Ditemukan 181 data
164 — 56
Nomor :06300/SP2D/LS/1 .01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp.2.391.250.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.148.600.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asili);1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpaBulan Agustus tanpa tanda tangan;1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SeksiAnalisa dan Penyususnan
Nomor :06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesarRp. 2.391 .250.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesarRp. 2.148.600.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asili);1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpaBulan Agustus tanpa tanda tangan;1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala SeksiAnalisa dan Penyususnan
95 — 6
tahun 2001, adalah ditujukan kepada setiap orangatau. orang perseorangan dalam pengertian secara Umum, yaitu setiap orang atau orangperseorangan dalam kapasitas selaku Pribadi ;Menimbang bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindakan atauperbuatan secara melawan Hukum sebagaimana dalam pertimbangan diatas, akan tetapioleh karena tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam jabatan ataukedudukannya selaku Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemkot Manado dan Kepalabagian Penyususnan
107 — 31
tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak sependapat, kalaulah perlawanandinyatakan menjadi tidak jelas dan kabur, karena menghadapi permasalahansebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam relevansinya dengan pokokpermasalahan yang mesti diselesaikan tersebut, untuk memecahkan masalahnya,maka putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pada sistem pendekatan yangjauh dari sifat pendekatan yang bersifat formalistic legal thinking secara sempit dankaku, sehingga dengan adanya format penyususnan
Terbanding/Jaksa Penuntut : Maulidah, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SUPRIYADI, SH.
85 — 29
Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Kegiatan 6.400.000,Penyususnan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20115. Belanja Materai Keg.Pembinaan Pelaksanaan 306.000,Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20116. Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan 16.500.000,Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.2011re Belanja AT Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem 666.500, Aplikasi Keu.Desa TA.20118. Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan 4.650.000,Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20119.
Biaya Transport dan Akomodasi Peserta Kegiatan 6.400.000,Penyususnan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20115. Belanja Materai Keg.Pembinaan Pelaksanaan 306.000,Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20116. Honor Tenaga Ahli Keg.Pembinaan Pelaksanaan 16.500.000,Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20117. Belanja AT Keg.Pembinaan Pelaksanaan Sistem 666.500, Aplikasi Keu.Desa TA.20118. Honor Panitia Pelaksana Keg.Pembinaan 4.650.000,Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keu.Desa TA.20119.
Bahwa dana sebesar Rp. 1.266.000.000, (Satu milyar dua ratus enampuluh enam juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untukbelanja kegiatan anggaran akan tetapi hanya sebesar Rp.420.000.000,(empat ratus dua puluh juta rupiah), Kemudian pembayaran honor terdakwasebagai penyususnan modul, honor tim, mengajar sebesarhalaman 242 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMRp.370.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp.416,000.000,dipergunakan saksi Drs. Hidwar Ahmadi, M.Si4.
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.YORLIS KAMPAR Als KINTAN Bin KUMUR
2.SARBAINI Alias SARBE Bin KUZAIMA
3.SURIYADI Alias SURYA Bin RAJA
4.EDI SISWANTO Alias SIWANTO
5.MAS SRI HANDOKO Alias DOKO Bin ISPIYADI TN
6.MURIADI Alias ADI Bin ABDUL WAHAP
7.SAWALUDIN Alias WAL Bin SARBAINI
8.ABDUL JABBAR Bin SULAIMAN
9.MASRAN Bin SULAIMAN
138 — 86
Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang RI Nomor 18KeduaKetigaTahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; atau: melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPengrusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; atau: melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PengrusakanHutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena penyususnan
105 — 55
(tiga miliar dua ratussembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribuseratus lima puluh tiga rupiah) belum termasukongkos kirim dari CV,Diyacel Sejati.Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa bukantermasuk over head.Bahwa bila terjadi kesalahan penyususnan HPSseharusnya kontrak tidak ada.
1.FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.
2.ENDO PRABOWO, SH
Terdakwa:
YOYO WICAHYONO, S.Sos, MM
150 — 41
(IKM) pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang TA. 2020;
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu Ke - 9 s/d Minggu Ke 12);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu Ke - 1 s/d Minggu Ke 4);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Estimate Engineering Pekerjaan Penyususnan
DED Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Belanja Modal DED (Detail Engineering Design);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Belanja Modal DED (Detail Engineering Design);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Penyususnan DED Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Revitalisasi Sentra Industri
MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
ASEP ABDUL MALIK Als ASEP AANG Bin Alm ABDUL ROZAK
300 — 81
- Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah Mengenai pembahasan penyususnan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya.
- Notulen Rapat pembahasan Penyusunan APBD T.A 2018 tanggal 29 Agustus 2017
- Nota Dinas Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab.
- Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mengenai pembahasan penyususnan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kab. Tasikmalaya dengan lampiran :
- Nota Dinas Nomor : 900/1998/BPKAD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kab. Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian daftar calon penerima Hinah T.A 2018.
