Ditemukan 810 data
122 — 47
GUSTIMADE PUTRA ADIYASA, Pengurus Kelompok, Anggota Kelompok; Bahwa yang menjadi dasar atau pertimbanagn kelulusan SMD tersebutadalah karena SMD Drh. GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sudahmengikuti tahapan seleksi yang ada dan sudah lulus semua seleksitersebut, maka SMD Drh.
96 — 25
jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung' pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
42 — 36
KelurahanHalaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Padt/2018/PT MDNAd. 2.Anggrung,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan status tanahdan Bangunan tidak ditemukan pada Buku Daftar ERPACK I Vtahun 19521958 serta buku sewa beli Pemko Medan tahun 19501963 pada badan pengelolah dan Aset Daerah Kota Medan danjuga jika diamati dengan cermat Bukti P1 tersebut terdapat teksketikan bercampur tulisan tangan hal ini menimbulkan kejanggalanyang sama sekali tidak menjadi pertimbangan judex Factie/MajelisHakim;Bahwa Pertimbanagn
49 — 17
jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung opengertian yang sifatnya aalternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut,Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamPutusan 742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
236 — 136
demikian unsur inipun telah terpenuhi pula ;Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SELMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. 55 ayat(1) ke1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADLINA,SH
97 — 52
Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun danatau dari kelompok apapunhendaknya benar benar didasarkan pada asaskredit yang sehat, didasarkan pertimbangan pertimbanagn yang objektif danindependensi serta profesionalisme perbankan;(3) . Menyadari bahwa profesinalime perbankan merupakan tuntutan bag!
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
146 — 1068
Raga yang sudah menerima ganti rugi tanah sejumlahRp.6.713.154.993, (enam milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluhempat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupuah) yang seharusnyamereka tersebut tidak berhak untuk menerima dana sebanyak itu;Bahwa berdasarkan pertimbanagn Majelis Hakim judex factie Tingkat Pertamaketika di hubungkan dengan fakta di Persidangan baik keterangan Para saksi,ahli, maupun Keterangan Terdakwa Sendiri yang didukung oleh bukti yangHal 132 dari 140 halaman
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
220 — 86
Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Mejelis HakimTingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dapat menyetujui pertimbanagn hukum tersebutHalaman 74 dari 113 halaman. Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT.BDG.dan selanjutnya pertimbangan hukum diambil alin dan dijadikanpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini.9.
23 — 14
Para Terdakwa tidak menunjukkan kehendak yang kuat untukmembantu mencari pelaku sesungguhnya penyebab kematian korban.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas dan juga memperhatikan pertimbanagn terhadappenjatuhan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur, dimanakarena ?.
49 — 12
TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
77 — 153
Bahwa dengan demikian Terdakwa Sabar Siagian, SP dan HenrySilalahi, ST bertindak bersamasama, sehingga berdasarkan pertimbanagn diatas mana unsur turt serta dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa.6.Merupakan perbuatan berlanjut (pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur berupa gabungan beberapaperbuatan yang dianggap berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur yakniperbautan yang dilakukan sejenis dan antara perbuatan yang satu dengan yanglainnya dilakukan
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
447 — 124
lengkap dan telah memenuhi Legalitas FormalSubjek dan Objek Lelang;Bahwa dengan dasar dan alasan juridis sebagaimana yang telah disebutkanTergugat dan TergugatIV diatas, maka proses dan procedural yangdilakukan Tergugat Il dalam melaksanakan pelelangan atas objek HakTanggungan aquo adalah sudah sangat tepat, dan karenanya proseslelang yang telah dilaksanakan TergugatIl aquoharuslah tetap dinyatakansah dan berkekuatan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbanagn
283 — 72
Lima meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kuta,Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Balisebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1146beserta Bangunan diatasnya (Hardys Hypermart/dahulu dikenal sebagaiSupernova Shopping Center) dan menyerahkannya kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitumpetitum tersebut harus dinyatakan tidakberalasan hukum dan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dari perkara a quo olehMajelis Hakim telah memberikan pertimbanagn
172 — 73
Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dari perkara a quo olehMajelis Hakim telah memberikan pertimbanagn hukum sebagaimana tersebutdiatas maka segala dalildalil dan pembuktian yang bersifat asecoir harusdipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolakseluruhnya;Memperhatikan pasalpasal dari UndnagUndang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang danperaturan perundangundangan
Terbanding/Terdakwa I : ADE OKTA SAHPUTRA Als DEDEK SYAHPUTRA Bin H. BAHARU SUPLI
Terbanding/Terdakwa II : RADEN AYU GITA OKTARANI Als GITA OKTA SUKMA RANI Binti R. M. YUSUF
173 — 59
muslihatataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utangmaupun menghapus hutang dapat dilihat Pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama pada halaman 174 paragraf ke 5 yang dalampertimbangannya menyebutkan :veneee tindakan ini termasuk sebagai Kebohongan, akan tetapi dalamperkara a quo Terdakwa I Ade Okta Sahputra telah melakukannya lebihdari 1 (satu) kali kebohongan, sehingga dikwalifikasikan sebagai Suaturangkaian kebohongan.Dan Pertimbanagn
131 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
dakwaanterdahulu ternyata tidak ada bukti bukti yang mendukung telah terjaditindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, sehinggadengan demikian menurut Majelis predicate crime sebagai perbuatan pokoktidak terbukti dan dengan tidak adanya perbuatan pokok tentunyaperbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 5 undang undang nomor 8 tahun 2010 yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotikasebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan olehTerdakwa;5) bahwa berdasarkan pertimbanagn
67 — 21
Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Hal129 dari 124 Putusan Perkara Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.SrgMenimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
72 — 32
jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
198 — 107
sekali tidak tepat dan tidakbenar pertimbangan hukum putusan (hal.111) yang menyatakan :...Vamun karena kedua putusan kasasi tersebut tidak bersifatpositif hanya memutus mengenai formalitas gugatannya belummengenai POKOK PERKARA nya........ dst, maka apabila diajukanlagi (seperti dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk ini),tidaklah mengakibatkan perkara aquo ne bis in idem.Demi hukum, keadilan dan kebenaran, pertimbangan hukumsemacam ini perlu direview dan dinyatakan batal demihukum;Terhadap pertimbanagn
55 — 41
jabatanatau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak PidanaKorupsi juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut,Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan 742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn