T2AFoto copy Undangundang Nomor 51 tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pradilan TataUsaha Negara (foto copy dari foto copy) ; Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 011211 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy dari fotoRECHT). Fess teeter ROS ROS KEEFoto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 010912 tanggal 06 September 2012 (foto copy dari fotoRECHT).

Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalamObjek Sengketa aquo didasarkan pada Peraturan PerundangUndangan Yang Berlakuyang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam hal ini adalah PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) ? ; 3.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang pada pokoknya mengatur bahwa prosedurHalaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 52/G/2014/PTUNPLGpengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakkan dimana kepala dinas kehutanankabupaten/kota memerintahkan pejabat penagh PSDH, DR dan kepala balaimemerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH,SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan dengan demikian secara formil Majelis Hakimberpendapat

bahwa Tergugat memilki kewenangan untuk dapat menerbitkan suratperingatan Permtah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana dimaksud dalamObjek Sengketa aquo ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan hukum yangkedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa aquo didasarkan pada PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yangdalam hal ini adalah Penerimaan

dan khususnya melaluiPejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan, pada dasarnya tidak memiliki payung hukumuntuk membebankan pembayaran iuran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menjadi salahsatu jens Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan RI ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara substantif materil, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketaaquo telah melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, khususnya PeraturanPemerintah

Saat berjumpa, terdakwa DEDE memberitahukan pada terdakwaLARENG bahwa pada petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kKawasan hutandengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di Desa CipakuKec. Kadipaten Kab.

Kemudian pada pukul 17.00 WIBsaudara ENCUK dengan keneknya, saudara BOYENG, datang dan kemudianbersama dengan terdakwa pergi ke lokasi tempat hasil hutan untuk diangkut.Setibanya dilokasi petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kawasan hutan dengantujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di Desa Cipaku Kec.Kadipaten Kab.

Majalengka; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untukmemotong, mengambil, mengangkut hasil hutan di petak 9 Pal 49 tegakan benihidentifikasi Kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT)tepatnya di Desa Cipaku Kec. Kadipaten Kab.

Setibanya dilokasi petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kawasanhutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di DesaCipaku Kec. Kadipaten Kab.

Majalengka; Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memotong, mengambil,mengangkut hasil hutan di petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kawasan hutandengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di Desa Cipaku Kec.Kadipaten Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasi masing-masing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cm dengan taksiran tegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satu koma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengan keliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cm dengan Volume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik dirampas untuk negara cq Perhutani KPH Pati 6.

(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadung atau perkul atau kapak besar yangbergagang kayu dengan panjang gagang 75 (tujuh puluh lima) Cm.Dirampas untuk dimusnahkan. 2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasimasingmasing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cmdengan taksiran tegakan

keliling 148 Cm dengan Volume 1,113(satu koma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengankeliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cmdengan Volume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik.Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Pati.Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yangmenyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwasangat menyesali atas

Ternadi BKPH MuriaPatiayam KPH Pati turut Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus,berdasarkan pemeriksaaan, pengukuran dan penghitungan Ahli dengan hasilsebagai berikut: 2 (dua) pohon tersebut termasuk kayu jenis Sonokeling, dan kayutersebut termasuk kelompok kayu jenis rimba mewah, Pohon nomor 1 (satu) dengan keliling tunggak 191 cm dengan taksirantegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satu koma satu satutiga) meter kubik dan Pohon nomor 2 (dua) dengan keliling tunggak193 Cm dengan taksiran tegakan

keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satukoma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon nomor 2 (dua)dengan keliling tunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling153 Cm dengan Volume 1,200 (satu koma dua nol nol) meterkubik.Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 08/Pid.B/LH/2017/PN.Kds Kerugian negara atas dijual, dibeli dan ditebang 2 (dua) kayujenis sonokeling yang berada di Kawasan Hutan Negara Petak 50 2 RPH Ternadi BKPH Muria Patiayam KPH Pati Turut DesaColo Kec.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) Pohon Jenis Kayu Sonokeling dengan Ukuran Kubikasimasingmasing Pohon 1 (Satu) dengan keliling tunggak 191 Cmdengan taksiran tegakan keliling 148 Cm dengan Volume 1,113 (satukoma satu satu tiga) meter kubik dan Pohon 2 (dua) dengan kelilingtunggak 193 Cm dengan taksiran tegakan keliling 153 Cm denganVolume 1,200 (Satu koma dua nol nol) Meter Kubik dirampas untuknegara cq Perhutani KPH Pati6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.

