Gorga Duma Sari DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14 Februari2013 sebanyak 4 lembarCopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraNomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatandan Penetapan Petugas Kehutanan Sebagai Pejabat Pengesah LaporanHasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHPpada PT.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan PenetapanPetugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah KayuBulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT.Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SamosirCopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan PenetapanPetugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraNomor : 522.21/0602 Tentang Pengangkatan Dan penetapan Petugas KehutananSebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)Dan Nomor Register pejabat Penerbit dokukmen SKSKB Pada IPK PT.GDS DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tertanggal 29 Januari 2014 danSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :522.21/060 Tentang pengangkatan Dan penetapan Petugas Kehutanan sebagaiPejabat Pengesah

Virtual Account 9944441001763149 yang keduanyatertanggal 1 Februari 2016 dapat saya simpulkan bahwa : Tanda tanganpejabat pengesah pada Buku KIR tersebut adalah saudara CHRISTIANTO,ATD., MT., namun pada tanggal 1 Februari 2016 dijabat oleh saudara DEDYDWI WIDODO, Untuk Nomor Seri tersebut diatas, pada tahun 2016, KantorUnit Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Dinas PerhubunganProvinsi DK!

., Untuk penandatangan Buku KIR tersebut diatas yaitu saudaraBUDI SANTOSO dan saudara ANWAR SIANTURI tidak pernah bertugas diKantor Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta, Untuk tanda tangan pengesah danpenandatangan pada Buku KIR tersebut diatas dilakukan dengan scansementara yang asli hams menggunakan ballpoint (tinta basah), Untuk bobotkendaraan pada Buku KIR tersebut diatas yaitu diatas 8 ton seharusnyapengujian di Kantor Unit Pengujian Kendaraan

umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxxxxx, Jeniskelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanlbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam,Provinsi Kepulau an Riau, sebagai Pemohon Il;Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon Ildisebut Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Para Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesah

Bahwa penunjukan penggunaan rumah dinassebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas,39dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihakKementerian Perhubungan, Kepala EksploitasiSumatera Utara, Kantor Pengesah PembayaranEksploitasi Sumatera Utara, dan kepada yangberkepentingan untuk diketahui;Bahwa berdasarkan Bukti P PK 08 menyatakan danmenegaskan bahwa lahan objek sengketa dalam perkaraa quo telah dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembaliterhitung sejak tahun 1972 dan diperuntukkan sebagailokasi perumahan

Bahwa penunjukan penggunaan rumah dinassebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas,dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihakKementerian Perhubungan, Kepala EksploitasiSumatera Utara, Kantor Pengesah PembayaranEksploitasi Sumatera Utara, dan kepada yangberkepentingan untuk diketahui.Hal. 39 dari 99 Hal.

Bahwa penunjukan penggunaan rumah dinassebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas,dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihakKementerian Perhubungan, Kepala EksploitasiSumatera Utara, Kantor Pengesah PembayaranEksploitasi Sumatera Utara, dan kepada yangberkepentingan untuk diketahui.Bahwa berdasarkan Bukti P PK 10 menyatakan danmenegaskan bahwa lahan objek sengketa dalam perkaraa quo telah dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembaliterhitung sejak tahun 1972 dan diperuntukkan sebagailokasi perumahan

Bahwa penunjukan penggunaan rumah dinassebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas,dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihakKementerian Perhubungan, Kepala EksploitasiSumatera Utara, Kantor Pengesah PembayaranEksploitasi Sumatera Utara, dan kepada yangberkepentingan untuk diketahui.Bahwa Bukti P PK 11 ini membuktikan dan menunjukkanbahwa lahan objek sengketa dalam perkara a quo telahdikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhitungsejak tahun 1972 dan diperuntukkan sebagai lokasiperumahan tempat

LHP disahkan oleh Pengesah LHP.Halaman 8/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdie. Pengangkutan Kayu Pinus dari TPK ke industry PT. CitraSerayu Mas desa Wesolo Kec. Tirawuta Kab. Kolaka agarmenggunakan SKSHH yang sah yang diterbitkan oleh PejabatPenerbit yang ditunjuk. BAB V, HARGA KAYU DAN PEMBAGIANNYA, PAsal 5, Hargakayu Pinus hasil penjarangan sesuai SK Gubernur Sultra Nomor833 Tahun 1999 yaitu Rp. 140.000,00/M3 (Seratus Empat PuluhRibu Rupiah permeter kubik) dengan rincian :1.

