otentikyang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il sebagai Notaris, danmerupakan bukti yang lengkap dan sempurna antara para pihak .Sebagai konsekuensinya, apabila akta Kuasa Substitusi Nomor 20antara Tergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) denganPenggugat dilakukan dengan rekayasa, maka Penggugat harusmembuktikan bahwa akta tersebut direkayasa;Bahwa akan tetapi tidak diperoleh kejelasan rekayasa apakah yangdimaksudkan Para Penggugat dalam pembuatan akta tersebut;Bahwa akta Notaris yang menjadi pokok persolaan

Sebagaikonsekuensinya, apabila akta Kuasa Substitusi Nomor 20 antaraTergugat (TAN TJE SAN alias HASAN MATAN) dengan Penggugatdilakukan dengan rekayasa, maka Penggugat harus membuktikanbahwa akta tersebut direkayasa; Bahwa akan tetapi tidak diperoleh kejelasan rekayasa apakah yangdimaksudkan Para Penggugat dalam pembuatan akta tersebut; Bahwa akta Notaris yang menjadi pokok persolaan dalam sengketa aquoialah akta Kuasa Substitusi Nomor 20 untuk menjual sebidang tanah HakMilik Nomor : 13510/Kelurahan

AKMAL TAWAF dan setelahuang saksi dikembalikan maka segala persolaan mengenai tanahatas nama saksi tersebut saksi serahkan mengenai segalasesuatunya kepadaYayasan persaudaraan Haji Raudah dan saksitidak akan menuntut dikemudian hari;Bahwa tanda tangan yang tertera di SKGR No.07/SKGR/TB/2010, tertanggal 08 Juli 2010 (barang bukti) tersebut adalahtidak benar dan bukan tanda tangan saksi, jelasnya pada tanggal3907 Juli 2010 sama sekali saksi tidak pernah menandatanganiSKGR terhadap jual beli tanah kepada

Bahwa setelah diketahui persolaan hutang piutang tersebut, kondisihubungan Pemohon dan Termohon tidak semakin membaik Pemohon danTermohon sering berbeda pandapat sampai akhirnya pada akhirnya padatanggal 28 Desember 2019 Termohon menalak Termohon;Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 181/Padt.G/2020/MS.Jth7.

berwenang yaitu di 30 Juni 2020 sesuai dalam lampiran perjanjian,sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (36) PPJB tersebut,maka Termohon PKPU mempunyai kewajiban untuk melakukan serah terima unitApartemen Chadstone Cikarang kepada Para Pemohon PKPU, namunsebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon PKPU, sampai dengan diajukannyaPermohonan PKPU ini, Termohon PKPU tidak melakukan serah terima unitApartemen Chadstone kepada Para Pemohon PKPU;Menimbang, bahwa selanjutnya, Sesuai dengan duduk persolaan

Bahwa Para Penggugat telah berupayauntuk menyelesaikan persoalan tersebutsecara kekeluargaan akan tetapi mengalami jalan buntu/tidak ada penyelesaian bahkanPara Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaian persolaan tersebut hinggaakhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Maros.16. Oleh karena nyatanyata objekobjek sengketa adalah milik Alm.

B.Tjiptodiharjo, guna menyelesaikan persolaan tersebut yang baik danbenar oleh sebab itu) akhirnya Pemerintah Desa Caturtunggaimembuat Surat Permohon Keterangan Penyelesaian sekaligussebagai jawaban yang ditujukan kepada Bupati Sleman denganHal. 34 dari 50 hal. Put.

Bahwa semenjak kedua anak (anak dan anak) tersebut beradadalam asuhan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi, TergugatRekonpensi/Penggugat konpensi melarang PenggugatHal. 9 dari 66 hal.putusan Nomor.100/Padt.G/2020/PA.Palrekonpensi/Tergugat konpensi jika bertemu dengan kedua anak tersebutbahkan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi dan keluarga telahberupaya untuk menyelesaikan persolaan ini dengan TergugatRekonpensi/Penggugat konpensi namun Penggugatrekonpensi/Tergugat konpensi tetap bersikeras

(dua ratus lima puluhmeter persegi) dan persolaan itu saksi anggap telah selesai dan saksi jugamenganggap bahwa saudara Slamet Waluyo telah memiliki sertifikat induk atas tanahyang dibelinya dari Terdakwa;Bahwa saksi tidak mau menyerahkan tanah seluas 600 m? (enam ratus meter persegi)kepada Slamet Waluyo dan saksi hanya mau memberikan tanah kepada saudaraSlamet Waluyo seluas 225 m?

ketentuan perundangundangan;Sudah sewajarnya jika perlidungan hakhak masyarakat hukum adatsebagai hakhak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia dalam bentuk Undang Undang segera dapat diwujudkan, agardengan demikian ketentuan Pasal 188 UUD 1945 mampu menolongkeadaan hakhak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasidan dalam kerangka mertahankan pluralisme kehidupan berbangsa danbernegara;Untuk mengatasi persolaan

