lembar photocopy legalisr Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan PanitiaMusyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari2003;1 (Satu) lembar photocopy legalisr Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggoiaan seraPerbidangan Tugas KomisHomisi Dewan Pewakilan

Para Pihak yaitu Kepala Desa Rawangkalo dan Keluarga YOHANESMBARING menyepakati Kepala Desa Rawangkalo= akanmengundang Pengurus Badan Pewakilan Desa, Aparat Desa,Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Rt, dan Rw untukmengikuti kegiatan tersebut;3.

Setelah dilaksanakan ekspos oleh Termohon, BPKP Pewakilan JawaTimur menyatakan akan membantu melakukan Audit PKKN ;Bahwa setelah dalam proses penyelidikan yang didukung denganketerangan saksisaksi dan datadata yang akurat Termohon menemukanadanya peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi, maka pada tanggal 15Januari 2019 Termohon melaksanakan gelar perkara untuk menentukanpeningkatan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

bagian muka uang, nominal angka diraba kasar, gambar utama terdapatgambar tersembunyi tulisan BI, sebelah kanan atas gambar utama lambingNegara Garuda Pancasila, disebelan kanan bawah gambar utama terdapatangka tahun emisi 2011 tulisan DEWAN GUBERNUR TANDA TANGANGubernur Bank Indonesia beserta tulisan GUBENUR dan tanda tanganDeputi Gubermur Bank Indonesia beserta tulisan DEPUT GUBERNUR,Pada bagian belakang uang , Gambar utama gedung Majelis PermusyawaratnRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pewakilan

(empat milyarenam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangTA. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan Dusun KepahiangKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 sebesarRp 3.346.298.160,00. ( tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan

Bupati Kepahiang dalam menetapkan harga tanah tersebutmenunggu dulu hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Aksa, Nelson danRekan Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ X/2015 Tanggal 02 September 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangTA. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan Dusun KepahiangKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Dan Penetapan lokasiyang telah melanggar peraturan yang berkenaan dengan pengadaan tanahyang kurang 5 hektar, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesarsebagaimana Laporan Audit BPKP Pewakilan Bengkulu bahwa dalampengadaan Lahan Gedung Tourist Information Center di Desa Kepahiang,Kelurahan Kepahiang, Kabupaten Kehahiang TA. 2015, sejumlahRp3.522.600.000, (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus riburupiah).Halaman 186 dari 213 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2018/PN BglMenimbang

diselidiki dan terbukti bahwa tiaptiap peserta itu mempunyaipengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu., berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksisaksi,keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barangbukti berupa suratsurat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa danBarang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan.Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan Negarasebagaimana Laporan Audit BPKP Pewakilan

pidana korupsi tersebut.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidanatambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatunkan terhadapterdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh hartabenda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana LaporanAudit BPKP Pewakilan

,M.H yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Martapura denganRegister Nomor 58/PEN.SK/Pdt/2013/PN Mtp tanggal 17 Desember2013) sebagai dasar pewakilan (lastgeving) tersebut sedemikian rupasebagai telah ternyata memenuhi persyaratan dan keabsahan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakimkemukakan di awal PUTUSAN, ialah kedudukan Sdri. RUGATYAHa quo merupakan representatif dari (segenap) ahli waris Almh.ZAITUN JAFAR. Artinya, Sdri.

menggugat dengan mengacu dan melihat dokumentasi hukumberacara, Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugatuntuk mewakili subyek hukum masyarakat adat untuk menggugat ParaTergugat, oleh karena tidak jelas subyek hukum yang menggugat maka jelasGugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima; Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka dengandemikian melanjuti eksepsi poin 1 paragraf 4 diatas timbul pertanyaanapakah gugatan Penggugat tersebut sebagai Gugatan Pewakilan

perselisihan hubungan industrial melalui pengadilanhubungan industrial"; Maka Citibank N.A Indonesia yang bukanperusahaan penanaman modal asing karena hanya merupakankantor perwakilan di Indonesia tidak dapat beracara di PHI;Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas didukung dengan buktibukti yang kuat, maka cukup alasan menurut hukum bagi MajelisHakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa pemberiansurat kuasa kepada Law Firm Purbadi & Associates dari Citibank N.AIndonesia yang merupakan kantor pewakilan

KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil L300 merk Mitsubishi warna(Box) nomor polisi KB 9766 HH atas nama WIJANTO GUNAWAN, yangsetelah diperiksa dan diteliti, merupakan fotokopi' dari aslisurat, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga memilikikekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa Bukti Surat PLW.16 tentang Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil L300 merk Mitsubishi warnasilver (Box) nomor polisi B 9390 BB, sekarang menjadi nomor polisiKB 9798HY atas nama PT.DJARUM PEWAKILAN

Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah KotaLubuklinggau yang dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), yangdiresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau MasaJabatan Tahun 2009 2014 dengan Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor : 646/KPTS/II/2009 tanggal 17 September 2009; .

