menyetujui kemauan pihak yang lain;Bahwa, menurut teori kemauan, kalau ada perbedaan antara kemauan suatupihak dengan pihak lain, dan pihak lain menyesuaikan diri dengan perbedaanitu maka berarti belum ada persetujuan atau kesepakatan atas suatu perjanjian.Bahwa, karena belum terjadi suatu persetujuan atau kesepakatan yang merdekadan seimbang dari salah satu pihak maka perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat mempunyai cacat hukum secara subyektif karenatidak memenuhi aturan hukum peralian

Putusan Nomor 255 PK/Pdt/2015Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Hakim Agung Republik Indonesiatersebut;Bahwa terhadap obukti surat yang diajukan oleh pihakTergugat/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terdapat suatu buktisurat pun yang menunjukkan peralian hak tanah dari H.Hasan kepada H.Thamrin baik itu. berupa kwitansi pembelian maupun berupa suratpernyataan/surat perjanjian jual beli tanah, demikian pula tidak seorang saksipun yang diajukan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yang

KetuaPengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo, Penggugat mohon agar berkenanmenetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugatpengasuhannya berada ditangan Penggugat, sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung RI (Putusan MA RI No.102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April1975) yang berbunyi "Mengenai peralian anak pada dasarnya untukkepentingan anak maka pemeliharaan anak ibu kandunglah yangdiutamakan, khususnya anakanak yang masih dibawah

Idik). buatanorang tua Para Tergugat dan atau Para tersebutdengan cara mengalihkan, m ataumenggunakan/memakai barang terperkara hak yang sahmenurut hukum, sehingga terbitnya rhe hak milik nomor233 atas nama Hj. lyar Almh. si enguasaan barangterperkara oleh orang tua P ugat dan atau ParaTergugat dengan dasar katany hibah tersebut adalahmerupakan perbuatan mefawan NAukum. maka peralian hakatas seluruh barang terpe epada Ny.

Sewamenyewa tidak akan berakhir karena peralihan hak atas Tanah berikut Bangunannyadengan ketentuan setiap pemegang hak tetap mengakuinya syaratsyarat dan ketentuanketentuan sewamenyewa dan setiap peralian hak penyewa diberitahu oleh yang menerimapengalihan.C.

Sewamenyewa tidak akan berakhir karena peralihan hak atas Tanah berikut Bangunannyadengan ketentuan setiap pemegang hak tetap mengakuinya syaratsyarat dan ketentuanketentuan sewamenyewa dan setiap peralian hak penyewa diberitahu oleh yang menerimapengalihan.c.

Olehnyaitu peralian hak tersebutcacat hukum/cacat yuridis;Bahwa oleh karena dengan dasar peralihan hak H.

Olehnya itu peralian hak tersebut cacat hukum/cacat yuridis;7. Bahwa atas perbuatan almarhum H. Halede bin Laoni mengalihkan obyek sengketa menjadihak miliknya serta peralihan H.

DALAM PROVISI:Memerintahkan kepada para Tergugat atau Pihak Pihak lain terutamakepada Tergugat Ill, untuk menyerahkan mobil kepada Penggugat danmenghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan tindakan yangmelanggar hukum(melakukan peralian.

Bahwa dengan demikian dasar peralian hak obyek sengketa bersumber daripemeriksaan dan putusan Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan,maka karenanya Pengadilan Neger' Pekalongan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo meskipun dengan dalil PerouatanMelawan Hukum (onrechmatige daadq) ;DALAM KONVENSI:1.Bahwa apa yang teruraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konvensi ;Bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalildalil gugatan Penggugattanpa

Ill poin 3 tentang Pengangkatandan Pemberhentian PPAT ;Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1997 ; Peralian hak atas tanah dan HM. Sarusun (Hak Milik SertifikatSatuan Rumah Susun) melalui jual beli, tukar menukar, hibah,inbreng (pemasukan dalam perusahaan) dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya kecuali lelang, hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat ketentuanketentuan perundangundangan * ;Bab.

Bahwasuatu hal yang harus dimengerti oleh TergugatdR, bahwa tanahyang dibelinya dari supandi pada Th 1996 tersebut adalah tanah yangsudah ada sertifikatnya yaitu nomor 8021/KD Th 1982 a.n Dirhamsyah.Terhadap tanah yang sudah ada sertifikatnya maka setiap peralian,haknya harus dibuatkan akta peralihannya oleh PPAT (Otentik).

Notaris di Kotamadya Bandar Lampung dan telahdilakukan Pencatatan Peralian Hak atas nama Ny. AIDA (Tergugat I)pada Tanggal 28 November 1987.10. Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa dari tahun 1987sampai tahun 2010, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2010 Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan akta jualbeli No. 83/2010 yang dibuat di hadapan Winarti Miharto, SH Notaris diBandar Lampung selaku PPAT.11.

empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti kerugian PT.KarismaMutiara Indah ;bahwa, yang membeli tanah di Tutur dari terdakwa yaitu, Sdr.Amari,Sdr.Usman dan H.Mad ;bahwa, diserahkan terdakwa ke PT.Karisma Mutiara Indah tahun 2006 ;bahwa, dijual ke Sdr.Amari tahun 2009, dijual ke Sdr.Usman tahun 2006 dandijual kepada H.Mad (dua bidang) lupa ;bahwa, dari Sdr.Amari, Sdr.Usman saya hanya ditunjukkan foto copy kwitansitanda terima pembelian tanah sedang H.Mad kwitansinya hilang ;bahwa, tentang peralian

