Didalam setiap yang menganut pahamNegara Hukum seperti Negara Republik Indonesia, terdapat bekerjanya 3 (tiga)prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapanhukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan caracara yangtidak bertentangan dengan hukum (due process of law), bahwa dengan mengkajisecara lebih dalam pasal ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka di Negara tercintaini berlaku juga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya

Olehkarena itu tidak ada perbuatan hukum Tergugat III yang dapatdikategorkan perbuatan melawan hukum;Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat III sampaikan diatas, terbukti secara hukum tidak ada perbuatan yangmengandung cacat hukum yang telah dilakukan Tergugat IIIbahkan perbuatan hukum Tergugat HI seharusnya mendapatdukungan moril dari aparan penegak hukum seperti pengadilandemi tegaknya SUPERMASI HUKUM DI Negara Indonesia yangtercinta ini.

bukti yangsyah;Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal hal tersebut di atas, maka PemohonKasasi berpendapat bahwa Putusan Judex Factie tersebut, tidak memenuhirasa keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi;Untuk itu Pemohon Kasasi mohon dengan segala Kerendahan hati agarBapak KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Cq HakimAgung yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo sebagai bentengterakhir bagi Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan, kebenaran, danKepastian Hukum demi tegaknya supermasi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalampertimbangan hukumnya yang mengambil alih putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Klas 1A Palu tidak seluruhnya mempertimbangkankeadaankeadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umumbahwa perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangatperlu mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dalam upayapenegakan supermasi hukum di Indonesia, dan merupakan kejahatan yangdengan susah payah dilakukan

Batubara sesuguhnyaterdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) UU NO 35 tahun 2009 UU NO. 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas yang masing masingHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2019/PT MDN barang buktinya bersekitar Nol koma atau memenuhi ketentuan SEMA NO.4 TAHUN 2010 tanggal 07 April 2010, sebagai bahan pembandingpenegakan supermasi Hukum di Indonesia dalam Tindak Pidana Narkotika,melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14PW Tahun1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang

laporan pelapor kepada Polisi dalam bentukperbuatan melawan hukum (Ada manipulasi data yang dilakukan pelaporatau perbuatan melawan Hukum dari pelapor yang beritikat tidak baik)sehingga dalam penerapan hukum acara dari proses Laporan pada Polisi,Jaksa penuntut Umum sampai dengan tahapan untuk pengajuanPemohonan Kasasi, Pemohon Kasasi melihat bahwa dalam penerapanhukum pada Perkara Pidana No. 324/Pid.B/2010/PN.YK tidak memberikankepastian hukum untuk rakyat yang katanya penegak hukum akanmewujudkan Supermasi

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon angka (1), Pemohon secara sadar dansungguhsungguh mengakui bahwa Pemohon Bukan datang dan ataumembawa diri atas kemamuan diri sendiri atau secara sukerela keTermohon sebagai bentuk kesadaran diri Pemohon dalam memahami danmenjunjung Tinggi supermasi hukum dan atau tunduk dan patuh padahukum itu sendiri guna dilakukan Tahap Il (P.22) yakni PenyerahanTersangka dan Barang Bukti dari Termohon kepada Jaksa PenuntutUmum Kejaksaan Tinggi Maluku, tetapi fakta yang diungkapan

Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 170/Pdt.G/2008/PN.Mdotanggal 6 November 2008;Bahwa alasan Terlawan V bahwa Gugatan perlawanan diajukan pada orangyang salah dan beralasan karena kalaupun salah maka Terlawan V tidakakan hadir dalam Pengadilan dan telah memberikan Jawaban, sehingga atasGugatan tersebut telah diakui oleh Terlawan V;Bahwa atas Eksespsi dari Terlawan V huruf C dan D bahwa Pelawan dalamkedudukannya selaku tereksekusi hendaknya taat pada supermasi Hukum.Bahwa Terlawan V sangat keliru

No. 645 K/Pdt/2009baik yaitu asas kepatutan, transparansi, tegaknya supermasi hukum harusmenerbitkan surat perintah pembongkaran dan kemudian memberikanbatas waktu yang cukup bagi para pedagang dalam mempersiapkanperpindahan barangbarang dagangannya ketempat relokasi. Selanjutnyasesuai dengan asas akuntabilitas sebelum tindakan pembongkaran itudilakukan maka tempat relokasi sudah harus siap tersedia untuk seluruhpedagang yang terkena pembongkaran.

1 : Apabila telah mencapai usia 60 tahun, maka kepala desa dengan pertimbangancamat wajib memberhentikan perangkat desa lainnya;Demi kepentingan umum, menegakkan supermasi hukum, selayaknya keputusantata usaha negara tetap harus dilaksanakan, sesuai dengan undang undang no. 5tahun 1986, pasal 67 ayat (4) huruf b; Demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan UMUM danPembangunan, sudah pasti Jabatan Kebayan II salah satu jabatan vital yang secaralangsung bersentuhan dengan masyarakat umum

tidakmelihat fakta hukum, dimana pemberian dan pembatalan serta peralihanlahan tersebut cacad hukum karena Pemerintah Kota Batam tidak memilikiaset tanah dan bangunan di Bengkong yang merupakan objek peralihan,berdasarkan fakta hukum yang demikian tidak tertutup kemungkinandengan adanya dugaan kolusi dalam proses pemberian dan pembatalanserta peralinan lahan dan indikasi ini perlu dibuktikan secara hukummenurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparatpenegak hukum yang berwenang agar supermasi