LHP disahkan oleh Pengesah LHP.e. Pengangkutan Kayu Pinus dari TPK ke industry PT. CitraSerayu Mas desa Wesolo Kec. Tirawuta Kab. Kolaka agarmenggunakan SKSHH yang sah yang diterbitkan oleh PejabatPenerbit yang ditunjuk. BAB V, HARGA KAYU DAN PEMBAGIANNYA, PAsal 5, Hargakayu Pinus hasil penjarangan sesuai SK Gubernur Sultra Nomor833 Tahun 1999 yaitu Rp. 140.000,00/M3 (Seratus Empat PuluhRibu Rupiah permeter kubik) dengan rincian :1.

(dua belas ribu sembilan ratus sembilanpuluh lima rupiah permeter kubik) sedangkan untuk tarif DR saat itu di tetapkansebesar US $2/m* (dua dolar amerika per meter kubik);Bahwa untuk mengecek kebenaran dan keabsahan pembayaran yang dilakukanoleh pihak perusahaan ada pejabat khusus yang ditunjuk untuk itu yang disebutsebagai pejabat pengesah LHP dan nanti setelah dari pejabat tersebut barukemudian diantarkan kepada saksi;Bahwa setahu saksi pihak perusahaan selalu membayar PSDH dan DR darikayu/pohon

Citra SerayuMas untuk kayu hasil kegiatan penjarangan dengan volume LHP yang dibawakanHalaman 40/106 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdikepada saksi sebanyak 597,15 m* dengan nilai sebesar Rp41.800.500,00(empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan padatanggal 16 Mei 2006;Bahwa yang membawakan jumlah volume LHP kepada saksi adalah petugasyang ditunjuk sebagai pengesah LHP yang saat itu dijabat oleh Sdr.

Konawe, dalam permohonan tersebut sudah termuat LHPyang dikeluarkan oleh petugas pengesah LHP sehingga saksi tidak pernahdiperlinatkan bukti pembayaran yang permmah dilakukan oleh perusahaan waktu itu;Bahwa terkait harga jual kayu pinus yang diberikan kepada pihak perusahaandalam hal ini PT. Citra Serayu Mas oleh Dinas Kehutanan Kab.

hal ini, walaupun Pemohon dan Pemohon Iltelah nyata melakukan perkawinan tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuanperundangundangan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,akan tetapi perkawinan Pemohon dan Pemohon II dilakukan sesuai denganrukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, apalagi dari perkawinantersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak (ANAK I) dan (ANAK Il), yangdiharapkan melalui permohonan pengesah

November 2009 dimana dalam LHP tersebuthasil kayukayu yang ditebang pada bulan April 2008hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPHberakhir dimasukkan ke dalam LHP ~ seakan akanmerupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember2009;Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebur, kemudian terdakwa melaporkan kepadaatasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnyaoleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkanuntuk disahkan oleh Pejabat Pengesah

November 2009 dimana dalam LHP tersebuthasil kayukayu yang ditebang pada bulan April 2008hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPHberakhir dimasukkan ke dalam LHP = seakan akanmerupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember2009; Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebur, kemudian terdakwa melaporkan kepadaatasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnyaoleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkanuntuk disahkan oleh Pejabat Pengesah

November 2009 dimana dalam LHP tersebuthasil kayukayu yang ditebang pada bulan April 2008hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPHberakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan akanmerupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember2009 ;Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebut, kemudian terdakwa melaporkan kepadaatasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnyaoleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut~ diusulkanuntuk disahkan oleh Pejabat Pengesah

November 2009 dimana dalam LHP tersebuthasil kayukayu yang ditebang pada bulan April 2008hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPHberakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan akanmerupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember2009 ;Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebur, kemudian terdakwa melaporkan kepadaatasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnyaoleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkanuntuk disahkan oleh Pejabat Pengesah

ditetapkan .Sedangkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor : 115/KPMDP/2003 tanggal 1Desember 2003 dengan potensi sebagai berikut :1 Rotan Manau : 244.000 batang2 Rotan Semambo : 860.000 batang233 Rotan Getah : 488.000 batang4 Rotan Cacing : 760 ton5 Rotan Sega : 870 ton,adalah berlaku selama (satu) tahun sejak ditetapkan yakni sampai tanggal 30 Nopember2004 atau dengan kata lain izin tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sesuai Laporan HasilProduksi (LHP) yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah

ditetapkan ;Sedangkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor : 115/KPMDP/2003 tanggal 1Desember 2003 dengan potensi sebagai berikut :1 Rotan Manau : 244.000 batang252 Rotan Semambo: 860.000 batang3 Rotan Getah : 488.000 batang4 Rotan Cacing : 760 ton5 Rotan Sega : 870 ton,adalah berlaku selama (satu) tahun sejak ditetapkan yakni sampai tanggal 30 Nopember2004 atau dengan kata lain izin tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sesuai Laporan HasilProduksi (LHP) yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah

EKO BERDIKARI ;Bahwa prosedur penagihan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) atas hasil hutan bukan kayu yakni Rotan, adalahpertama sekali pemilik/pemegang ijin atau pemohonmelaporkan hasil produksi(LHP) kepada Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah laluPejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)melakukan uji petik yakni pemeriksaan fisik, diukur sertadiuji, kemudian hasil uji petik tersebutlah sebai dasarpejabat untuk mengeluarkan pengesahan untuk suratperintah pembayaran

yangpertama sesuai petikan Nomor : 155/KPMDP/2003 tanggal01122003 adalah untuk 5 (lima) jenis yakni :Rotan Manau,Rotan Semambo,Rotan Getah,Rotan Cacing danRotan Sega.Bahwa Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK) yangkedua sesuai petikan Nomor : 12/KPMDP/2005 tanggal28032005 adalah untuk 3 (tiga) jenis yakni :Rotan Manau,Rotan Semambo danRotan CacingBahwa Laporan Hasil Produksi (LHP) tersebut adalah untukmengetahui berapa yang sudah dipungut oleh pemegang izin, dalamhal ini saksi sebagai pengesah

EKO BERDIKARI yangdiajukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengahyang telah saksi sahkan selaku Pejabat Pengesah LHP selamaperiode masa berlakunya izin Nomor : 155/KPMDP/2003 tanggal01 Desember 2003 tersebut yaitu :1 LHP No. 01/LPHHBK/EB/I/2004 tanggal 10 Januari 20042 LHP No. 02/LPHHBK/EB/I/2004 tanggal 20 Januari 200447LHP No.LHP No.LHP No.LHP No.LHP No.LHP No.Co On Wn mn KR WLHP No.10 LHP No.11 LHP No.12 LHP No.13 LHP No.14 LHP No.15 LHP No.16 LHP No.17 LHP No.18 LHP No.19 LHP No.20

Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi SumateraUtara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentangPengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagaiPejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) danPenetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma SariDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal14 Februari 2013 sebanyak 4 lembar;Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara;4.

DelapanPuluh Dua Koma Enam Puluh Tujuh) Meter di Propinsi Daerah Tingkat Kalimantan Timur, tertanggal 7 Mei 1996, telah ditetapkan dan disahkanluas areal kerja hak pengusahaan hutan PENGGUGAT adalah seluas48.303 ha yang terletak di Desa Muara Lambakan, Kecamatan LongKali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa dalam menjalankan usahanya sesuai keputusan pemberianIUPHHKHA tersebut diatas, PENGGUGAT melakukan kegiatanpenebangan kayu di areal kerja PENGGUGAT dengan diawasi olehpetugas Pemeriksa dan Pengesah

telah melaporkan adanya pembalakan liar (i/ega/logging) diwilayah areal kerja PENGGUGAT kepada KepolisianResort Paser dan Kepolisian Resort Kutai Barat pada tanggal29 Mei 2013; Pada saat pemeriksaan pada tanggal 17 Juni 2013, TimPelaksana menemukan adanya truktruk i/ega/ logging yangberada diarea kerja PENGGUGAT, dan pada saat itu parapelaku membuang muatannya yang mana pelaku bukanlahkaryawan PENGGUGAT,; Selurun Kegiatan penebangan diareal kerja PENGGUGATselalu diawasi oleh Petugas Pemeriksa dan Pengesah

Pejabat pengesah laporan hasil pemanenan (P2LHP) dan 3. Melakukanpengukuran dan pengujian kayu di TPK, KPH.

) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara Nomor : 800/883/VI Tanggal 3 Januari 2003 perihalSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utaratentang Penunjukan dan Penempatan P2LHP.20.1 (satu) set Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara Nomor : 800/870/VI/2003 Tanggal 3 Februari 2003tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (PPLHP).21.12 (dua belas) Set Asli surat Pejabat Pengesah LHP PT.

MandailingNatal Nomor: 522.21/1330/Dishut/2005 Tanggal 30 Desember 2005perinal Penugasan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP).16.1 (satu) Set Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas PropinsiSumatera Utara Nomor : 800/4378/VI/2005 Tanggal 18 Juli 2005tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (P2LHP).17.1 (satu) Set Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananPropinsi Sumatera Utara Nomor : 800/2965/V 1/2004 Tanggal 31 Mei2004 tentang Penunjukan dan Penempatan

LaporanHasil Produksi (PPLHP).21.12 (dua belas) Set Asli surat Pejabat Pengesah LHP PT.

