Hakim Tata Usaha Negara tidakberwenang menilai putusan perdata yang sudah berkekuatan hukumtetap;Bahwa adanya titik singgung antara perkara perdata dan sengketa TataUsaha Negara dalam kasus a quo, Hakim Peradilan Tata Usaha Negaraharus mendukung pelaksanaan putusan perdata yang sudah berkekuatanhukum tetap, karena Peradilan Perdata telan memutuska status hakkeperdataan, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya memutusdari aspek administratif pertananhan, agar putusan di dalam prosesperadilan pertanahan

Nomor 193 K/Pdt/2016yang berkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum Tata AdministrasiNegara yang berkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat dan Tergugat II;. Bahwa posita gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 03/HGB/KWBPN/1999tanggal 31 Desember 1999 yang mengakibatkan dibatalkannya SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 7636/Binong seluas 25.990 m?

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitikberatkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 03/HGB/KWBPN/1999tanggal 31 Desember 1999 tentang Pembatalan Pemberian Hak GunaBangunan Seluas 25.990 m? terletak Di Desa Binong, Kecamatan Curug,Kabupaten DT.

Nomor 193 K/Pdt/2016Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan diPengadilan Negeri Tangerang, maka Tergugat dengan ini mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksadan memutus perkara a quo ini untuk memutus dengan Putusan Seladengan Menyatakan Pengadilan

Bahwa dari maksud dan tujuan pada pengajuan surat gugatan Penggugatadalah perbuatan melawan hukum, akan tetapi dari isi dalam Positamaupun dalam petitum gugatan Penggugat membahas halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum tata administrasiHalaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 193 K/Pdt/2016negara, yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban serta kewenangandari Tergugat dan Tergugat II;.

Menimbang, bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh aparatur tata usaha negara (penguasa), ternyata didalamnyaHalaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ngwmengandung konflik (titik singgung) kompetensi antara Peradilan Tata UsahaNegara dengan Peradilan Umum dalam penyelesaian perkaranya.

Adanya dua antinomy(pertentangan) norma hukum ini dapat menimbulkan benturan atau konflikkewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umum dengan PeradilanTata Usaha Negara dalam menyelesaikan suatu sengketa perbuatan melawanhukum oleh aparatur tata usaha negara (penguasa);Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflikhukum (titik singgung kKewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajidengan menelaah dari apa yang sesungguhnya menjadi pokok sengketanya,apabila pokok

Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MahkamahKonstitusiMenimbang, bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh aparatur tata usaha negara (penguasa), ternyata didalamnyamengandung konflik (titik singgung) kompetensi antara Peradilan Tata UsahaNegara dengan Peradilan

Adanya dua antinomi norma hukum ini dapat menimbulkanbenturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umumdengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa perbuatanmelawan hukum oleh aparatur tata usaha negara (penguasa) ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan koflik hukum(titik singgung kewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikaji denganmenelaah dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak di dalamlapangan hukum privat

Tergugt ingin tinggal terus dirumah orang tuanya sedangkanPengugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat karenasering di singgung oleh orang tua Tergugat.5. Bahwa, pada bulan Januari tahun 2019, Penggugat pergimeninggalkan meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahantempat tinggal yang sudah berjalan 9 bulan dan selama itu pulaTergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dansudah tidak saling memperdulikan lagi.6.

Pemohon meminta Termohon mengizinkan Pemohon untuk pologami karenaPemohon takut terjadi perzinaan di kKemudian hari akan tetapi tidak di izinkanoleh Termohon dan ketika hal tersebut di singgung selalu timbulpercekcokan/perselisihan;b. Termohon tidak mau menerima nafkah dari Pemohon dari tahun 2015 danselalu melimpahkannya terhadap anak terahir Pemohon dan Termohon;c. Termohon pernah meminta untuk diceraikan pada awal bulan januari 20185.

Bahwa posita gugatan tidak bersesuaian denganpetitumnya dan tidak saling mendukung karena didalamposita Tergugat II dianggap sebagai Tergugat tapi didalam petitum tidak disinggung singgung;4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Eksepsi Tergugat IIpatut dan beralasan untuk dikabulkan / diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPontianak telah mengambil putusan, yaitu) putusan No.10/PDT.G/2006/PN.PTK tanggal 27 September 2006yang amarnya sebagai berikutDALAM EKSEPSIHal. 5 dari 8 hal.

Penggugat tidak pernah menjelaskan rumah yang dibangun diatas tanah orang tuanya, kalau saya nggak singgung saya tanya nggakmungkin rumah itu. terungkap memang= sengaja penggugatmenyembunyikan, Padahal saya sudah dengar rumah itu mulai di dirikanDan orang tuanya pun selalu beralasan kalo rumah itu yang mendanaibukan penggugat, saya tau juga dari orang kampung dan temantemandi Jawa.

dengardengar alasannya masalah ekonomi.Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat komunikasinya sudah tidakbaik lagi.Bahwa saksi hanya mendengar dari mereka bahwa terjadi pertengkaran.Bahwa tergugat awalnya buka toko baju dan berjualan online.Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untukdisatukan kembali.Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak ketiga.Bahwa masalahnya selain karena ekonomi juga karena dari pernikahanPenggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan.Bahwa pernah di singgung

pemeliharaanTermohon masingmasing bernama:ANAK, umur 4 tahunANAK, umur 2 tahunANAK, umur 3 bulanBahwa sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinyaperselisinan.Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:Termohon tidak mau tinggal bersama dengan ibu Pemohon.Keluarga Termohon sering menyinggung Pemohon bahkan Termohonmalah ikut tertawa jika Pemohon di singgung

keluarga yang sulit untuk diselesaikan,karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sullitdidamaikan.Bahwa sebab terjadinya perselisihnan / pertengkaran tersebut adalahKarena,Dari mulai nikah sampai dengan sekarangtidak ada itikad baik untukmencari nafkah dengan sungguh sungguh, sehingga beban ekonomi hanyamengandalkan dari orang tua penggugat ataupun dari pihak penggugat ;Tergugat mempunyai Temperamen yang sangat tinggi yang sangat kasar,sehungga apabila di nasihati ataupun di singgung

Dalam titik singgung antaraPutusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Jkt Bar., dengan putusan arbitraseasing (SIAC) akan dinilai, pengadilan/forum mana yang menang (prevail)antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor49/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt., dengan Putusan Arbitrase Asing (SIAC),karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kKewenanganmenegasikan klausul arbitrase antara PT MNC Skyvision Tbk denganBlutether Limited: Bahwa dengan demikian para pihak yang terikat dalam Perjanjian SPAharuS menunggu

Sehingga titik singgung antara kepentingan wargamasyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasisenantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuahHalaman 10 dari 214 halaman. Putusan Nomor : 129/G/2015/PTUN. JKTKTUN.Sebagai negara hukum, setiap KTUN yang diterbitkan olehpejabat tata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukumperdata.

yang tergali pada persidangan, MajelisHakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan,maka sebenarnya juga Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak PidanaPenggelapan;Menimbang, bahwa pada dakwaan berbentuk alternatif, sebenarnyaTerdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja, namun Penuntut Umum ragumenerapkan ketentuan pasal pidana yang tepat didakwakan terhadap satuperbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,sementara satu perbuatan tersebut ada titik singgung

locus dan tempus delicti tindakpidana pada dakwaan alternatif kesatu berbeda dengan locus dan tempusdelicti tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sehingga tampak ada duatindak pidana sedangkan sebagaimana filosofi Penuntut Umum menyusundakwaan berbentuk alternatif oleh karena Penuntut Umum ragu menerapkanketentuan pasal pidana yang tepat didakwakan terhadap Terdakwa untuk satuperbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,sementara satu perbuatan tersebut ada titik singgung

adalah suami isteri danmempunyai dua orang anak; Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakrukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; Bahwa Tergugat sangat kasar sering memakimaki ibu Penggugat; Bahwa Tergugat sering mabuk dan main judi Sabung ayam; Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat danTergugat karena Tergugat suka mabuk dan menyabung ayam; Bahwa waktu diperiksa dirumah saksi, Penggugat dan Tergugatsudah saling baku janji tidak akan baku singgung

Putusan No. 0184/Pdt.G/2017/PA.Pk.2 Hal.namun apabila untuk keperluan Tergugat sendiri Tergugat bisamengupayakannya seperti membeli baju, sepatu atau keperluanlainnya, apabila di singgung hal tersebut Tergugat selalumenanggapinya dengan emosi sehingga pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi karena hal tersebut, karenakondisi tersebut maka Penggugat akhirnya bekerja sebagai buruhcuci di rumah tetangga tetangga Penggugat, namun Tergugatjustru menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang

Dalam kasus yang mempunyai dimensi dua bidang (d/hedraliccase) akan melahirkan apa yang disebut dengan titik singgung/titikpertautan/pertalian (aanknopingspunt). Perkaraperkara yang mengandungdimensi dua bidang (di/hedralic case) juga melahirkan concurent jurisdiction(kewenangan bersama) antar dua lembaga peradilan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebelum mempertimbangkansecara substansial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :38/G/2018/PTUN.

No.03PK/Pdt.Sus/2011a.3.a.4.a.5.keberatannya yang cukup beralasan ;Dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekalitidak di singgung/dipertimbangkan oleh Hakim Agungbukti surat yang mendukung dari keterangan petugasMediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam pertimbangannya unsurke3 dari unsur pasal 378 KUHP yaitu menyebutkan nama palsu atau akaldan tipu muslihat atau rangkaian perbuatan bohong,menurut hemat Majelishubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Imam Mughni adalahhubungan yang dilakukan dalam suatu perjanjian yang sebagai pijakannyaadalah elemen itikad baik, maka bila terjadi titik singgung nilai, pihak manayang tidak beritikad

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Pdt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kKewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanHalaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Repliknya mengatakan yangmenjadi dasar pengajuan Perlawanan terhadap Putusan Gugatan Sederhanayang diajukan di Pengadilan Agama Klaten yaitu Putusan Nomor0290/Pdt.G/2018/PA KIt tanggal 14 Maret 2018, berdasarkan Surat EdaranHalaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.Bth/2018/PN KInMahkamah Agung nomor 12 Tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapatpleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagipengadilan Kamar Perdata XVIII mengenai titik singgung