Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
12243
  • A.1681/AU.101/TTE2011 tanggal 13Desember 2011 perihal Pemberitahuan, surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan setelahdiberi meterai cukup kemudian diberitanda (Bukti P11);Photo Copy Surat KOMNAS HAM No. 1.687/K/PMT/VII/2012 tanggal 04 Agustus2012, surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan setelah diberimeterai cukup kemudian diberi tanda (Bukti P12);Photo Copy Surat Bupati Kepulauan Sula No. 211/290/KS/X/2012 tanggal 02 Oktober2012 perihal Sikap Pemerintah Kabupaten kepulauan
    KepulauanSula Maluku Utara ), bukti P12 (Surat Komnas Ham kepada Gubernur Maluku Utara danBupati Kepulauan Sula) dan bukti P13 (Surat dari Bupati Kepulauan Sula kepada KOMNASHAM) surat tersebut hanya bersifat surat biasa yang tidak menerangkan/menegaskan suatu hakmelainkan hanya suatu bentuk itikad baik dari pihakpihak yang berkeinginan agarpermasalahan yang terjadi atas obyek sengketa dapat diselesaikan dengan baik, sehingga buktisurat ini dikesampingkan; Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat P9
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
9653
  • ., MH; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telahmerekomendasikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 328/K/PMT/1/2012 tanggal 9 Februari 2012, yang intinya meminta MenteriPendidikan dan Kebudayaan (Tergugat) melakukan evaluasi secarakelembagaan terhadap kebijakan dan kepemimpinan Prof. Dr. Donald7.4.7.5.Rumokoy, SH.
Register : 23-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
MINA LIANA
Termohon:
1.KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA POLRES METRO JAKUT
2.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
7640
  • Fotokopi Surat Ke KOMNAS Perempuan tanggal 27 Desember 2016(catatan: dicabut atau tidak jadi diajukan sebagai bukti tulisan/surat olehPemohon);19. Fotokopi Surat dari TRP & Partners kepada Kepala Kejakaan Agung RI,tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P19;20. Fotokopi Surat dari TRP & Partners kepada Kombes Budhi Herdi,Kapolres Jakarta Utara, tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P20;21.
Register : 08-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia
Intervensi:
Rekson Silaban
231206
  • HKI/2015, adapun surat tersebut di tujukan antara lain adalah :Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesi, Ketua DPR RI, KetuaMahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Komisi Yudisial RI,Ombudsman RI, Komnas Ham RI, Menko Polhukam Menteri KetenagakerjaanRI, Menteri Hukum & HAM RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll.Keterkaitannya dengan Tergugat adalahbahwa dengan keluarnya objek sengketaTergugat melanggar :1.
Register : 20-06-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 13-10-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Clg
Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat Tergugat
3830
  • Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, didukung olehPendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkandan diabaikan, ini diperkuat oleh undangundang No. 23 Tahun 2002,tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memilikihak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memeliharadan merawat serta melindungi hakhak
    Dan anak tersebutpun menghendaki untuk ikutdengan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, selama ini anakanak menjadi lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi selaku ayahkandungnya maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo agar hak asuh pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkankepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, didukung olehPendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
325178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tentumenjadi preseden yang buruk bagi penegakan hukum, mengingatlembaga KPK yang seharusnya menjadi contoh dalam penegakanhukum justru dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sangat jauhdari yang diharapkan, sehingga dapat merugikan Pemohon maupunKuasa Hukum Pemohon;Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs.
    MestinyaKomisi Pemberantasan Korupsi dapat memberikan contoh dalampenegakan hukum (rule of jaw) utamanya dalam melaksanakan penyidikansesuai dengan KUHAP, bukan sebaliknya malah melanggar dancenderung abuse of power,Pemohon Tidak Diberikan Ruang Untuk Pemeriksaan Saksi Meringankan.Bahwa Pemohon melalui Penasihat hukum menyampaikan DugaanPelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM terkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap II atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si.
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — BENEDIKTUS SANI BABU Als. BENI
418287
  • Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998* Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)Kabupaten Jember 20042007* Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi danPartisipasi Kementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010* Komisioner Komnas Perempuan Periode 20072009 dan20102014 Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.
    Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN BekasiBahawa ahli tidak mengenal METUSALAK SELAN danYUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa TONY PAH, dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa ahli Sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner di Periode
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
309528
  • Bahwa Pemohon melalui Penasehat hukummenyampaikan Dugaan Pelanggaran Hak AsasiManusia kepada Komnas~ HAM # iterkait telahdiserahkannya Berkas Perkara Tahap Il atas nama Drs.RUSLI SIBUA, M.Si., mengingat pada PemeriksaanLanjutan 3 pada tanggal 22 Juli 2015 melalui PenyidikNovel dan Rufriyanto Maulana Yusuf, memberikan waktukepada Drs.
