Ditemukan 72431 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-04-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181/B/PK/PJK/2012
Tanggal 7 April 2014 — PULAU SAMBU
310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU SAMBU
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 28 April 2021 — PULAU INTAN
657421
  • PULAU INTAN
    Pulau Intan Bajaperkasa Konstruksi. Disamping ituTergugat telah membayar semua gaji/upah Bulan Januari 2020 s/d Juli 2020yang disampaikan lewat rekening Koran Bank atas nama Tergugat in cassuperusahaan PT.
Putus : 18-02-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 18 Februari 2020 — CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
12283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
    PUTUSANNomor 146 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ISRA, bertempat tinggal di Jalan Nelayan, RT 02, RW 01,Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., Advokat padaQueen Law Office & Legal Consultant, berkantor di JalanMantuil
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUT, berkedudukan diJalan Veteran, Nomor 185, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakilioleh H.
Putus : 19-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 19 September 2019 — PT PULAU KENCANA RAYA VS ADI PURBO HARIYANTO
6525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PULAU KENCANA RAYA tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 10 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 September 2017;3.
    PT PULAU KENCANA RAYA VS ADI PURBO HARIYANTO
    PUTUSANNomor 758 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PULAU KENCANA RAYA, diwakili oleh WirawanHalim selaku Direktur Utama, berkedudukan di GrhaMitra Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Jakarta Selatandalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasnyo,Manager Human Resources Development Perseroan,bertempat tinggal di Vila Nusa Indah 3
    Menyatakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) antara Pemohon Kasasidengan nama karyawan PT Pulau Kencana Raya yang tercantum dalamputusan ini adalah sah;3.
    164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berupa: Uang Pesangon 1 kali, Uang Penghargaan MasaKerja 1 kali dan Uang Penggantian Hak, dengan tanpa upah selama prosesPemutusan Hubungan Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT PULAU
Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — YKBRP / RESTORAN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YKBRP / RESTORAN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 1320/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YKBRP / RESTORAN PULAU DUA, beralamat di Jalan JenderalGatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat; diwakili olehBanggal Napitupulu selaku Direktur beralamat di Jalan KecubungNomor 345, Bekasi Barat dalam hal ini memberi kuasa kepadaEddy Sutanto Jabatan Karyawan beralamat di Jalan Waspada Rt.014/Rw.005
Register : 25-08-2003 — Putus : 31-03-2004 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 361/PDT.G/2003/PN JKTPST.
Tanggal 31 Maret 2004 — PULAU SERIBU PARADISE X PT. PATRA JASA
2933
  • Menyatakan Penggugat berhutang kepada Tergugat I atas uang sewaPulau Bira Besar sejak tahun 1999 sampai dengan bulan Juli 2003, sebesar Rp. 5.628.000.000,- bunga mana dihitung terus sampai dibayar lunas oleh Penggugat; 8. Menyatakan demi hukum telah terjadi Perjumpaan huteng (Kompensasi)anlara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; 9.
    Menyatakan Penggugat tidak berkewajiban membayar uang sew^ PulauBira Besar kepada Tergugat I sampai sebesar jumtah kelebihan taglhan Penggugat kepada Tergugat I;10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat !i secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dianggarkan sebesar Rp.389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah),11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
    PULAU SERIBU PARADISE X PT. PATRA JASA
Putus : 18-04-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 18 April 2012 — PT PULAU MAS UTAMA terhadap PT SANGGAR HURIP
138105 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PULAU MAS UTAMA tersebut;
    PT PULAU MAS UTAMA terhadap PT SANGGAR HURIP
    PAGE 1PUTUSANNomor: 105 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT PULAU MAS UTAMA, berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No.177 Denpasar Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada NasrullahNawawi, SH., MM. dan Evy Kusumadewi, SH., para Advokat,berkantor di Wisma Bhakti Mulya 4th Floor Suite 410 C Jl.