(PNT) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut1/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukpenghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan danPengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai penggantinilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatannmelanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalahpungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu, penggunaan kawasanhutan yang telah dilepas dan dibebani Hak GUna Usaha (HGU) yangmasih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secaraalami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titeldan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu

,/M3 (tiga ratus sepuluh ribu) perimeter kubik(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk penghitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan)Volume kayu bulat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan danPengukuran kayu tanggal 13 Oktober 2017 adalah sebanyak 160(seratus enam puluh) keping dengan volume 3,2925 (tiga koma duaSembilan dua lima) meter kubikBesar kerugian negara dalam bentuk PSDH adalah 10% x Rp

,/M3 (tiga ratus sepuluh ribu) perimeter kubik(Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk penghitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan);Volume kayu bulat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan danPengukuran kayu tanggal 13 Oktober 2017 adalah sebanyak 160(seratus enam puluh) keping dengan volume 3,2925 (tiga koma duaSembilan dua lima) meter kubikBesar kerugian negara dalam bentuk PSDH adalah 10% x

PENGGEK Bin MUHAMMAD NURKANDIR bersama saksi SULIKAN Bin NGADIMUN pergi ke lokasi, dan setelahberada dilokasi saksi mengecek 3 (tiga) tegakan kayu pohon Randu yangditawarkan kepada saksi SULIKAN Bin NGADIMUN.Bahwa selanjutnya pada hariJumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIBsaksi SULIKAN Bin NGADIMUN membeli kayu Randu yang ditawarkan terdakwaMUHAMMAD ABDI SUKUR Als.

PENGGEK Bin MUHAMMAD NURKANDIR bersama saksi SULIKAN Bin NGADIMUN melakukan penebangan 3 (tiga)tegakan kayu tersebut dengan menggunakan Gergaji Senso dan pada waktupenebangan tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDI SUKUR Als.

PENGGEK Bin MUHAMMAD NURKANDIR bersama saksi SULIKAN Bin NGADIMUN melakukan penebangan 3 (tiga)tegakan kayu tersebut dengan menggunakan Gergaji Senso dan pada waktupenebangan tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDI SUKUR Als. PENGGEK BinMUHAMMAD NUR KANDIR berada di lokasi menunggui kemudian dipotongpotong menjadi 24 (dua puluh empat) batang dalam bentuk persegi berbagaiukuran.

PENGGEK BinMUHAMMAD NUR KANDIR melakukan penebangan 3 (tiga) tegakan kayutersebut dengan menggunakan Gergaji Senso dan pada waktu penebangantersebut ditunggui terdakwa MUHAMMAD ABDI SUKUR Als. PENGGEK BinMUHAMMAD NUR KANDIR dan dipotongpotong menjadi 24 (dua puluhempat) batang dalam bentuk persegi berbagai ukuran.

Agus Mulyadi Bin Encep bahwaterdakwa Agus Suryana Alias Gilang Bin Endang berada di daerah Tanjungkertaakan menjual tegakan pohon albasia (Sengon). Setelah menerima kabar tersebut,maka pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan diatas Saksi Sunoto Bin Salim menemui dan diajak terdakwa untuk melihat tegakanpohon albasia yang akan dijual tersebut di lokasi blok bengkung Desa MulyamekarKecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

;Setelah saksi melihat tegakan pohon sengon itulah, akhirnya saksi Sunoto BiSalim sepakat untuk membeli pohon Albasia (sengon) sebanyak 105 (seratus lima)pohon dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah)dimana pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap.

;Saksi Dedi Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wibbertempat di daerah Cipadung Tanjungkerta Kabupaten Sumedang telahterjadi kesepakatan pembelian tegakan pohon sengon sebanyak 105 (seratuslima) batang antara saksi Sunoto Bin Salim dengan terdakwa Agus SuryanaAls Gilang Bin Endang.;Bahwa berawal dari saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi Sunoto.

:Bahwa pada saat saksi Sunoto datang kewarung milik saksi meminta airpanas untuk menyeduh kopi, saksi menanyakan kepada saksi Sunoto apayang sedang dilakukan di daerah perkebun ini, lalu saksi Sunoto menjawabsedang menebang tegakan pohon sengon (albasia) diatas tanah yang diakuimilik terdakwa Agus Suryana Als Gilang Bin Endang,;Bahwa saat mengetahui hal tersebut, saksi memberitahukan kepada saksiSunoto bahwa tegakan pohon sengon yang telah dibelinya tersebut bukanmilik terdakwa Agus Suryana als Gilang

No.183/Pid.SusLH/2016/PN.Rgtpembersihan lahan dengan cara di bakar tersebut berupa 1 (satu) buahkorek api kayu yang bertuliskan nomor satu yang terdakwa gunakanuntuk membakar rantingranting kayu yang sudah mati untuk membakarsemak belukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan agar semakbelukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan tersebut cepatteroakar dan agar api cepat menjalar dan membakar semak belukar dantegakan kayu kering bekas tebangan di lahan tersebut, dan 1 (Satu)bilah parang yang digunakan

Inhu. karenaTerdakwa telah melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengancara dibakar;Bahwa ditempat lokasi kejadian pembakaran ditemukan 1 (satu) titik apidan alat yang digunakan untuk melakukan pembukaan danpembersihan lahan dengan cara di bakar tersebut berupa 1 (satu) buahkorek api kayu yang bertuliskan nomor satu yang terdakwa gunakanuntuk membakar rantingranting kayu yang sudah mati untuk membakarsemak belukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan agar semakbelukar dan tegakan kayu kering

Inhu. karenaTerdakwa telah melakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengancara dibakar;Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembukaan danpembersihan lahan dengan cara di bakar tersebut berupa 1 (satu) buahkorek api kayu yang bertuliskan nomor satu yang terdakwa gunakanuntuk membakar rantingranting kayu yang sudah mati untuk membakarsemak belukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan agar semakbelukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan tersebut cepatteroakar dan agar api cepat menjalar

membakar semak belukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan dilahan tersebut, dan 1 (Satu) bilah parang yang digunakan untuk memotongrantingranting kayu yang sudah mati dilokasi tersebut; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka lahan dengan cara dibakaradalah untuk mempercepat proses penggunaan lahan tersebut agar dapatcepat ditanam sayuran bawang kucai; Bahwa pemilik lahan yang dibuka oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr.Rio dan yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembukaan dan pembersihanlahan dengan cara di bakar tersebut berupa 1 (satu) buah korek api kayuyang bertuliskan nomor satu yang terdakwa gunakan untuk membakarrantingranting kayu yang sudah mati untuk membakar semak belukar dantegakan kayu kering bekas tebangan agar semak belukar dan tegakan kayukering bekas tebangan tersebut cepat teroakar dan agar api cepat menjalardan membakar semak belukar dan tegakan kayu kering bekas tebangan dilahan tersebut, dan

(PNT) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan,Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengana.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,Hal 8 Sampai 20 PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktppenggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnyadisingkat

(GRT);Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu(SKSHHkK) berdasarkan peraturan perundangundangan yang ebrlakupada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan TarifAtas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

:Hal 10 Sampai 20 PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus.LH/2018/PN KtpP.68/Menhutll/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakandan Pengganti Nilai Tegakan :Bahwa ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal dari sumberyang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahanbaku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa ahli menjelaskan atas kejadian tersebut negara dirugikan

/tegakan dan biayaOperasional Tim Teknis juga dibayarkan mengacu pada jumlah tegakan yang dikerjakanbukan pada tingkat keberhasilannya.

tegakanpohon kakao = Rp277.875.000,; Biaya pengangkutan adalah sebesar Rp25,/tegakanpohon kakao x 2.223.000 tegakan pohon kakao = Rp55.575.000,; Honor PemeriksaBarang adalah sebesar Rp25,/tegakan pohon kakao x Rp2.223.000, tegakan pohon kakao= Rp55.575.000,;Bahwa Biaya Pelabelan adalah sebesar Rp10,/tegakan pohon kakao x Rp2.223.000, tegakan pohon kakao = Rp22.230.000, yang teralisasi untuk pembayaran honor kepada 8(delapan) orang tim pelabel adalah sebesar Rp40.000.000.

HARIS 700pohon, INA 500 pohon, PUTRI 500 pohon, RIAN 1000 pohon, dan SUARDI 500 pohon;Bahwa luas areal kebun Kakao milik Poktan ANUGRAH INDAH yang mendapatkanbantuan hanya diperkirakan sekitar 25(dua puluh lima ) H a, perkiraan tersebut didasaridengan jumlah tegakan yang dilakukan penyambungan yaitu 25.000 tegakan sementarasetiap Ha idealnya terdapat 1000 tegakan/pohon;Bahwa jumlah tegakan/pohon kakao milikPoktan ANUGRAH INDAH yang dilakukanpenyambungan adalah 25 000 tegakan atau 50.000 sambungan

yang dilakukan penyambungan yaitu 25.000 tegakan sementarasetiap Ha idealnya terdapat 1000 tegakan/pohon; jumlah tegakan/pohon kakao milikPoktan BUNGA COKLAT yang dilakukanpenyambungan adalah 25 000 tegakan atau 50.000 sambungan karena setiap tegakanterdiri dari dua sambungan; Bahwa Untuk bukti bahwa memang benar luas areal kebun Kakao milik anggota kelompoktani BUNGA COKLAT?

kakao; upah okulator sebesar Rp1500 / tegakan kakao atau Rp750 / sambunganhidup; honor tim teknis sebesar Rp100 / tegakan kakao (perhitungannya sesuai jumlahpohon yang di entres); Biaya lainlain sebesar Rpl25 / tegakan kakao; BiayaPengangkutan sebesar Rp25 / tegakan kakao; Honor tim pemeriksa barang sebesar Rp25 /tegakan kakao; Biaya Pelabelan sebesar Rp10, / tegakan kakao; Honor TKP / PLP untuk 5orang petugas yang perhitungannya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan; Biayapencairan uang sebesar

PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 1.160.000 untuk ganti rugi tanamandan tegakan yang menerima Hendrik Yambe, yang dibeni tanda bukti TIV.8.2;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT. PLN(Persero) Pikitring SULMAPA sebesar Rp 176.000 untuk ganti rugi tanamandan tegakan yang menerima Zakeus Yambe, yang diberi tanda bukti T.IV.8.3;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT.

PLN(Persero) Pikitring SULMAPA sebesar Rp 220.000 untuk ganti rugi tanamandan tegakan yang menerima Mariana Yambe, yang diben tanda buktT.V.8.4;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT. PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 3.294.000 untuk gant rugi tanamandan tegakan yang menerima Hengki Sasbe, yang diberi tanda bukti T.IV.8.5;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT.

PLN(Persero) Pikitring SULMAPA sebesar Rp 27.841.500 untuk gant rugitanaman dan tegakan yang menerima Dance Meigar, yang diberi tanda buktiT.IV.8.13;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT. PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 43.602.500 untuk gant rugitanaman dan tegakan yang menerima Yustus Hogue, yang diberi tanda buktiT.V.8.14;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT.

PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 15.547.000 untuk gant rugitanaman dan tegakan yang menerima Tera Dalen, yang diberi tanda buktiT.IV.8.17;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT. PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 3.145.000 untuk ganti rugi tanamandan tegakan yang menerima Darius Sasbe, yang diberi tanda bukii T.IV.8.18;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT.

PLN(Persero) Pikiting SULMAPA sebesar Rp 8.593.500 untuk ganti rugi tanamandan tegakan yang menerima Elias Sasbe, yang diberi tanda bukti T.IV.8.19;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT. PLN(Persero) Pikitring SULMAPA sebesar Rp 12.299.000 untuk gant rugitanaman dan tegakan yang menerima Habel Sasbe, yang diberi tanda buktiT.IV.8.20;Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran PT.

Dimana berdasarkan dokumentender dan Perjanjian KSO, Penggugat menyatakan bahwa luasareal produktif adalah 13.715 Ha dengan tegakan 1.199.343pokok (vide Pasal 3 Perjanjian KSO).

Namun, dalampelaksanaannya, setelah dilakukan survey dan inventarisasioleh Tergugat yang memerlukan waktu selama kurang lebih satutahun, diketahui bahwa luas areal produktif hanya 6.708 Haatau hanya 48,9 % dari luas areal produktif yang seharusnyadan jumlah tegakan hanya 656.268 pokok atau hanya sekitar45% dari jumlah tegakan yang diperjanjikan dalam PerjanjianKSI fi i et tt ti in Sit Siti = Bahwa mengenalperbedaan luas areal produktif dan tegakkan antara dokumentender dan Perjanjian KSO dapat dibuktikan

, tapi hasilnya tidak sesuai dengandokumen ;Bahwa jumlah tegakan di lapangan yaitu tegakan sehat danQokurang sehat sekitar 60 % dan sisanya tidak ada samaBahwa yang bertanggungjawab terhadap penghitungan ulangadalah PIPN Ty srr rrr ss se esBahwa ada dibentuk komite untuk meninjau kembali danmeminta tunda kompensaSi; 777 7777 rrr rr rrBahwa terhadap usulan tersebut, ada tanggapan namun tidakada tindakan; 73 773 r rr rr rn cn nn nnaBahwa saksi keluar dari managemen KSO sejak Desember 2008.Bahwa selama

Padasaat pembuatan dan penandatangan Perjanjian KSO Penggugatmenjanjikan luas areal produktif dan jumlah tegakan yangakan diserahkan kepada Tergugat untuk dioperasikan Ukuran areal produktif seluas 13.715 Ha, dan ; Jumlah tegakkan adalah sebanyak 1.199.343 pokok; Kenyataannya kebun kelapa sawit yang menjadi obyekPerjanjian KSO hanya memiliki luas areal produktif 6.708 Haatau hanya 48,9 % dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokokatau hanya sekitar 45 % 377777 77 777777555 Fr rrc.

Manipulasi data dimaksud adalah Luas areal produktif seluas 13.715 Ha, dan ; Jumlah tegakan adalah sebanyak 1.199.343 pokok; Kenyataannya kebun kelapa Sawit yang menjadi obyekPerjanjian KSO hanya memiliki luas areal produktif 6.708 Haatau hanya 48,9 % dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokokatau hanya sekitar 45 3% H Hsp Hes See 6 ee SSJawaban sebagaimana pertanyaan ini sekaligus untuk menjawabeksepsi dari Tergugat tentang wanprestasi dilakukan terlebihdahulu oleh Penggugat sehingga tidak foerhak untuk

Awalnya melakukan perencanaan, kegiatan PerencanaanInventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dilaksanakanoleh PHAT hak atas kayu dari pohon tumbuh alami, 2 (dua) bulansebelum penebangan sebagai dasar penyusunan rencanapemanenan danpelaksanaannya dipimpin oleh GANISPHPLCANHUT atau WASGANISPHPL CANHUT (sebagai /eader);b.

Melakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)terhadap pohon yang berdiameter 10 (Sepuluh) cm ke atas, denganparameter yang diukur diameter pohon dan tinggi bebas cabang,kemudian melakukan penandaan pohon berupa label yang memuatnomor blok/petak, nomor pohon, jenis pohon, diameter dan tinggibebas cabang;c.

Kemudian hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan(ITSP) tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) dandalam LHC tersebut memuat volume per pohon dengan rumusvolume pohon yang digunakan adalah volume (m*) = 0,7854*(d2)*H*fb.

Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pohon yangdapat dilakukan penebangan adalah pohon yang berada dalam lokasiyang telah dilakukan Cruising atau Inventarisasi Tegakan SebelumPenebangan (Sebagaimana peta terlampir dalam LHC) dan pohon tersebutadalah pohon yang telah diberikan label plastik transparan bening, tulisanmenggunakan spidol warna merah.

Bahwa lokasi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Kelompok Tani Hutan(KTH) Morini milik Terdakwa yang terletak di Desa Latoma JayaKecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yangtelah Saksi lakukan Cruising atau Inventarisasi Tegakan SebelumPenebangan (ITSP) pada bulan April 2019, berada pada fungsi kawasanAreal Pengunaan Lain (APL).

Bahwa kerugian negara yang ditimbukan akibat perbuatan Terdakwa, yakniberdasarkan Untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi(DR), dan ganti Rugi Tegakan (GRT) berdasarkan Permen Lingkungan HidupNo p.71/MenLHkK/ Setjen.

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan , dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d undangundang Nomor18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayaHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhlhutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah).Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan,;Menimbang, bahwa Terdakwa HELMI SUGIANTO

HPL.3/8/ 2016 tanggal 18 Agustus 2014 tentangtata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Provisi Sumber dayahutan, dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, denda pelanggaran ekploitasihutan dan iuran pemanfaatan hutan adalah sebesar Rp. 4.259.276,00Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.BLH/2020/PN Rhl(empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enamrupiah);Bahwa Para melakukan perbuatan tersebut dikarenakan faktor ekonomiTerdakwa sangat rendah;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa

(Empat koma empat satu nol nol meter kubik) adalah untuk ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) sebanyak Rp. 564.480, (Lima ratus enam puluh empatribu empat ratus delapan puluh rupiah), dan untuk Ganti Rugi Tegakan (GRT)sebanyak Rp.5.644.800, (Lima juta enam ratus empat puluh empat ribu delapanratus rupiah), kayu cerucuk sebanyak 20 (Dua puluh) Batang Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah), dan untuk Ganti RugiTegakan (GRT) sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah

(Dua koma SembilanPUTUSAN No. 163/Pid.SusLH/2017/PN.Tbh Halaman 3satu enam puluh) Meter Kubik dan cerucuk 148 (seratus empat puluh delapan)Batang jenis kayu Rimba campuran adalah untuk Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) untuk kayu Bulat kecil Rp. 90.396, (Sembilan puluh ribu tiga ratus sembilanpuluh enam rupiah), dan untuk Ganti Rugi Tegakan (GRT) Rp. 903.960, (Sembilanratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), sedangkan untuk Kayu CerucukProvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp.222.000, (dua ratus

(nol koma tujuh tiga sembilan lima Meter Kubik) Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) sebesar Rp. 50.286, (Lima puluh dua ratus delapan puluh enam rupiah), danuntuk Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp. 502.860, (Lima ratus dua ribu delapan ratusenam puluh rupiah), kayu gergajian Kelompok Meranti sebanyak 4,4100 M?

(Empat komaempat satu nol nol meter kubik) adalah untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)sebanyak Rp. 564.480, (Lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluhrupiah), dan untuk Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebanyak Rp.5.644.800, (Lima juta enamratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), kayu cerucuk sebanyak 20 (Duapuluh) Batang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribuPUTUSAN No. 163/Pid.SusLH/2017/PN.Tbh Halaman 13rupiah), dan untuk Ganti Rugi Tegakan

Perbuatan terdakwa merugikan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danGanti Rugi Tegakan (GTR) sebesar Rp. 13.965.138,00 (tiga belas juta sembilanratusenam puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).Hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelitbelit memberikanketerangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padaHalaman 7 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sbwhari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratustujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat

dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkaraini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus duapuluh rupiah )Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884(Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat rupiah); Kerugian Negara untuk kayu bulat :PSDH adalah Provisi Sumber

