Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa TAM SIU LUNG tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PID/2015/ PT.DKI., tanggal 13 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT, tanggal 12 November 2015;

Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PID/2015/PT.DKI., tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa;. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November215 Nomor 1089/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT, yang dimintakan bandingtersebut;3.

halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasanperedaran narkotika; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya mental generasi muda bangsaIndonesia; Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan yang terorganisir;Halhal yang meringankan : Tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan TinggiJakarta Nomor 292/PID/2015/PT.DKI

No. 728 K/PID.SUS/201614 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa TAM SIULUNG tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 292/PID/2015/PT.DKI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 451/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 23 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 26 April 2018 sekedar mengenai amar pelaporan

dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi semula Pembanding / Pelawan / Tergugat Asal untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor451/PDT/2018/PT.DKI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta451/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 23 Oktober 2018 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor40/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 26 April 2018 sekedar mengenaiamar pelaporan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Provisi:Menolak permohonan provisi dari Pelawan; Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik danbenar;Halaman 10 dari 13 hal. Put.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur Jenderal Perkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/q Pimpinan Proyek Pembangunan Double-Double Track (DDT) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 168/PDT.G/2008/PN JKT TIM tanggal 19 Maret 2009;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI tanggal 6 Desember 2011dengan amar sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 168/Pdt.G/2008/PN.JKT.TIM tanggal

Menghukum Tergugat I, Il/Terbanding membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat I/Terbanding pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012 diajukan permohonankasasisebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI

Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c/q Direktur JenderalPerkeretaapian (dahulu Direktur Jenderal Perhubungan Darat) c/qPimpinan Proyek Pembangunan DoubleDouble Track (DDT) tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 64/PDT/2011/PT.DKI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa FIRMAN JAYA DACHI tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor81/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 2 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1963/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 16 Januari 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

SINAIM dalam perkara Nomor : 29/PID.TPK/2014/PT.DKI. Jo. Nomor : 1428/PID.B/ 2009/PN.JKT.BAR. gugur karena Terdakwa meninggal dunia ; ------------------- Membebankan biaya perkara kepada Negara ; ---------------------------------------

29/PID/TPK/2014/PT.DKI

SUS/2020/PT.DKI tanggal 1 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2078/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 29 Januari 2020 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: STEPHEN WALTERS tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 351/ PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pid.Sus/2018/ PN.JKT.SEL tanggal 3 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor351/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 13 Desember 2018 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor11/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL., tanggal 3 September 2018 yangdimintakan banding tersebut ;Halaman 3 dari 8 hal. Put.

dewan Direksi lain yang hanya dikirim kepadapemegang saham bukan dimaksudkan dikirim ke media yang bisa diaksesumum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI

Nomor 1419 K/PID.SUS/2019dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:STEPHEN WALTERS tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 351/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

AHMAD bin AMSOR tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 61/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 22 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1290/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi: pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara

GETRACO UTAMA tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 576/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 713/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Juli 2015; MENGADILI SENDIRI: Dalam Provisi: Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Rl Nomor 137 K/Pdt/2000,tanggal 14 September 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658 PK/Pdt/2000, tanggal 2 Mei 2001, adalah sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah); 3. Menetapkan bahwa risiko atas selisih kurs yang terjadi pada pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 1999 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Rl Nomor 137 K/Pdt/2000, tanggal 14 September 2000 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658 PK/Pdt/2000, tanggal 2 Mei 2001, adalah ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dan dengan membagi sama besar risiko tersebut (1/2 : 1/2); 4.

Putusan PT DKI Jakarta Nomor408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999 jo.

Putusan PT DKI JakartaNomor 408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999 jo.

Nomor 408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Pdt/2000, tanggal14 September 2000 jo.

DKI JakartaNomor 408/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 28 Juni 1999 jo. Putusan PNJakarta Selatan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari1999.b.

Putusan PT DKI Jakarta Nomor408/Pdt/1999/PT.DKI, tanggal 28 Juni 1999 jo. Putusan PN. JakartaSelatan Nomor 75/Pdt.G/1998/PN.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA : ILHAM GUNTUR SAPUTRO alias ILHAM bin FADILLAH tersebut; Memperbaiki Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 328/ Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 12 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 741/ Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 3 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 12 November 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 741/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 3 September 2018 yang dimintakanbanding tersebut; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah

Tahun 2009 tentang Narkotika, namunketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindakpidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidanayang adil, knususnya bagi Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 328/ Pid.Sus/2018/PT.DKI

Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:= Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA =:ILHAM GUNTUR SAPUTRO alias ILHAM bin FADILLAH tersebut; Memperbaiki Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 328/Pid.Sus/2018/PT.DKI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA tersebut;- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/PDT/2022, tanggal 20 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 7 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 1 Juli 2020;

M E N E T A P K A N- Menerima Permohonan Pencabutan Banding dari pembanding semula Pelawan atas perkara Nomor : 193/PDT/2015/PT.DKI ;---------- Menyatakan pemeriksaan perkara dihentikan ;-------------------------------- Memerintahkan Panitera mencoret dalam daftar Register yang bersangkutan ;-------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

193/PDT/2015/PT.DKI

Berkas perkara perdata banding Nomor : 193/PD1T/2015/PT.DKI. atasputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor90/Pdt.BTH/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2014 tersebut diatas dalamperkara antara : 222222 non non nn nnn nnn nnn nnn nnn n en ane ane nePT.

Surat dari Kuasa Pembanding tertanggal 28 April 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 April 2015 perihalpermohonan pencabutan perkara banding dalam perkara perdata Nomor :90/PDT.BTH/2013/ PN.JKT.PST Jo Nomor : 193/PDT/2015/PT.DKI danLampiran Surat Pencabutan Perkara Banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pembanding semulaPelawan PT.

Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) tertanggal 28 April 2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 April2015 perihal permohonan pencabutan perkara banding dalam perkara perdataNomor : 90/PDT.BTH/2013/ PN.JKT.PST Jo Nomor : 193/PDT/2015/PT.DKI,beserta Berita Acara Sita Eksekusi Pemblokiran Nomor 50/2012 Eks tanggal 14April 2015 dapat diterima 5 22+ 20202 202 oo ooo ==Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perncabutan bandingtersebut adalah atas kehendak Pembanding

terhadap a quo dihentikan danmemerintahkan Panitera mencoret daftar perkara a quo dalam buku besarregister perkara di tingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah yangmengajukan banding, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukumuntuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, peraturan perundanganundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN Menerima Permohonan Pencabutan Banding dari pembandingsemula Pelawan atas perkara Nomor : 193/PDT/2015/PT.DKI

SRIANGGARWATI, S.H., M..Hum, dan HUMUNTAL PANE, S.H., M.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 April 2015 Nomor:193/Pen/Pdt/2015/PT.DKI, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding,penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Aggota tersebutdan dibantu oleh ANITJE SAMPE,

M E N E T A P K A N:- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 September 2017 Nomor : 745/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brt ;- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding Nomor 189/PDT/2018/PT.DKI dari register perkara banding;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding

189/PDT/2018/PT.DKI

Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamistanggal 19 Oktober 2017 agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat tanggal 6 September 2017 Nomor : 745/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brtdiperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembandingsemula Penggugat melalui kKuasanya telah mencabut permohonan bandingperkara perdata Nomor 745/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brt yang telah didaftar di tingkatbanding dengan Register Nomor 189/PDT/2018/PT.DKI

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danperaturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENETAP KAN: Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semulaPenggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal6 September 2017 Nomor : 745/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Brt ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoretpermohonan banding Nomor 189/PD1T/2018/PT.DKI

,M.Hum Hakim Tinggi masingmasing selaku Hakim Anggota yang berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 April 2018 Nomor :189/PEN/PDT/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding dan penetapannya diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis padahari SENIN tanggal 9 JULI 2018 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadirioleh Hakim Anggota serta AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH,MH Panitera PenggantiHal 9 Penetapan Nomor 189/PDT/2018/PT.DKIpada

Rp139.000,00Jumlah Rp150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah )Hal 10 Penetapan Nomor 189/PDT/2018/PT.DKI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor48/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 tersebut;MENGADILI SENDIRI:1.

Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu)sampai dengan nomor 61 (enam puluh satu) selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu)sampai dengan nomor 61 (enam puluh satu) selengkapnyasebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 02/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI tanggal 31 Januari 2019;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 oleh Dr. H.

., tanggal 11 Februari 2013, terdaftar pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 584/PDT/2013/PT.DKI., yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------------------

584/PDT/2013/PT.DKI

PUTUSANNomor : 584/PDT/2013/PT.DKI. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :=2.KIM TAE SIK., lakilaki, Wiraswasta, Budha, beralamat di ApartemenPaladian park Tower B 0305, RT.002, RW.020, Kelurahan KelapaGading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang KTPnomor 09.5102.050861.0805.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 340/Pid.Sus /2020/PT.DKI tanggal tanggal 24 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 345/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR. tanggal 23 Juni 2020 tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana menjadi menyatakan Terdakwa LUKI SASMITO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni 2012 akan melanggar dan merugikan hak-hak Para Pelawan ;5. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 512/ PDT.G/ 2009/ PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo.

Jakarta Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Putusan KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011, maka tanahtanah milik ParaPelawan turut pula menjadi objek eksekusi tersebut, padahal selama ini ParaPelawan tidak pernah diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara perdataNomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo.Nomor : 3034 K/ Pdt/ 2011 antara Ari Hans Setiawan, SH (Direktur PT.

Nomor : 77/ Pdt/ 2011/ PT.DKI jo. Nomor: 3034 K/ Pdt/ 2011, karena PT.

Putusan Pengadilan TinggiDKI Jakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo. PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3034 K/ PDT/ 2011 tanggal 27 Juni2012, sedangkan selama ini Para Pelawan tidak pernah diikutsertakan menjadipihak dalam perkara perdata Nomor : 512/ Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 77/Pdt/ 2011/ PT.DKI jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor : 77/ PDT/ 2011/ PT.DKI tanggal 27 Mei 2011 jo.

M E N E T A P K A N

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Terdakwa terhadap perkara No. 424/Pid/2013/PT.DKI. jo. No. 1110/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa DIKA SAPTA NOPHYATNA ;--------------------------------------------------
2. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----------------------------------------------------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa permohonan banding perkara Nomor 633/Pdt/2021/PT.DKI Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 548/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst telah dicabut ;

SABAN. tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 212/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 13 Juni 2016 yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 November 2015; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; Dalam pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Ter banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

SABAN tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 212/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 13 Juni 2016yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 627/Pdt.G/2014/PN.

SABAN.tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor212/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 13 Juni 2016 yang menguatkan putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel.