Ditemukan 229 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipp s.ip sphp stip sptp saip skip sp.p ship slip spin sppp
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 23-02-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AKBAR, S.H.
2.Muhammad Siddiq, S.H.
Terdakwa:
CAKRABUANA
110 — 138
  • Kota melakukan pengawasan terhadapseluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsisatuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanaidengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota.Pasal 50(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).PENJELASANPasai 50 Ayat (3) Audit dengan tujuan tertentu antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP
    hambatan dalam pelayanan masyarakat;c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dand. pelanggaran disiplin pegawalBahwa terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi,Inspektorat Kabupaten Mamasa mempunyai kewenangan dalammelakukan audit perhitungan kerugian Negara adapun yangmenjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:> Peraturan Menteri Dalam Negeri no 23 tahun 2007 tentangpedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah;> PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3015 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — HERNIDA ROFINA ZAIRIN Binti (Alm) MUHAMMAD HADRAWI ZAIRIN;
54 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimanahanyalah merupakan bagian dan Sistem Pengendalian InternPemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern ataspenyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifatpreventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuatdalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan TindakPidana Korupsi;Hal. 51 dari 66 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
66 — 25
  • Pasal 50 Ayat (1) ada 2 jenis audit, salah satunya audit dengantujuan tertentu, penjelasan pasal 50 (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertantu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit halhal lain dalam keuangan ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 25-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2014 — Ir. H. MUHAMMAD SUKRI
43 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementara BPKP memperolehkewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),dimana hanyalah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian InternPemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern ataspenyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifatpreventif, artinva BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuatdalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindakpidana korupsi ;13.Bahwa secara substansial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 17-03-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2017
Tanggal 9 Mei 2017 — CV. DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
187 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembinaan penyelenggaraan SPIP;Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat(2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan InternPemerintah;Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internmelalui:a. Audit;b. Review;c. Evaluasi;d. Pemantauan;e.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 19 Agustus 2014 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, M E L A W A N KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak
164 — 218
  • Pasal 47 ayat (2) PP60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjangefektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mme
Tanggal 24 Juni 2015 — - ZAKARIAS HERIANDO SIKU, S.T., MELAWAN POLITEKNIK NEGERI KUPANG, DKK
100 — 37
  • Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepatpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang salah satu tugasBPKP adalah melakukan audit tujuan tertentu terhadap programprogram strategisnasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.,MH.,Li
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD ARIFIN
88 — 41
  • Pasal 50 ayat 3Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bmencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat 2Penjelasan ;hal 86 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN PtkAudit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di Bidang keuangan.3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 khususnya pasal 52 ; BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
    Pasal 50 ayat 3Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bmencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat 2Penjelasan ;hal 117 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN PtkAudit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di Bidang keuangan.3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 khususnya pasal 52 ; BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. H. RIYANTO, MSi ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSA
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang dimaksud auditinvestigatif di sini adalah merupakan bagian dari pengawasan internpemerintah berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP No 60 Tahun 2008merupakan peraturan pelaksana dari pasal 58 UU No 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara yang isinya mengatur tentang sistempengendalian intern. Kewenangan BPKP dalam melakukan auditinvestigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-12-2022 — Putus : 05-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 5 Mei 2023 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
UJANG NOPIZAR, S.E. Bin NASRUN
146 — 23
  • 1 (Satu) Bundel Laporan SPIP (Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN Bulan November Tahun 2019 s/d Bulan Maret 2021).
  • 17 (Tujuh Belas) Bundel Bidang Teknis
  • 1 (satu) Buah Leptop Acer Core i5 Nvidia
  • 1 (satu) Buah HP Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 Gb N 975f.
  • 5 (lima) Buah Kursi Direktur Putar.
