Bahwa mobil Toyota Avanza Veloz dengan nomor lambung 014768 telahdiserahkan oleh Penggugat kepada Serikat Pekerja PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia;. Bahwa Tergugat adalah Pengurus Serikat Pekerjfa PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia yang diberikan kepercayaan oleh Organisasi SPKEPSPSI PT. Freeport Indonesia untuk bertanggungjawab mengemudi mobilToyota Avanza 01 4768;.

Tentang Kekuatan Eksekutorial Suatu PerjanjianBahwa merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Edisi XVIITahun 20112013 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi VIITahun 20112013 yang telah disepakati dan ditandatangani olehPemohon Kasasi dan PUK SPKEP SPSI yang disaksikan olehDirektur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesiadan keberlakuannya berlaku bagi seluruh karyawan PT FreeportIndonesia sebagai undangundang

Tentang Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum PerdataBahwa ketentuan pasal 1338 KUHPerdata mengatur:Semua perjaniian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndangundang bagi mereka yang membuatnya.Bahwa merujuk pada PKB 20112013 dan PHI 20112013, yangdibuat oleh para pekerja yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI danPengusaha fakta notoir telah disepakati bersama oleh karenanyaberlaku sebagai undangundang bagi Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi.Bahwa adalah fakta hukum bahwa dalam PKB 20112013 dan

Herbert Youwe menerangkan bahwa Termohon Kasasiadalah pekerja atau karyawan dari Pemohon Kasasi sehingga terbuktibahwa Termohon Kasasi tunduk pada peraturan dan kebijakanperusahaan termasuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan PerjanjianKerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun20112013 yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasidan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari2012 yang

Herbert Youwe menerangkan bahwa Termohon Kasasiadalah pekerja atau karyawan dari Pemohon Kasasi sehingga terbuktibahwa Termohon Kasasi tunduk pada peraturan dan kebijakanperusahaan termasuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan PerjanjianKerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun20112013 yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2012yang

Surya Darmadi);Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memberikan jawaban mengenaikesediaan berunding yang dimohonkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh serikatpekerja yaitu melalui Surat Nomor 16/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16,tanggal 3 Agustus 2016 dan Surat Nomor 17/A/PUKSPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16, tanggal 4 Agustus 2016, serta Surat Nomor19/A/PUK SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16, tanggal 5 Agustus 2016, makaserikat pekerja berpendapat bahwa perundingan dianggap gagal;Bahwa dengan pertimbangan permasalahan mutasi

Mulyadi,Jabatan Wakil Sekretaris Ill, PUK SPKEP SPSI PT Darmex Oil & Fats,sebagaimana disahkan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan PimpinanCabang SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasi Nomor Kep.007/BPCSPKEP/SPSI/BKS/III/2016, tanggal 31 Maret 2016;Bahwa tindakan Para Tergugat secara sepihak dan seketika memutasipekerja termasuk di dalamnya pengurus serikat pekerja, mengabaikanpermohonan perundingan bipartit, merupakan tindakan yang melanggar danbertentangan dengan prinsipprinsip hubungan industrial Pancasila

Nomor 1413 kK/Pdt.SusPHI/2017Indonesia (PC SPKEP SPSIl) Kabupaten Kota Bekasi terbukti tidakmempunyai hak untuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugatkarena tidak berhak untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrialsebagaimana AD/RT SPKEP SPSI Tahun 20122017;Bahwa dikarenakan kuasa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hakuntuk menerima kuasa atau mewakili Para Penggugat (persona standi injudicio)", maka secara tidak langsung Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Agustus 2016 tidak memiliki syarat

Bahwa karena keputusan managemen adalah bersifat urgensi dan harusdilaksanakan, maka terkait Surat Serikat Pekerja Nomor16/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 3 Agustus 2016, SuratNomor 17/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016,Surat Nomor 18/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 5 Agustus2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Maka atas hal tersebutPenggugat Rekonvensi tidak menanggapinya;8. Bahwa pada Pengumuman tertanggal 4 Agustus 2016 pada angka:3.

/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 3 Agustus 2016, SuratNomor 17/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 4 Agustus 2016,Surat Nomor 18/A/PUK/SPKEP/SPSI/PT.DOF/VIII/16 tertanggal 5 Agustus2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Nomor 6 memberi kuasa kepadaSOBANDI,Ketua PUK SPKEP SPSIPT.

Bahwa pada tanggal 15 September 2016, Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia PT Citatah Tbk (selanjutnya disebut PUK SPKEP) menyatakankeberatan adanya Pelatinan Tahun 2016 karena PUK SPKEP memahamipelaksanaan Pelatihan Tahun 2016 adalah sebagai dampak dari aksimogok kerja yang terjadi sebelumnya;Penggugat menjelaskan kepada PUK SPKEP bahwa Pelatihan Tahun2016 ini tidak berhubungan dengan mogok kerja yang terjadi sebelumnya.Pelatihan Tahun

2016 ini telah Penggugat rencanakan jauhjauh harisebelumnya sebagai bentuk implementasi program World ClassManufacturing Implementation, sehingga Penggugat sangat berkeberatanatas pemahaman PUK SPKEP yang tidak sesuai dengan fakta;9.

tiga) orang Karyawan, yakni Uus Arifin, Odin Duki dan Ahmad STaufik, yang datang ke lokasi kerja Penggugat dan telah siap berangkatuntuk mengikuti Pelatinan Tahun 2016 di pabrik Pangkep, Provinsi SulawesiSelatan;Pada hari yang sama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang (selanjutnya disebut Disnakertrans) berinisiatif mengadakanpertemuan antara Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Karawang(selanjutnya disebut PC SPKEP

), PUK SPKEP dan Penggugat gunamembahas permasalahanpermasalahan hubungan industrial yang terjadi.Dalam pertemuan tersebut, terkait program Pelatihan Tahun 2016, SerikatPekerja meminta program pendidikan dan pelatinan untuk seluruh Karyawandiperjelas kembali, Khususnya mengenai hak dan kewajiban selamamengikuti pelatihan;Dalam pertemuan tersebut, Penggugat menegaskan bahwa permintaanSerikat Pekerja tidak berdasar, karena hak dan kewajiban Para Tergugatmerupakan materi yang akan dijelaskan pada sosialisasi

., Achmad Taufik dan Tatok Ridianto, para Pengurus PimpinanCabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEP SPSI) Kabupaten Pasuruandan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI)PT.

No. 138 K/Pdt.SusPHI/201310111213itu maka dari awal Para Tergugat telah terlibat dalam proses atau tahapanpembahasan sebagaimana diterangkan pada butir (7) di atas;Bahwa sebelum pembahasan tata tertib perundingan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama timbul suatu kondisi dimana PUK SBSI dan SPKEP bersikukuh memintaagar susunan tim perundingnya terdiri atas 13 orang sebagaimana tercantum dalamsurat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13September 2011 (vide Bukti P10), Penggugat

untuk itu melalui salah satu butir suratNomor 692/515001/3.3.1/TX/2011 (Bukti P11) menerangkan atau memberitahukanbahwa permintaan SBSI dan SPKEP terkait dengan jumlah anggota tim perundingtersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI Nomor : KEP48/MEN/TV/2004 tentang Tata Cara Pembuatandan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran PerjanjianKerja Bersama.

(Bukti P 14) dan juga tim SP1415KEP dan SBSI meminta uang saku sebesar Rp.2 juta per orang yang bukan bagiandari tata tertib perundingan pembaharuan PKB 20112013;Bahwa setelah pertemuan nonformal tersebut sebagaimana di sebutkan dalam butir13 di atas tim SPKEP dan SBSI tidak bersedia lagi untuk membicarakan ataupunbertemu untuk membahas hal yang belum disepakati tersebut dan kemudianmenyerahkan surat pemberitahuan mogok dengan Nomor 16/SPSB/TISGT/2011yang di tandatangani antara lain oleh Tergugat

I dan Tergugat IV (Bukti P15) yangtidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan Pasal 137, Pasal 140 ayat (2), butir(a), butir (b), butir (c) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 2, Pasal 3 butir(a) dan butir (d) dan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor Kep.232/MEN/2003, dan Bukti risalah pada surat pemberitahuan mogokdibuat sepihak oleh tim dan pengurus SPKEP dan SBSI (BuktiP16) yang isinyahampir keseluruhan tidak benar dan tidak sesuai dengan hasilhasil pembahasan;Bahwa

No. 138 K/Pdt.SusPHI/2013berdasar atau keliru, tidak memiliki landasan hukum dan ketentuanketenagakerjaan dan tidak ada relevansi dengan (satu) pasal pada tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013 yang belum disepakati oleh tim SPKEP dan SBSI yakni bagian VII (sahnya perundingan) ayat (c.) dan jugapermintaan uang saku sebesar Rp.2 juta yang bukan bagian dari tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013, maka oleh karenanya alasan dansebabsebab mogok kerja tidak memenuhi dan atau melanggar

Kuala Pelabuhan Indonesia dengan PUK SPKEP APSIPT. Kuala Pelabuhan Indonesia tanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P3;Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Mimika Nomor SK.560/655/PKB/DTTMMK/V 1/2018 tentangPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Management PT.

Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI) denganPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan PT.Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSIPTKPI), diberi tanda P5;Fotokopi pasal 8 ayat (8) Perjaniian Kerja Bersama (PKB) Ke XII Periode2017 2019, antara PT.

Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P12;Fotokopi pasal 27 ayat (86) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2015 2017 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Padt.SusPHI/2019/PN Jap14.15.16.17.18.18.20.21.22;23.24.26.dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi danPertambangan PT.

Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P13;Fotokopi pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Kuala Pelabuhan Indonesia,diberi tanda P14;Fotokopi pasal 26 ayat (86) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi keVPeriode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI)dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT.

Kuala Pelabuhan Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKP)),diberi tanda P16;Fotokopi pasal 33 ayat (1) dan (2) Pedoman Hubungan Industrial (PHI)Edisi keV Periode 2017 2019 antara PT. Kuala Pelabuhan Indonesia(PTKPI) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Kuala PelabuhanIndonesia, diberi tanda P15;Fotokopi Foto barang milik Pt.

kawankawan, Para Advokatberalamat di Jalan Rejosari 1/381, RT 01, RW 03, KelurahanBenowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanADE ARIANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal diCandidermo, RT 02, RW 03, Candinegoro, Kecamatan Wonoayu,Kabupaten Sidoarjo, dalam hal memberi kuasa kepada MuhamadMunir dan kawankawan, Para Pimpinan Cabang Serikat PekerjaKimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia (PC SPKEP

Nomor 1318 K/Pdt.SusPHI/2017melakukan kesalahan (P1);Bahwa Penggugat adalah sebagai anggota SPKEP SPSI sejak tanggal 10Mei 2016 dengan Nomor Anggota13,03,29 EAM 10 (P2);Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat di bagian cor press sudahseharusnya diangkat sebagai Pekerja Tetap (PKWTT) (bukti PB P3);Bahwa sejak tanggal 25 November 2015 Penggugat tidak bisa bekerjakarena Tergugat menyatakan masa kontrak Penggugat habis;Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat sebagaimana

Agar dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau parapihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkanpenyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri setempat;Bahwa atas anjuran mediator tersebut Penggugat telah menyampaikansikap menerima dan menyetujui isi anjuran sesuai dengan surat Nomor074/ORG/13.03/SPKEP SPSI/XI/2016 tanggal 7 November 2016 (P6);.

Berau, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya Munir, Sulhan, Aji Hendra Hidayat, Ismail,Asis, Satrio Ari Wibowo, Masran dan Anwar, Pengurus PimpinanCabang FSP KEP SPSI Kabupaten Berau, dan PengurusPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT.

Bahwa terhadap anjuran mediator tersebut Penggugat melalui kuasanyatelah menyampaikan jawaban atas anjuran melalui surat Nomor019/PUK SPKEP SPSI PT. BUMALt/BS/V1I/2020 tertanggal 24 Juni 2020,yang pada pokoknya Penggugat menyatakan MENOLAK isi Anjurandimaksud;3.

Bahwa Penggugat sebagai pengurus Komisariat Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (PT BUMA) site Lati denganjabatan Pengurus Komisariat Bidang Pendidikan & Pelatihansebagaimana Surat Keputusan Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEPSPSI PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (PT BUMA) site Lati yangditerbitkan oleh Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI PT.BUMA LATINomor : 25 / PUK SPKEP SPSI BUMALt / SK / II /2018 tanggal 16Februari 2018.

fotocopy buktibukti surat yang telah dibubuhimaterai secukupnya, yakni bukti P1 s/d P19 telah diperlinatkan aslinyaternyata cocok, kecuali bukti P2, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13,P14, P15, P16, P17 dan P18 adalah fotocopy dari fotocopy sedangkanbukti P1 dan P4 adalah fotocopy dari print, bukti mana diberi tanda sebagaiberikut:P1 : Fotocopy dari print SK Pengangkatan sebagai Pekerja TetapNo.LAT/ PGA/231/XI/201 Tgl 06 November 2010;P2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Pengesahan/ PUK SPKEP

Bukit Makmur Mandiri Utama (PT BUMA) siteLati yang diterbitkan oleh Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI PTBUMA LATI Nomor: 25 / PUK SPKEP SPSI BUMALt / SK / II /2018 tanggal 16 Februari 2018;P3 : Fotocopy sesuai dengan asli KTP Nomor Induk KependudukanHalaman 22 dari 40 Putusan Nomor 75/Padt.SusPHI/2020/PN Smr7317180311830004;P4 : Fotocopy dari print Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor08 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;P5 : Fotocopy dari fotocopy Notulen Pertemuan tanggal 6 Januari2019