    No. 105 K/Pdt.Sus/2012PAGE 1dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih Krediturnya;Bahwa antara pihak Pemohon dan pihak Termohon, telah mengadakan danterikat dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Apartemen Bersubsidi Sanggar HuripNomor: 3196/PTSH/XII/2009, pada tanggal 4 Desember 2009, (Bukti P1) danSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Sanggar Hurip Apartemen No.004/PT.SH/SK/2010, tanggal 17 Mei 2010 antara PT Pulau Mas Utama yangberalamat di
    perkara ini tidak sesederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat(4) UU Kepailitan akan tetapi secara hukum termasuk kualifikasi Perbuatan IngkarJanji/Wanprestasi, yang menurut Hukum Acara Perdata pelaksanaan upayahukumnya adalah sebagai wewenang Peradilan Umum Biasa bukan PengadilanNiaga dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 3196/PTSH/XII/2009tertanggal 4 Desember 2009, Apartemen Bersubsidi Sanggar Hurip Pekerjaan jasaKonstruksi antara PT Sanggar Hurip (Termohon Pailit) dengan PT Pulau
    karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, makaia harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupundalam tingkat kasasi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta UndangUndang lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PULAU
    MASUTAMA tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 75/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 12 Januari 2012;MENGADILI SENDIRI:Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit: PT PULAU MAS UTAMA/Kreditur;Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesarRp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal
Putus : 15-10-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm.
Tanggal 15 Oktober 2019 — CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
20754
  • CAHAYA UJUNG PULAU LAUT
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUT, Alamat kantor JI. Veteran No.185 Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inidiwakili oleh H. ABIDIN, selaku Direktur, yangberalamat di Jalan Nelayan Rt. 03 Rw. 01, Desa HilirMuara Kecamatan Pulau Laut Utara, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnyadisebut sebagai Pemberi Kuasa.
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUT,Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerja Laut dengan perusahaanpada tahun 2016 tanggal 04 Februari dengan nomor. PK. 301 /01/18/SBY. OP.
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUTbaru sekitar 22 (dua puluh dua) bulan hampir 2 (dua) tahun, sehinggapatut hal ini dikesampingkan.(vide bukti)4.
    CAHAYA UJUNG PULAU LAUT, semua hak Penggugat sudahdibayarkan diluar gajin, Penggugat mengetahui sendiri bahwa yangbekerja di perusahaan PT.
    ABDUL LATIFBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui PT CahayaUjung Pulau Laut;Bahwa saksi bekerja di PT Cahaya Ujung Pullau Laut selama 7 Tahunsebagai Operasional Pengisian Kapal ;Bahwa, saksi mengetahui Penggugatbekerja di PT Cahaya Ujung PulauLaut, bekerja di kapal milik PT Cahaya Ujung Pulau Laut;Bahwa, saksi lebih dahulu bekerja di PT Cahaya Ujung Pulau Lautdibandingkan dengan Penggugat;Bahwa, saksi menyatakan Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi diPT Cahaya Ujung Pulau Laut;Bahwa
Register : 27-05-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — YKBRP/RESTORN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YKBRP/RESTORN PULAU DUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    ;Bahwa dalam hal ini Restoran Pulau Dua, tanah yang Pemohon Bandingsewa hanya menempati sebagian kecil areal yang ada di Taman RiaSenayan;Bahwa Akte Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Nomor 2 tertanggal 10September 1996 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan/Pengusahaan atas Restoran Pulau Dua di Taman RIA Senayan antaraYayasan Karya Bhakti Rukun lbu Ampera Pembangunan dengan PT.
    (dikenal dengan PULAU DUA)sedangkan selebihnya yaitu seluas 16.940 m? merupakan perairan/ danauresapan air.
    Ariobimo LagunaPerkasa, dengan kata lain mengakui keberadaan Pulau Dua Restoransebagai satu kesatuan dari SIPPT yang ada;Bahwa namun disatu sisi membedakan atas ijin penggunaan tanah yangmenganggap bahwa Pulau Dua Restoran bukanlah Sarana Rekreasi danWisata Belanja akan tetapi dianggap sebagai objek pajak komersial belakaHalaman 10 dari 39 halaman.
    ;Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2004, Restoran Pulau Dua adalah tidak tepat dimasukan sebagaitempat rekreasi, menunjukan kekurang pahaman dalam membacaperaturan yang ada.