MandailingNatal Nomor: 522.21/1330/Dishut/2005 Tanggal 30 Desember 2005perinal Penugasan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP).Hal. 314 dari 377 hal. Put.

MandailingNatal nomor: 522.21/1330/Dishut/2005 tanggal 30 Desember 2005perihal Penugasan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP);1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas ProvinsiSumatera Utara nomor: 800/4378/VI/2005 tanggal 18 Juli 2005tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (P2LHP);1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Sumatera Utara nomor: 800/2965/V1/2004 tanggal 31 Mei2004 tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat

No. 6 PK/Pid.Sus/2010(20)(21)(22)1 (satu) set fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara nomor: 800/870/V1/2003 tanggal 3 Februari 2003tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (PPLHP);12 (dua belas) set asli surat Pejabat Pengesah LHP PT.

MandailingNatal nomor: 522.21/1330/Dishut/2005 tanggal 30 Desember 2005perihal Penugasan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP);1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas ProvinsiSumatera Utara nomor: 800/4378/VI/2005 tanggal 18 Juli 2005tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (P2LHP);1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Sumatera Utara nomor: 800/2965/V1I/2004 tanggal 31 Mei2004 tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat

LaporanHasil Produksi (PPLHP);12 (dua belas) set asli surat Pejabat Pengesah LHP PT.

No. 6 PK/Pid.Sus/2010(20)(21)(22)1 (satu) set fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara nomor: 800/870/VI/2003 tanggal 3 Februari 2003tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LaporanHasil Produksi (PPLHP);12 (dua belas) set asli surat Pejabat Pengesah LHP PT.

hal pengolahan sesuai dengan peraturan perundangundanganKehutanan harus memiliki izin antara lain Surat Izin Gangguan (SIG), Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yangmengeluarkan atau yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah instansi lainbukan Dinas Kehutanan dan PerkebunanSetelah kayu ditebang lalu dikumpulkan di lokasi tempat penebangan kemudiandihitung jumlah dan volume kayu selanjutnya dibuatkan LHP (Laporan HasilProduksi) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah

Pasal 15 ayat 3 Peraturan menteri Kehutanannomor : P.39/MenhutII/2008, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah berindak atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badanatau Pejabat Pelaksana Pemerintahan dibidang Kehutanan;Bahwa berdasarkan surat Penggugat No. 17/LHPKB/PA/Bht/IX/2009 tanggal 15September 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP) (Bukti P4), Penggugat telah menyampaikan permohonanpemeriksaan dan pengesahan Laporan Hasil Penebangan

Diklat Pengawas Pengesah Penguji Kayu Bulat (P3KB), di BLK siantar,selama 30 (tiga puluh) hari yang dilaksanakan oleh kementrian KehutananRI pada tahun 2001;2.

Setelah kayu ditebang lalu dikumpulkan di lokasi tempat penebangankemudian dihitung jumlah dan volume kayu selanjutnya dibuatkan LHP(Laporan Hasil Produksi) yang disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP)lalu dibayar kewajibannya yaitu PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR(Dana Reboisasi).

Setelah kayuditebang lalu dikumpulkan dilokasi tempat penebangan kemudiandihitung jumlah dan volume kayu selanjutnya dibuatkan LHP (Laporanhasil Produksi) yang disahkan oleh pejabat pengesah LHP (P2LHP)lalu dibayar kewajibannya yaitu PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)dan (DR) dana Reboisasi.

12 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 15 ayat 3 Peraturan Menteri KehutananNomor P.39/MenhutII/2008, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengahberindak atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan atauPejabat Pelaksana Pemerintahan dibidang Kehutanan;Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor 17/LHPKB/PA/Bht/IX/ 2009 tanggal15 September 2009 yang ditujukan kepada Pejabat Pengesah

Buku Ukur Pemegang Izin Pinjam Pakai Wajib Membuat Usulan LHP.c Usulan LHP Sebagaimana Tersebut Huruf b dilaporkan Untuk diminta PengesahanOleh Pemegang Izin Pinjam Pakai Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kotadengan Tembusan Kepala Dinas Propinsi, Kepala Balai, dan Kepala BKPH dengandilampiri :1 Foto Copy Izin PinjamPakal.2 Laporan HasilProduksi.d Bukti Penyampaian Bank Garasi dari Pemerintah. 1 Berdasarkan Laporan Tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota SetempatMemerintahkan Pejabat Pengesah