Ujung Harapan RT.08RW.15 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi yangdalam hal ini menguasakan kepada ZENMUTOWALT, TAUFIK SOLIHIN, M.SUNARYO,MOCHAMAD FARID seluruhnya Warga Negara Indonesia,Jabatan Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPKEP SPSIPT.BRIDGESTONE TIRE INDONESIA dan SAEPULANWAR, Warga Negara Indonesia, Jabatan Pengurus PimpinanCabang SPKEP SPSI KotaKabupaten Bekasi berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011 sebagaiPENGGUGAT ;LAWAN:PT.BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, yang berkedudukan

lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh.Bahwa menurut ketentuan pasal 155 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum dan Tergugatwajib mempekerjakan Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan statussebagai pekerja tetap (pekerja waktu tidak tertentu);Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Penggugat menyampaikan keluh kesah sekaligusmemberi Kuasa kepada serikat pekerja atas tindakan PHK sepihak yang dilakukanoleh Tergugat dan karenanya PUK SPKEP

Bridgestone Tire Indonesiamelalui Surat No. : 140/P/SPSI/BSINB/VII/2011, tanggal 27 Juli 2011 (bukti P8),meminta Klarifikasi atas tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat dengan alasan tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan PKB PT.Bridgestone Tire Indonesia pasal 67 ayat 7 yang mengatur bahwa sanksi peringatan Idiberikan kepada pekerja dalam hal : tidak melakukan cek dan konfirmasi sehinggamenimbulkan misproduksi (bukti P9);Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, PUK SPKEP SPSI

Ujung Harapan RT.08RW.15 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa kepada Zen Mutowali, dan kawankawan, PengurusPimpinan Unit Kerja SPKEP SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia (PT.BSIN), berkantor di Jalan Raya Bekasi Utara, Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2011 sebagaiPemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:PT.

Data penilaian pekerja PKWT selama bekerja, tertanggal 25 Juli 2011;Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dilakukan secara sepihakdan tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja (PUK SPKEP SPSI PTBridgestone Tire Indonesia) padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahAnggota serikat pekerja yang dibuktikan pemberitahuan anggota serikat pekerja danpemotongan iuran serikat pekerja yang dilakukan oleh Tergugat;Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada

No. 858 K/Pdt.Sus/2012Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 PHK yangdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum dan Tergugatwajib mempekerjakan Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan status sebagaipekerja tetap (pekerja waktu tidak tertentu);Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Penggugat menyampaikan keluh kesahsekaligus memberi Kuasa kepada serikat pekerja atas tindakan PHK sepihak yangdilakukan oleh Tergugat dan karenanya PUK SPKEP SPSI PT.

BridgestoneTire Indonesia pasal 67 ayat 7 yang mengatur bahwa sanksi peringatan I diberikankepada pekerja dalam hal : tidak melakukan cek dan konfirmasi sehingga menimbulkanmisproduksi;Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, PUK SPKEP SPSI PT.

Cinangka,Kedaung, Sawangan;Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada R.Abdullah, Pimpinan Pusat SPKEP SPSI, dan kawankawan, berkantor di PUK SPKEP SPSIPT BridgestoneTire Indonesia Bekasi, Jalan Raya Bekasi KM. 27,Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, KotaBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni2017;Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.SusPHI/2018128. MUNAWAROH, bertempat tinggal di Kp. Cikereteg,Ciderum, Caringin;129.

Menyatakan perkara a quo dengan perkara yang diajukan oleh AnggotaPUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang danAnggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasidigabungkan (Samenvoeging Van Voerdering) untuk diperiksa dandiputus secara bersamasama dalam satu Majelis Hakim;2.

A Basuki Rahmat, dkk sebanyak 263 (duaratus enam puluh tiga) orang, adalah anggota PUK SPKEP SPSI PT.Maspion Kencana dan pekerja PT.

Bahwa terhadap pelanggaran PKB tersebut, PUK SPKEP SPSI PT.

MaspionKencana melalui Surat Nomor 017/SPKEP SPSI/MK/V1I/2016, tgl. 20 Juni2016 (Bukti P272) melaporkan kepada Kadisnaker Kabupaten Bekasi dantembusannya disampaikan kepada PC SPKEP SPSI KabKota Bekasi, dankarenanya PC SPKEP SPSI KabKota Bekasi melalui Surat Nomor137/U/PC SPKEP SPSI Bks/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016, menyampaikankeprihatinan dan menghimbau agar PT Maspion Kencana melaksanakanPKB dengan membayar THR, Gratifikasi dan Natura sesuai denganketentuan Pasal 22 PKB PT.

Maspion Kencanaperiode 20112013, juga ditegaskan dan diperintahkan oleh Majelis HakimPHI pada PN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No:97/Pdt.SusPHI/2016/PN.BDG, dalam putusan yang dibacakan dalampersidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2016, dalampertimbangan hukumnya, pada halaman 52 yang menegaskan: bahwaterhadap bukti T23 dan bukti T24 yaitu berupa surat PUK SPKEP SPSI PT.Maspion Kencana Nomor 017/SPKEP SPSI/MK/V1I/2016, Tgl. 20 Juni 2016,Perihal Laporan Pelanggaran PKB

A Basuki Rahmat, dkk (263 orang) yang dalam perkara inimemberikan kuasa kepada perangkat organisasi SPKEP SPSI yaituPimpinan Cabang SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasi dan PUKSPKEP SPSI PT. Maspion Kencana (mohon diperiksa Surat KuasaPara Pekerja) untuk menggugat pengusaha PT. Maspion Kencana kePengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri Bandung;b.

