BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), diwakili olehKepala Badan Pertanahan Nasional, Hendarman Supandji,berkedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor 1 KebayoranBaru, Jakarta Selatan memberi kuasa kepada DirekturPerkara Pertanahan, Andjar Setiana,S.H., dan kawankawanberdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2013;2. SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq.

JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor KejaksaanAgung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili olen JaksaAgung Republik Indonesia, Hendarman Supandji, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: M.Aqib,S.H., dan kawankawan,para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan SultanHasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2010,Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat

Gloria Imam Supandji, periodeTahun 2009 s/d Tahun 2014, Perbuatan TERLAWAN tersebut adalahPerbuatan yangtelah merugikan PELAWAN;Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA, yangmenyatakan : Pasal 1365 KUHPerdataTiap Perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERLAWAN Il,sehingga membuat anggota IWAPI menjadi bingung dan resah dan PejabatPejabat

Imam Supandji, periode Tahun 2009 s/d Tahun 2014,Perbuatan TERLAWAN I tersebut adalah Perbuatan yang telahmerugikan TERLAWAN Il dan TERLAWAN Ill;Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA, yang menyatakan Pasal1365 KUHPeraata:Tiao Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa benar atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukanTERLAWAN , sehingga membuat anggota WAPI menjadi bingung danresah

Bahwa berkaitan pula dengan dalil PENGGUGAT posita angka 15dengan mengatakan PENGGUGAT menanda tangani blanko Akta JualBeli ;Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perdata Nomor 71/PDT/2019/PT MNDBahwa berkaitan dengan dalil tersebut dalam hal ini perlu TERGUGATIl luruskan / jelaskan yaitu istilah blanko Akta Jual Beli, yitu sejakKepala Badan Pertanahan Nasional Rpublik Indonesia dijabat olehbapak Hendarman Supandji, SH.

PenerbitInstitut Sejarah Sosial Indonesia, ( asli ) ;: Penghargaan dari International Convention ofAsia Scholars 2007; surat dari Prof Michael J.Watts dari University of California Berkeley,pada 29 Januari 2010; surat dari The UniversityWisconsin Press, 8 February 2010, (fotocopy darifotocopy) ; : Tanda Terima Pengiriman Dokumen Untuk JaksaAgung tertanggal 17 Maret 2010, (fotocopy darifotocopy) ; Invoice dari Transsindo Sarana Utama Courierand Cargo untuk Pengiriman Dokumen Kepada JaksaAgung Hendarman Supandji

Putusan Pengadilan berlaku kedepan non retroaktif( prospektif ) yaitu kKeesokan harinya setelah tanggal 12 Januari 2017dan bukan bersifat retroaktif.Untuk lebin pahamnya jaksa penuntut umum dengan ini kamisampaikan contoh kasus putusan pengadilan yang berlaku kedepanyaitu kasus Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung berdasarkanputusan MK Nomor 49/PUUVIII/2010 yang mana Hendarman Supandjisebagai Jaksa Agung habis masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober2009.

Meskipun Hendarman Supandji tidak memiliki landasanhukum atas jabatannya, Hendarman Supandji telah bertindak seolaholah Jaksa Agung RI yang sah dan telah melakukan tindakantindakanhukum mengambil keputusankeputusan.

Nah Putusan MKNomor:49/PUUVIII/2010 menyatakan masa jabatan Jaksa Agungberakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dalam kasus iniadalah masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji berakhir padatanggal 20 Oktober 2019, sedangkan tindakantindakan ianya dalammengeluarkan keputusankeputusan tetap sah sampai tanggal putusanMahkamah Konstitusi diucapkan sesuai Pasal 47 UndangundangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu PutusanMahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

., M.Scmenggugat kedudukan Hendarman Supandji, S.H. sebagai JaksaAgung RI tidak sah sebagai Jaksa Agung, gugatan dikabulkan;Doktrinal Citizen LawsuitGugatan Citizen Lawsuit memberikan kekuasaan kepada warganegara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yangmelakukan pelanggaran undangundang atau yang melakukankegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaanundangundang serta Para Penggugat tidak perlu membuktikanada kerugian langsung yang bersifat nyataHRSwww.hukumonline.com/hukumindonesiasudahakuikonsepicitizenlawsuit