M.H, CN,RUSKIAN SUHERMAN, S.H. dan UDIN ZAENUDIN, S.H.advokatadvokat pada Law Office ALFIN SUHERMAN &ASSOCIATES. 2381 (Satu) bundel asli dokumen Lembaga Bantuan Hukum DutaAbadi Bangsa Peduli Harta Negara, Supermasi Hukum &Keadilan perihal Perbaikan Gugatan Peruatan Melawan HukumNomor : 136/GPMH/LBH.DAB/I/2015, ditujukan kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditanda tangani olehR.

Subandrio, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat 291 (Satu) bundel foto copy dokumen terkait Jawaban Pertamadari Tergugat (Hari Suwanda) dalam perkara perdata No.732/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel Melawan Sendy Pericho(Penggugat) 303 (Tiga) bundel asli dokumen Lembaga Bantuan Hukum DutaAbadi Bangsa Peduli Harta Negara, Supermasi Hukum &Keadilan, Daftar Bukti Penggugat, Pengadilan Negeri JakartaSelatan, Perkara No. 732/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL, yangditanda tangani pada tanggal O6 Agustus 2015 oleh R.Subandrio, SH

Sesuai dengan apa yang kamimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Juli 2019.Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semogaPengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat memberikan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul ditengahtengah masyarakat yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalamreformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan

siasia serta untuk mencegah terulangnyakembali perbuatan Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakanpelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut,sepatutnyalah terhadap Tergugat dikenakan sangsi berupa pembayaran uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiapharinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Pusat hingga secara nyata pelepasan hak tersebut telahterlaksana dengan baik;Bahwa demi tegaknya supermasi

Nomor 2183 K/Pid.Sus/2016Bahwa dengan penegakan supermasi hukum merupakan sebuah klausulasignifikan dalam upaya kepercayaan Masyarakat terhadap kredibilitaspenyelenggara Negara guna melaksanakan tugas dengan baik sehinggaMasyarakat memperoleh rasa keadilan;Bahwa dalam kasus ini Indra Wahyudi juga sebagai terdakwa dalam berkasperkara terpisah, dan Terdakwa Indra Wahyudi sudah mempunyai kekuatanhukum tetap Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di Pengadilan NegeriJakarta Barat, putusan Nomor 1952/pid.B

., yang kemudian diperbaiki tertanggal 17 Desember 2012 telahmengajukan permohonan Pra Peradilan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :Dasar Hukum :1Bahwa UUD 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesiaadalah Negara Hukum (rechstaat), bukan Negara Kekuasaan (machstaat)yang terkandung pengertian pengakuan terhadap prinsip supermasi Hukumdan Konstitusi dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaanmenurut system konstitusional yang diatur dalam Undangundang Dasar,adalah prinsip

Bahwa berdasarkan uraian yang telah tergugat Isampaikan diatas , terbukti secara hukum tidak adaperbuatan rekayasa hukum yang telah dilakukan tergugatI bahkan perbuatan hukum tergugat I seharusnyamendapat dukungan moril dari aparat penegak hukumseperti pengadilan demi tegaknya SUPERMASI HUKUM.Jadi perlu) diluruskan dalam permasalahan hukum iniadalah perbuatan tegugat II semata mata hanya menuntuthaknya kepada Para Penggugat yang yang telahwanprestasi melalui penjualan secara umum/pelelanganberdasarkan

tentang adanya perkara ini, dantidak memihak kepada Termohon Peninjauan Kembali (PK);Bahwa setelah kami (kuasa hukum) mempelajari perkara ini dengan telitimaka dapat kami simpulkan adanya suatu kecurangan, permainan dalammengambil suatu putusan ditingkat Pengadilan Negeri Tangerang,Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung Republik Indonesiaterhadap pengurusan atau penanganan perkara ini, dan kami memohon sertamengharapkan sekali agar perkara ini diputus dengan fair dan hendaklahmenjungjung tinggi supermasi

253 ayat (1) hurufa KUHAP) tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalamMasyarakat yakni dalam hal ;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu) dalampertimbangan hukumnya yang mengambil Alin Putusan Pengadilan NegeriLuwuk tidak seluruhnnya mempertimbangkan keadaan keadaan yangmemberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwaMerupakan tindak pidana korupsi yang sangat perlu mendapat perhatian khususoleh aparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan Supermasi

Pra No.8/ Pid.Pra/2018/PN Pal.setidaknya menganut Prinsip supermasi JHukum (JHukumilacy of law)asas legalitas dan Due Proces of lawPemuatan Prinsip Hukum ( The principle of law ) dalam KUHAP tersebutadalah bertujuan untuk menjamin penegakkan JHukum dan hak asasimanusia yang telah digariskan baik dalam landasan Konstitusional( UUD 45 ) maupun dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasimanusia ( HAM ).Dalam Penerapannya, asas legalitas dan atau prinsip Due Proces of lawdiwadahi dengan adanya Praperadilan