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padahari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluhSembilan ribu enam puluh rupiah );Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai

tegakan pada perkaraini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.310.000 x 0,279Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN SbwM3 = Rp.86.490 ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah ); Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.8.649 + Rp.39.060 + Rp.86.490 = Rp.186.399(Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluhSembilan rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkaraini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus duapuluh rupiah )Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884(Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapanpuluh empat rupiah) Kerugian Negara untuk kayu bulat :PSDH adalah Provisi Sumber

Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untukkayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalamperkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar padahari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluhSembilan ribu enam puluh rupiah );Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai

tegakan pada perkaraHalaman 8 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sbwini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.310.000 x 0,279M3 = Rp.86.490 ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilanpuluh rupiah ); Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara inimencapai Rp.8.649 + Rp.39.060 + Rp.86.490 = Rp.186.399(Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluhSembilan rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarHalaman 27 dari 54 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2021/PN Sbwhukum pidana.

Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkaraini yaitu 100% x harga patokan x volume Rp390.000 x 1,348 M3 =Rp525.720 (lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluhrupiah); Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi mencapai Rp52.572+ Rp207.592 + Rp525.720 = Rp785.884 (tujuh ratus delapan puluhlima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); Kerugan Negara untuk kayu bulat : 1.

Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilaitegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggarhukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkaraini yaitu tarif 1000 x harga patokan x volume Rp310.000 x 0,279 M3 =Rp86.490 (delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluhrupiah); Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi mencapai Rp8.649+ Rp39.060 + Rp86.490 = Rp186.399 (seratus delapan puluh enamribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah

Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantiTegakan yang dimaksud dengan :.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai pengnilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuemelanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peratperundangundangan;.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT acpungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu, penggunaan kawhutan yang telah dilepas dan dibebani Hak GUna Usaha (HGU) masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara

dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :PSDH ( Provisi Sumber Daya Hutan) kayu kelompok Campyaitu Rp. 500.000 x 10% x 36.13 M = Rp. 1.806.500 (SatuDelapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)Atas penerimaan DR (Dana Reboisasi) (berdasarkan PeratPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang .dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BePada Kementerian Kehutanan) sebesar :DR (Dana Reboisasi) kayu kelompok Campuran yaitu $ 1236.13 M?

= $ 451,63 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Koma EnamDollar).Atas penerimaan GRT (Ganti Rugi Tegakan) (berdasarkan PeratPemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang .dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang BelPada Kementerian Kehutanan) sebesar:Ganti Rugi Tegakan kayu kelompok Campuran yaitu Rp. 500x 36,13 M?

No. 47 PK/Pdt/2015dokumen tender dan Perjanjian KSO, Penggugat menyatakan bahwa luas arealproduktif adalah 13.715 Ha dengan tegakan 1.199.343 pokok (vide Pasal 3Perjanjian KSO).

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan survey daninventarisasi oleh Tergugat yang memerlukan waktu selama kurang lebih satutahun, diketahui bahwa luas areal produktif hanya 6.708 Ha atau hanya 48,9 % dariluas areal produktif yang seharusnya dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokok atauhanya sekitar 45% dari jumlah tegakan yang diperjanjikan dalam Perjanjian KSO;Bahwa mengenai perbedaan luas areal produktif dan tegakkan antara dokumentender dan Perjanjian KSO dapat dibuktikan dengan hasil survey

No. 47 PK/Pdt/2015 Jumlah tegakkan adalah sebanyak 1.199.343 pokok;Sementara pada faktanya, kebun kelapa sawit yang menjadi obyek Perjanjian KSOhanya memiliki luas areal produktif seluas 6.708 Ha atau hanya 48,9 % dari luasareal produktif yang seharusnya dan jumlah tegakan hanya 656.268 pokok atauhanya sekitar 45 % dari jumlah tegakkan dari yang seharusnya;2.

yang sangatsignifikan tersebut (lebih dari 50 %) telah menyebabkan Penggugat Rekonvensitidak dapat menghasilkan produksi kelapa sawit sebagaimana jumlah yangseharusnya dapat diproduksi apabila luas areal dan jumlah tegakan tersebut sesuaidengan dokumen tender.

dalamkenyataannya jumlah Tegakan Pokok Sawit yang ada, hanya 656.268 (enamratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan) Tegakan PokokSawit;.

