Ditemukan 810 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan pertimbanagan perimbangan pertambanagn pertimbangn
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 2 Februari 2016 — Drh. I GUSTI MADE PUTRA ADIYASA
122 — 47
  • GUSTIMADE PUTRA ADIYASA, Pengurus Kelompok, Anggota Kelompok; Bahwa yang menjadi dasar atau pertimbanagn kelulusan SMD tersebutadalah karena SMD Drh. GUSTI MADE PUTRA ADIYASA sudahmengikuti tahapan seleksi yang ada dan sudah lulus semua seleksitersebut, maka SMD Drh.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 26 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Srg.
Tanggal 30 Nopember 2015 — OONG SUGIARTONO, S.Sos Bin (Alm) H.AHMAD SUMITRO
96 — 25
  • jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung' pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2018 — GUNTUR MANURUNG,DK VS YULMI YETTY SARAGIH, DKK
42 — 36
  • KelurahanHalaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 58/Padt/2018/PT MDNAd. 2.Anggrung,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan status tanahdan Bangunan tidak ditemukan pada Buku Daftar ERPACK I Vtahun 19521958 serta buku sewa beli Pemko Medan tahun 19501963 pada badan pengelolah dan Aset Daerah Kota Medan danjuga jika diamati dengan cermat Bukti P1 tersebut terdapat teksketikan bercampur tulisan tangan hal ini menimbulkan kejanggalanyang sama sekali tidak menjadi pertimbangan judex Factie/MajelisHakim;Bahwa Pertimbanagn
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2014/PN.SRG
MUHAJAR BIN MATROJI
49 — 17
  • jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung opengertian yang sifatnya aalternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut,Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalamPutusan 742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-01-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Juni 2020 —
236 — 136
  • demikian unsur inipun telah terpenuhi pula ;Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN JKT.SELMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. 55 ayat(1) ke1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 22 Oktober 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BENI SIREGAR Diwakili Oleh : dam hasonangan harahap,sh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADLINA,SH
97 — 52
  • Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun danatau dari kelompok apapunhendaknya benar benar didasarkan pada asaskredit yang sehat, didasarkan pertimbangan pertimbanagn yang objektif danindependensi serta profesionalisme perbankan;(3) . Menyadari bahwa profesinalime perbankan merupakan tuntutan bag!
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
146 — 1068
  • Raga yang sudah menerima ganti rugi tanah sejumlahRp.6.713.154.993, (enam milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluhempat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupuah) yang seharusnyamereka tersebut tidak berhak untuk menerima dana sebanyak itu;Bahwa berdasarkan pertimbanagn Majelis Hakim judex factie Tingkat Pertamaketika di hubungkan dengan fakta di Persidangan baik keterangan Para saksi,ahli, maupun Keterangan Terdakwa Sendiri yang didukung oleh bukti yangHal 132 dari 140 halaman
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
220 — 86
  • Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Mejelis HakimTingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka majelis Hakim TingkatBanding sependapat dan dapat menyetujui pertimbanagn hukum tersebutHalaman 74 dari 113 halaman. Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT.BDG.dan selanjutnya pertimbangan hukum diambil alin dan dijadikanpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutusperkara ini.9.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Putus : 14-02-2012 — Upload : 20-02-2012
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 153-K/PM I-02/AL/IX/2011
Tanggal 14 Februari 2012 — SUGENG SISWANTO, SERMA MAR, NRP 80071 ; SULAIMAN, KOPTU MAR, NRP 79195
23 — 14
  • Para Terdakwa tidak menunjukkan kehendak yang kuat untukmembantu mencari pelaku sesungguhnya penyebab kematian korban.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas dan juga memperhatikan pertimbanagn terhadappenjatuhan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur, dimanakarena ?.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — DEWI AAN NURHAYATI Binti ALIFUDIN
49 — 12
  • TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 17 Nopember 2016 — - SABAR SIAGIAN, SP
77 — 153
  • Bahwa dengan demikian Terdakwa Sabar Siagian, SP dan HenrySilalahi, ST bertindak bersamasama, sehingga berdasarkan pertimbanagn diatas mana unsur turt serta dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa.6.Merupakan perbuatan berlanjut (pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur berupa gabungan beberapaperbuatan yang dianggap berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur yakniperbautan yang dilakukan sejenis dan antara perbuatan yang satu dengan yanglainnya dilakukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
447 — 124
  • lengkap dan telah memenuhi Legalitas FormalSubjek dan Objek Lelang;Bahwa dengan dasar dan alasan juridis sebagaimana yang telah disebutkanTergugat dan TergugatIV diatas, maka proses dan procedural yangdilakukan Tergugat Il dalam melaksanakan pelelangan atas objek HakTanggungan aquo adalah sudah sangat tepat, dan karenanya proseslelang yang telah dilaksanakan TergugatIl aquoharuslah tetap dinyatakansah dan berkekuatan hukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbanagn
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 24-03-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pdt-Sus/G Lain-Lain/2019/PN Niaga Sby
Tanggal 24 Maret 2020 — PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Sahid Sudirman Center, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 86, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., Yaya Omy, S.H., Aulia Amri, S.H., Anang Seputro, S.H., Para Advokat dari Dedy Kurniadi & Co Lawyers, berkedudukan dan berkantor di Wisma Bumiputera, Fl 10th, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No.01.08/S.Dir-CLLD/JTRUST/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.................PENGGUGAT; T E R H A D A P FAUZIYAH NOVITA TAJUDIN, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Kantor Hukum IURIS Law Firm, alamat Kantor Wisma Bhakti Mulya, Lantai 3 Suites 306, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat 10430, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-60.AH.04.03-2018 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018, sebagai Kurator bagi PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam Pailit), selanjutnya disebut sebagai.......TERGUGAT I; ULHAQ, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat di Kantor Hukum IURIS Law Firm, alamat Kantor Wisma Bhakti Mulya, Lantai 3 Suites 306, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat 10430, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai surat bukti pendaftaranKurator dan Pengurus Nomor : AHU-135.04.03-2018 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018, sebagai Kurator bagi PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam Pailit), selanjutnya disebut sebagai.................................................TERGUGAT II; 1. EDY RIYANTO, S.H., Kurator dan Pengurus, yang beralamat kantor di Jl. Raden Patah No. 164-G, Semarang, yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-240.AH.04.03-2017 yang dikeluarkanpada tanggal 18 Desember 2017, sebagai Kurator bagi PT Wisata Teluk Gilimanuk (dalam Pailit), selanjutnya disebut sebagai...................................TERGUGAT III; 2. PT. HARDYS RETAILINDO (dalam Pailit), suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui beralamat dan berkedudukan di Jalan Tukad Pakerisan 100 X, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam Pailit berdasarkan Register Perkara No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby yang dalam hal ini tindakannya diwakili oleh Tim Kurator yang terdiri dari Egga Indragunawan, S.H., Lalu Bayu, S.H., Idho Sedeur Nalle, S.H., dan Ali VitALI, S.H., selaku Tim Kurator PT. Hardys Retailindo (dalam Pailit), PT. Grup Hardys (dalam Pailit), dan Ir. I Gede Agus Hardiawan (dalam Pailit) yang terakhir diketahui bertempat dan beralamat di Kantor Kurator, Jalan Danau Limboto Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat 10210, selanjutnya.........TURUT TERGUGAT I; 3. PT. WISATA TELUK GILIMANUK (dalam Pailit), suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkedudukan di Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dan berkantor pusat di Jalan Tukad Pakerisan Nomor 100, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam Pailit berdasarkan Register Perkara No. 18/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby, yang dalam hal ini yang tindakannya diwakili oleh Tim Kurator yang terdiri dari FAUZIYAH NOVITA TAJUDIN, S.H., M.H.,ULHAQ, S.H., M.H., dan EDY RIYANTO, S.H.,selaku Tim Kurator PT WISATA TELUK GILIMANUK (dalam Pailit) yang terakhir diketahui bertempat dan beralamat di Kantor Kurator,IURIS LAW FIRM, Wisma Bhakti Mulya, Lt. 3 Suites 306, Jl. Kramat Raya No.160, Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut sebagai...................................TURUT TERGUGAT II;
283 — 72
  • Lima meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kuta,Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Balisebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1146beserta Bangunan diatasnya (Hardys Hypermart/dahulu dikenal sebagaiSupernova Shopping Center) dan menyerahkannya kepada Penggugat;Menimbang, bahwa petitumpetitum tersebut harus dinyatakan tidakberalasan hukum dan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dari perkara a quo olehMajelis Hakim telah memberikan pertimbanagn
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN-Niaga Sby
Tanggal 10 Nopember 2020 — 1. AGUS LIANTONO, Dkk Lawan 1. ESTER IMMANUEL GUNAWAN, S.H, Dkk
172 — 73
  • Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dari perkara a quo olehMajelis Hakim telah memberikan pertimbanagn hukum sebagaimana tersebutdiatas maka segala dalildalil dan pembuktian yang bersifat asecoir harusdipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolakseluruhnya;Memperhatikan pasalpasal dari UndnagUndang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang danperaturan perundangundangan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Umum
Register : 18-10-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT PALEMBANG Nomor 219/PID/2019/PT PLG
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RINI PURNAMAWATI, SH
Terbanding/Terdakwa I : ADE OKTA SAHPUTRA Als DEDEK SYAHPUTRA Bin H. BAHARU SUPLI
Terbanding/Terdakwa II : RADEN AYU GITA OKTARANI Als GITA OKTA SUKMA RANI Binti R. M. YUSUF
173 — 59
  • muslihatataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utangmaupun menghapus hutang dapat dilihat Pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama pada halaman 174 paragraf ke 5 yang dalampertimbangannya menyebutkan :veneee tindakan ini termasuk sebagai Kebohongan, akan tetapi dalamperkara a quo Terdakwa I Ade Okta Sahputra telah melakukannya lebihdari 1 (satu) kali kebohongan, sehingga dikwalifikasikan sebagai Suaturangkaian kebohongan.Dan Pertimbanagn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-06-2015 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2015 — NANA JUHARIAH
131 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dakwaanterdahulu ternyata tidak ada bukti bukti yang mendukung telah terjaditindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, sehinggadengan demikian menurut Majelis predicate crime sebagai perbuatan pokoktidak terbukti dan dengan tidak adanya perbuatan pokok tentunyaperbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 5 undang undang nomor 8 tahun 2010 yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotikasebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan olehTerdakwa;5) bahwa berdasarkan pertimbanagn
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG
Mamat Rahmat Bin H. Saliman
67 — 21
  • Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Hal129 dari 124 Putusan Perkara Nomor 36/Pid.SusTPK/2014/PN.SrgMenimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 11 Mei 2016 — Drs. KYAI IMAM SUHADI ISKANDAR
72 — 32
  • jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
198 — 107
  • sekali tidak tepat dan tidakbenar pertimbangan hukum putusan (hal.111) yang menyatakan :...Vamun karena kedua putusan kasasi tersebut tidak bersifatpositif hanya memutus mengenai formalitas gugatannya belummengenai POKOK PERKARA nya........ dst, maka apabila diajukanlagi (seperti dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Yyk ini),tidaklah mengakibatkan perkara aquo ne bis in idem.Demi hukum, keadilan dan kebenaran, pertimbangan hukumsemacam ini perlu direview dan dinyatakan batal demihukum;Terhadap pertimbanagn
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
55 — 41
  • jabatanatau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak PidanaKorupsi juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut,Majelis Hakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan 742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn