Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trisakti tripatra trinerti trisanti triharti trinarti triparto triarti tripari tripartit triparty tripartid triparta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 24 Januari 2019 — ISTI ASTARI ANGGRAINI >< PT. GAYA FAVORIT PRESS
161 — 76
  • pembayaran upah bulan Desember 2018 dibayarkansecara penuh tidak ada keterlambatan maupun kekurangan;Saksi menerangkan bahwa pembayaran sisa kekurangan upah/gajiPenggugat maupun karyawan lainnya pada bulan Januari 2018 November 2018 akan dibayarkan seluruhnya dalam waktu 3 (tiga) bulanyaitu Januari 2019 Maret 2019;Bahwa pembayaran Gaji secara bertahap tersebut telah diumumkan danmelalui pemberitahuan kepada seluruh karyawan;Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pengggugat dengan Tergugatpada proses Triparti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA VS 1. PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING, DKK
99 — 733 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tindak pidana,mana perkara pidana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT sampai saat belummenghasilkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Mengingat sifat pembuktian dalam perkara pidana yang bertujuan mencari danmenemukan kebenaran materil, maka Gugatan ini sesungguhnya telah diajukansecara prematur;Bahwa, sebagaimana ternyata dari dalil butir 26 pada halaman 7 Gugatan,PENGGUGAT hanya menyatakan telah menempuh banyak perundinganpenyelesaian perselisihan secara bipartit maupun triparti
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
59 — 24
  • Vivi Catering Mandiri menimbulkan berbagai pertanyaansebagai berikut :a) Bahwa TERGUGAT II dan PENGGUGAT telah menandatangani BeritaAcara Perdamaian berupa Berita Acara Pembayaran yang dituangkandihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu,yang telah ditandatangani dan juga dihadiri oleh Tergugat , hal manamembuktikan telah adanya Kesepakatan Triparti terkait penyelesaianmasalah Tagihan Catering, yang seharusnya merupakan masalahTERGUGAT II dengan PENGGUGAT dan tidak ada hubungan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Ketenagakerjaan
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 27 Agustus 2020 — HENDRA WIKARA
637 — 328
  • Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) Bandung dan sebelum masuk ke pengadilan tersebut, Saksi melakukanmediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja lalu keluar anjuran untuk memperkerjakankembali karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja ini tetapi dari pihakperusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)Bandung;Bahwa dalam putusan tersebut terkait dalam mogok kerja ini, Saksi dikalahkan;Bahwa dalam pertimbangan hukum terkait mogok kerja, Saksi dianggapmengundurkan diri;Bahwa triparti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 11-12-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 359/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 April 2019 — FADHOL WAHAB, dkk >< PT POS INDONESIA (PERSERO) dan MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI
185 — 83
  • Putusan No .359/Pdt.SusPH1/2018/PN Jkt.Psthukuman, kemudian ditetapbkan kembali, Knusus PHK masih ada tahapanberikutnya terlebih dahulu yaitu bipartit, triparti/mediasi dan harus ada penetapanlembaga perselisihan hubungan industrial; Saksi mengatakan prosesprosestersebut tidak terjadi pada PARA PENGGUGAT;Saksi mengatakan bahwa Para Penggugat di PT Pos Indonesia (Persero) beradapada Grade (Kepangkatan) 611 yang pada Aturan Internal tingkatan PHK beradadikewenangan Saksi selaku DEPUTI UMUM bukan wewenang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 30-08-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 21/G/2017/PTUN.YK
Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat:
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
242 — 100
  • Bahwa Kamar Dagang dan Industri DIY juga menyampaikan surat jawabanNomor 01/DP/K.DIY/I/2017 perihal penunjukan personil untuk duduk dalamkeanggotaan LKS Triparti Daerah DIY Masa Bakti 2017 2019 tertanggal 9Januari 2017. Surat ini ditandatangani oleh GKR Pembayun selaku Ketua Umum. Surat ini menunjuk kepada : NO. NAMA JABATAN POSISI 1. HR.Gonang Djuliastono Wakil Ketua Umum LKS Tripartit KADIN DIY 2. Wawan Harmawan, SE, Wakil Ketua Umum LKS TripartitMM KADIN DIY 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 26-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/PDT.SUS/2009