    Mitra IndotamaKarasajaya (Pengelola Restoran Pulau Dua), dimana lahan yangkami sewa adalah hanya tanah daratan yaitu pulau hanya seluas4.585 M?;e Akte Notaris KOESBIONO SARMANHADI, S.H. Akte Nomor 2tanggal 10 September 1996; (lihat lampiran PK Nomor 15)e Akte Notaris BANGKIT ROBERT GULTOM , S.H. Akte Nomor170 tanggal 30 Agustus 2005; (lihat lampiran PK Nomor 15)e Surat Keterangan Penegasan dari Pihak Pemilik Lahan BadanPengelola. Gelora) Bung Karno, yaitu.
Register : 18-03-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/TUN/2024
Tanggal 11 Juni 2024 — KEPALA DESA PULAU TIGA VS JUFRI HM, DKK;;
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DESA PULAU TIGA VS JUFRI HM, DKK;;
Register : 07-03-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PTUN PALU Nomor 12/G/2022/PTUN.PL
Tanggal 27 September 2022 — - Jufri HM dkk VS Kepala Desa Pulau Tiga
10063
  • - Jufri HM dkk VS Kepala Desa Pulau Tiga
Putus : 07-01-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 7 Januari 2013 — PULAU BINTAN DJAYA vs MUHAMMAD UMAR, dkk.
2418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;
    PULAU BINTAN DJAYA vs MUHAMMAD UMAR, dkk.
    PULAU BINTAN DJAYA, berkedudukan di Jalan NusantaraKm.16 Kelurahan Gunung Lengkuas Bintan Timur Tanjung Pinang,dalam hal ini memberi kuasa kepada H. EDWARD ARFA, S.H. danH.
    PULAU BINTANDJAYA tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang No.35/G/2009/PHI.PN.Tpi, tanggal 17 Februari 2010;MENGADILI SENDIRIDalam Provisi : Menolak gugatan Penggugat;Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;e Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Februari2010;e Menghukum Tergugat membayar hak kompensasi PHK kepada masingmasingPekerja (para Penggugat) x UP (Uang Pesangon), UPMK (Uang PenghargaanMasa Kerja), UPH
    Pulau Bintan Djaya) sebagai pihak yangdikalahkan dalam perkara (law suit defender) berhak mengajukan upaya hukum luarbiasa (buiten gewoonte rechts middel, extra ordinary legal remedy) PeninjauanKembali (request civil) atas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde, irrevocable judgment) dalam perkara a quo (vide Pasal 23 ayat(1), Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung RI No: 4 Tahun 2004)dan atas Permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung RI berwenanguntuk
    Pulau Bintan Djaya telah menerimasecara patut atau secara resmi (officially) pemberitahuan Putusan Kasasi MahkamahAgung RI No. 741 K/Pdt.Sus/2010 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 05 Oktober 2011.Bahwa selanjutnya Pernyataan Peninjauan Kembali disertat Memori PeninjauanKembali di ajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Rabu tanggal 28Desember 2011, sehingga tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dalampengajuan
    PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin, tanggal 7 Januari 2013 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H..M.H.
Register : 18-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Tte
Tanggal 2 Mei 2016 — Pemohon: ATU TERNATE Termohon: Kepolisian Sektor Pulau Ternate
17958
  • Pemohon:ATU TERNATETermohon:Kepolisian Sektor Pulau Ternate
    Kepolisian Sektor Pulau Ternate,beralamat di Jl. Pertamina Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate,yang diwakili oleh :1. AKP MOCH. ARINTA FAUZI, S.LK;2. AIPTU MOHTAR HI. KOTA;3. AIPTU SUDIHARTO;4. BRIGPOL RONI ALI;5.
    Ternate, dan tiba diMapolsek Pulau Ternatekurang lebih sekitar pukul 08.00 Wit, dan kemudian tersangkadiamankan oleh Anggota polsek pulau Ternate untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dari uraian fakta fakta hukum tersebut diatas maka tersangka/pemohonmelakukan aksi kejahatan/criminal/ tindak pidana pencurian di ketahuioleh korban atau tertangkap tangan oleh korban, tertangkap tanganadalah tertangkapnya pada waktu sedang melakukan tindak pidana, ataudengan segera sesudah beberapa saat tindak
    Kota Ternate Selatan adalah teman sekolah sejakdi bangku SMA, kemudian sekitar pukul 07.10 Wit saudara MISRAESA salah satu) Anggota Polisi Polsek Jambulalangsungmengamankan dan membawa pelaku ke Kantor Polsek Pulau Ternate.. Saksi M.
