Saksi Il, umur 61 tahun agama Islam Pekerjaan purna PNSD alamatCengklik RT.0O3 RW.20 kelurahan Nusukan kecamatan Banjarsari kotaHal. 4 dari 10 hal. pts no 167/Pdt.G/2019/PA.SkaSurakarta setelah bersumpah memberikan keterangan yang pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, saksikenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dansetelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohondan belum dikaruniai anak ; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Oktober 2008;3. 1 (satu) Ijazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203709 atas nama Sariamantertanggal 24 Oktober 2008;4. 1 (satu) ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203713 atas nama Anif Aidatertanggal 24 Oktober 2008;dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) HelvetiaMedan pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2017, Tim Pemeriksa KasusPelanggaran Disiplin PNSD

Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203709 atas nama Sariamantertanggal 24 Oktober 2008;Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tin4. 1 (satu) ljazah Strata (S1) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203713 atas nama Anif Aidatertanggal 24 Oktober 2008;dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) HelvetiaMedan pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2017, Tim Pemeriksa KasusPelanggaran Disiplin PNSD

Aja Zainab Binti Said Ubit naikpangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan memperolehtambahan gaji sebesar Rp.136.700, (seratus tiga puluh enam ribu tujuhratus rupiah) per bulan sebagaimana Petikan SK Gubernur Aceh Nomor :Peg.823.4/044/2013 tertanggal 30 Maret 2013 serta memperoleh Jabatansebagai Kepala Puskesmas Bakongan;Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta dokumen pengusulan kenaikanpangkat dan golongan dan diperoleh temuan

Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203709 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dibelinyatersebut sebagai kelengkapan pengusulan kenaikan pangkat dan golongansehingga kemudian terdakwa Ill Sariaman binti Abdul Hamid naikpangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan memperolehtambahan gaji sekitar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perbulan sebagaimana Petikan SK Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/96/2013tertanggal 30 September 2013; Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD

W, Amk bintiWagiman naik pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a danmemperoleh tambahan gaji sebesar Rp134.200,00 (seratus tiga puluh empatHalaman 44 dari 62 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Tinribu dua ratus rupiah) per bulan sebagaimana Petikan SK Gubernur AcehNomor : Peg.823.4/96/2013 tertanggal 30 September 2013;Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap Terdakwa IV beserta dokumen pengusulan kenaikanpangkat dan golongan dan diperoleh temuan

Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Dan Mengembalikan Hak-Hak Penggugat Sebagai PNSD ( Pegawai Negeri Sipil Daerah ) Sebagaimana Sebelum Surat Keputusan Diterbitkan ;-------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 314.000 (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; --

PUTUS ANNomor : 07/G/2012/PTUNPDG DEMTI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yangbersidang digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 8 Padang telahmengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :PUTU EKA PRISTIWASA,SE Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNSD padaSatpol PP PROPINSI Sumatera Barat Tempat Tinggal, Komplek RSJProf.HB

April 2012 , tentang Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 07 / G/ 2012 / PTUN PDG dan telahdiperbaiki Formal pada tanggal 24 April 2012 telah mengemukakan dalildalil sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat adalah PNSD

BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan StructuralTanggal 30 Desember 2011 an putu = Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/3 Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStructural Tanggal 30 Desember 2011 an putu Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/4 Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Dan Mengembalikan HakHakPenggugat Sebagai PNSD

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6472063003150023, atas nama OscarHaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Samarinda, tanggal 28122016, bertanda P.4;Bahwa disamping bukti tertulis para pemohon telah menghadirkan 2orang saksi masingmasing bernama:1.Hary Soediono bin Mursid Anwaruddin, umur 60 tahun, Agama Islam,pekerjaan Pensiunan PNSD Kutim, tempat kediaman di Jalan P.

Nursamin, Lahir di Situngkep, tanggal 31 Desember 1967, umur49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNSd, tempat tinggal di Desa Pemepek,Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidangyang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untukmempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :Him 3 dari 9 hlm.

