Sby45terhadap beberapa tenaga pemasar yang dilakukan bertentangan denganinstruksi Penggugat, dimana pelanggaran tersebut dapat dikatagorikansebagai bentuk pelanggaran berat, namun demikian menurut Tergugatbahwa tuduhan apabila Tergugat telah melakukan penggaran tersebutadalah tidak benar, selain itu oleh karena tidak ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat bersalah, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUUI/2003, alasantersebut adalah tidak berdasar

Bahwa, faktanya atas Obyek Gugatan tersebut semula dikuasai bersamasama antara Mat Djori , Saadah, Mudrikah dan Kusen dengan caramelakukan Gilir dalam penggarapan tanah tersebut sampai pada tahun2012, dan setelah itu para Tergugat menguasai Obyek Gugatan secarasepihak dan tidak bersedia lagi memberikan giliran penggaran tanahtersebut kepada para Penggugat.Bahwa, menanggapi dalil Jawaban Para Tergugat pada poin 5, maka ParaPenggugat menyatakan menolak dan tetap mempertahankan dalil gugatanPara Penggugat

Dengan masa percobaanselama 6 (enam) bulan.Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecualidikemudian hari ada putusan pengadilan mentukan lain disebabkankarena Terdakwa melakukan tindak pidana atau penggaran hukumdisipli Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor25 tahun 2014 tentang hukum disiplin Prajurit TNI sebelum masapercobaan selama 6 (enam) bulan habis.Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor : 97K/PM.III18/AD/X1/20203.

berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.yang pada pokonya laporan hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwaberdasarkan hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Penggugat terbukti melakukanperbuatanya kembali yang menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujarankebencian baik langsung mapun tidak langsung melalui media social (facebook)dengan menggunakan Akun yang bersangkutan Princes Aip (Aip Milik Musuh)secara berulangulang yang telah berdampak pada Pemerintah dan tindakanPenggugat tersebut merupakan penggaran

No. 23/G/2019/PTUN.PLKketerangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi tidak pernah melihat serta tidak pernah membubuhkan tandatangan dalam Surat Pernyataan Penggaran Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh H.

Rencana penggaran biaya pengadaan.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka terbuktipelaksanaan lelang konsolidasi untuk paketpaket pekerjaanmilik Pemerintah DKI Jakarta yang dilakukan olehTERGUGAT atas permintaan TERGUGAT Il s.d.TERGUGAT IV, serta penetapan/pengumuman pemenanglelang dan penunjukkan TERGUGAT V sebagai pemenangdan pelaksana paket pekerjaan milik TERGUGAT II tersebuttelah dilaksanakan secara benar, transparan dan sesuaidengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;Dengan demikian

Rencana penggaran biaya pengadaan.Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka terbuktipelaksanaan lelang konsolidasi untuk paketpaket pekerjaanmilik Pemerintah DKI Jakarta yang dilakukan olehTERGUGAT atas permintaan TERGUGAT Il s.d.TERGUGAT IV, serta penetapan/pengumuman pemenanglelang dan penunjukkan TERGUGAT XII sebagai pemenangdan pelaksana paket pekerjaan milik TERGUGAT IV tersebuttelah dilaksanakan secara benar, transparan dan sesuaidengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;Dengan

RIDWAN dan belum di tanda tangani.66.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang AkanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan BinangunTahun 2015.67.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015Desa Widarapayung Kulon.68.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi TanamanPadi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec.Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 43 orang,dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT.LAUTAN MAS JAYA.69.1 (satu

RIDWAN dan belum di tanda tangani.66.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang AkanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan BinangunTahun 2015.67.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015Desa Widarapayung Kulon.68.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi TanamanPadi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec.Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 43 orang,dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TTD PT.LAUTAN MAS JAYA.69.1 (Satu

RIDWAN dan belum di tanda tangani.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang AkanDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan BinangunTahun 2015.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015 DesaWidarapayung Kulon.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi TanamanPadi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec.Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 483 orang,Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PT SMG69.70.71.72.73.74.79.76.77.78.79

RIDWAN dan belum di tanda tangani.1 (satu) bendel Daftar Penggarap Tanah PSDA Yang AkaDitambak Udang Desa Widarapayung Kulon Kecamatan BinangunTahun 2015.2 (dua) lembar Daftar Penggaran Tanah PSDA Tahun 2015 DesaWidarapayung Kulon.2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran Partisipasi TanamanPadi Dari PT/ Lautan Mas Jaya Desa Widarapayung Kulon Kec.Binangun Bulan Juli 2016, yang di tandatangani oleh 43 orang,dibuat di Widarapayung kulon tanggal 14 Juli 2016 TID PT.LAUTAN MAS JAYA.1 (satu) lembar Tanda

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak adahubungan keluarga dan pekerjaan;Bahwa saksi adalah penduduk Negeri Suli sejak lahir ;Bahwa orang tua saksi tinggal di atas tanah Dati Jembatan Kecil, neneksaksi dan ibu saksi meninggal dan dikuburkan di atas tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di atas surat pernyataan sebagaipenggarap di atas Dati Hatutona, saksi justru baru tahu tentang ada SuratPernyataan Para Penggaran

Faktahukum ini, juga dibenarkan para penggaran tanah restan dimaksud;Menimbang, bahwa pada tahun 2012 dilanjutkan tahun 2013 di desaJamut Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, ada rencanapembangunan Bendungan Jamut seluas 60 hektar setelah dilakukan surveyoleh tim dari Propinsi untuk penetapan lokasinya;Menimbang, bahwa kemudian Tim 9 yang didampingi oleh petugas dariKantor Badan Pertanahan Kabupaten Barito Utara serta aparat perangkat desa,melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap luasan

Fakta hukum ini, juga dibenarkan para penggaran tanahrestan dimaksud;Menimbang, bahwa pada tahun 2012 dilanjutkan tahun 2013 di desaJamut Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, ada rencanapembangunan Bendungan Jamut seluas 60 hektar setelah dilakukan surveyoleh tim dari Propinsi untuk penetapan lokasinya.

Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 dan apabila terjadi penggaran terhadapPeraturan Menteri ini maka akan dikenakan saksi administratif berupa : Peringkat tertulis.

(Saksi penggaran tanah secaraGotongroyng dan buruh Kebun ada)Bahwa perolehan tanah dan legalitas surat tanah dari para pihak tersebutdiperoleh secara syah dan suratnya di keluarkan oleh pejabat pemerintah yangsyah, sehingga apabila tidak melibatkan 15 (lima belas orang) pemilik tanahtersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikategorikansebagai plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau ditarik sebagai tergugat

Bahwa untuk menggugatperbuatan melawan hukum, haruslah terlebin dahulu dibuktikan Hak nya.Sedangkan surat Pernyatan Penggaran Tanah maupun Surat KeteranganTanah, bukanlah Tanda Bukti Hak kepemilikan atas tanah sebagaimanadimaksud dalam undangundang Pokok Agraria.Oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung PutusanMahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena

immateril.Halaman 59 dari 101 halaman, Putusan Nomor 238/Pat/2019/PT SMGe Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan dimanadalam Peninjauan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakimdalam perkara a quo atas proyek pekerjaan peningkatan jalan yangdilakukan oleh PEMOHON' semula PENGGUGAT berada diBanjaranyarBatuAgungKalibakung yang berada di wilayah kecamatanBalapulang Kabupaten Tegal menggunakan tahun Anggaran 2016yangdalam hal ini sedang di perkarakan di Pengadilan Negeri Slawiditemukan penggaran

dengan kode rekening 2.16.2.16.1.1.16.01 dandiantaranya untuk kegiatan mekepung senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) dimana dana tersebut masuk ke APBD perubahan tahun 2017.Bahwa benar belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketigaberupa rumbing (hiasan kepala kerbau pacuan) pada tahun 2017 tidakterlaksana dan menurut pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenJembrana bahwa tidak terlaksananya kegiatan tersebut karena terjadi gagaltender/lelang.Bahwa benar mekanisme penggaran

Dilakukan proses penetapan APBD tahun 2018Barulah kegiatan bisa dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata danKebudayaanKabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2018.Bahwa benar mekanisme penggaran kegiatan mekepung dilaksanakansebagai berikut :a.Laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait tidak terlaksananyakegiatan mekepung ke BPKAD.

Dalam halini pencairan anggaran dan penggunaan anggaran APBD oleh anggotaDPRD Kabupaten Gunungkidul telah sesuai ketentuan sebagaimanatertuang dalam APBD baik TA 2003 mupun TA 2004.Bahwa apabila dipersoalkan ketentuan penggaran dalam APBD dianggapbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang lebih tinggimaka berdasarkan asas prasumptio iustae causa, pelaksanaan APBD yangsesuai dengan ketentuan APBD namun diduga penganggarannyabertentangan dangan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dapat dinilaioleh

saksi.Bahwa Sumber anggaran yang dikelola pada kegiatanpembangunan Desa Kondo Bulo berasal dari APBN Pusatdan APBD Kabupaten Mamuju Besar anggaran saksi tidakketahui.Halaman 54 dari 129 Putusan Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2021/PN MamBahwa telah dilakukan Musrembangdes pada tahun 2018,saksi juga terlibat didalamnya atau hadir dalam Rapat, danada yang diusulkan oleh warga yaitu Jalan Tani di dusunKandang Batu, MCK di dusun Karunggang.Bahwa Usulan Warga yaitu jalan Tani di dusun kandangBatu dimasukan dalam penggaran

., menerangkan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah sebagai Penggarap tanah wakaf di Desa Katulampa,luas tanahnya sekitar 10 Ha ;Bahwa saksi ikut orang tua menggarap tanah wakaf tersebut sejak kelas 5SD dan; menjadi anggota penggaran sejak tahun 1982 ;Bahwa anggota penggarap di tanah wakaf tersebut ada 7 orang KetuaPenggarapnya H.

kegiatan mekepung senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) dimana dana tersebut masuk ke APBD perubahan tahun 2017.Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPk/2021/PN DpsBahwa benar belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketigaberupa rumbing (hiasan kepala kerbau pacuan) pada tahun 2017 tidakterlaksana dan menurut pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KabupatenJembrana bahwa tidak terlaksananya kegiatan tersebut karena terjadi gagaltender/lelang.Bahwa benar mekanisme penggaran

Dilakukan penyesuaian KUA PPAS dengan memasukkan kembali kegiatanmekepung yang bersumber dari PHR Kabupten Badung untuk dibahasbersama DPRD Kabupaten JembranaDilakukan proses penetapan APBD tahun 2018Barulah kegiatan bisa dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata danKebudayaanKabupaten Jembrana pada tahun anggaran 2018.Bahwa benar mekanisme penggaran kegiatan mekepung dilaksanakansebagai berikut :a. Laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait tidak terlaksananyakegiatan mekepung ke BPKADb.

. ; 75Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siapa diberhentikan jikamelakukan penggaran terhadap kode etik tersebut.; Bahwa maksud dari PNPMMPd yaitu Program nasional pemberdayaan masyarakatadalah program untuk mempercepat penaggulangan kemiskinan secara terpadu danberkelanjutan denga sasaran dan tujuan : Bahwa Tujuan Umum : Adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilankeputusan dan pengelolaan