    Bahwa pelaku diamankan oleh seorang anggota Polisi yang bertugas diPolsek Pulau Ternate dan di bawah ke Polsek Pulau Ternate di Jambula. Bahwa pada saat itu saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi Anwar Karim(suami) tidak melihat pelaku dianiaya dan diikat lehernya oleh warga. Bahwa sekitar jam 6.30 WIT saksi Nuraini Hadadi (istri) dan saksi AnwarKarim (suami) langsung melaporkan perihal peristiwa pencurian tersebutke Polsek Pulau Ternate di Jambula.
    Bahwa pelaku diamankan oleh seoranganggota Polisi yang bertugas di Polsek Pulau Ternate dan di bawah kePolsek Pulau Ternate di Jambula.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — YKBRP/RESTORAN PULAU DUA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YKBRP/RESTORAN PULAU DUA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Dalam hal ini Restoran Pulau Dua, tanah yang PemohonBanding sewa hanya menempati sebagian kecil areal yang ada di TamanRIA Senayan;.
    ., Nomor: 2 tertanggal 10September 1996 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan/Pengusahaan atas Restoran Pulau Dua di Taman RIA Senayan antaraYayasan Karya Bhakti Rukun lbu Ampera Pembangunan dengan PT.Mitra Indotama Karsajaya (pengelola Restoran Pulau Dua), tidakmenyebutkan luas lahan secara tegas, hanya menyebutkan diberi hakmengelola dan memanfaatkan bidang tanah yang saat ini dipergunakanuntuk Restoran Pulau Dua di Taman RIA Senayan sebagaimana batasbatasnya yang telah sama sama diketahui
    Jenderal Gatot Subroto, Gelora,Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan alamat objek pajak di Komplek Taman RiaSenayan (Pulau Dua), JI.
    atau dengan kata lain areal yang dikelola oleh Pulau DuaRestoran komplek Taman RIA Senayan adalah hanya seluas 4.585 m?
    Mitra Indotama Karsajaya ( Pulau Dua Restoran )adalah 21.525 m?
Register : 15-01-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2024
Tanggal 19 Maret 2024 — YULIAN EFFENDI, DKK VS KEPALA DESA PULAU BERINGIN;;
7130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YULIAN EFFENDI, DKK VS KEPALA DESA PULAU BERINGIN;;
Putus : 25-05-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Mei 2018 — MORO PULAU INDAH, DKK
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MORO PULAU INDAH, DKK
    PUTUSANNomor 780 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:YAN PANDENGSOLANG, bertempat tinggal Desa Buho Buho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai,Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada BenyaminRiscky Ajawaila, S.H., advokat pada Law Office Julius Lobiua,SH., MH., & Rekan, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga,Blok A Nomor 15 A Lantai 2, Jalan Boulevard
    MORO PULAU INDAH, berkedudukan di DesaBuhoBuho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten PulauMorotai, Maluku Utara, yang diwakili oleh DirekturYustina Eko Santi Susetyajati, berkedudukan di DesaBuhoBuho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten PulauMorotai, Maluku Utara;FITRI BABA, S.Pd., Pekerjaan Camat Morotai TimurKabupaten Pulau Morotai, beralamat Kantor KecamatanMorotai Timur Jalan Tabatuku;PITHER AMBARI, Pekerjaan Kepala Desa BuhoBuho,beralamat Kantor Kepala Desa Buho Buho, ketiganyadalam hal ini memberi
    , terletak di Desa Buho Buho,Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pekerjaanditanah kebun milik Penggugat seluas + 103.053 m?
    Pulau Morotai, Maluku Utara;3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pekerjaanditanah kebun milik Penggugat seluas + 103.053 m? tanpa melakukanpembayaran secara terang dan tunai kepada Penggugat adalahPerbuatan Melawan Hukum;4. Menyatakan tindakan Tergugat Il yang mengeluarkan AktaPenyerahan Hak Nomor 593.3/224/2015 tanggal 20 Pebruari 2015tanpoa dasar hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum sehinggatidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.
Putus : 05-11-2012 — Upload : 21-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 — PULAU BINTAN DJAYA vs 1. SETIONO, dkk.
