Pasal 49 huruf a UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 ;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapatkan surat Izin Atasan Bukti P.3, dan Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) juga telah mendapatkan Surat Keterangan dari atasan Bukti P.4, hal initelah memenuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Replublik Indonesia Nomor 10tahun 1983 yang telah diubah dengan P.

Perbuatan terrdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)UndangUndang Replublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan AngkutanJalan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isidakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanyamasingmasing telah didengar

mempunyai kekuatan hokum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Slt tanggal 19 Nopember 2015: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah Nomor 96/Pdt/2016/PT.Smg tanggal 16 Mei 2016: Putusan Kasasi Nomor 2774 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember2016;Maka Majelis Hakim di tingkat banding akan mempertimbangkanlebih lanjut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Salatiga,dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Kasasi dariMahkamah Agung Replublik

No 40 /Pdt.G/2018/MSAcehkekerasan, dan tidak pernah bermain judi seperti yang dalinkan oleh Terbandingdahulu Penggugat, sehingga dengan rekayasa Terbanding dahulu Penggugat judexfactie memutuskan perkara a quo, bahwa Pembanding dahulu Tergugat sangatkeberatan atas putusan judex pactie;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlumengetengahkan yurispudensi Makamah Agung Replublik Indonesia Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 juni 1994 menyatakan bahwa didalam penceraian tidak perludililhat dari

mempunyai kekuatan hokum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Slt tanggal 19 Nopember 2015; Putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah Nomor 96/Pdt/2016/PT.Smg tanggal 16 Mei 2016; Putusan Kasasi Nomor 2774 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember2016;Maka Majelis Hakim di tingkat banding akan mempertimbangkanlebih lanjut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Salatiga,dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Kasasi dariMahkamah Agung Replublik

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUUIX/2011 tanggal21 Februari 2012, bahwa frasa Ditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan Menjadi Undangundang, bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945

Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpajin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenanglainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassustidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militeratau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Replublik Indonesia dalamkeadaan aman.: Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidikdan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkaraTerdakwa yang tidak pernah diperiksa karena

telah dilakukan danberjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tersebut yaitu selalupatuh pada Hukum dan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwa Terdakwa akan penuh dan berjanji akan senantiasa menjadi pribadiyang lebih baik serta selalu menjaga, mengayomi dan membimbingkeluarga Terdakwa untuk kearah yang lebih baik untuk menyongsong masadepan yang lebih baik, terarah, terencana dan selalu taat kepada Norma,kemasyarakatan, Hukum dan perundangundangan dalam wadah NegaraKesatuan Replublik

tanggal 6 Juni 1986, karena berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 45/PUUIX/2011 tanggal 21 Februari 2012, bahwa frasa Ditunjuk danatau dalam Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan Menjadi Undangundang, bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara Replublik

Bahwa pada tahun 2012 keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUUTX/2011 tanggal 21 Februari 2012, yang menyatakan frasa ditunjuk dan ataudalam Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan Menjadi Undangundang, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Replublik

Copy Putusan MA Replublik Indonesia No. 1671K /PDT/2007 lampiranIII ;Copy Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung lampiran IV ;Copy Surat Keterangan Ahliwaris alm Kasiran lampiran V ;Copy Surat Keterangan Ahliwaris alm Kasirun lampiran V1 ;Copy Blangko Surat Keterangan Ahliwaris lampiran VII ;Copy Buku C Desa Bonorejo Persil No.58b Klas DIII lampiran VIII ;sa NopCopy KTP Suradji lampiran IX ;10.Copy KTP Tansiyoto lampiran X ;11.

penempatan tenaga kerja Indonesia swasta(PPTKIS) dan saksimengetahuinya karna BPSTKI Medan berfungsi sebagai pembinateknis.dan yang mengeluarkan surat izin plaksana penempatan TKIadalah untukkantor pusat di keluarkan oleh mentri tenaga kerja dansedangkan untuk berbentuk kantor cabang di keluarkan oleh kantortenaga kerja dan transmigrasi provinsi sumatra utaraSeseorang dibenarkan bekerja diluar negri dengan melapor kepadainstansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang tenaga kerjaan danperwakilan replublik