Putusan Pengadilan berlaku kedepan non retroaktif( prospektif ) yaitu kKeesokan harinya setelah tanggal 12 Januari 2017dan bukan bersifat retroaktif.Untuk lebin pahamnya jaksa penuntut umum dengan ini kamisampaikan contoh kasus putusan pengadilan yang berlaku kedepanyaitu kasus Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung berdasarkanputusan MK Nomor 49/PUUVIII/2010 yang mana Hendarman Supandjisebagai Jaksa Agung habis masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober2009.

Meskipun Hendarman Supandji tidak memiliki landasanhukum atas jabatannya, Hendarman Supandji telah bertindak seolaholah Jaksa Agung RI yang sah dan telah melakukan tindakantindakanhukum mengambil keputusankeputusan.

Nah Putusan MKNomor:49/PUUVIII/2010 menyatakan masa jabatan Jaksa Agungberakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dalam kasus iniadalah masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji berakhir padatanggal 20 Oktober 2019, sedangkan tindakantindakan ianya dalammengeluarkan keputusankeputusan tetap sah sampai tanggal putusanMahkamah Konstitusi diucapkan sesuai Pasal 47 UndangundangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu PutusanMahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

ataskondisi keuangan Pemprov Sumut melainkan melainkan memberi opiniBahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telahmembuat dan menandatangani suatu KESEPAKATAN BERSAMAantara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung TentangTindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Yang Diduga Mengandung Unsur TindakPidana pada tahun 2007 Nomor : 01/KB/IVII.3/07/2007 dan Nomor :KEP071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditanda tangani olehHendarman Supandji

Gloria Imam Supandji, periode Tahun 2009 s/dTahun 2014, Perbuatan TERLAWAN tersebut adalah Perbuatan yangtelah merugikan PELAWAN;Bahwa sesuai Pasal 1365 KUH PERDATA, yang menyatakan :Pasal 1365 KUHPerdataTiap Perbuatan melanggar hukum,yang membawa kerugian kepadaorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERLAWAN Il,sehingga membuat anggota IWAPI menjadi bingung dan resah danPejabatPejabat

Bahwa benar Perbuatan TERLAWAN yang membuat Surat Mandatseolaholah sebagai Ketua Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta dan hadirserta memberikan suara dalam MUNASLUB IWAPI tanggal 8 April2010 adalah tanpa Hak dan kewenangan karena TERLAWAN tidakpernah mendapatkan SK Pengangkatan dan Pelantikan dariTERLAWAN II dan TERLAWAN Ill sebagai Ketua DPD IWAPI DKIJakarta, justru sebagai Ketua DPD IWAPI DKI Jakarta adalah Ny.Gloria Imam Supandji, periode Tahun 2009 s/d Tahun 2014,Perbuatan TERLAWAN tersebut adalah Perbuatan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Hendarman Supandji, selakuKepala Badan Pertanahan Nasional RI, dalam hal inimemberi kuasa kepada Andjar Setiana, S.H., DirekturPerkara Pertanahanan Badan Pertanahan Nasional RI dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17Juli 2013;2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA qq.

No. 1008 K/PID.SUS/2012"Para Jaksa sudah melihat dari berbagai aspek misalnya dari biaya produksi,aspek sewamenyewa tetap kesulitan menentukan kerugian negara karena tidakada pembanding, "Maka suka atau tidak suka, mau tidak mau, rela atau tidakrela dengan berat hati akan diusulkan kepada pimpinan (Jaksa Agung) untukdihentikan penyidikannya,".Sumber:http:/news.okezone.com/read/2008/1 1/20/1/166097/kasusvlccdihentikancekallaksamanaditutup Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji "Sulit menentukan kerugian

KPK masih kesulitan untuk menentukan kerugian Negaradalam kasus penjualan VLCC karena belum didapatkannya harga pembandinguntuk kedua VLCC itu dan karena tidak ditemukannya harga pembanding makaJaksa Agung RI Hendarman Supandji telah menerbitkan surat penghentianpenyidikan kasus dugaan korupsi pada penjualan 2 unit kapal tankervery largecrude carrier (VLCC) milik PT.Pertamina.Sumber:htto:/sijorimandiri.netv/iz/index.pohp ?

Mahkamah Agung RI diserahkan padaPimpinan Mahkamah Agung dan diteruskan pada user di MahkamahAgung.Bahwa dalam laporan hasil peninjau lokasi tanah yang untuk pengadaantanah Pengadilan Agama Blora , sudah diberikan tentang kekurangandan kelebihan dari keadaan tanah tersebut yaitu :Lokasi tanah milik Djoko Suharjo.Perlu diurug 2 M, tanah basah,depan jalan Kabupaten Blora Cepu , Mess Batalyon AD 402sebelah kiri sawah produktif.Sebelah sawah produktif dan ada beberapa rumah penduduk.Lokasi II tanah milik Supandji

Tanah milik Supandji dan Siti .Ada 4 sertifikat HM terdiri dari 3 sertifikat HM atas namaSupandji dan 1 sertifikat HM atas nama Siti., Luas : 7.110M2 ,terletak di Jalan Raya Blora Cepu KM 3 , KelurahanBengkle , Kecamatan Blora , Kabupaten Blora , harga Rp.300.000/M23.

Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.Hartono Supandji. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal Komp. DKI Blok E4 No. 21, RT/RW002/013, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman VillaMeruya Blok H 5 No. 27, RT/RW 004/010, Kel. Karang Mulya,Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, BantenHermanto Chandra.

R191/A/C/1 1/2004tanggal 5 Nopember 2004 (Bukti Tlw.. 125) yang ditujukan kepada MenteriKeuangan RI untuk menyediakandana sebesar Rp. 9 Milyar untukmelaksanakan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia, tanggal 17Pebruari 2003 Nomor: 3431K/Pdt/2002 (vide Bukti Tlw.. 87).Dan Surat Jaksa Agung Al,HENDARMAN SUPANDJI No.

Bahwa berdasarkan Tanda Bukti lapor Nomor: 461/IV/2020/PMJ/RESTROJAKBAR Pelapor SUPANDJI TANUWIDJAYA telah melaporkan 1 (satu)orang terlapor yaitu Harry Gabriel atas pemalsuan dokumen dengan korbanTJHIN KIAN PHIN (bukti P4B);7.

R191/A/C/1 1/2004 tanggal 5Nopember 2004 (Bukti Tlw.I. 125) yangditujukan kepada Menteri Keuangan RIuntuk menyediakan dana sebesar Rp. 9Milyar untuk melaksanakan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia,tanggal 17 Pebruari 2003 Nomor: 3431K/Pdt/2002 (vide Bukti Tlw.. 87).Dan Surat Jaksa Agung Rl,HENDARMAN SUPANDJI No.

No. 196 PK/Pid.Sus/201514.Bahwa antara Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan telahdibuatnya satu Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangandengan Jaksa Agung tentang tndak lanjut penegakan hukum terhadap hasilpemeriksaan badan pemeriksa keuangan yang diduga mengandung unsurtindak pidana pada tahun 2007 Nomor 01/KB/IVIII.3/07/2007 dan Nomorkep071/A/JA/07/2007 tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani olehHendarman Supandji dan Anwar Nasution;Bahwa terhadap Kesepakatan Bersama antara

., M.Scmenggugat kedudukan Hendarman Supandji, S.H sebagai Jaksa Agung RI tidaksah sebagai Jaksa Agung, gugatan dikabulkan ; f.

PUTUSANNomor 2198 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 1 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh Hendarman Supandji,Kepala Badan Pertanahan Nasional R., selanjutnya memberikuasa kepada Andjar Setiana, S.H dan kawankawan.Semuanya pegawai pada Direktorat Pertanahan pada BadanPertanahan