menguasai dan menikmati uang iuran PGRI dan Jasa GureeTahun 2015, 2016 dan 2017 yang dipotong langsung dari gaji guruPNS/Tenaga Kependidikan juga merupakan' perbuatan yang tidakberdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak(zonder bevoegheid) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum(wederrechtelijkheid) dan melanggar kepatutan karena merupakan perbuatanyang tercela, menusuk perasaan hati masyarakat atau setidaktidaknya paraHal. 8 putusan Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bnaguru PNSD

syariat Islam; Akibat perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau oranglain atau koorporasi sejumlah nilai kerugian kKeuangan negara/daerah yangtimbul yaitu Rp200.605.000,00 (Dua Ratus Juta Enam Ratus Lima RibuRupiah) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Penyidikan Dugaan tindak pidanakorupsi pada pada Pengunaan luran PGRI Aceh Timur yang dipotong darigaji guru PNSD

sebagai pengelola iuran PGRI dan Jasa Guree yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan dirinyasendiri atau orang lain atau koorporasi sejumlah nilai kerugian keuangannegara/daerah yang timbul yaitu sebesar Rp200.605.000,00 (Dua Ratus JutaEnam Ratus Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam PenyidikanDugaan tindak pidana korupsi pada pada Pengunaan Iuran PGRI Aceh Timuryang dipotong dari gaji guru PNSD

tidak dapat diterima (niet onverklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah dan dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang telah merugikan Penggugat; 3.Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan/atau mengurus dokumen/surat resmi kepegawaian milik Penggugat, berupa: a.SK Honor Nomor 814.2/01/PH/BKD/2007;b.SK CPNS Nomor 813/219-CPNSD/BKD-2007;c.SK PNS Nomor 821/047-PNSD

(VideFOR enee Bahwa berdasarkan Bukti T.6 terungkap fakta hukum bahwa Laporan HasilPemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah kota Pagar Alam Nomor700/265/LHPINSP/VII/2012 tanggal 30 Juni 2012 merekomendasikan agarWalikota Pagar Alam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SKPengangkatan PNSD sdr. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orangdimaksud karena telah melakukan Tindak ilegal/tidak prosedural sebagaimanaketentuan yang berlaku PP No. 48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 Tahun 2007pasal 2 huruf b .

53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai mana fakta hukum yang tercantumdalam konsideran *membaca dan menimbang serta pada diktum mengingattidak adanya tertulis ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum untuk memutus Objek Sengketadan diperkuat dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kota PagarAlam yang merekomendasikan agar Walikota Pagar Alam membatalkan SKPengangkatan CPNSD dan SK Pengangkatan PNSD

Wiwin Widya Astuti dkk) :Bahwa berdasarkan Bukti T.6 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BidangLaporan Hasil Pemerikaan Khusus Wiwin Widya Astuti dkk. 10 orangNomor : 700/265/LHPINSP/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 dari InspektoratDaerah Pemerintah Kota Pagar Alam terungkap fakta bahwa Tim InspektoratKota Pagar Alam merekomendasikan : a Agar Walikota Pagar Alam membatalkan Sk Pengangkatan CPNSDdan SK Pengangkatan PNSD Sdr.

dan bersemangat untukkepentingan Negara ; Segera melaporkan kepada atasannya bila mengetahui adahal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan danmateriil ; Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang ; Menyalahgunakan wewenang ; Maka tindakan Penggugat, jelasjelas bertentangan dengan Peraturan PemerintahNomor : 30 Tahun 2000 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dapatdiklasifikasikan sebagai tindak Pidana karena telah merubah formasi PNSD

pelanggaran terhadapperaturan perundanganundangan dibidang kepegawaian khususnya PeraturanPemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil, tersebut, yang mengakibatkan ;e Perekrutan CPNS tidak sesuai formasi yang ditetapkan, yang sangatmerugikan Pemerintah Kota Kupang :e Menghilangkan kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah KotaKUDPANY, 5 ~ =n nne nnn nnn nnn nn nnn ren nen nnn nnn nen nnn nnn nn nn nennnnne Pemerintah Kota Kupang kehilangan 1(satu) formasi PNSD

Pasal 4 Jo Pasal 6, Pasal 8 huruf (e)Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil, Tergugat berwenang untuk menjatuhkan hukumandisiplin kepada PNSD di lingkup Pemerintah Kota Kupang ; 10.

Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020,telan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ArgaMakmur, Nomor 27/SK/193/Pdt.G/2020, tanggal 12 Maret 2020,bertindak sebagai Penggugat ;melawanTergugat, Tempat/Tgl Lahi, Giri Kencana, 03021983 umur 37 Tahun, agamaIslam, pekerjaan PNSD kabupaten Bengkulu Utara, alamattempat tinggal, Jalan Manggis, Desa Bumi Harjo, KecamatanPinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. disebut sebagaiTergugat ;Pengadilan

2. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Maybrat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 107/SP2D/NON/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp517.092.000,00 (lima ratus tujuh belas juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran PFK Beras PNSD Kabupaten Maybrat Alokasi Bulan November 2019;
3. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten

Maybrat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 108/SP2D/NON/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp517.827.700,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran PFK Beras PNSD Kabupaten Maybrat Alokasi Bulan Desember 2019.

Ayat (5)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlahGaji PNSD, gaji PNSD meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjanganstruktural, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan ; Bahwa setelah Penggugat menyadari bahwa telah melakukan tindakan yang keliru,maka tgl 30 Agustus 2013, Penggugat mengirm Surat PernyataanMencabut/Menarik kembali Surat Pernyataan tidak menuntut gaji yang Penggugatbuat tanggal 22 Januari 2009, kepada Bupati RoteNdao tertanggal Kupang

PEMOHON ASLI No. ( ), tanggal 18Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, (kepalaBidang kepegawaian dan Pensiun), yang telah dinazagelen dan dilegalisir olehPanitera Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 ;Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji PNSD Kabupaten Agam Bulan April 2012Agam, an.

penduduk,NIK Xxxxxxxxxxxxx an SriHaryaningsih p23 Foto copy kartu keluarga no XxXxxxxxxxxxxx an kepala keluargaPEMOHON 1 220 202222 2o2= P34 Foto copy kutipan akta nikah PEMOHON I dan PEMOHON II101112131415161718Foto copy kutipan akta kelahiran no xxxx/DSP/xxxx an PEMOHON IIFoto copy surat keterangan dari dinas kebersihan dan pertanaman yangmenyatakan an PEMOHON I P7Foto copy surat keterangan dari dinas kebersihan dan pertanaman tentangperincian gaji an PEMOHON I P8Foto copy daftar permintaan gaji pnsd

Ul pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XX Januari 1974, agama Islam,pekerjaan PNSD , Pendidikan Strata Il, tempat kediaman diKabupaten Badung Provinsi Bali sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, XX Agustus 19XX, agama Islam,pekerjaan

., warga negara Indonesia, pekerjaan Guru PNSD KotaTangerang Selatan, beralamat di Komplek Batan Indah Blok CNomor 21 Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;Lawan;KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, beralamat Jalan Jenderal Sudirman SenayanJakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikut turunanresmi putusan Pengadilan

Apalagi istri Ke 2 Ali Susanto bernama Budi Purwati jugamerupakan PNSD Kota Tangerang Selatan dengan Nip. 19710411200604 2 009dan Ali Susanto selaku PNS dengan Nip.19640221198803 1 003.

Apalagi istri Ke 2 Ali Susanto bernama Budi Purwati jugamerupakan PNSD Kota Tangerang Selatan dengan Nip. 19710411200604 2009 dan Ali Susanto selaku PNS dengan Nip.19640221198803 1 003;Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Ali Susanto maupun Budi Purwatisamasama PNS telah bertentangan dengan PPRI Nomor 45 Tahun 1990tentang izin menikah dan perceraian bagi PNS Pasal 4 ayat 1 berbunyi: PNSpria yang akan beristri lebin seorang wajib memperoleh ijin terlebin dahulu dariPejabat.

Sudirman Komplek Bandara BalikpapanBlok G No. 7 Balikpapan;Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/S.Kuasa/HK/VII/2013tertanggal 8 Juli 2013;Dalam hal ini memberikan tugas kepada :1.NORA RAMADANI, SH, MH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt.Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;ELIN AGVANISFIYANTI, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub.

Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;M.FATHURAHMAN, SH, PNSD Kabupaten Kutai Timur,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/02/S.Tugas/HK/VI/2013 tertanggal8 Juli 2013 ;Kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor Jl.Jend.

/2015/PA.Bb.oleh BPD Sultra cabang Baubau cq.Administrasi Kredit dan di setujui olehMufrida, yang bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode T.2;Fotokopi rekening koran/daftar slip pengiriman uang atas nama Rusli ke Mufridasejak Maret 2014 sampai dengan Agustus 2015, yang bermeterai cukup dandistempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya,diberi kode T.3;Fotokopi surat penitipan sementara PNSD

telah mengajukan kredit pada Bank Pembangunan Daerahcabang Baubau;Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti rincian pinjaman kredit pada BankPembangunan Daerah Cabang Baubau yakni sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti pengiriman uang dari Rusli(Pemohon) kepada Mufrida (Termohon) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)setiap bulannyamulai bulan Nopember 2014 sampai bulan Agustus 2015;Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti penitipan sementara PNSD

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilDaerah (CPNSD) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Kabupaten Balangan,yang dikeluarkan oleh an. Bupati Balangan, tanggal 29 Juli 2016, bermeteraicukup, berleges dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;7.

Jawa Barat, Noo (ieRee Penata Muda (Ill/a) PNSD Tk.I. Kasi BantuanSosial pada Cabang Dinas Sosial Prop,Dt. Jabar Kab.