CV. JAMRUD INDONESIAN WOOD MANUFACTURER; SUSANTO, DKK.
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada perusahaan kami, maka bersamaini kami terpaksa melakukan skorsing menuju PHK terhadap karyawanCV.JAMRUD atas nama RUDI MUJIANTO dkk/120 (seratus dua puluh)orang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran, dikarenakanEfisiensi efektif mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2009, dan terhadapkaryawan yang ter PHK tersebut, mengenai upah/gajinya selamadirumahkan akan kami bayar sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku, dan mengenai hakhak hubungan kerja akan kami bayarbaik melalui Bipartit, Triparti
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi
2.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
3.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)
4.Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi
178 — 107
  • Minimum Sektoral Kabupten BekasiTahun 2020, tidak pernah disepakati oleh Dewan PengupahanKabupaten Bekasi, sehingga Tergugat melakukan perbaikan melaluiKeputusan Nomor 561/Kep.813Yanbangsos/2020 tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep574Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupten BekasiTahun 2020/obyek sengketa;16.Bahwa obyek sengketa tidak melanggar Asas Ketidak berpihakan,dimana sebelum obyek sengketa diterbitkan terlebih dahaulu dilakukanpembahasan secara triparti
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AHMAT NURYAKIN
2.MISDI
3.HELMI
4.AJIS
5.ANISA BINTI BADUN
6.ZUBAIDAH BINTI MASSE
7.WATI
8.ABDUL HAMID
9.SAMSUL BAHRI
10.OWAR
11.MUHAMMAD
12.WIRJO
13.ASTUTI
14.SIDI
15.RIKO
16.MAHADI
17.SADAM HUSEN
18.RAMA JAYA
19.SAKILA
20.SUSILO
21.HAMID
22.EKO NARNO
23.ANGGA. S
24.MISNAWATI
25.ASNAWI
26.JONI ISKANDAR
27.HERI KUSUMA
28.RUDI HARTONO
29.MASEK
Tergugat:
PT. PURI HIJAU LESTARI
96 — 21
  • Apabila salah satu pihak menolak Anjuran ini, maka pihak yang menolakAnjuran ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri JambiBahwa setelah anjuran oleh Mediator dikeluarkan pada tanggal 15 Mei2018, Anjuran Nomor : 560.6/ 93/ V/ 02/Nakertrans, pihak Para Penggugatmenerima anjuran tersebut dengan surat balasan menerima anjuranNomor : 55/V/PHLPHI/2018 tanggal 20 Mei 2018;Bahwa selama proses mediasi baik Bipartit maupun Triparti hingga saat inibelum adanya putusan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
141 — 46
  • Kantor Perusahaan Tergugat di Jalan Kathulistiwa KM6,6 Batu Layang, Pontianak Utara, Kota Pontianak pada tanggal 25,26 dan27 Agustus 2016, Pada Kantor Wali Kota Pontianak tanggal 29 Agustus2016 dan terakhir di Kantor DPDR Kota Pontianak 30 Agustus 2016,terlebin dahulu sudah dilakukan Pertemuan Bipartit di Kantor Tergugatpada tanggal 25 Juli 2016 saat itu para Penggugat didampingi oleh kuasahukumnya Junaidi.SH oleh karena belum terjadinya kesepakatan antaraPara Penggugat dan Tergugat maka pertemuan Triparti
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgp.
Tanggal 24 Oktober 2017 — SUKANTO bin SUMARTO
185 — 70
  • Kep Babel, namun karena uang tersebut sudahdiperuntukkan sebagai honorarium anggota LKS Triparti dari unsur NonPNS dan honorarium tersebut termasuk pendapatan tidak kena pajak(PTKP), maka dengan demikian uang sejumlah Rp. 11.137.500, (sebelasjuta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah bukan uangnegara melainkan uang milik dari para anggota LKS Tripartit dari unsur NonPNS;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan faktafaktatersebut di atas, oleh karena terdakwa selaku PNS
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr
Tanggal 6 Oktober 2016 — SARJU, DKK MELAWAN PT. KITADIN
73 — 11
  • Bahwa Para Penggugat melaporkan kepada Pikah Mediator PHI Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Sangatta bahwa Tergugat menolak ntuk melakukanBipartit pada tanggal 5 Nopember 2015 dan Pikah Mediator PHI Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Sangatta, Kembali memanggil Tergugat untuk melakukanPerundingan Triparti pada tanggal 16 Nopember 2016 akan tetapi Pihak Tergugattetap tidak mau menghadiri Panggilan dari Pihak Mediator PHI Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Sangatta, dan pada tanggal 22 Desember 2015Dinas
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 16 April 2015 — 1.Ir. IRWANSYAH Bin MANSYUR 2.Drs. DJAKFAR Bin M.YUSUF
91 — 22
  • Guna Karya Nusantara,dan pertemuan tersebut dikenal sebagai pertemuan triparti;Bahwa pekerjaan selama bulan puasa pekerjaan terhenti total karena parapedagang berjualan dilokasi, padahal mereka telah direlokasi, berulang kalipedagang memohon agar ada kebijaksanaan membiarkan pedagang tetapberjualan di lokasi;Bahwa ada item dikontrak awal yang dihilangkan, karena menurut ahli tehnissemula tanahnya rata untuk dibaung los bertingkat namun kenyataannya tanahnyarawa sehingga dihilangkan hidran dan semula
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 28-09-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 14-12-2022
Putusan PN MALANG Nomor 427/Pid.B/2022/PN Mlg
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.HERLIANA, SH
2.DENNY TRISNASARI,S.H.
3.HANIF HARTADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MIFTACHUL AMIN
219 — 20
  • Achmad Tobing:

    • 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran UTJ unit rumah tanggal 21 Oktober 2018 dan bukti cicilan Dp Rp 21.000.000,- beserta fotokopi angsuran cicilan sebanyak 23 kali;
    • (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Triparti tanggal 19 Desember 2020 beserta fotokopi Addndum pemberitahuan keterlambatan kompensasi Nomor : 0000160/151220/SG/W/2020 dan kelanjutan pembayaran perumahan Grand Emerald Malang tanggal 26 Janiari