Menyatakan bahwa Ssuratsurat yang timbul dari surat perjanjijan Nomor:134 tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana surat Tergugat kepadaPenggugat yaitu:(1) Nomor: B.1889II/KC/ADK/05/2018 tanggal 22 Mei 2018(2) Nomor: B.3705II/KC/ADK/10/2018 tanggal 9 Oktober 2018 terhadap:a) Sebidang Tanah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik, Hak MilikNomor: 1721/Tegal Sari, seluas 58 M2 (Lima puluh delapan meterpersegi), yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan,Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan

/sebelumnya Terbanding/Penggugat pada angka sampai dengan 15 tentangWanprestasi yang secara nyata dicampur adukkan denganPerbuatan Melawan Hukum, sebagaimana tertuang dalamPetitum gugatan Termohon Kasasi/ sebelumnyaTerbanding/Penggugat;Bahwa petitum Termohon Kasasi/sebelumnyaTerbanding/Penggugat yang tidak jelas (onduidelijk),tentang akta mana yang merupakan hasil perbuatanmelawan hukum sebagaimana diungkap dimuka, sudahcukup memberikan alasan untuk gugatan Penggugat tidakdapat diterima;1 Bahwa Perjanjijan

Kerugiankerugian yangdialami oleh perusahaan leasing lessor, karena status barang masihHalaman 27 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Lssmiliknya dan lessee hanya memiliki opsi membeli, setelah berakhimyapembayaran angsuran, Bahwa untuk itu kemungkinankemungkinankerugian yang disebabkan wanprestasi pihak lessee diperkecil resikonyadengan mempertajam klausulaklausula di dalam perjanjian pembiayaan,bahkan membuat aktaakta tambahan sebagai bentuk perjanjijan lainyang disatukan dengan perjanjian pembiayaan

Pekerjaan pokok item pekerjaan Galian Tanah dan pekerjaan PasanganBatu 1:4;Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN BnaPekerjaan pokok item pekerjaan saluran pasangan batu 1:4 danplasteran 1:3;Pekerjaan pokok item pekerjaan saluran tanah timbunan dan pipa drainhole 1%:Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Tarlian selaku konsultan Pengawas tidakmenjalan tugas tanggungjawab dan fungsi pengawasan sebagaimanamestinya sehingga menciderai ikatan perjanjijan SeSsuai dengan SuratPerintah Kerja Nomor:

Aceh Selatan tahun 2016 karena Saksi selaku KPA adamenegur dan memperingati secara tegas serta mengancam akanmembongkar hasil pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengangambar kerja dan kontrak;Bahwa Terdakwa AFRIZAL BIN TARLIAN selaku konsultan Pengawastidak menjalan tugas tanggungjawab dan fungsi pengawasansebagaimana mestinya sehingga menciderai ikatan perjanjijan sesuaidengan Surat Perintah Kerja Nomor: 96/PNGWSKontrak.APBKP/DP/AS/2016 tanggal 23 November 2016 terhadap pelaksanaanpekerjaan

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan juga terdapat itempekerjaan yang tidak dikerjakan antara lain:1. pekerjaan pokok item pekerjaan Galian Tanah dan pekerjaan PasanganBatu 1:4;2. pekerjaan pokok item pekerjaan saluran pasangan batu 1:4 danplasteran 1:3;3. pekerjaan pokok item pekerjaan saluran tanah timbunan dan pipa drainhole 1%.Bahwa Terdakwa AFRIZAL BIN TARLIAN selaku konsultan Pengawas tidakmenjalan tugas tanggungjawab dan fungsi pengawasan sebagaimanamestinya sehingga menciderai ikatan perjanjijan

berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran,pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pekerjaankontruksi; Meneliti gambargambar pelaksanaan (Shop Drowing) yang diajukan olehkontraktor pelaksana; Menyusun daftar cacatcacat/kerusakan sebelum serah terima pertama,mengawasi perbaikan dan menyusun laporan akhir pekerjaanpengawasan.Bahwa Terdakwa selaku konsultan Pengawastidak menjalan tugas tanggungjawab dan fungsi pengawasan sebagaimanamestinya sehingga menciderai ikatan perjanjijan

secara hukum belum terlaksana, karena belum adadilakukan akta jual belinya, bahwa ternyata selain tindakan para Tergugaltll, Ill, IVtindak mendapat kuasa dari Penggugat, karena dasar jual beli yang dilakukan belummemiliki title yang sah maka hal ini berimplikasi terhadap tindakan jual beli yangdilakukan Tergugatll, Ill, IV dan TergugatV dengan Tergugatl;Menimbang, bahwa undang undang terhadap perbuatan wanprestasimemberikan ancaman hukuman dengan beberapa sanksi, dan salah satudiantaranya pembatalan perjanjijan