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;
    PULAU BINTAN DJAYA vs 1. SETIONO, dkk.
    PULAU BINTAN DJAYA, berkedudukan di Jalan NusantaraKm.16, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur,Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. EDWARDARFA, S.H. dan H. ABDULLAH SIREGAR, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum EDWARD ARFA & REKANberkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 3 EA Tanjungpinang;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat;melawan :1 SETIONO, bertempat tinggal di Kp.
    Pulau Bintan Djaya (Tergugat) harus membayar pesangonsebesar (satu) kali ketentuan, sesuai UndangUndang No.13 Tahun 2003 Pasal163 ayat (1). Bahwa ketiga Penggugat pada prinsipnya bersedia melanjutkanpekerjaan memulai hubungan kerja pada Pihak PT.
    Pulau Bintan Djaya adalahberdasarkan sistem kerja bagi hasil untuk selama masa 12 (dua belas) bulan, bahwa dengan demikianpara Penggugat / sekarang para Termohon Peninjauan Kembali tidaklah terikat dengan peraturan yangberlaku di Perusahaan PT.
    Pulau Bintan Djaya atau dengan ketentuan UndangUndang No : 13 Tahun2003, khususnya yang mengatur tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang perumahan serta uang pengobatan;b Bahwa berhentinya para Penggugat sebagai supir bukanlah karena PemutusanHubungan Kerja (PHK), tetapi karena telah berakhirnya masa kerja sistem bagi hasil yang telah disepakati dalam Perjanjian Kesepakatan Kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan paraTermohon Peninjauan Kembali;c Bahwa pertimbangan
    PULAU BINTAN DJAYA tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam peninjauan kembali kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Senin, tanggal 5 November 2012 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H..M.H.
Putus : 16-03-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Maret 2016 — PULAU SEROJA JAYA
124132
  • PULAU SEROJA JAYA
    Pulau Seroja Jaya, dengan alamat Advokat/PengacaraNurwadi Aco, S.H. Jl. K.H. Mas Mansyur Apartemen Sudirman CityloftsLant. 9 Unit 901 Jakarta Pusat membayarkan secara tunai kepada pekerjaSdr.
    Pulau SerojaJaya tetap pada prinsipnya untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerjadengan pekerja Sdr. Lim Kok Tjiong dan pekerja Sdr.
    Pulau Seroja Jaya dihubungkan dengan bukti P37berupa Laporan Hasil Audit Investigasi, telah terbukti bukti sejak Januari sampaidengan Desember 2013 PT. Pulau Seroja Jaya Cabang Banjarmasin telahmenerima transfer dana operasi rutin dari PT.
    Pulau Seroja Jaya Tahun 20132015 (sesuai dengan : Bukti T/PR2.B:/Peraturan Perusahaan PT. Pulau Seroja Jaya Tahun 20152017 (sesuai dengan : Bukti T/PR3:Perjanjian Kerja tertanggal 14 Juni 2010 (sesuai dengan aslinya) ; Bukti T/PR4:Surat Keputusan Masa Skorsing No. 001/KMS/PSJ/XI/2014 tertanggal 20 !2014 (copy dari copy) ; Bukti T/PR5:Laporan Hasil Audit Investigatif PT. Pulau Seroja Jaya (sesuai dengan aslinya Bukti T/PR6.A:Surat Pernyataan Sdr.
    Pulau Seroja Jaya tertanggal 20 Desen(sesuai dengan aslinya) ; Bukti T/PR10.B:Permohonan Alokasi Dana Operasional Rutin bulan Januari 2013 (sesuaslinya) ; Bukti T/PR11 :Operation PT. Pulau Seroja Jaya (print out) ; Bukti T/PR12 :Surat Penugasan Sdr.
Register : 26-07-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 237/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 7 Desember 2022 — DKK VS KEPALA DESA PULAU BERINGIN
168103
  • DKK VS KEPALA DESA PULAU BERINGIN
Register : 23-12-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 290/G/2022/PTUN.PLG
Tanggal 17 April 2023 — PITA NOVA PRASETIA, S.E vs KEPALA DESA PULAU BERINGIN
18350
  • PITA NOVA PRASETIA, S.E vs KEPALA DESA PULAU BERINGIN