Bahwa pada tahun 2018 saksi pertama kali datang kelokasi tanah yangdisengketakan tersebut;Bahwa sebelum sidang pemeriksaan setempat saksi sudah mengetahuilokasi tanah yang disengketakan dan sebelum ada sengketa atas tanahtersebut saksi sudah mengetahui lokasi tanah tersebut;Bahwa sebelumnya tanah saksi dengan tanah milik para Tergugatpernah bersengketa;Bahwa lokasi tanah saksi yang bersengketa dengan lokasi tanah milikpara Tergugat berada diperumahan Griya Randik;Bahwa pada waktiu itu yang menjadi persolaan

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil,yang menyatakan : Penanggung jawab PT Ensem Lestari wajib melaporkanpelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yangtercantum dalam UKL UPL tersebut kepada Bapedal, Pertanaman danKebersihan Kabupaten Aceh Singkil dan InstansiInstansi terkait ( termasukinstansi pemberi izin ) setiap 2 ( tiga ) bulan sekali terhitung tanggalditerbitkannya surat rekomendasi ini;Bahwa TERGUGAT II sebagai kepala daerah sangat bertanggung jawab dalammelihat persolaan

Sehingga Mohon Kepada MajelisHakim Yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Gugatan Penggugat Obscuur Libele Bahwa ditilik dari substansi gugatan Para Penggugat sepertinya tidakfokus pada satu titik persolaan sehingga uraian gugatannya kelihatan lebihbanyak menjelaskan mengenai perjanjian kredit, take over kredit,pembayaran angsuran, permasalahan ekonomi, restrukturisasi, kreditmacet sampai pada terjadinya pelelangan

saldo minimalrekening giro, tetapi pada saat BG jatuh tempo supaya dapat dipindah bukukan maka danayang ada dalam rekening giro harus mencukupi, sedangkan pembelaan angka 8 bahwa adanyaa5penyuplai dana bagi kelangsungan bisnis terdakwa, namun berdasarkan fakta dipersidanganketika Bilyet Giro yang diterbitkan oleh terdakwa jatuh tempo ternyata tidak tersediadananya sehingga menurut Majelis keberadaan penyuplai dana tersebut adalah tidak benar;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok persolaan

sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Kapasitas saksi di KPPU di Jakarta menyangkut kebutuhanLogistik PEMILU, dan saksi mengetahui adanya perbedaan C1saksi dan perbedaan angka yang kemudian dituangkan dalam DAbaik DA1 maupun DAA2 ;Bahwa proses pelaksanaan PEMILU dimulai dengan KPPS yangdiawali dengan pengisian berita acara C1 kemudian C1 dan dikirimke PPKA dan berikan saksi partai, pengawasan dan peserta pemiluperwakilan, kemudian setelah C1 dibawa PPKA, PPKA melakukanrekaptulasi, ketika ada persolaan

No. 2553/ket Jebres yang diajukan oleh Kejaksaan RI dandilakukan oleh Tergugat IT dengan Hasil Lelang tidak ada peminat, dengandemikian tidak / belum ada peralihan hak atas obyek lelang termaksud .Menimbang bahwa dari persolaan hukum mengenai tuntutan provisi diatas majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa menurut Jmu Hukum yang dimaksud tuntutan/gugatanprovisional adalah Tuntutan yang ada hubunganya dengan pokok perkaratersebut tidakboleh sedemikian eratnya sehingga tuntutan provisi

HakUlayat Nagari; Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) No. 1875 K/PDT/1984, Putusan MARI No. 879K/PDT/1997, Putusan MARI 492 /K/Sip/1970, jo Putusan MARI No.897 K/Sip/PDT/1997 yang pada pokoknya menyatakanPenggabungan adalah merupakan suatu gugatan yang melanggartata tertib beracara sehingga keduanya harus diselesaikan secaratersendiri; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan ParaPenggugat yang mengabungkan antara Gugatan PerbuatanMelawan Hukum dan persolaan

ANDRI AFFANDI meminjam PT MITRA SAHARANUSANTARA karena dalam transaksi jual beli minyak solar, pembellipasti minta Faktur Pajak atas pembelian minyak solar tersebut; Bahwa saksi tidak mengerti agakah ANDRI AFFANDI pernah membeliFaktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya kepada PTPAKUAN ENERGI LESTARI, tapi sepengetahuan saksi adik saksi datangbahwa ada persolaan antara PT PAKUAN ENERGI LESTARI dan PTMITRA SAHARA NUSANTARA kemudian saksi kasih solusi kepada adiksaksi untuk segera mengembalikan

Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo),saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPNprovinsi Riau), saksi Januri (Petani/Anggota BPD), A decharge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution dansaksi A de charge Zainuddin Tambuna), hal ini dikarenakanketakutan masyarakat apabila lahan yang telah dikuasai,dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tersebut akandiambil atau harus diserahkan kepada perusahaan;Bahwa kemudian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriRengat tidak memandang mudah persolaan

Saputra, S.Sos sebagai Tergugat 29, padahal dari 3.273 Orang anggotaMasyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan anggota MasyarakatAdat Marga Buay Pemuka Pangeran llir yang melepaskan Hak Atas Tanah ObjekGugatan Perkara a quo seluas 4.650 Ha kepada Tergugat 30, tidak ada namaMochammad Jaya Saputra, S.Sos sebagai pihak yang ikut melepaskan Hak AtasTanah Objek Gugatan Perkara a quo seluas 4.650 Ha kepada Tergugat 30 ;Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat, banwayang menjadi persolaan