdt.G/2015/PN PIik.,tanggal 7 Desember 2016 sah dan mempunyai kekuatan hukum;.

Menyatakan pelaksanaan eksekusi secara sukarela oleh TermohonEksekusi (Exmonson) sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan PutusanNomor 45/Pdt.G/2015/PN Plk., penyerahan sebidang tanah tanggal 7Desember 2016 dan Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor18/Pen.Pdt.Eks/ 2016/PN Plk., juncto Nomor 45/Pdt.G/2015/PN PIk.,tanggal 7 Desember 2016 sah dan mempunyai kekuatan hukum;4.

Hal.1 dari 2 hal.Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaMakassar Nomor: W20A1/2570/HK.O5/VIV 2015, tanggal 27 Juli 2015yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di muka, makaternyata penggugat tidak memenuhi isi surat peneguran tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkaratersebut

Dengan ketentuan apabila dalam waktusatu. bulan tidak dipenuhi, maka perkara tersebut akandibatalkan atau dicoret dari pendaftaran;Telah membaca Surat Keterangan Wakil PaniteraPengadilan Agama Stabat Nomor: W2A16/1765/Hk.05/V/2011,tanggal 28 November 2011, yang menerangkan telah lewatbatas waktu satu) bulan peneguran dan ternyata Pemohontidak melaksanakan isi teguran tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, PengadilanAgama Sabat /Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Pemohonternyata tidak