06/2011/EX SAS, tertanggal 7 Juni 2011, dengan jabatan terakhir sebagaiL/H Plan Operator level A1 di Depariemen Operations Mine Underground, danmenerima upah pokok setiao bulan sebesar Rp11.309.900,00 (sebelas juta tigaratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa Penggugat dan Tergugat, serta seluruh pekerja Penggugat yang diwakilioleh serikat pekerjanya, yakni pimpinan unit kerja serikat pekerja kimia energi danpertambangan serikat pekerja seluruh indonesia PTFI (PUK SPKEP

Freeport Indonesia meminta untuk melakukanperundingan sebanyak tiga kali melalui surat tertulis pertanggal 20Februari 2017, 11 Maret 2017 dan 21 Maret 2017 dan perusahaan hanyamemberikan tanggapan secara tertulis atas permintaan perundingantersebut karena menganggap program fourlogh adalah salah satu strategiefesiensi terhadap kondisi perusahaan dan merupakan halhal khususyang sifatnya sangat strategis sehingga tidak harus dibicarakan denganPUK SPKEP SPSI PT. FI (Pasal 3 ayat 4 PKB XIX PT.

Freeport Indonesia;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta PernyataanKeputusan Para Pemegang Saham PT Freeport IndonesiaNomor 1190, tanggal 24 September 2020, yang dibuat olehNotaris Mala Mukti, S.H., LL.M;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHUAH.01.030390919, tanggal 25September 2020, perihal: Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Freeport Indonesia;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan (PP SPKEP SPSI)Nomor: Kep.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, tanggal 30

April2017 tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSIPTFI Periode 20142017;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, tanggal 3 April2017 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti PUKSP KEP SPSI PTFI Periode 20172018;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tanggal 30Agustus 2017 tentang Pencabutan Surat KeputusanPerpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PTFIPeriode 20172018;Fotokopi dari fotokopi

surat pemberitahuan pencabutan SKPerpanjangan dari PP SPKEP SPSl, tanggal 4 September2017;Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan rapat pengurus PimpinanPusat FSP KEP SPSI perihal pelaksanaan musyawarah unitkerja Vill PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesi, tanggal2 September 2017;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSIHalaman 57 dari 80 halaman Putusan nomor 2/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap78.io.80.81.82.83.84.85.86.87.88.Bukti P78:Bukti P79:Bukti P80:Bukti P81:Bukti P82:Bukti P83:Bukti P84:Bukti

Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Ketua/Sekretaris PC SPKEP SPSIKabupaten Mimika mengajukan dispensasi periode 21 September 201720Oktober 2017 bagi pengurus PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika kepadaperusahaan PTFI;Dengan adanya pengakuan tegas yang diberikan kepada pejabat yang berwenangmaka keterangan tersebut diatas unsurunsur mangkir sudah tidak terpenuhi sepertiyang terlinat dalam Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.Bahwa persoalan yang timbul dan berakibat pada PHK sepihak yang menjiwaigugatan

Fl periode perpanjangan 20172018 dan ditunjuk sebagai pengurus caretaker PUK SPKEP SPSI PT.

Freeport Indonesia;Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta PernyataanKeputusan Para Pemegang Saham PT Freeport IndonesiaNomor 1190, tanggal 24 September 2020, yang dibuat olehNotaris Mala Mukti, S.H., LL.M;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHUAH.01.030390919, tanggal 25September 2020, perihal: Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Freeport Indonesia;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan (PP SPKEP SPSI)Nomor: Kep.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, tanggal 30

Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tanggal 30Agustus 2017 tentang Pencabutan Surat KeputusanPerpanjangan Masa Bhakti PUK SP KEP SPSI PTFIPeriode 20172018;Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan pencabutan SKPerpanjangan dari PP SPKEP SPSl, tanggal 4 September2017;Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan rapat pengurus PimpinanPusat FSP KEP SPSI perihal pelaksanaan musyawarah unitkerja Vill PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesi, tanggal2 September 2017;Fotokopi dari fotokopi

Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/X/2017, tanggal 19September 2017 tentang Pengesahan/Pengukuhan PUKSP KEP SPSI Periode PT Freeport Indonesia Periode 201 72020;Fotokopi dari fotokopi Dispensasi Pengurus PUK SPKEPSPSI PTFI Periode 21 Agustus 20 September 2017,tertanggal 4 September 2017;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan KembaliBekerja tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepadaKetua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia untukdisampaikan kepada Sadr.