HidayatulQomar.3 Bahwa ketentuan dan syarat dalam perjajian 1 dan Perjanjian II yang berbunyi sama,pada pokoknya diatur dan ditentukan sebagai berikut :a Pasal ayat 2 :Para Tergugat berhak bila dianggap perlu meminta jaminana tambahan kepadaPenguat I dan Penguat I , dengan tetap mempertahanankan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku , Dokumen/Akta Jaminan Tambahan yangditentukan lain oleh Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penguat II akanmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjijan

SPKEP/SKI/V/2018 mengajukan Perundingan Bipartit, selanjutnyapada tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor: 037/A/PUK SPKEP/SKI/V/2018 mengajukan Bipartit Il, selanjutnya pada tanggal30 Mei 2018 dengan 38/A/PUK SP KEP/SKI/V/2018 mengajukanBipartit Ill terkait pelaksanaan Upah Minimum Sektoral KabupatenBogor tahun 2018;Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 telah dilakukan PerundinganBipartit antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, dalamPerundingan telah terjadi kesepakatan yang kemudian dituangkandalam Perjanjijan

Pengangkutan Pupuk, Penggugat danTergugat telah menyepakati pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyelesaian yanhtimbul dari polis pertanggungan pupuk tunduk pada hukum dan praktik/kebiasaan yangberlaku di Inggris ;Bahwa dengan demikian , maka para pihak dalam polis pertanggungan pupuk (i.c.Penggugat dengan Tergugat ), tidak menyimpangi/wajib untuk tunduk pada ketentuanseta mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, sesuai asa pacta sunt servanda dalampasal 1338 KUHPerdata yang menentukan suatu perjanjijan

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 TERGUGAT II meminta kepadaPENGGUGAT agar mengirimkan Naskah Perjanjian Kerja untuk ditandatangani oleh TERGUGAT yang katanya sebagai syarat untuk mengurusbiaya operasional dan Jasa Advokat serta sukses fee dan meminta agarnama TERGUGAT Il dimasukan dalam naskah Perjanjijan kerja tersebut,namun sampai gugatan a quo di ajukan belum di tandatangani olehTERGUGAT . bahkan pada tanggal 19 Mei 2017 ketika PENGGUGATmenghubungi TERGUGAT Il perihal Perjanjian Kerja yang belum

C tentang Formulasi SuratGugatan dimana yang dimaksudkan dengan surat gugatan yangdianggap memenuhi syarat fomril menurut ketentuan hukum danperUndang Undangan yang berlaku;Bahwa, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang No. 2 tahun2004 Tentang Penyelesain Perselisian Hubungan Industrial, lebihkhususnya Perselisian Hak, Dimana Perselisian hak adalah perselisianyang timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat adalanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perUndangUndangan, Perjanjijan

(dua puluh jutarupiah) dengan perjanjijan dalam tempo 1 (satu) tahun harus dibayar, akan tetapisampai jatuh tempo tidak juga dibayar, bahkan diberi pengunduran waktu sampaibeberapa kali tidak juga dibayar, maka dibuatlah tanah tersebut sebagai penggantinyasampai terjadi jual beli ;2. Saksi JUHANA;Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB)tanah antara PakSadili dengan Hi.

Bank PDFCI melaksanakaneksekusi lelang hak tanggungan terhadap 22 unit ruko berlantai 3yang berdiri diatas 25 Sertifikat Hak Milik (GHM) yang dahulunyaadalah milik Harijanto Karyadi (Penggugat) selaku penjamin atasObyek Sengketa, kemudian dalam rangka Program RekapitalisasiBank Dalam Penyehatan Bank yang berstatus Bank Take Over,berdasarkan Akta Perjanjijan Pokok No. 25 tanggal 30 April 1999yang dibuat oleh Ny.

Dalam perkara a quo terjadinya perikatan perjanjiankredit juga didasarkan adanya permohonan dari Tergugat Il yang jugadiakui dan ditegaskan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya padaPoint 13 huruf a dan Point 14 huruf a..Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 posita gugatan harus ditolak,karena sudah merupakan kewajiban Tergugat Il untuk melakukanpembayaran atas hutanghutangnya kepada Tergugat sebagaimanayang telah disepakati dan dituangkan dalam Perjanjijan Kredit, meskipundalam kondisi krisis ekonomi

Bank PDFCI melaksanakan eksekusilelang hak tanggungan terhadap 22 unit ruko berlantai 3 yang berdiridiatas 25 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dahulunya adalah milikHarijanto Karyadi (Penggugat) selaku penjamin atas ObyekSengketa, kemudian dalam rangka Program Rekapitalisasi BankDalam Penyehatan Bank yang berstatus Bank Take Over,berdasarkan Akta Perjanjijan Pokok No. 25 tanggal 30 April 1999yang dibuat oleh Ny. Asmara Noer, SH, Notaris Dijakarta, PT.