  • 4 (empat) Unit AC Merek Sharp 1/2 PK.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
133 — 84
  • (fotokopi dari fotokopi);Bukti Rekaman (kopi);PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) ( Ad Informandum);Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. ( Ad Informandum);Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara. ( Ad Informandum);Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentangPedoman Pengawasan Di Lingkungan KementerianESDM. ( Ad Informandum);Peraturan Menteri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-09-2015 — Upload : 24-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 September 2015 — Ir. ICHSAN SUAIDI
115 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPKmemperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Pasal 13dan 14 UndangUndang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Pasal 8 UndangUndang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal 62 UndangUndangNo. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;Sementara BPKP memperoleh kewenangan Audit Investigatifberdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP), di mana hanyalah merupakan bagian dansistem pengendalian intern Pemerintah
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANGKALAN Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkl
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUDI DARMAWAN, SH.
Terdakwa:
FATHORRAHMAN SADIK bin MOHAMMAD SYAFIK
90 — 16
  • Mohammad; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Fathorahman Sadiktanggal 11 Januari 2017; 6 (enam) lembar rekening Koran atas nama nasabah Hasan; Fotocopy Surat Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Nomor13/20/SPIP/Prz/Sb tanggal 21 Maret 2011 Kepada Direksi PT Bank MegaTok. Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean 1214A Jakarta, perihal:pembukaan kantor cabang pembantu (KCP) beserta ATM dalam kantorbank saudara di Bangkalan; Fe surat keputusan direksi PT. Bank Mega Tbk.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-12-2022 — Putus : 05-05-2023 — Upload : 11-05-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 5 Mei 2023 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Drs. SUNARSAN Bin AMAL SRI.Alm
154 — 16
  • 1 (Satu) Bundel Laporan SPIP (Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN Bulan November Tahun 2019 s/d Bulan Maret 2021).
  • 17 (Tujuh Belas) Bundel Bidang Teknis
  • 1 (satu) Buah Leptop Acer Core i5 Nvidia
  • 1 (satu) Buah HP Samsung Galaxy Note 10 Plus 256 Gb N 975f.
  • 5 (lima) Buah Kursi Direktur Putar.
  • 4 (empat) Unit AC Merek Sharp 1/2 PK.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-12-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 10 Mei 2016 — H. SUPRAN S.Pd.,M.Si. (Penggugat) VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI PAPUA BARAT (Tergugat)
118 — 73
  • Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi I/nstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-04-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2013 — 1. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 2. FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI);1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA, 2. PT. HANSOLL INDO
147 — 59
  • Hansoll Indo terdapat 3 (tiga) Serikat Pekerja, yaituFBLP, KSBSI dan SPIP ;Bahwa Serikat yang ada di Perusahaan PT. Hansoll Indo tidak pernah melaporkanjumlah anggotanya masingmasing ;Bahwa alasan PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
97 — 68
  • TOT Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2009;c). Pendidikan dan Pelatihan SPIP Tahun 2009;d). Diklat Penyidikan Tahun 2005;e). Diklat Forensik Audit Tahun 2013;t). Pelatihnan Bersama dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dalamPeningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam PenangananTindak Pidana Korupsi Tahun 2013;g). Diklat Audit Investigatif Tahun 2016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 K/Pdt/2015
Tanggal 29 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH DK VS BACKHTIAR SYARBINI DKK
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tindakan Audit dan Laporan Hasil Audit PemohonKasasi/Semula Tergugat V telah sesuai dengan tugas dan fungsinyadalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu:1) Pasal 1 angka 3, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP);2) Pasal 52 dan Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun2001 tentang Kedudukan, Tugas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-03-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — BANU ANWARI
167 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika ditelaah lebih lanjut, BPKP memperolehkewenangan melakukan~ audit insvestigatif berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diaturdalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (3). Dalam hal inikewenanangan BPKP melakukan audit sebagai alat pengawasintern penyelenggaraan fungsi dan tugas Instansi Pemerintahyang bersifat preventif ;3.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 14-07-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 35/G/2017/PTUN.Mdo
Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat:
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
169 — 121
  • Pasal 47ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; danb. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.