Bahwa peralinan dan Akta Jual Beli antara PEMBANTAH denganTERBANTAH Ill SUDAH DILAKUKAN SESUAI PROSES danPROSEDUR yang baik, benar dan sah, bahkan dilakukan dihadapanNotaris dan PPAT yang berwenang yakni TERBANTAH Il, Apalagitransaksi jual beli tersebut dilakukan SEBELUM adanya sita jaminantersebut;Adapun peralian dan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut TELAHSESUAI dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan UndangUndang Pokok AgrariaNo.5 Tahun 1960

Peralian agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidak rukunan dalam rumah tangga.3.

Dan justru Penggugatlah yang mempunyaietikat tidak baik dengan tidak mengakui adanya peralian hak dan jual beliyang dilakukannya dengan Ramli Sugiyo dan Tergugat Ill.Bahwa dalam proses jual belinya tergugat III selain membeli langsungdari Penggugat juga nyusuki sebagian objek sengketa dari orang lainyang juga membeli dari Penggugat akan tetapi tidak mau meneruskanjual belinya kepada Penggugat mengingat tidak konsistennya Penggugatdengan kesepakatannya sebelumnya.

Bahwa, penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat dengan dasaradanya peran serta pejabat kelurahan atas peralian hak tanah adat diwilayah kelurahan berdasarkan alat bukti berupa girik dan atau buktiperalihan hak sebelum di daftar Kantor Pertanahan maka untuk peranpenjabat kelurahan dalam hal ini antara lain adalah:a. Memberikan keterangan mengenai status tanah;b. Membuat surat keterangan riwayat tanah;Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2021/PTUN.SBY9.10.c.

Setiap terjadi peralian hak atas tanah yang berdasarkan buku giriksebelumnya harus dilaksanakan atau di langsungkan seperti jualbeli, hibah atau kewarisan harus di buatkan surat riwayat tanahyang di keluarkan di kelurahan oleh lurah, dan dibuatkanpernyataan tidak dalam sengketa atas kutipan letter C kelurahanyang telah di legalisasi oleh pejabat lurah (hal tersebut di atas telahdi atur melalui PP Nomor 10 Tahun 1961 dan PP Nomor 24 Tahun1997 serta pelaksanaan Permendagri/KMBN Nomor 3 Tahun 1997dan

;Maka, apabila ada pihakpihak ketiga dan/atau orang lain yangmelakukan tindakan hukum dalam peralian tanah Petok No. 149 Persil99 d Il 4.968 Ha atau 49.680 m? atas nama Said P Salikah kecuali olehahli warisnya yang sah menurut hukum yaitu Shaleh dan Salim makapatut di duga kuat ada manipulasi dan memalsukan dokumen buku GirikLetter C dan Petok d No. 149 Persil 99 d II 4.968 Ha atau 49.680 m?.12.

Tergugat tidak pernah membatalkan perjanjian tukar menukar sebidangtanah yang disepakati antara penggugat dengan tergugat secara sepihak,karena tergugat tidak menolak melakukan peralian hak tanah pertanianyang benjadi obyek dalam kesepakatan dimaksud, asal tanah pertanianHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 219/PDT/2020/PT. SBYyang dimaksud sesuai dengan apa yang Penggugat telah sepakati sebagaimana yang Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat pada angka no. 5tersebut diatas.11.

/tetap dan atauberdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 Pasal 45 ayat 1 huruf e : KepalaKantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebananhak, jika salah satu syarat di bawah inii tidak di penuhi. huruf e tanah yangbersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan.Menimbang , bahwa dari posita gugatan tersebut telah jelas bahwa tujuandimasukanya Tergugat III dalam perkara ini adalah ada kaitanya dengan tugas danwewenang Tergugat III yang behubungan dengan peralian

Lauw Sing Nio ( Lidia Yulianawati).Bahwa saksi mengatakan 2 (dua) catatan jual beli dari Lidia Lianawatisantoso tidak ada.Bahwa saksi mengatakan hanya melakukan suatu ceking saja, bilamana PPATmengecek, kalau PPAT tidak ada suatu peralian atas nama orang yangmembeli.Bahwa saksi membetulkan, PPAT hanya melakukan cek saja.Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan danKuasa Terlawan Penyita akan menanggapinya dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan dan Terlawan

Hasana Damai Putra Atau dengan kata lain, sertifikat PEMBANTAHmerupakan bagian dari pecahan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 3337/Pusakarakyat tersebut;Bahwa peralihan dan Akta Jual Beli antara PEMBANTAH denganTERBANTAH IIT SUDAH DILAKUKAN SESUAI PROSES danPROSEDUR yang baik, benar dan sah, bahkan dilakukan dihadapan Notarisdan PPAT yang berwenang yakni TERBANTAH II, Apalagi transaksi jualbeli tersebut dilakukan SEBELUM adanya sita jaminan tersebut;Adapun peralian dan Akta Jual Beli sebagaimana tersebut