113 — 14
perkecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolahsekolah calon penerima.Penerima DAK bidang pendidikan diutamakan bagi sekolah yang mengalamikerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil;Mengusulkan namanama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calonpenerima DAK tahun 2009 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasilpemetaan sekolah (school mapping) yang telah dilaksanakan;Menyampaikan rincian alokasi dan penggunaan dana kepada kepala sekolahdan pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk penyususnan
86 — 30
dibuat FebMaret th 2013;saksi minta data ke Kantor Asset ;e Bahwa data diberikan oleh Staf kantor asset diberikan dalam bentukSopcopy;e Bahwa saksi sebagai pencatat asset tidak tau batas asset ;e Bahwa laporan keuangan diperiksa BPK setiap tahun ;e Bahwa untuk memdapatkan PBB dari asset ini tidak tahu;e Bahwa saksi cocokan data setiap bulane Sampai saat ini cocoke Bahwa saksi tidak pernah langsung dengan terdakwa tapi dengan stafnyae Bahwa saksi menyusun neraca tidak mencroscek lapangan ;e Bahwa penyususnan
113 — 30
Melaporkan perkembangan pelaksanan kegiatan secarakolektif berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakandibagian perlengkpan untuk disampaikan kepada walikotabengkulu melalui kabag Penyususnan Program,3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanan kegiatan dengan menyiapkan berkas yangterdiri dari dokumen kontrak pengadan, Berita Acarapemeriksaan Barang, Berita acara serah terima barangdan berita acara pembayaran untuk diteruskan kepadaKuasa pengguna Anggaran;Bahwa setelah rekanan ditunjuk
183 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 917 K/Pdt.SusKPPU/2016dan juga ada keamaan atas kesalahan pengetikan, ini suatu hal yangsangat tidak benar karena dalam proses penawaran tender pemerintahdalam hal ini aturan tata cara penyususnan dokumen penawaran danpenggunaan Konsultan tidak diatur atau tidak ada larangan sehingga,sangat tidak adil ketika Pemohon Kasasi menggunakan Konsultanyang sama dalam menyusun dokumen penawaran dipersalahkan dandituduh melakukan Persekongkolan Tender dan Kami PemohonKasasi tidak tahu bahwa Perusahaan
71 — 47
.2012 yang dibuat FebMaret th 2013; saksi minta data ke Kantor Asset ;Bahwa data diberikan oleh Staf kantor asset diberikandalam bentuk Sopcopy;Bahwa saksi sebagai pencatat asset tidak tau batasasset ;Bahwa laporan keuangan diperiksa BPK setiap tahun ;Bahwa untuk memdapatkan PBB dari asset ini tidak tahu;Bahwa saksi cocokan data setiap bulane Sampai saat ini cocoke Bahwa saksi tidak pernah langsung dengan terdakwa tapidengan stafnya ;e Bahwa saksi menyusun neraca tidak mencrosceklapangan ;e Bahwa penyususnan
196 — 36
dibuat FebMaret th 2013; saksi minta data ke Kantor Asset ;Bahwa data diberikan oleh Staf kantor asset diberikandalam bentuk Sopcopy;e Bahwa saksi sebagai pencatat asset tidak tau batasasset ;e Bahwa laporan keuangan diperiksa BPK setiap tahun ;e Bahwa untuk memdapatkan PBB dari asset ini tidak tahu;e Bahwa saksi cocokan data setiap bulane Sampai saat ini cocoke Bahwa saksi tidak pernah langsung dengan terdakwa tapidengan stafnya ;e Bahwa saksi menyusun neraca tidak mencrosceklapangan ;e Bahwa penyususnan
1.FATTAH AMBIYA FAJRIANTO, S.H.
2.ENDO PRABOWO, SH
Terdakwa:
DARUSSALAM, MS.
120 — 24
(IKM) pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Serang TA. 2020;
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu Ke - 9 s/d Minggu Ke 12);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan Mingguan (Minggu Ke - 1 s/d Minggu Ke 4);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan;
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Estimate Engineering Pekerjaan Penyususnan
DED Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Belanja Modal DED (Detail Engineering Design);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan Belanja Modal DED (Detail Engineering Design);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Gambar Rencana Pekerjaan Penyususnan DED Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Shop Drawing Pekerjaan Revitalisasi Sentra Industri
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeraturanBupati ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan bertentangan denganPeraturan yang lebih tinggi yakni oleh Gubernur.Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta tata cara penyususnan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan
60 — 54
yang dibuatFebruariMaret th 2013; saksi minta data ke KantorAsset ;Bahwa data diberikan oleh Staf kantor asset diberikandalam bentuk Sopcopy;Bahwa saksi sebagai pencatat asset tidak tau batasasset ;Bahwa laporan keuangan diperiksa BPK setiap tahun ;Bahwa untuk memdapatkan PBB dari asset ini tidak tahu;Bahwa saksi cocokan data setiap bulane Sampai saat ini cocoke Bahwa saksi tidak pernah langsung dengan terdakwa tapidengan stafnya ;e Bahwa saksi menyusun neraca tidak mencrosceklapangan ;e Bahwa penyususnan
77 — 25
Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pedoman PelaksanaanAPBD Kab Magetan Tahun Anggaran 2010 yaitu) mencairkan, membayarkan danmempertanggungjawabkan dalam administrasi keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan dan saksi tidakpernah dilibatkan dalam perencanaan kerja dan anggaran (RKA) sampai dengan munculnyaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), prosedurnya adalah usulan dari bidang bidangdikoordinir oleh Pejabat Penyususnan
74 — 13
Penyususnan rancangan PPAS sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ).
126 — 45
Saksi KUSMARA, S.T.Bin TOHA ERMAYADI:Bahwa saksi adalah fasilitator/konsultan teknik yang ditunjukberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satker BPNPD (Propinsi JawaBarat) ;Bahwa tugas pokok atau tanggung jawab saksi adalah melakukanpelaporanpelaporan Pertermen Progres kegiatan pelaksanaan PNPMsecara fisik dan penyususnan laporan ke tingkat Kabupaten FASKAB(fasilitator kabupaten) ;69Bahwa saksi mendengar adanya permasalahan pembelian aspalsejumlah 85 drum dari yang seharusnya 103 drum, saksi ketahui