Atas kerjasama tersebut, Pihak KJPP barumelaporkan hasil penilaian terhadap tanah tersebut untuk pengadaan tanahPembangunan Gedung Tourist Information Center (TIC) dengan laporan KJPPKJPP Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ IX/2015 Tanggal 02 September 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangT. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan

Atas kerjasama tersebut Pihak KJPP barumelaporkan hasil penilaian terhadap tanah tersebut untuk pengadaan tanahPembangunan Gedung Tourist Information Center (TIC) dengan laporan KJPPKJPP Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ 1X/2015 Tanggal 02 September 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangT. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan

Bupati Kepahiang dalam menetapkan harga tanah tersebutmenunggu dulu hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Aksa, Nelson danRekan Nomor : 1108/LP.01/KP/ANR/ X/2015 Tanggal 02 September 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit BPKP Pewakilan bahwadalam pengadaan Lahan Gedung Tourist Information di Kabupaten KehahiangTA. 2015, Bahwa nilai kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidanakorupsi pengadaan lahan untuk Gedung TIC di Kelurahan Dusun KepahiangKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Dan Penetapan lokasiyang telah melanggar peraturan yang berkenaan dengan pengadaan tanahyang kurang 5 hektar, telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesarsebagaimana Laporan Audit BPKP Pewakilan Bengkulu bahwa dalampengadaan Lahan Gedung Tourist Information Center di Desa Kepahiang,Kelurahan Kepahiang, Kabupaten Kehahiang TA. 2015, sebesar Rp3.346.298.160,00. ( tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratussembilan puluh delapan seratus enam puluh rupiah).Menimbang, bahwa oleh karena

diselidiki dan terbukti bahwa tiaptiap peserta itu mempunyaipengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu., berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksisaksi,keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barangbukti berupa suratsurat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa danBarang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan Negarasebagaimana Laporan Audit BPKP Pewakilan

Bahwa kegiatan investigasi di bidang lingkungan hidup, publikasidi bidang lingkungan hidup, dan melakukan gugatan pewakilan kepengadilan tidak dapat dianggap sebagai rangkaian kegiatanpelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan definisipelestarian lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (6) UU PLH.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana,berdasarkan definisi pelestarian fungsi lingkungan hidup, rangkaianupaya pemeliharaan yang wajib dibuktikan oleh Penggugat adalahpemeliharaan

Izin untuk menikah dari kedutaan / Kantor Pewakilan negara bagiwarga negara asing;Bahwa apabila satu mempelai tidak melampirkan (KTP, KK, ljazah danAkta Lahir) tidak mempengaruhi sahnya perkawinan selama persyaratanyang diisyaratkan oleh hukum islam terpenuhi dan tidak mempengaruhikeabsahan pencatatan nikah di KUA sebagai yang dipersyaratkanHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 26/Pid.

huruf (b), antara lain memuat dasar Pemberhentian Antar Waktu Penggugatkarena diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan; Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Antar Waktu sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi karena adanya usulan dari Partai Politik,mekanisme yang ditempuh dalam kaitannya dengan kewenangan Tergugat, diatur dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah DanDewan Pewakilan

Muhyidin yang merupakan satu orang sama denganpemilik SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang,kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yaitu Muchidin Al Abducholikuntuk SHM no. 74 dan Muchidin Al Abdulcholik untuk SHM No. 75 yangberada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, KabupatenTegal.Sebagai Turut Tergugat dan Turut Tergugat II, sebagai pewakilan dari organPemerintah yang statusnya sama sebagai Pejabat Administrasi Negara,bertugas memberikan pelayanan publik Sesuai

SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, danBuku Panduan Pendidikan SD pada Dinas PendidikanNasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong TahunAnggaran 2010 Nomor SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan URWNPOo)Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu perbuatan terdakwa A.

SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 e Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, danBuku Panduan Pendidikan SD pada Dinas PendidikanNasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong TahunAnggaran 2010 Nomor SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu perbuatan terdakwa A.

pertimbangan putusannya sangattidak cukup, pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yanglayak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian,dengan alasan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan dalampertimbangannya bahwa dapat membenarkan pendapat judex facti(Pengadilan Negeri) yang tidak mempertimbangkan faktafakta dan keadaandi depan persidangan, bahwa kerugian Negara berdasarkan hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan (BPKP) Pewakilan

Menimbang, bahwa menyitir dari pendapat Rachmad Setiawandalam bukunya Hukum Pewakilan dan Kuasa penerbit PT.Tata NusaJakarta memberikan difinisi pengertian Kuasa adalah Kewenangan yangdiberikan oleh Pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukantindakan hukum;Menimbang, bahwa selanjunya R.Wiyono.

Kerugian Keuangan Negara Rp 171.506.364,Bahwa sesuai dengan perincian laporan BPKP Pewakilan PropinsiBengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp Rp171.506.364.Perbuatan terdakwa M.

Kerugian Keuangan Negara Rp 171.506.364, Bahwa sesuai dengan perincian laporan BPKP Pewakilan PropinsiBengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp Rp171.506.364.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana

WAODE suciatI; Pewakilan Anggota;Perempuan;4. Panitia Penerima HasilPekerjaani. LAMUDI; Kepala Dusun; Ketua;j. MUSAABDULLAH; Kepala Dusun; Sekretaris;k.