Karena UnsurUnsur pidana tidak dapat dibuktikan maka cukupberalasan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslagen vanallerechtsver volging);Menimbang bahwa terhadap memori bading Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkasperkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medannomor : 2989/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 7 Januari 2016 dan memori banding dariKuasa

menguraikan dengan tepat dan benar semua kejadianperkara dengan alasanalasan hukum yang dipakai sebagai dasar hukum dalammenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan demikian segala pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini,oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.Bgltanggal 24 Oktober 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat bading

Akte = Permohonan Banding Terdakwa NomorAPB/92/PM.II08/AL/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan olehundangundang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwasecara formal dapat diterima.Bahwa Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukanMemori Banding ataupun Kontra memori bading, oleh karena ituMajelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sesuaidengan ruang lingkupnya.Bahwa terhadap keberatan

Undangundang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana SELESAIyang dilakukan 2 orang atau lebih, hal ini tentunnya tidak sesuai denganpengertian pemufakatan jahat yang otentikJadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yangditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebihuntuk melakukan tindak pidana dan tidak selesainya perbuatan bukan karenaniat terdakwa.Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut di atas,dengan ini Pemohon bading

M E N G A D I L I

• Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2573/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 23 Februari 2021, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut

sempurna pertimbangan hukumnya (onvoe/ldoendegemotiveerd) Bahwa dalam memutuskan perkara a quo Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangan hukumnya karena didalamputusannya pada halaman 8 alenia 3, Majelis Hakim menggunakanpertimbangan hukum sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memoribanding dalam perkara ini;"Bahwa didalam proses banding keberadaan memori banding tidak wajibuntuk diajukan dalam proses banding, namun demikian Majelis HakimTingkat Bading

M E N G A D I L I :

• Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 990/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 17 Februari 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanyahukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1.MenyatakanTerdakwa Hermanto Eko telah terbukti secarasah dan meyakinkan

PN.Dpu. tertanggal 18 Maret 2021 , Jaksa PenuntutUmum telah menyatakan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Maret 2021, dan Aktapermintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Dompu tersebut dengan cara seksama kepada Terdakwapada tanggal 29 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingtertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDompu pada tanggal 7 April 2021 dan memori bading

diberikesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding dalam perkara initidak mengajukan memori bading

., tanggal 138 Desember2017 sudah benar dan tepat dan agar putusan tersebut di kuatkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bading membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1736/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 13Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, serta juga memperhatikanmemori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding kontra memoribanding dari Terdakwa , Il dan Ill dan surat surat lainnya

M E N G A D I L I

• Menerima Permintaan Bading dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 31 Mei 2021, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut

dan tingkat banding, maka Para Terdakwaharus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini,yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2021/PT MDNMENGAD ILI= Menerima Permintaan Bading

menuruthukum; Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli (PUB) Nomor 11 tanggal 28 Februar2013 adalah sah menuruthukum; Menolak untuk selain dan selebihnya;DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI: Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng sebesar Rp. 4.316.000, (empat juta tiga ratus enam belas riburupiah);dan atas Putusan pengadilan Negeri Depok tersebut Penggugat telahmengajukan banding yang mana terhadap putusan Bading

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 492/Pdt/2014/PT.Bdgtertanggal 19 Desember 2014 telah diputus dengan amar putusan sebagaiberikut :Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat dan PenggugatIl/Para Penggugat;Menguatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juli 2014Nomor 106/Pdt.G/2013/PN.Dpk yang dimohonkan banding tersebut;Menghukum Para Pembading semula Penggugat dan Penggugat Il/ParaPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat bading

lakilaki) umurnya 14 tahun;4 ANAK IV (perempuan) umurnya 5 tahun;3 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baikbaik danrukun saja selama 2 bulan;4 Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulituntuk dirukunkan lagi yang disebabkan;1 Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon ;2 Termohon kurang melayani nafkah bathin;3 Termohon selalu mendengar nasehat dari keluarga Termohondi bading

yaa I3 Lo 49 ely il 9SaS pall ly ill Bading .A>9 jl dddig reo yo Clo olds We LolsArtinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalamperzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupamahar dan nafkah batin serta hakhak pernikahan lainnya;Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohonyang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan calon istri anak pemohonsudah hamil dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjangperkawinan

Republik Indonesial Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini dalam Tingkat Banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasitindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanyapidana yang dijatunkan kepada terdakwa oleh karenanya memori bading

M E N G A D I L I :

• Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 7 Juni 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofian als Pian tersebut diatas terbukti secara

tingkatpertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat bandingsebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4, dan ke5 Kitab UndangUndangHukum Pidana dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 961/Pid/2021/PT MDNtentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:" Menerima Permintaan Bading

Karena UnsurUnsur pidana tidak dapat dibuktikan maka cukupberalasan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslagen vanallerechtsver volging);Menimbang bahwa terhadap memori bading Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkasperkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medannomor : 2989/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 7 Januari 2016 dan memori banding dariKuasa

M E N G A D I L I

• Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Para Anak;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp tanggal 13 Juli 2021, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

2021/PT MDNdalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimanadalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undangundang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGAD ILIMenerima Permintaan Bading

banding dankontra memori banding , Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam putusannya , bahwa Terdakwa II danTerdakwa III terbukti secara sah dan wmeyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan .............. .didakwakan kepada para terdakwa pada Bagian KesatuSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum danpertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus' perkara ini padatingkat bading

atasperkara aquo;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa termohon banding menolak segala alasan keberatanpemohon banding yang berkaitan dengan pokok perkara didalammemori bandingnya kecuali yang secara nyata dan tegas diakuioleh pemohon banding dalam perkara aquo;Bahwa setelah termohon banding mencermati memori banding olehpemohon banding atas perkara aquo,alasanalasan keberatanPemohon Banding di dalam memori banding bertolak belakangdengan tuntutannya yang dimintakan dalam petitum memoribanding kepada hakim tingkat bading

memori banding oleh pemohon banding hanyamempersoalkan formal gugataan Penggugat, dalam perkara aquosedangkan dalam petitumya kepada hakim tingkat banding,pemohon banding minta agar objek sengketa menjadi milikpemohon banding padahal dalam fakta siding perkara aquoHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT KPGpemohon banding tidak menyertai eksepsinya dengan buktibuktisurat maupun saksi yang melampaui bukti Surat dan saksi olehtermohon banding dalam perkara aquo;Bahwa segala dalil pemohon bading

Bahwa selanjutnya untuk menjadi cataan bagi hakim tingkatbanding berikut adalahbeberapa keterangan yang tidakbenar/bohong yang dimuat dalam alasan alasan keberatanbanding oleh pemohon bading yang perlu termohon bandingsampaikan lewat kontra memori banding ini kepada hakimtingkat banding adalah:tidak benar bahwa sesungguhnya seluruh wargamasyarakat desa luba dan sekitarnya tidak bersediamenjadi saksi penggugat/termohon banding karenamengetahui secara Jelas tanah objek sengketa adalah milikturun temurun