Ditemukan 73 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : white waisale whisnoe whitley wistre whiske whistler wistle whitle
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 9 Mei 2016 — DERMAWAN GINTING
186 — 132
  • memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisikeberatan sebagai berikut:e Adapun yang menjadikan alasanalasan dalam mengajukan banding terhadapputusan Majelis Hakim tersebut adalah Putusan Majelis Hakim tingkat pertamabertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat;Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 235 menyatakan :"Menimbang bahwa Terdakwa tidak ditetapkan sebagai Justice Collaboratorsebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 Tentang perlakuanBagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
201 — 532 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permulaanpersekongkolan, bahwa kesaksian Benny SantosoHalim tersebut justru membuktikan Bahwa sudah adaniat buruk PT Cahaya Sempurna Sejati menginginkandalam benituk tertulis untuk menggunakan dokumentertulis yang di simpan untuk dimanfaatkandikemudian hari jika ternyata kalah dalam pelelangan, hal ini justru membuktikan KPPU telah memfasilitasipihak yang secara wajar harus kalah dalam sebuahpelelangan untuk mendapatkan keuntungan terbuktidengan PT Cahaya Sempurna Sejati mendapatperlakukan Khusus dianggap sebagai whistle
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — IWAN SETIAWAN Bin HAK. DAHLAN
114 — 13
  • .= Bahwa benar Pelampauan target ekspansi KUR Semester I thn, 2012yang sangat signifikan, posisi per Agustus 2012 melampaui target+/ 260%, Adanya pegawai yang memiliki integritas untukmelaporkan kejadian kepada kami/manajemen BNI di WilayahPalembang (whistle blower) sehingga memperlancar proses kasus.= Bahwa benar Oknum (Rendi) mencari prospek ekspansi KUR(debitur/pemilik lahan), Setelah prospek pemilik lahan diperolehkemudian menetapkan sebagai Koordinator (Avalis), Pemilik lahankemudian mencari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
426 — 225
  • Bahwa selain itu Terdakwa telah memberikan keterangan terusterang, serta telah memberikan ketrangan sebagai saksi dalam perkara lain yangberhubungan dengan itu, sehingga perkara Terdakwa maupun perkara lain punmenjadi terang dan mudah pembuktiannya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditetapbkan sebagai JusticeCollaborators sebagimana tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 TentangPerlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku YangBekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
403 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernahdibahas dalam Rapat Banggar dan bukan merupakan hasil keputusanBanggar tetapi hanya merupakan keputusan yang diambil secara sepihakoleh 4 (empat) Pimpinan Banggar tanpa melalui mekanisme rapat BadanBanggar dan hal ini telah diungkapkan dalam acara Mata Najwa MetroTV pada tanggal 25 Mei 2011 adanya keterlibatan Pimpinan Banggarbahkan salah seorang Pimpinan DPR dalam pengalokasian tersebut,namun tidak mendapat perhatian hukum. hal ini menyebabkan PemohonPENINJAUAN KEMBALI mendapat Anugrah sebagai Whistle
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
902 — 343
  • PstBahwa terdakwa pernah dijemput oleh beberapa pegawai KPKdengan menggunakan mobil Innova untuk dimintai keterangan dandimintai datadata anggaran DPID, prosedur dan akan dijanjikandijadikan whistle blower.
    Bahwa yang menjanjikanterdakwa dijadikan whistle blower adalah Pak Busro sendiri lewatWONZ (penasihat hukum terdakwa).Bahwa setahu terdakwa anggaran khusus DPID dibagi untuk danatas nama pimpinan Banggar yang mempunyai tugas untukmemberi kodekode adalah Nando yaitu ada kode kode biru danbenar 3 daerah Kabupaten/Kota Aceh Besar, Pidie jaya, dan BenerMeriah dan Minahasa adalah Dapilnya Mirwan Amir dari partaiDemokrat.Bahwa DPID dilakukan dengan cara masing masing pimpinanmenugaskan staf/anggota partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1890 — 1722
  • 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang NomorHalaman 353 dari 374 halaman.Pututusan No.8/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pst13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Terdakwa masukdalam kategori saksi pelaku yang sepatutnya diberikan penghargaan ataskerjasamanya dengan KPK untuk mengungkap perkara Tipikor ini Secara tuntasdan membawa pihak lain termasuk pelaku utamanya untuk diadili, hal manasejalan dengan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi PelaporTindak Pidana (whistle
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
296 — 301
  • AcaraPenyidik, serta telah mengembalikan uang hasil korupsinya, sehingga Majelissependapat dengan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Republik Indonesia, yang menetapkan terdakwa sebagai JusticeCollaborator (JC) berasarkan Keputusan Pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) RI Nomor Kep906/0155/09/2015 tanggal 29 September 2015,karena menurut hemat Majelis telan sesuai dengan Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) RI Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi PelaporTindak Pidana (Whistle
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HEDNRA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANITA YULIARTININGSIH
218 — 107
  • SKPD/ Bagian,Pelaksanaan review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD),Pelaksanaan Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) / RKAPerubahaan di SKPD/ Bagian,=Pelaksanaan Review Kepegawaian Daerah,=Pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis dan rencana Kerja / Rencanakerja perubahaan di SKPD/ Bagian,Pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik (SPP), standarOperasional dan prosedur (SOP) dan sistem pengendalian internpemerintahan di SKPD/ BUMD/ / Bagian/ Pemerintahan Desa,Pelaksanaan evaluasi Whistle
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
147 — 61
  • Laporan keuangan SKPD/Bagian,Pelaksanaan review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD),Pelaksanaan Review Rencana Kerja Anggaran (RKA)/RKAPerubahaan di SKPD/Bagian,Pelaksanaan Review Kepegawaian Daerah,Pelaksanaan evaluasi Rencana Strategis dan rencana Kerja/Rencanakerja perubahaan di SKPD/Bagian,Pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik (SPP), standarOperasional dan prosedur (SOP) dan sistem pengendalian internpemerintahan di SKPD/BUMD//Bagian/Pemerintahan Desa,Pelaksanaan evaluasi Whistle
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
373 — 265
  • Jonny De Quelju tgl. 17092019.2) Tidak melakukan eskalasi terhadap penyimpangan transaksi setorantunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik melalui Pemimpin Cabang,Auditor Dedicated, dan Whistle Blowing System. Bahwa, ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang tidakdilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masingmasing pihak yang terkait alurproses transaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisihkurang kas sebesar Rp. 58.950.000.000.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
203 — 49
  • dahuludipertimbangkan tentang penetapan Terdakwa sebagai saksi pelaku yangbekerja sama (Justice Collaborator) berdasarkan Surat Keputusan PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor : KEP918/0155/8/2016 tanggal 22Agustus 2016 tentang Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama DalamTindak Pidana Korupsi Atas Nama SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG,oleh karena berkaitan dengan berat atau ringannya pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa;826Menimbang, bahwa perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana(whistle
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
317 — 218
  • Jonny De Quelju tgl. 17092019.2) Tidak melakukan eskalasi terhadap penyimpangan transaksi setorantunai dan RTGS tunai tanpa uang fisik melalui Pemimpin Cabang,Auditor Dedicated, dan Whistle Blowing System. Bahwa ketentuan atau regulasi internal dan eksternal yang berlaku yang tidakdilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh masingmasing pihak yang terkait alur prosestransaksi dan accountability sehubungan dengan peristiwa/ kasus selisin kurangkas sebesar Rp. 58.950.000.000.