Rectoverso yaitu gambar saling isi dari logo BI yang dapat dilihat secarautuh apabila diterawang ke arah cahayaBahwa Ahli menjelaskan jika di Rupiahkan jumlah uang palsu tersebut adalahRp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dandengan peredaran atau membelanjakan uang kertas palsu tersebut makaNegara Kesatuan Replublik Indonesia akan dirugikan dari segi perekonomianbertambahnya jumlah uang dalam jumlah besar

terkait tanah tersebut adalah tanah GG(governor ground) adalah tanah negara yang perlu diketahui olehPENGGUGAT adalah dasar tata cara pemberian Hak Milik Tanah negarasecara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negra Agraria/Kepala badanpertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalanhak atas tanah negara dan pengelolahan (permen Agraria No.9 tahun1999) dan kewenangan pemberian dan pembatalan hak milik adalahbadan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Kepala badan Pertanahannasional Replublik

menyampaikan kesimpulansecara tertulis pada sidang tanggal 23 Januari 2017 ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telahtermuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sesual dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Replublik

terkait tanahtersebut adalah tanah GG (governor ground) adalah tanah negara yangperlu diketahul oleh PENGGUGAT adalah dasar tata cara pemberianHak Milik Tanah negara secara umum diatur dalam Peraturan MenteriNegra Agraria/Kepala badan pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentangcara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara danpengelolahan (permen Agraria No.9 tahun 1999) dan kewenanganpemberian dan pembatalan hak milik adalah badan Pertanahan Nasionalsesuai Peraturan Kepala badan Pertanahan nasional Replublik

tanahtersebut adalah tanah GG (Governor ground) adalah tanah Negara yangperlu diketahui oleh Penggugat adalah dasar tata cara pemberian hak miliktanah Negara secara umum yang diatur melalui Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang carapemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolahan(Permen Agraria No.9 tahun 1999) dan kewenangan pemberian danpembatalan hak milik adalah Badan Pertanahan Nasional sesuai PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Replublik

Dengan kesimpulan bahwa barangbukti dengan nomor 6092/2011/KNF berupa urine tersebut di atasadalah benar didapatkan adanya kandungan Narkotika denganbahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1(satu)30nomor urut 61 Lampiran Undang undang Replublik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 6093/2011/KNFberupa darah tersebut diatas adalah benar tidak didapatkankandungan Narkotika maupun Psikotropika.e 1(satu) lembar berisi foto barang bukti pada waktu diterima diberinomor Lab

Penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaa kekuasaanatau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuanmengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Replublik Indonesia, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada mulanya pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 sekira pukul 11.00 Wibsaksi Evi Andriani mendapat SMS (pesan singkat) melalui HandPhone (

Bina ArthaPerkasa kepada Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Replublik Indonesia (LKPP RI)Nomor: 10/BAPSPL/VIII/2021 perihal : Kepastian SuratNo. 1542/D.2.3/07/2021 tentang Pembatalan Lelang(Print out);Kwitansi Pembayaran Premi Surety Bond atas nama PT.Putusan Nomor : 94/G/TF/2021/PTUN.Smg, Hal. 30 dari 55Bina Artha Perkasa, tanggal 25/06/2021 (Fotokopi sesuaihasil print out);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, pihakTergugat telah mengajukan buktibukti berupa fotokopi

Bahwa Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secarasadar dan ikhlas, dengan dasardasar pertimbangan antara lain adalah: Keputusan Presiden Replublik Indonesia Nomor 23 tahun 1988tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan = SurakartaHadiningrat; Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430233 Tahun 2017Tentang Penetapan Status Dan Pengelolaan Keraton KasunananSurakarta; Nota Kesepahaman tanggal 22 Mei 2012 antara SDISKS PakuBuwana XIllHangabehi dengan SDISKS Paku Buwana XiIllHalaman

Surabaya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (3)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No 2 Tahun 2011: Bahwa pembatalan hak berdasarkan Putusan Pengadilan Umum baikPerdata maupun Pidana di kategorikan sebagai pembatalan hak karenacacat administrasi dan hanya Putusan Peradilan Tata Usaha yang dikategorikan sebagai cacat Hukum karena hanya Putusan Peradilan TataUsaha Negara (PTUN) yang secara tegas menyatakan pembatalanSertifikat Hak Atas Tanah.Yurisprudensi Mahkamah Agung Replublik