    KaroPembinaan Karier, tanggal 24 Juli 2015;P24, Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Ke Mabes Polri,Tanggal 24 Juli 2015;P25, Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Ke Mabes Polri,Tanggal 24 Juli 2015;P26, Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.HWan21/24/07/2015,tanggal 27 Juli 2015;P27, Laporan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ke KomnasHAM RI, tanggal 29 juli 2015;P28, Nota Keberatan Terhadap Penyerahan Berkas Perkara Tahapll, tanggal 29 Juli 2015;P29, Tanda Terima Surat Laporan Ke Komnas
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
38316248
  • hilang saksimembacanya dari media (Nusa Bali) lalu tanggal 21 Mei 2015 sorekemudian kita mendatangi Polsek Dentim untuk menanyakanperkembangan hilangnya anak itu) dan Polsek Dentimmemyampaikan belum ada perkembangan belum ditemukan anakitu masih dalam pencarian ;Bahwa kami juga mendengar penjelasan dari lingkungan yang tinggaldisana dan menyebarkan informasi ini ke sesama permerhati anak dankami memberikan tugas dan kemudian tanggal 23 Mei 2015 KetuaKomnas HAM menginformasi akan datang ;Bahwa Ketua Komnas
    HAM adalah bapak Merdeka Sirait dari Jakartatanggal 23 Malam datang dan pada tanggal 24 Mei 2015, KetuaKomnas HAM mau ke TKP namun karena saksi kebetulan ada tugaslain sehingga saya tugaskan sekretaris LPA (Titik Suhariyati) untukmendampingi beliau ke Jalan Sedap Malam, dan katanya waktu itumereka ketemu dengan bu Magriet dan sekretaris yang melaporkankepada saya ;Bahwa kemudian tanggal 24 sorenya ketua Komnas HAM datang kePolda untuk berudensi saksi juga ikut saat itu sesampai di Polda pakMerdeka
    lagi kita harus keluar rumah ini dan saksisudah bilang ke bu Tely akhir bulan kita akan pulang cumamenunggu jadwal kapal laut dari Surabaya ke Balikpapan ;Bahwa saksi bukan takut, saksi sempat ngomongin ke dia,masak ngak ada perubahan, ;Bahwa saksi belum tahu melaporkan kemana, jadi pernah kamingobrol dengan tetangga, tetangga sebelah rumah, itu Engelinedipukul lagi, ya, itu lamalama kita laporin saja, (nah yang adaHal 105 dari 354 Putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps106dipemikiran kami itu ada Komnas
    Aris Merdeka Sirait datang malam, Aris Merdekapulang Anjing menggonggong dari pintu kamar terdakwa, terdakwakeluar dan mengatakan kamu pukul anjing saya, saksi jawab ndakbu, kamu marahmarah bentakbentak saya,nanti saya lapor polisilaluterdakwa masuk ke kamar bu kita ngomong baikbaik saya teleponpak komang lalu terdakwa keluar membawa parang (parang bengkok)mengejar saksi dan terdakwa mengamuk dan bilang siapa yang beranimajumaju matimati udah saya;Bahwa saksi tidak berani minta uang karena ada Komnas
    HAM datangdari Jakarta, saksi tidak tahu hubungan Komnas HAM datang denganmarahnya terdakwa;Bahwa saksi belum diberi uang, saksi juga tidak menagih, saksi tidakberani tagih karena saksi ketakutan tidak berani minta uang, karenamalam itu saksi diancam;Bahwa saat itu saksi bilang bu kita ngomong baikbaik saja, maksudsaksi untuk menenangkan ibu;Bahwa wakiu dibawakan parang banyak orang, tanggal 26 Mei 2015pindah karena tidak tahan disana, tanggal 24 Mei 2015 malamterdakwa bilang kamu keluar sekarang
Putus : 28-11-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2470 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — HUSNA G. ZAHIR, DKK. VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
10584 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanopa Tembakau, dan YayasanLembaga Menanggulangi Masalahn Merokok melawan PT DjarumKudus Tok, PT HM Sampoerna; PT Prada Suara Production, PTCitra Lintas Indonesia, PT Metro Perdana Indonesia Advertising, PTRadjawali Citra Televisi Indonesia, PT Surya Citra Televisi, PTJurnalindo Aksara Grafika dan PT Era Media Informasi; tertanggal30 Mei 2002;Putusan Pengadilan Nomor 476/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. tertanggal10 Juni 2004 antara Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melawanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
Register : 16-09-2012 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2014 — CARTJE B. TALAHATU >< Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Komunikasi dan Informatika
999
  • l, dan mengadu kepada Komnas Ham RI, namun demikian Tergugat dan Tergugat Il tetap membiarkan Menara TELEKOMUNIKASI dimaksudberdiri dan beroperasi;Bahwa Penggugat menempati rumah dan bangunan tersebut bersama dengankeluarganya meliputi suami dan anakanaknya serta satu orang saudaranyayang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang;Bahwa atas perasaan ketidakamanan dan ketidaknyamanan tersebut,Penggugat beserta keluarganya sejak berbagai peristiwa yang dialaminyatersebut diatas tidak lagi menempati rumah
Register : 04-05-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Pre
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat: H. Husni Husain Tergugat: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cq Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar
16048
  • bukti BS1 dan BS2) adalah identikdengan Penyelidikan sedang Tergugat tidak memiliki Kewenangan sebagaiPenyelidik =melakukan fungsi kewenangan Penyelidikan/Investigasi ;Melainkan sebagai Penyidik melakukan fungsi Penyidikan dibawah kordinasi TurutTergugat dengan memberikan petunjuk Dan Menurut KUHAP : Tidak adaPegawai Negeri Sipil sebagai Penyelidik selain Pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (Vide: Pasal 1 angka 4 Juncto Pasal 4 KUHAP), Kecualiditentukan lain oleh Undang Undang Misalnya *Komnas
Register : 11-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8558
  • Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas, didukung oleh PendapatKetua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak,Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa hak pemeliharaananak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa sajadikesampingkan dan diabaikan, ini diperkuat oleh undangundang No.Hal. 36 dari 80 hal. PUT.
Register : 19-01-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 6 Oktober 2016 — Penggugat :
Eka Setya Wahyudi bin Sumani
Tergugat:
Nurjanah binti Matullah
8723
  • Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan kepada KomisiNasional Perlindungan Anak,nomor:079/Komnas AnakHS/V/2015,tanggal 18 Mei 2015, atas nama Tergugat dan Penggugat tentangkorban Inna Yuliana Wahida, telah bermaterai cukup dan dan telahdinazagelen telah dicocokan dengan aslinya, diberi tanda T.13;14.
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 38/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17280
  • ., tertanggal 06 Agustus2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUNPLG atasnama Mohamad Rifai tertanggal 10 Januari 2018(Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNSBadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan DaerahBulan : Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari para Penggugat yang ditujukan Ketua KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RepublikIndonesia Perihal : Pengaduan Perlakuan terhadapASN/PNS yang telah menjalani Hukuman Pidanatanggal
Register : 31-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Kfm
Tanggal 21 Nopember 2016 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI sebagai PEMOHON - HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H. sebagai KUASA PEMOHON - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TIMUR TENGAH UTARA CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BIBOKI UTARA sebagai TERMOHON
16170
  • Komnas Perempuan RI di Jakarta;. Media massa;.
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.JB
Tanggal 12 Juli 2018 — Pemohon:
H.M. Tri Nugraha Ariesyah P bin H.M. Sjahril Darham
Termohon:
Belinda binti Rizky Masyani
12052
  • Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor200/MT/IX/2017, tertanggal 16 November 2017, kepada MenkoPolhukam, Kapolri, Komnas HAM RI, dan KPAI, berupa pengaduantentang adanya keterlibatan anggota Polri dalam merebut anakanakPemohon dan Termohon secara paksa dan melanggar hukum diTerminal 3 Bandara Soekarno Hatta, telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan Arsipnya ternyata cocok, diberi tanda P.38;89.
Register : 08-07-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia diwakili : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan,SH.,MA
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
283198
  • Setiap orang yang tanpa jinpencipta atau pemegang Hak Cipta di Jlarang melakukanpenggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.Bahwa Penggugat sudah mengirim Surat ke semua instansi, denganNomor : A.6.011/eks/VI/2020, Perihal Permohonan MenghormatiPutusan MA No. 378K/Pdt.sus.HKI/2015, adapun surat tersebut ditujukan antara lain adalah : Presiden dan Wakil Presiden RepublikIndonesi, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua MahkamahKonstitusi Rl, Ketua Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Komnas
Putus : 05-11-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. HENRY JOHN CH. PEURU
10364 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kebenaran akhirnyaakan terungkap yang kisahnya dituangkan dalam buku kedua PemohonKasasi II/Terdakwa ini;Bahwa kisah nyata ini dijamin oleh undangundang, dengan bukti bahwabuku Pemohon Kasasi Il/Terdakwa legal dan tidak dilarang olehPemerintah, bahkan disambut oleh banyak pakar hukum saat PemohonKasasi Il/Terdakwa memberikan kepada mereka dan menceritakan kisahyang Pemohon Kasasi Il/Terdakwa hadapi sampaisampai seorangPenasihat Ahli Kapolri memberikan ucapan kepada keluarga PemohonKasasi II/Terdakwa di Komnas
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 05-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.
Tanggal 16 Juli 2014 —
16089
  • ., FCBArb (in cassu Tergugat) dikarenakan kesibukan Beliauantara lain sebagai berikut:1 Menjadi Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAND).2 Anggota KOMNAS HAMHal 35 dari 64 Putusan No. 334/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.3 Anggota Dewan Pers4 Ketua Bersama Bersama Komisi Kebenaran dan Perdamaian RI Timor Leste5 Menulis buku Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara", penerbit Angkasa Bandung; dan buku "LembagaPeradilan Tata Usaha Negara: Suatu Orientasi