Maintenance/Fl/TPRA/06/2010/EX SAS tertanggal 18 Juni 2010;Bahwa antara PT Freeport Indonesia dan para pekerja dari Penggugat yangdiwakili oleh PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 22Oktober 2013 telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 2013 2015 (PKB 20132015) dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIIITahun 2013 2015 (PHI 20132015) sebagai landasan hukum dalammenjembatani hubungan industrial antara perusahaan

dan pekerja untukmenyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubunganindustrial;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 20132015 mengatur bahwa:Perusahaan dan Pekerja Wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tatatertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakanbagian tak terpisahkan dari PKB ini;Bahwa mengingat Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja sertaberlakunya Perjanjian Kerja Bersama dan Pedoman Hubungan Industrialyang telah disepakati bersama oleh PTFI dan PUK SPKEP

Nomor 840 K/Pdt.SusPHI/20177.10.11.Bahwa ketentuan Pasal 1338 alinea 1 KUHPerdata mengatur : Semuapersetujuan secara sah berlaku sebagai Undangundang bagi mereka yangmembuatnya;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freepot Indonesia yang sudah disepakati antara PTFreeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlakusebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lexgeneralis) bagi Penggugat dan seluruh pekerja tanpa

Pasal 31.7Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX Tahun 2015 2017 (PHI 2015 2017) dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebutadalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana telah disepakatiantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia;Bahwa Tergugat sebelumnya telah menerima pembinaan dari Penggugatkarena telah melakukan pelanggaran kerja yakni: No. Tanggal Pelanggaran Kerja Tindakan Halaman 6 dari 33 hal. Put.

Maintenance/ Fl/ TPRA/ 06/ 2010/EX SAS tertanggal 18 Juni 2010;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freepot Indonesia yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh Pekerjatermasuk Tergugat tanpa terkecuali dan wajib untuk dilaksanakansebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian

SPSI KabupatenKotaBekasi;13.Bahwadalam rangka penegakan hukum, melindungi hakhak ParaPenggugat, PC SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasiselaku kuasa hukumdari Para Penggugatmengirimkan Surat Permohonan Bipartit kepadaTergugat melalui:13.1.

Surat Kesatu: Surat Nomor 126/PC/SPKEP SPSI/Bks/VII/14tertanggal 14 Juli 2014 (bukti P5) dan tidak ditanggapi oleh Tergugat;Halaman 13 dari 42 hal. Put. Nomor 741 K/Pdt.SusPHI/201514.15.13.2.

(Tergugat) menolakmelakukan perundingan dan perselisihan dapat dicatatkan kepada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;Bahwa PC SPKEP SPSI KabupatenKota Bekasi sebagai kuasa ParaPenggugat melalui surat Nomor 129/PC/SPKEP SPSI/BKS/VII/14 tertanggal21 Juli 2014mengajukan permohonan pencatatan perkara dan mediasi padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi (bukti P7);Tentang Alasan PHK Tergugat Kepada Para Penggugat16.17.18.BahwaTergugat melakukan Pemutusan

Tentang pihak yang sah mewakili dalam tindakan hukumBahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat sangat keberatan denganpertimbangan Judex Facti pada halaman 79 yang menyatakan bahwa SuratPUK SPKEP SPSI PT.Karuna Nomor 011/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014tertanggal 16 April 2014 merupakan sikap dari Pemohon Kasasi/semulaPenggugat khususnya tentang isi surat yang menyatakan "Para Penggugattidak mau bekerja kembali;Halaman 38 dari 42 hal. Put.

Bahwa Surat PUK SPKEP SPSI PT Karuna Nomor 011/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014 tertanggal 16 April 2014 dimaksud yang dalampemeriksaan perkara aquo diajukan oleh Termohon Kasasi/semulaTergugat sebagai bukti 15, setelah diperiksa oleh PemohonKasasi/semula Penggugat adalah merupakan surat jawaban dari suratTermohon Kasasi/semula Tergugat Nomor 10/KPS/IV/2014/80.7tertanggal 16 April 2014 (T4) dan bukan jawaban atas suratpemanggilan Pemohon Kasasi/semula Penggugat;2.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 4 sd 8 dimana Penggugatmendalilkan bahwa berdasarkan perjanjian kerja bersama yang ditandantanganiantara Tergugat yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI bahwa seluruh karyawanharus wajld mentaati aturan yang telah disepakati. Bahwa di dalam aturan hukumberlaku azas aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yangada di atasnya.