PERK : PDM 042/0.5.26/Euh.2/04/2016 Terdakwa telahdidakwa sebagai berikut :ae Bahwa mereka terdakwa RUDI HARTONO Bin TIYUN bersamasamadengan AGUS dan SLAMET (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 17Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2016 bertempat di Kawasan hutan petak 21a tegakan jati blokGlendang Petung Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab.

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:2 22222 2n 2 nnn enn n nnn nnn n nn nen nen nenenee Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketikapetugas Perhutani melakukan patroli rutin kKemudian mendengar suarapohon roboh selanjutnya petugas Perhutani langsung mendekati arah suarapohon roboh tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan AGUS danSLAMET (belum tertangkap/DPO) sedang menebang pohon Jati yangberada dalam Kawasan hutan petak 21a tegakan

kejadian tersebut ke Polres Lumajang.e Bahwa yang telah melakukan penebangan pohon adalah terdakwa RUDIHARTONO.e Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.e Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa adalah berupa 1 phon jatidengan diameter 189 cm.e Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan cara menggergaidan menggunakan kapak hingga roboh.e Bahwa terdakwa melakukan penebangn pohon jati tersebut bersamadengan AGUS dan SLAMET (DPO / belum tertangkap).e Bahwa petak 21a tegakan

Kehutanan Nomor P.16/MenhutIl/2014serta pihak Perhutani hanya diberi kewenangan sebagai pengelolakawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2010 tentang perum perhutani diantaranya menjelaskan wilayah kerjaPerum Perhutani;Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas perhutani pada Rabu tanggal 17Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kawasan hutan petak21a tegakan

Bahwa hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, ketikapetugas Perhutani yaitu saksi Agustinus Sukardana dan saksi Supraptomelakukan patroli rutin kemudian mendengar suara pohon robohselanjutnya saksi Agustinus Sukardana dan saksi Suprapto langsungmendekati arah suara pohon roboh tersebut dan melihat terdakwa bersamadengan AGUS dan SLAMET (belum tertangkap/DPO) sedang menebangpohon Jati yang berada dalam Kawasan hutan petak 21a tegakan jati BlokGlendang Petung, karena posisi terdakwa

PENGGUGAT / PEMOHON, adalah sebagaiberikut :Pada halaman 2425 paragraf 4.39 Putusan Komisi Informasi ProvinsiRiau No : 030/KIPR/PSAMA/III/2019, Tanggal 14 Februari 2020(Bukti P1), menyebutkan :4.39 menimbang bahwa sebagaimana uraian pada paragraf 4.32 dan4.33 di atas serta faktafakta persidangan, majelis komisioner yangmemeriksa sengketa a quo berpendapat bahwa :Pertama, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilaipenggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakaninformasi

Photo Keadaan Tanah yang akan diganti rugi.Maka dapat disimpulkan, walaupun nama pemilik dan nomorbidang pada Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanahdan Tegakan dihapus (ditutup), data lainnya akan dapatmengungkap identitas pemilik tanah/pihak yang menerima gantikerugian tersebut.

Oleh karena itu Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah dan Tegakan tersebut termasuk dalamklasifikasi informasi yang dikecualikan.B.

BuktiP2 : Surat Nilai PenggantianWajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan Nomor :51 & 51 a, Nama Pemilik : MESWAN 2 & 3, LokasiKelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas (fotocopysesuai dengan copy);3. BuktiP3 : Surat Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik diLingkungan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (fotocopy sesual dengan copy);4.

Pertama, bahwa terkait nama pemilik dan nomor bidang pada nilaipenggantian wajar bidang per bidang tanah dan tegakan merupakaninformasi yang bersifat pribadi dan bisa mengungkapkan kondisikeuangan, asset serta pendapatan seseorang sesuai dengan Pasal 17huruf h angka 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;2.