Pelanggaran terhadap ketentuan suatu perjanjian / aktaperjanjian kredit oleh salah satu pihak adalah suatu kondisi wanprestasi, sehinggamengkategorikan suatu perobuatan adalah perbuatan melawan hukum denganmendasarkan padasuatu perjanjijan yangtelah disepakati oleh para pihak adalahsuatu hal yang keliru.Posita dan petitum memuat hal ' halyang tidak jelas dan rinci.Penggugat dalam gugatan a quo mendalilkan jumlah kerugian yangdialaminya dengan nominal tertentu tanpa menjelaskan dengan rinci bagaimanaperhitungannya

tanah serta penjualan perumahan dengan ketentuanbagi laba untuk Tergugat A 60 % (enam puluh persen) dan untuk Tergugat B 40% (empatpuluh persen) dan dari 40% (empat puluh persen) tersebut 30% (tiga puluh persen) untukTergugat B dan 10% (sepuluh persen) untuk Penggugat dan begitu juga dalam perjanjiantersebut apabila menderita kerugian akan ditanggung sesuai dengan masing masingprosentase tersebut diatas dan terhadap perjanjian tersebut akan berlaku jangka waktuselama 4 (empat) tahun sejak surat perjanjijan

Bahwa permasalahan antara pekerja dengan pengusaha (PT.AgusSuta Line) bermula dengan tidak dibayarnya lagi upah pekerja olehpengusaha sejak bulan Mei 2016, dimana menurut pengusahahubungan kerja telah putus/berakhir dengan pekerja karenaberakhirnya Perjanjijan Kerja Waktu Tertentu (PKWT);5. Bahwa PKWT yang dibuat oleh pengusaha terhadap ke7 pekerjaberakhir pada tanggal 30Agustus 2015, namun dalam kenyataanyapengusaha masih menyetor upah atau gaji pekerja ada hingga Maret2016 dan April 2016;6.

Tapi untuk tanah diperlukan perjanjijan yangtertulis; Bahwa menurut yurisprudensi, bahwa Penerbit cheque kosong danBilyet Giro yang tidak ada dananya pasti terbukti pada pasal 378KUHP. Karena penerbitnya tahu bahwa dia tidak mempunayi dana tapimenerbitkannya.

TOTAL Rp.199.995.392,3 Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dan Turut Penggugat, yangmenyatakan Perjanjian Jual Beli No. 10/2010, tanggal 10 Mei 2010 sertaPerjanjian pengosongan No. 2 tanggal 10 Mei 2010 dengan sendirinya bataldemi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalahsalah dan tidak mendasar dengan alasan sebagai berikut :a Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, Untuksahnya suatu perjanjijan

, dan pembayarannya dilakukan sebanyak 5(lima) kali ;Bahwa pengerjaan sumur bor tersebut penentuan titik pengeborannya tidakberdasarkan gambar situasi lokasi karena saksi tidak diberikan gambar, penentuantitiknya hanya berdasarkan petunjuk dari masyarakat setempat ;Bahwa pada saat penentuan titik dan pematokan petugas dari Dinas Pertanian hadirnamun pada saat pengerjaan tidak ada orang atau petugas yang datang untukmelakukan pemeriksaan ;Bahwa dalam pengerjaan sumur bor tersebut dibuatkan surat perjanjijan

pembayaran tagihanatas kartu kredit Penggugat dimana dengan alasan tidak diterima kartu kredit baru tersebutsebagaimana sesuai dengan tanggapan Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 04 Maret 2013yang telah diterima oleh Penggugat, halmana pada dasarnya Penggugat sendiri telah menyatakanpatuh dan tunduk kepada ketentuan sebagaimana terlampir dalam syarat dan ketentuan yang adadalam Aplikasi Kartu Kredit Carrefour BCA sebelumnya yang kini telah beralih menjadiCarrefour Mega sebagaimana sesuai dengan Perjanjijan

dari nilai gula dan pidana yang terbukti masih jauh lebih besardari ancaman hukum yang telah dilanggar;Hal tersebut adalah merupakan perampasan gula milik Turut Tergugat Intervensi IVyang dilakukan atas permintaan Tergugat Intervensi diserahkan kepada Negara, dengandalih adanya tindak pidana, padahal adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan76secara berencana oleh Tergugat, Turut Tergugat Intervensi I untuk merugikan TurutTergugat Intervensi IV;Bahwa tidak benar dan tidak pernah diatur dalam perjanjijan