Fl pimpinan GIBI KENELAK yang dibentuk oleh PCFSPKEP SPSI PT Fl sebagai pengurus caretaker PUK SPKEP SPSI PT FIdimana PUK SPKEP SPSI PT. FI pimpinan Lukas Saleo berprosespenyelesaianya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganNomor perkara 531/Pdt.G/2017/PNJKT.PST terdaftar di kepaniteraanPengadian Negri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2017 dan perkara inimasih ditingkat kasasi serta belum ada putusan hukum yang berkekuatanhukum tetap. Bahwa organisasi PUK SPKEP SPSI PT.

SPSI)Nomor: Kep.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2014, tanggal 30 April2017 tentang Pengesahan/Pengukuhan PUK SP KEP SPSIPTFI Periode 20142017;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.010/PP SPKEP/SPSI/IV/2017, tanggal 3 April2017 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bhakti PUKSP KEP SPSI PTFI Periode 20172018;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.018/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2017, tanggal 30Agustus 2017 tentang Pencabutan Surat KeputusanPerpanjangan Masa Bhakti PUK

SP KEP SPSI PTFIPeriode 20172018;Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan pencabutan SKPerpanjangan dari PP SPKEP SPSl, tanggal 4 September2017;Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan rapat pengurus PimpinanPusat FSP KEP SPSI perihal pelaksanaan musyawarah unitkerja Vill PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesi, tanggal2 September 2017;Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan PP SPKEP SPSINomor: Kep.020/PP FSP KEP/SPSI/X/2017, tanggal 19September 2017 tentang Pengesahan/Pengukuhan PUKSP KEP SPSI Periode PT

Freeport Indonesia Periode 20172020;Fotokopi dari fotokopi Dispensasi Pengurus PUK SPKEPSPSI PTFI Periode 21 Agustus 20 September 2017,tertanggal 4 September 2017;Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan KembaliBekerja tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepadaHalaman 53 dari 76 halaman Putusan nomor 3/Pdt.SusPHI/2021/PN JapKetua PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia untukdisampaikan kepada Sadr.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2017 Tergugat menerbitkan SuratNomor : HRD/O70/YFY/VIII/2017, Hal : Pengakhiran Hubungan Kerja; Putusan No. 60/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg Hal 7 19.20.21.22.23.Bahwa terhadap surat Nomor : HRD/O70/YFY/VIII/2017, Hal : PengakhiranHubungan Kerja, maka Penggugat melalui Pimpinan Unit Kerja SPKEP Air LiquidBekasi pada tanggal 7 Agustus 2017 mengirimkan surat Nomor017/SPKEP/ALINDOBKS/VIII/2017, Hal : Penolakan Pengakhiran HubunganKerja, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat

;Bahwa oleh karena surat Nomor : 017/SPKEP/ALINDOBKS/VIII/2017, Hal :Penolakan Pengakhiran Hubungan Kerja tidak mendapat tanggapan dariTergugat, maka selanjutnya Penggugat melalui serikat pekerja mengirimkansurat tertanggal 9 Agustus 2017 dengan surat Nomor : 018/SPKEP/ALINDOBKS/VIII/2017, Hal : Perundingan Bipartit yang pada pokoknya memintaTergugat untuk melakukan perundingan bipartit pada tanggal 14 Agustus 2017;Bahwa telah dilakukan perundingan secara bipartit antara Penggugat denganTergugat

agar hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat berakhir sejak bulan Januari 2018 dan Penggugat mendapatkanhaknya berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(2), wang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa terhadap surat anjuran sebagaiamana tersebut, Penggugat telahmengirimkan jawaban melalui surat Nomor : 005/SPKEP

Fotocopy dari copy Surat Nomor : HRD/O17/SPKEP/ALINDOBKS/VIII/2017, Hal :Penolakan Pengakhiran Hubungan Kerja tertanggal 7 Agustus 2017 (Bukti P23);24. Fotocopy dari copy Surat Nomor : 018/SPKEP/ALINDOBKS/VIII/2017 Hal :Perundingan Bipartit tertanggal 9 Agustus 2017 (Bukti P24) ;25. Fotocopy dari asli Surat Nomor : HRD/115/IA/X/2017 Hal : Skorsing/Bebas Tugastertanggal 2 Oktober 2017 (Bukti P25) ;26.

Fotocopy dari copy Surat Nomor : 005/SPKEP/ALINDOBKS/II/2018 perihal :Jawaban Anjuran tertanggal 11 Februari 2018 (Bukti P26) ;27.

yaitubahwa Para Penggugat diterima bekerja di Unit Il dan bukan di Unit I.Sehingga alasanalasan yang dilakukan terhadap Para Penggugat olehTergugat adalah bersifat sepihak dan tidak berdasarkan alasan yangdibenarkan dalam Perjanjian Kerja a quo;12.Bahwa atas penolakan mutasi tersebut, para pekerja yang juga termasukPara Penggugat tetap masuk bekerja sebagaimana mestinya di PTLanggeng Makmur Industri Tbk Unit II;13.Bahwa dengan adanya penolakan Para Pekerja serta Para Penggugattersebut, selanjutnya PUK SPKEP

dalam proses penyelesaian perselisihan,maka semua pekerja yang menolak mutasi dan diperbantukan tersebut tetapmasuk bekerja di PT Langgeng Makmur Industri, Tok, Unit Il, dan mengikutiMogok Kerja pada tanggal 20 sampai dengan 25 Februari 2015;Bahwa setelah Mogok kerja berjalan 5 (lima) hari kerja tepatnya padatanggal 25 Februari 2015, telah terjadi kesepakatan yang selanjutnyadituangkan dalam Perjanjian Bersama dan ditandatangani olen PUK SPKEPSPSI PT Langgeng Makmur Industri Tok Unit Il, Pengurus SPKEP

Nomor 367 K/Padt.SusPHI/201620.21.22.23.24.25.telah diberikan kepada Para Pekerja yang juga tidak melaksanakan perintahmutasi dan diperbantukan pada gelombang pertama dan gelombang kedua;Bahwa upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut telah dilakukansecara bipartite oleh PUK SPKEP SPSI PT Langgeng Makmur Industri, Tbk,Unit Il, akan tetapi tidak ada titik temu, selanjutnya perselisihan dicatatkan diDinsosnaker Sidoarjo;Bahwa oleh karena Mediator Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo telahmemanggil para

Bahwa sehubungan dengan perpanjangan PKB sesuai bukti T1, PUKSPKEP SPSI PT Langgeng Makmur, Tbk., Unit II dalam pemeriksaan saksilupa, setelah dilihat dalam berkas senyatanya PUK SPKEP SPSI PTLanggeng Makmur, Tbk., Unit Il tidak ikut menandatangani kesepakatanperpanjangan PKB yang kedua (bukti terlampir) karena bertentanganHalaman 18 dari 20 hal. Put.

Korye Polymer pindah dari Bekasi keTangerang dan Karyawan diminta mengikuti kepindahan perusahaan dengansegala sesuatunya dapat menghubungi Personalia ;Bahwa tindakan Tergugat mengambil keputusan perusahaan pindah/relokasi dari Bekasi ke Tangerang, tidak pemah diinformasikan sebelumnya dantidak dirundingkan terlebin dahulu dengan PUK SPKEP SPSI PT.

Bahwa PUK SPKEP SPSI PT. Korye Polymer menyesalkan tindakan perusahaanyang membuat pegumuman secara sepihak, karena tindakan ini sangatHal. 11 dari 49 hal. Put. No. 040 K/Pdt.Sus/2009mengabaikan prinsipprinsip hubungan industrial yang berlaku di RepublikIndonesia ;Bahwa sejak PT. Korye Polymer Bekasi mengeluarkan pengumuman No.001/P/X1I/2007 tertanggal 19 Nopember 2007 tentang rencana kepindahanperusahaan ke Tangerang mulai 1 Desember 2007, PUK SPKEP SPSI PT.

KoryePolymer secara organisatoris tanggal 23 Nopember 2007 telah menyampaikan sikapbahwa seluruh pekerja akan ikut pindah ke Tangerang sepanjang (delapan) syaratyang menjadi keinginan pekerja dipenuhi oleh perusahaan (permintaan karyawanterlampir) ;Bahwa untuk merespon keinginan pekerja tersebut pada tanggal 26 Nopember2007, perusahaan dan PUK SPKEP SPSI PT. Korye Polymer yang difasilitasi olehPengurus PC SPKEP SPSI Kab.

/Kota Bekasi dan Disnaker Kota Bekasi telahmengadakan pertemuan dan menyepakati 2 (dua) hal :Bahwa selama perundingan rencana kepindahan perusahaan belum mencapaikesepakatan upah pekerja tetap dibayar oleh perusahaan ;Bahwa 8 (delapan) syarat kepindahan yang diinginkan oleh pekerja dirundingkankembali antara perusahaan dengan serikat pekerja ;Bahwa tanggal 3 Desember 2007 pihak perusahaan dan PUK SPKEP SPSI PT.Korye Polymer didampingi oleh Pengurus PC SPKEP SPSI Kab.

Rivai dan Penggugatmenyampaikan surat No. 09/PUK/SPKEP SPSI/PT.KP/IV/08 tanggal 10 April 2008(Buktl P16), yang pada pokok surat, Penggugat meminta kepada Tergugat untukmembayar Upah kepada Penggugat. Namun demikian, Tergugat mengingkari janjinyadan tidak membayar Upah kepada Penggugat di Tangerang, dan Tergugat melaluiSdr.